From admin at irja.org Tue Aug 1 22:26:19 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Wed, 2 Aug 2006 13:26:19 +0900 Subject: [Kabar-Irian] Notice from admin Message-ID: <20060802132619.7c27163a.admin@irja.org> Please see the below message. It is an example of spam and/or trojan/virus-attached type emails that are sent out as if from us. Please be aware that we NEVER contact individuals for ANY reason accept in reply to something. The one exception is the monthly automatic password reminders. If we have a note to pass on it is passed on via the list as no other sender has posting privleges. WE NEVER SEND ATTACHMENTS UNLESS THEY HAVE BEEN SPECIFICALLY REQUESTED FROM US! Do NOT click on unknown attachments! Below is an example of a fake email which had an attached virus (which the email claims was virus free.) ---------insert--------- From: webmaster at kabar-irian.com To: .... at ....com Subject: YOU HAVE SUCCESSFULLY UPDATED YOUR PASSWORD Date: Wed, 2 Aug 2006 03:13:30 +0100 Dear user ...., You have successfully updated the password of your Kabar-irian account. If you did not authorize this change or if you need assistance with your account, please contact Kabar-irian customer service at: webmaster at kabar-irian.com Thank you for using Kabar-irian! The Kabar-irian Support Team +++ Attachment: No Virus (Clean) +++ Kabar-irian Antivirus - www.kabar-irian.com [email-password.zip application/octet-stream (34.7KB)] From admin at irja.org Thu Aug 3 21:27:22 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Fri, 4 Aug 2006 12:27:22 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] Kabar: Minggu Pertama Augustus 2006 Message-ID: <2383.61.94.95.9.1154662042.squirrel@www.teuton.org> Kabar Irian (Papua) MInggu K1 Augustus 2006 Topik2 * Polisi Gagalkan Pengiriman Amunisi di Bandara Sentani * Perang Meletus di Tiga Lokasi * Majelis Rakyat Papua akan Dievaluasi * Perang Suku Di Timika Tidak Akan Reda Karena Elminus Mom Diback-up Polisi * Rumah Kepala Suku Dibakar * Panglima: TNI Tetap Waspadai OPM * Mantan Anggota OPM Akan Diberi Wawasan Nusantara * Belum Ada Indikasi Teroris * Irjabar Akan Diubah Jadi Papua Barat * Kapolda: Belum Ada Indikasi Teroris * Konflik Horisontal Mulai Merebak di Papua * OPM bermaksud membawa kasus tuntutan kemerdekaannya ke KTT Forum Pulau * Menelusuri Tradisi Perang Suku Mimika Papua --- http://www.gatra.com/artikel.php?id=96615 Polisi Gagalkan Pengiriman Amunisi di Bandara Sentani Jayapura, 28 Juli 2006 09:56 Aparat Polres Jayapura, Kamis (27/7), menggagalkan upaya pengiriman ratusan butir amunisi di Bandara Sentani untuk tujuan Merauke. Kapolres Jayapura AKBP Yacob Kalembang, Jumat, membenarkan praktek ilegal pengiriman ratusan butir amunisi di Bandara Sentani tujuan Merauke tersebut. "Kami sudah serahkan barang bukti ratusan butir amunisi itu kepada Wakapolda Papua Brigjen Pol Max Aer untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku," ungkap Kalembang. Kalembang menjelaskan, ratusan amunisi ilegal dibungkus plastik hitam dan dikemas dalam sebuah kotak karton atas nama Moh. Yusuf dari Sentani tujuan Merauke, namun terlihat dalam pemeriksaan detektor logam, sehingga langsung diamankan petugas Polsek KP3 Udara Sentani. Setelah diselidiki ternyata penanggung jawab pengiriman seorang anggota polisi berpangkat AKP S dari Denma Polda Papua dan akan dikirim ke Polres Mappi di Kepy, tetapi dalam kemasan ditujukan kepada Bapak Setiawan di Merauke. Dalam kemasan terdapat enam kotak karton yang berisikan 120 butir peluru jenis caliber 7 berukuran 62X45 milimeter (mm), enam karton berisikan 300 butir jenis caliber 38 mm dan sepuluh karton berisikan 240 butir amunisi jenis caliber 7.62mm tersusun rapi. "Barang bukti itu telah diserahkan ke Polda Papua untuk diproses selanjutnya," kata Kapolres Jayapura, AKBP Yacob Kalembang. Wakapolda Papua, Brigjen Pol.Max Aer yang dikonfirmasi secara terpisah membenarkan telah menerima barang bukti ratusan butir amunisi dari berbagai jenis kaliber. Wakapolda menjelaskan, ratusan butir peluru itu dikirim ke Polres Mappi, tetapi anggotanya tidak tahu prosedur pengiriman sehingga dianggap barang ilegal. "Anggota saya di Denma Polda Papua itu terlalu gegabah dan tidak tahu prosedur pengiriman. Kami akan ambil tindakan terhadap anggota yang lalai tersebut," tegas Aer. [TMA, Ant] --- CENDRAWSIH POS Sabtu, 29 Juli 2006 Perang Meletus di Tiga Lokasi *2 Tewas, 40-an Luka-luka, 2 Rumah Dibakar TIMIKA-Meski sempat meredah selama dua hari sejak Rabu (26/7) hingga Kamis (27/7), maka Jumat kemarin perang saudara kembali meletus di Kabupaten Mimika. Kali ini terjadi di tiga lokasi. Perang Kamis malam hingga Jumat dini hari terjadi di Banti, Distrik Tembagapura yang menewaskan seorang warga dari suku Dani. Berikut, perang Jumat pagi hingga siang hari, antar Kwamki Bawah melawan Kubu Tengah yang menewaskan seorang dari Kubu Tengah. Dan Jumat sore perang antar Kubu Tengah dan Kwamki Atas yang menimbulkan puluhan korban luka-luka. Termasuk dua rumah yang salah satunya milik Jack Murib dibakar massa. Sumber resmi Polres Mimika, Jumat (28/7), menyebutkan korban yang tewas pada pertempuran di Tembagapura Kamis malam bernama Yura Kogoya. Sementara itu, korban yang tewas pada Jumat siang antara Kwamki Bawah (Dani) dan Kubu Tengah (Damal) atas nama Deo Kobogau (25) (suku Damal). Masih sesuai sumber Polres, peperangan di Tembagapura mengakibatkan 20 lebih orang luka-luka. Jumlah tersebut untuk sementara dianggap lebih tinggi dibanding korban yang luka pada perang di Kwamki Lama yang diketahui berjumlah 19 orang, yang terbagi 11 dari kubu Dani dan 8 dari kubu Damal. Sebagian korban dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM), sebagian lagi memilih berobat sendiri. Perang antara Kwamki Bawah dan Kubu Tengah dimulai pukul 05.30 WIT. Saat itu sebagian besar warga masih tidur, namun terdengar teriakan dari kubu tengah. Sontak saja teriakan ajakan perang itu dijawab. Pada pukul 06.00 WIT, perang kecil- kecilan terjadi di sebelah lapangan Bola Kaki Kwamki Lama yang selama ini dijadikan titik temu medan pertempuran. Perang paling sengit terjadi sejak pukul 09.00 WIT. Ratusan (bahkan diperkirakan mencapai ribuan massa) dari kedua kubu saling bertemu di lokasi pertempuran. Perang berhadapan tak terelakan. Di saat itulah, Deo Kobogau terkena panah hingga tewas di tempat. Sekitar pukul 10.00 WIT, 30 personel Brimob Detasemen B Polda Papua di Timika yang menggantikan Brimob Kelapa II Jakarta di titik temu antara kubu Elminus Mom dan Yakobus Kogoya dibuat kerepotan. Sesuai pantauan langsung Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos) di lokasi pertempuran, Polisi berdiri berjarak 15 meter di belakang kubu Yakobus Kogoya di jalan Kanguru. Sedangkan jarak kubu Yakobus Kogoya (Dani) dan kubu Elminus Mom (Damal) sekitar 20 meter. Di jajaran depan kedua kubu terdapat sejumlah wanita yang bertugas memegang tameng menangkis senjata lawan. Hujan anak panah, bukan saja membuat massa kubu Yakobus panik, tapi Radar Timika yang langsung meliput kejadian itu panik. Teriakan 'aooo' (bahasa setempat yang berarti ajakan untuk berperang) terdengar bergemuru. Tiba-tiba pada pukul 10.55 WIT, sebuah panah yang ditembakan salah seorang dari massa kubu Yakobus Kogoya mengenai perut bagian kanan seorang pria dari kubu Elminus. Terlihat panah tersebut menembus cukup dalam. Pria tersebut langsung menjerit, massa lainnya berteriak 'aaaa' (yang berarti ada kawan yang terkena panah). Sekitar lima orang langsung membopong pria tersebut. Dari arah belakang terdengar teriakan keras 'aoooo', serentak semua massa kubu Elminus menyerang kubu Yakobus. Ribuan massa dari kubu Yakobus Kogoya termasuk Polisi dan Wartawan lari menyelamatkan diri. Hujan anak panah tampak menyerempet sekitar 1 meter dari wartawan. Situasi perang memang sangat tegang. Beberapa warga langsung mengendarai motor dan keluar dari Kwamki Lama. Sedangkan kubu Yakobus bertahan di Pasar Harian, los Kios Panjang. Pada pukul 11.00 WIT, kubu Yakobus kembali mengejar kubu Elminus Mom. Informasi yang diperoleh wartawan, serbuan balik tersebut mengakibatkan seorang wanita tertembak di dada, sedangkan tujuah pria terkena panah di bagian paha dan kaki. Pada pukul 11.05 WIT, sekitar 200 massa kubu Kwamki Bawah disusul membantu serangan depan. Selanjutnya pada pukul 11.15, sebuah pasukan perang lain dari Kwamki Bawah tampak keluar dari arah barat gang Kanguru. Para pria berpanah sambil menggenggam parang dan kampak itu menyusul kekuatan kubu Kwamki Bawah. Sekitar pukul 11.20 WIT Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tuilan SE tiba di lokasi perang. Selanjutnya pada pukul 12.00 WIT, Bupati Mimika Klemen Tinal SE tiba di Kwamki Lama. Dua puluh menit kemudian barulah Kepala Distrik Mimika Baru (Miru), James Noldi Sumingar baru tiba di lokasi. Informasi yang diperoleh Radar Tmika, pada pukul 13.00 WIT, perang antara Kwamki Atas dengan Kubu Tengah berlangsung sengit. Bahkan Kapolsek Mimika Baru (Miru) AKP Idrus menjelaskan jumlah massa yang terlibat perang tersebut dua kali lipat dari pertempuran dengan Kwamki Bawah. Pertempuran tersebut terjadi ketika Bupati Mimika Klemen Tinal SE sedang menggelar pertemuan dengan toko-tokoh kubu bawah. Perang berakhir pada pukul 16.00 WIT. Namun dua buah rumah, salah satunya milik Jack Murib dibakar massa. Tidak terlepas, empat motor jenis Yupiter dan Yamaha turut dibakar. Seperti disaksikan Radar Timika, asap mengepul membuat suasana perang di Kwamki Atas terlihat sengit. Kepala Suku Dani, Yakobus Kogoya yang diwawancarai wartawan menjelaskan sebenarnya persetujuan damai sudah dicapai pada Kamis (27/7) sore. Namun pada pukul 05.00 WIT Jumat pagi, pihaknya dihebohkan informasi dari Tembagapura seorang warga dari sukunya meninggal ditikam kubu lawan. Pada saat yang bersamaan terdengar teriakan dari kubu lawan yang mengajak pihaknya berperang. Ajakan itu langsung dijawab dengan pengerahan massa. Namun menurut Yakobus, pihaknya tetap terbuka untuk dialog perdamaian. Perlu diketahui, perang Kwamki Lama Jumat kemarin lebih dasyat dari peperangan sebelumnya. Meskipun korban yang jatuh masih sedikit, namun massa yang terlibat perang berjumlah lebih banyak dari perang hari Minggu hingga Rabu lalu. Pada pertempuran kali ini, seorang warga dari Kubu Tengah menggunakan senapan angin. Alat perang tersebut melukai beberapa pria dari Kubu Kwamki Bawah. Bahkan seperti disaksikan Radar Timika, bagian paha seorang pria tertembus peluru senapan angin. Wakapolres Mimika Kompol Jan Makatita SIK membenarkan adanya peperangan dan korban di Tembagapura pada Kamis malam. Menurut orang nomor dua di Polres Mimika itu, pada siang kemarin, kondisi Tembagapura sedikit bisa dipulihkan. Namun tersiar informasi, beberapa sebuah kubu menyandera beberapa warga dari kubu suku lawan. Pihaknya tetap berupaya agar perang saudara di Kwamki Lama bisa dihentikan. Perang Membuat Warga Ketakutan Perang antar kelompok massa di Kwamki Lama, telah menimbulkan ketakutan bagi warga di sejumlah kampung. Di antaranya warga di Kampung Limau Asri (SP V), Kampung Naena Muktipura (SP VII) dan Kampung Wangirja (SP IX). Pantauan langsung Radar Timika dan keterangan dari warga yang tak mau disebutkan namanya sepanjang Jumat 928/7) kemarin, menyebutkan, sebagian orang tua baik asli Papua maupun pendatang melarang anak-anak mereka ke sekolah sementara waktu, karena khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kemudian sebagian orang tua juga takut ke Kota Timika atau ke sawah untuk bercocok tanam. Mereka keluar tidak jauh dari rumah. Akibatnya ibu-ibu memasak apa adanya untuk makan. Bahkan menurut salah seorang warga, sebagian penduduk SP IX yang berasal dari salah satu suku telah bergabung ke Kwamki Lama untuk perang. "Suasana malam mencekam, ibu-ibu tidak tenang melihat suami mereka tidak tidur tetapi mondar mandir di samping rumah menjaga situasi sekitar tempat tinggal," ujar salah seorang warga. "Saya juga bagian dari saudara-saudara yang bertikai, tetapi benci kepada perang, karena perang terus banyak mati dan luka. Lebih bahaya lagi kita pu anak-anak bodoh," ujar PK, warga yang pernah terkena panah dan terluka di siku lengan kanan. (fan/krg) --- http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/papua/2006/07/29/brk,20060729-80830,id.html Majelis Rakyat Papua akan Dievaluasi Sabtu, 29 Juli 2006 | 04:45 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Keberadaan Majelis Rakyat Papua akan segera dievaluasi seiring dengan tiga tahun pembentukannya. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman mengatakan Pemerintah bersama rakyat Papua akan melakukan revisi keberadaan MPR terkait dengan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. "Kita akan lihat perannya selama ini apakah sudah sesuai dengan tujuannya dan apakah sudah maksimal," katanya kepada wartawan seusai shalat Jumat di kantornya, Jumat (28/7). Eko Ari Wibowo --- Perang Suku Di Timika Tidak Akan Reda Karena Elminus Mom Diback-up Polisi Posted by SPMNews Amole on Jul 29, 2006, 07:15 Timika - (SPMNews) -- PERANG Suku antara Suku Dani dan Suku Damal di Timika yang dimulai Minggu (23/07) lalu diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini, bukan karena jumlah korban belum seimbang, tetapi karena Polisi sedang memback-up Elminus Mom sebagai bagian dari skenario Polisi dan PT Freeport-Rio Tinto untuk mengusir semua warga suku Dani dari wilayah hukum kabupaten Mimika. Elminus Mom, Kepala Perang Suku Damal, adalah anak angkat Direskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw (Mantan Kapolres Mimika). Elminus Mom juga dekat dengan Kapolres Mimika AKBP Jimmy Tuilan dan Wakapolres Mimika Kompol Jan Makatita SIK. Indikasi keterlibatan Polisi dalam memback-up kubu Mom sudah terbaca sejak perang tersebut dimulai sampai dengan kemarin, Jumat (28/07), dimana perang kembali meletus setelah sempat reda selama dua hari sejak Rabu (26/7) hingga Kamis (27/7). Menurut sumber terpercaya dari medan perang, sebenarnya sudah ada kesepakatan damai antara kedua kubu pada Kamis (27/07) sore, tetapi Polisi berhasil memprovokasi kubu suku Damal melalui Elminus Mom sehingga mengulangi serangannya kepada Suku Dani. Serangan tersebut langsung dibalas oleh Kubu Suku Dani sehingga terjadi bentrokan hebat yang melibatkan ribuan massa. Kesepakatan Damai yang pernah terjadi juga dibenarkan oleh Kepala Suku Perang Kubu Dani, Yakobus Kogoya yang sempat kaget ketika kubu Damal mengingkari kesepakatan tersebut. Yakobus Kogoya juga mengatakan, pihaknya selalu siap untuk dialog damai. Tetapi, banyak orang percaya bahwa perdamaian antara kedua suku hanya bisa tercapai kalau Polisi menghentikan backing-an mereka terhadap Kubu Suku Damal. Polisi yang baru mendapat proyek pengamanan PT Freeport-Rio Tinto (Obyek Vital Nasional) memang sedang memainkan sebuah skenario untuk mengusir keluar warga Suku Dani dari Wilayah Kabupaten Mimika karena Suku terbesar di Tanah Papua ini selalu menjadi ujung tombak perlawanan terhadap PT Freeport-Rio Tinto. Perang Suku tersebut telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan orang dari kedua kubu. Mereka yang terluka saat ini sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat.*** --- Kompas Sabtu, 29 Juli 2006 Rumah Kepala Suku Dibakar Timika, Kompas - Perang tradisional kembali berkecamuk di Kampung Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (28/7). Puluhan orang terluka, seorang di antaranya meninggal, dan rumah seorang kepala suku dibakar. Perang terjadi di Jalan Kanguru, lokasi massa Elminus dan Yusak Mom dikurung massa Yakobus Kogoya yang bertahan di kedua ujung Jalan Kanguru. Sejak pukul 06.30, massa Yakobus Kogoya yang bertahan di Jalan Kanguru Bawah mencoba memanah massa Elminus dan Yusak Mom. Bentrokan melibatkan sekitar 800 orang, terjadi sekitar pukul 09.00. Beberapa ibu memegang pelat seng atau papan tripleks sebagai tameng. Kaum pria berlarian melepaskan anak panah. Sekitar pukul 11.00, kubu Yakobus Kogoya terpukul mundur hingga 200 meter lebih, dan bertahan di Lapangan Kios Panjang. Tekanan massa Elminus dan Yusak Mom semakin menghebat hingga polisi yang berusaha mencegah kedua massa bertemu, terpaksa mundur pula. Setelah berhasil memobilisasi bantuan, massa Yakobus Kogoya kembali memukul mundur kelompok Elminus dan Yusak Mom. Saat kedua kelompok saling berhadapan langsung, korban demi korban berjatuhan. Menurut pengamatan Kompas, sedikitnya 10 orang dari kelompok Yakobus Kogoya terluka. Sekitar pukul 12.30, Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Jantje Jimmy Tuilan memutuskan untuk memisahkan dua kelompok itu. Dengan mobil lapis baja dan dua peleton pasukan anti huru-hara Brigade Mobil, polisi menyekat dua massa yang bertikai. Akhirnya, sekitar pukul 12.40, masing-masing kelompok mundur ke baris pertahanan masing-masing. Sekitar pukul 13.00 pecah perang antara kubu Yakobus Kogoya yang bertahan di Jalan Kanguru Atas dengan massa Elminus dan Yusak Mom. Perang berlangsung lebih sengit. Belum diperoleh data jumlah korban dalam perang di Jalan Kwamki Lama Atas itu, tetapi polisi memperkirakan 20 orang terluka. Dalam peristiwa itu, rumah salah satu Kepala Suku Dani, Jefman Waker, di Jalan Kanguru Atas dibakar oleh kelompok yang bertikai itu. Sekitar pukul 15.30, perang itu akhirnya berhenti. Aliran listrik di Kwamki Lama telah diputus oleh PLN. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Mimika dan Bupati Mimika Clement Tinal, Jumat siang, mendatangi satu per satu tokoh adat di Kwamki Lama untuk membicarakan peluang perundingan dengan seluruh pimpinan kelompok yang bertikai. Kepala Polres dan Bupati memutuskan untuk menyatukan massa Yakobus Kogoya yang saat ini bertahan di kedua ujung Jalan Kanguru. Setelah kedua massa Yakobus Kogoya digabung, kepala polres dan bupati akan berdialog untuk mencari bahan perundingan yang disepakati seluruh faksi kubu Yakobus Kogoya.(row) --- http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/07/31/brk,20060731-80885,id.html Panglima: TNI Tetap Waspadai OPM Senin, 31 Juli 2006 | 06:11 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Tentara Nasional Indonesia akan tetap mewaspadai kelompok-kelompok Organisasi Papua Merdeka yang kini masih berada di pedalaman Papua, meski sejumlah anggotanya telah menyerahkan diri kepada Pemerintah akhir pekan lalu. "Langkah berikutnya, kewaspadaan harus tetap dijaga," kata Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto yang dihubungi Tempo, kemarin. Tetap menjaga kewaspadaan tersebut, kata Djoko, bukan berarti pasukan TNI akan melakukan pengejaran terhadap kelompok- kelompok yang masih ada. "Kita sudah tidak lagi ofensif dalam arti melakukan operasi militer untuk mengejar mereka," ujarnya. Namun, langkah yang dilakukan pasukan TNI di Papua saat ini adalah melakukan berbagai pendekatan agar anggota kelompok OPM yang masih berada di hutan-hutan ini kembali ke masyarakat. "Kami mengajak mereka untuk turun ke kampung-kampung, dengan lebih ke arah kegiatan sosial, jadi sudah bukan lagi dengan operasi militer," kata Djoko. Kebijakan TNI untuk tidak lagi melakukan operasi militer untuk mengejar anggota separatis OPM ini, menurut Djoko, sudah diterapkan sejak beberapa tahun lalu. "Sejak Pak Tarto (Panglima TNI Endriartono Sutarto) itu sudah dilakukan," katanya. Menurut Djoko, kekuatan OPM secara militer yang berada di hutan-hutan kini sudah kecil dan tidak terlalu kuat. "Dalam satu kelompok tidak sampai puluhan orang," ujarnya. Mereka tersebar dalam beberapa kelompok di kampung-kampung yang berada jauh di pedalaman. Demikian halnya dengan kekuatan senjata yang mereka miliki, meski masih ada namun tidak terlalu kuat. "Seperti yang diserahkan kemarin juga hanya senjata rakitan," katanya. Dimas Adityo --- http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/07/31/brk,20060731-80880,id.html Mantan Anggota OPM Akan Diberi Wawasan Nusantara Senin, 31 Juli 2006 | 01:31 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyerahkan diri akan diberi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. "Program itu diberikan kepada mereka dan para penyeberang perbatasan dengan Papua Nugini," ujar Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Sudarsono Hardjosoekarto, ketika dihubungi Tempo di Pulau Natuna, kemarin. Program itu, kata Sudarsono, perlu diberikan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme bagi para mantan OPM. Selain itu, mereka juga mendapat tunjangan hidup. "Tapi berapa besar dan detail tunjangan, merupakan kewenangan Departemen Sosial," ujarnya. Sabtu lalu sebanyak enam anggota OPM meyerahkan diri ke aparat Pemerintahan Kabupaten Tolikara. Mereka menyerahkan senjata laras panjang rakitan serta dua buah peluru jenis double loop. Sehari sebelum mereka menyerahkan diri, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengumumkan gencatan senjata. Ini adalah hasil pertemuan elit sayap militer organisasi itu di Fanimo, Papua Nugini, pada Jumat pekan lalu. Pengumuman itu dinyatakan langsung kepada pemerintah Indonesia. "Langsung disampaikan oleh Panglima Gerilya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Brigadir Jenderal Richard Coweni," kata Menteri Luar Negeri Otorita Nasional Papua Barat Jacob Rumbiak, Jumat (28/7) ketika dihubungi di Australia. Raden Rachmadi --- CENDRAWSIH POS Senin, 31 Juli 2006 Belum Ada Indikasi Teroris Polda Terus Dalami Keterangan Tiga Penyusup Freeport JAYAPURA- Diamankannya tiga orang yang dicurigai sebagai penyusup yang akan melakukan aksi terorisme di PT Freeport Indonesia, Timika, rupanya belum sepenuhnya demikian karena hingga saat ini Polda Papua belum menemukan bukti yang kuat dan akurat tentang indikasi tersebut. Hal itu seperti diungkapkan Kapolda Papua Irjend Pol Tommy Yacobus kepada wartawan di Bandar Udara Sentani Sabtu pekan kemarin. Ketiga orang tersebut, dua diantaranya adalah karyawan PT Freeport Indonesia masing-masing berinisial NS dan Ba, sementara satu orang lainnya yang dicurigai sebagai penyusup berinisial AK. "Dengan memegang asaz praduga tak bersalah, kita mengadakan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut sesuai dengan informasi yang ada dan sampai saat ini belum menemukan bukti yang kuat ketiganya terindikasi tindak pidana teroris," katanya. Terkait dengan sinyalemen bahwa telah ditemukan tiga buah bom yang sengaja dibawa oleh ke ketiga orang tersebut, menurut Kapolda Papua, bahwa hal itu hanya informasi dan pihaknya juga sudah melakukan pemeriksan dan penyelidikan. Dikatakan bahwa memang di Freeport ada orang-orang yang biasa melakukan peledakan-peledakan dalam rangka membongkar gunung untuk kepentingan pertambangan, sehingga hal indikasi itu belum bisa dipastikan. "Siapa yang bilang ada bom, nggak ada. Kalau untuk tambang itu biasa," ujarnya. Meski begitu, lanjut Kapolda, seorang karyawan PT Freeport yang diamankan berinisialNS memang pernah mengundang AK, yang merupakan salah satu tokoh dari Ambarawa untuk memberikan ceramah - ceramah agama. "Ayatullah ini juga pernah diajak oleh NS untuk melihat gudang-gudang bahan peledak di PT Freeport," ungkapnya. Ditanya apa ada kaitannya dengan jaringan Al Qaedah, Kapolda Tommy Yacobus kembali menegaskan, bahwa hal itu tidak bisa dipastikan hanya berdasarkan informasi saja. "Siapa yang bilang begitu. Saya tidak bisa memastikan hanya berdasarkan informasi, tetapi harus berdasarkan fakta hukum," ujar Kapolda. Yang pihaknya cari, lanjut Kapolda, bahwa memang AK ini pernah mengakui bahwa dia pernah dulu berada di Ambon. "Tapi kan di Ambon dia bergerak dibidang dakwah. Namun kemudian, ia tidak sependapat dengan Panglima Jihad Jafar Umar dan akhirnya dia keluar dari kegiatan itu," terangnya. Karena belum adanya bukti yang kuat, kemungkinan ketiga orang yang sementara diamankan di Polres Mimika itu akan dikembalikan dan tentunya harus wajib lapor sembari akan terus didalami kasusnya. " Ketiga orang itu mungkin hari ini akan kita kembalikan dan wajib lapor sambil terus kita dalami," tandasnya.(ta --- http://www.gatra.com/artikel.php?id=96700 Pergantian Nama Provinsi Irjabar Akan Diubah Jadi Papua Barat Jakarta, 1 Agustus 2006 08:46 Nama Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) kemungkinan besar akan diganti menjadi Provinsi Papua Barat, dan pergantian nama itu disesuaikan dengan perubahan nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua. Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman seusai dirinya menerima kunjungan Gubernur Irjabar, Abraham O Aturui, di Jakarta, Senin (31/7), ia mengatakan telah ada pembicaraan kemungkinan pergantian nama Irjabar menjadi Papua Barat. Disebutkannya, DPRD Irjabar yang akan mengusulkan pergantian nama Provinsi Irjabar melalui Gubernur Irjabar, dan permohonan itu kemudian disampaikan kepada Mendagri, dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Disebutkannya, pergantian nama itu akan dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP). Sebelumnya, Bupati Nabire, Anselmus Petrus Youw, meminta pemerintah Pusat mengaktifkan kembali Provinsi Irian Jaya Tengah (IJT) setelah terbentuknya Provinsi Irian Jaya Barat. "Status Provinsi IJT harus diaktifkan kembali, karena wilayah itu dibentuk bersamaan dengan Provinsi IJB, Kota Sorong, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, dan Paniai, sehingga tidak ada tawar menawar lagi, artinya provinsi tersebut harus berjalan," katanya. Menurutnya, pemekaran Provinsi IJT dan Irjabar diatur dalam UU No 45 tahun 1999, sementara UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua baru dibentuk tahun 2001, sehingga tidak perlu dipersoalkan oleh para elit politik di Papua. [EL, Ant] --- Radar Timika 31 July Kapolda: Belum Ada Indikasi Teroris TIMIKA ? POLDA Papua belum menemukan bukti bahwa tiga orang yang diamankan di Tembagapura minggu lalu terlibat jaringan teroris. Kapolda Papua Irjend Pol Tommy Yacobus mengatakan hal itu kepada wartawan di Bandar Udara Sentani, Sabtu pekan kemarin. Kapolda mengatakan dua yang ditahan, yaitu NS dan BA adalah karyawan salah satu perusahaan, sementara seorang lainnya AK, dicurigai sebagai penyusup. ?Dengan memegang asaz pra?duga tak bersalah, kita mengadakan pemeriksaan terhadap ketiga orang. tersebut sesuai informasi yang ada. Sampai saat ini belum menemukan bukti yang kuat ketiganya terin?dikasi (melakukan) tindak pidana teroris,? kata Kapolda. Kapolda juga membantah adanya informasi ditemukannya tiga buah bom yang dibawa ketiga orang tersebut. ?Siapa yang bilang ada bom? Aggak ada. Kalau untuk tambang itu biasa,? ujarnya. Meski begitu, lanjut Kapolda, NS memang pernah mengundang AK, salah satu tokoh dari Ambarawa untuk memberikan ceramah-ceramah agama. ?Ayatullah ini juga pernah diajak oleh NS untuk melihat gudang-gudang bahan peledak di Freeport,? ungkap Kapolda. Ditanya apakah ketiganya me?miliki kaitan dengan jaringan Al Qaedah, Kapolda Tommy Yacobus kembali menegaskan, hal itu tidak bisa dipastikan berdasarkan informasi saja. ?Siapa yang bilang begitu. Saya tidak bisa memastikan hanya berdasarkan informasi, tetapi harus berdasarkan fakta hukum,? ujar Kapolda. Yang pihaknya cari, lanjut Ka?polda, memang AK pernah mengakui dia pernah dulu berada di Ambon. ?Tapi kan di Ambon dia bergerak di bidang dakwah. Namun kemudian, ia tidak sependapat dengan Panglima Jihad Jafar Umar dan akhirnya dia keluar dari kegiatan itu,? terangnya. Dikabarkan sudah 8 ditahan Sementara itu dari Timika dila?porkan, setelah menangkap tiga oknum yang dicurigai sebagai ang?gota kelompok jaringan tertentu, jajaran Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kamis (27/7) lalu kembali menangkap lima orang yang dicurigai turut terlibat. Kelima oknum tersebut diduga berinisial BH, AD, PS, AF, ZD dan DRH. Namun sejauh ini belum diketahui kelimanya ditangkap dimana Sumber Radar Timika menga?takan, status kedelapan oknum tersebut masih sebagai saksi. Kini ke-8 oknum tersebut masih ditahan di Mapolres Mimika, Mile 32. Meskipun tersiar kabar sejumlah barang bukti disita, yakni 24 keping VCD berisi ajaran Islam dan Jihad, buku-buku teknik dasar merakit bom, satu set disc man dan buku tentang teknik berperang, namun Direktur Reserse dan Kriminal (Dineskrim) Polda Papua, Kombes. Pol. Drs Paulus Waterpauw yang dikonfirmasi Radar Timika menjawab via sms bahwa saat ini masih dalam proses penyidikan. Namun dari pantauan Radar Timka di Mapolres Mimika, Sabtu (29/7), penjagaan terhadap salah seorang oknum yang dicurigai anggota jari?ngan tertentu terlihat sangat ketat. Oknum tersebut diketahui dipe?riksa oleh tim penyidik Polda Pa?pua. Sedangkan pada penyidikan Kamis (27/7) terhadap tiga oknum yang ditangkap terdahulu, diketahui salah seorang diantaranya diperiksa secara ketat pula dan langsung dita?ngani Kombes Pol. Drs. Paulus Wa?terpauw, mantan Kapolres Mimika itu. Penyidikan yang dilakukan masih sangat ketat dan rahasia dan tertutup. Sumber Radar Timika mengatakan bahwa operasi akan berlanjut. (ta/vis) --- Radio Nederland http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/kabar_papua051117/Konflik_Horisontal_Papua060731 Konflik Horisontal Mulai Merebak di Papua Ranesi 31-07-2006 Sudah dua minggu lamanya berkobar perang antara suku Damal dan Suku Dani di Timika, Papua. Sampai sekarang 9 orang tewas menjadi korban. Konflik ini dimulai ketika seorang anak suku Damal meninggal dunia dan suku Dani dituduh sebagai pembunuhnya. Sekarang konflik itu sudah meluas, bahkan PT Freeport Indonesia dituduh turut mendorong konflik tersebut. PT Freeport memang bertanggung jawab atas wilayah di sekitar pertambangan, yang antara lain juga dihuni suku Damal dan Dani, jelas Aloysisus Renwarin dari ELSHAM Papua. Menurutnya, belakangan ini banyak terjadi konflik antara rakyat sipil di Papua, sehingga tidak terindikasi pelanggaran hak asasi manusia. Ikuti keterangannya kepada Radio Nederland Wereldomroep: Keamanan di PT.Freeport Aloysius Renwarin [AR]: Setelah keamanan PT Freeport sebulan setengah diumumkan oleh pihak kepolisian, mereka mengambil-alih keamanan di sana dan terjadi konflik horisontal diantara masyarakat sipil di sana. Khususnya masyarakat Dani dan masyarakat Damal. Daerah kejadian daerah Kuamki Lama, sangat dekat dengan konsesi PT Freeport. Tepatnya pada hari Senin lalu kurang lebih sekitar 400 orang yang berkeinginan membantu keluarganya dari daerah pertambangan sekitar PT Freeport di daerah Tembagapura. Mereka meminta Freeport untuk membawa mereka ke Timika. Dengan menggunakan fasilitas Freeport mereka diturunkan dan terjadi konflik yang mengakibatkan tiga warga sipil pada hari Senin lalu meninggal dunia. Penyebab Konflik Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Tetapi konflik ini dua minggu lalu itu dimulai karena ada salah seorang anak dari suku Damal meninggal dunia begitu? AR: Ya. Pada awalnya konflik adalah seorang anak Damal meninggal dunia dan terjadi kecurigaan sehingga terjadi konflik di Kuamki Lama. Konflik itu melebar menyebabkan ratusan orang di sekitar Kuamki dan beberapa pusat pemukiman Dani dan Damal di kota Timika, berkumpul di Kuamki dan melakukan perang. Tetapi yang membuat heran bagi kami, bahwa PT Freeport mengijinkan masyarakat Dani dan Damal yang mendiami daerah peertambangan kota Tembagapuran itu, mereka difasilitasi oleh tujuh buah bis. Kurang lebih sekitar 480 orang dibawa ke kota Timika pada hari Senin lalu. Dan kami telah meminta kepada polda Papua dan juga kapolri, untuk memeriksa manajemen Freeport yang sekarang dipimpin oleh Saudara Armando. Termasuk ketua PM PT Freeprot yang mengawasi keamanan di sekitar PT Freeport, Pak Kaligis yang sudah bekerja kurang lebih satu setengah bulan yang lalu. Seakan-akan ada pembiaran. Dan juga Freeport terlibat dalam turut serta mendorong konflik tersebut. Wilayah konflik ini kan sangat dekat dengan konsesi Freeport sehingga masyarakat dari Dani dan Damal itu datang mencari nafkah di sekitar PT Freeport dan mereka ini sebagai migran, yang tinggal di wilayah adat suku Amume maupun suku Kamoro. Bukan konflik yang pertama RNW: Seperti kalau orang membaca di koran, seperti 60 tahun yang lalu, darah dibalas dengan darah dan menggunakan parang serta panah dan segala macam ... AR: Sebenarnya konflik di Papua sendiri sudah berakhir tahun 1950-an dan1960-an setelah agama masuk di wilayah Papua. Dan serangan per suku ini baru muncul setelah Freeport itu menyadap. Pada akhir tahun 1990 hinga kini tahun 2000. Dan kami lihat ini ada indikasi pihak-pihak tertentu memang memanfaatkan konflik masa lalu dijabarkan dalam konfik modern. RNW: Memang dari dulu masyarakat suku Damal dan suku Dani itu selalu bermusuhan atau memang baru kali ini saja? AR: Ini terjadi baru kali ini. Dulu memang ada konflik sebelum masuk agama di Papua memang ada konflik. Ini terjadi setelah Freeport itu ada dan ada pihak-pihak tertentu itu ingin mengacaukan sekitar kawasan PT Freeport untuk bisa menjaga keamanan di sana. Bisa memetik hasil daripada kehadiran PT Freeport dan kondisi keamanan di sana. Apabila kacau pihak-pihak tertentu akan mendapat keuntungan. PT Freeport Dituduh RNW: Dan sekarang kalau PT Freeport dituduh terlibat atau mendorong konflik ini, apa tindakan yang bisa diambil? AR: Yang jelas menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Freeport) turut serta. Kita akan mendesak pihak kepolisian Polda Papua, segera memeriksa PT Freeport, saudara Armando sebagai penanggung jawab PT Freeport di Tembagapura. Pemecahan Konflik RNW: Selain itu Pak, tindakan apa yang bisa diambil untuk bisa mendamaikan kembali suasana? AR: Suasana damai bisa diciptakan lewat dialog. Dan dialog ini harus dibuka dari semua strata. Baik masyarakat adatnya, pihak agamanya, berbagai suku yang ada di sana, termasuk pihak pemerintah dan PT Freeport sendiri. Beberapa hari lalu lewat gereja Jemaah Injil dan gereja Katholik sudah berupaya berdialog dengan berbagai pihak yang konflik. Termasuk Dani dan Damal. Kemudian terjadi pecah konflik lagi di sekitar kota Tembagapura. Saya lihat secara indikasi fermentasi konflik bukan lagi diadakan antara pemerintah dengan rakyat sipil. Yang sekarang dikembangkan konflik antara rakyat kecil dengan rakyat konflik. Konflik horisontal itu sehingga tidak terindikasi pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi tugas dan tanggung jawab PT Freeport ini kan besar. Di mana ada keamanan polisi yang sekarang diberi kepercayaan oleh pemerintah Indonesia untuk mengamanakan obyek vital PT Freeport itu. RNW: Dan menurut bapak selain PT Freeport tidak ada pihak yang lain yang menyulut konflik ini? AR: Kita masih melihat apa ada pihak ketiga. Karena itu masih dilakukan investigasi mendalam untuk mengetahui siapa yang berperan bermain pada konflik di kota Timika ini. --- Radio Australia http://www.abc.net.au/ra/indon/news/stories/s1703570.htm 02/08/2006 OPM bermaksud membawa kasus tuntutan kemerdekaannya ke KTT Forum Pulau Organisasi Papua Merdeka bermaksud mengajukan perjuangan kemerdekaannya kepada KTT Forum Kepulauan Pasifik. Mereka berharap dapat membujuk bangsa-bangsa Melanesia agar menyuarakan aspirasi mereka dalam pertemuan bulan Oktober itu. Selama ini Forum tersebut enggan terlibat dalam apa yang pada hemat mereka merupakan masalah dalam negeri Indonesia. Dan Indonesia, saban tahun, ikut dalam dialog paska forum itu, namun wakil OPM di mancanegara, John Ondowame, mengatakan akan mencoba lagi memasukkan aspirasi mereka itu ke dalam agenda forum ini di Tonga nantinya. Dikatakan, kalau tidak juga dilakukan sesuatu maka niscaya arus pengungsi dari Papua ke Papua Nugini dan Australia akan terus mengalir. Sementara itu, 7 terdakwa kasus pembunuhan 2 guru warga Amerika di dekat pertambangan raksasa Freeport di Timika Agustus tahun 2002, mengatakan lebih baik ditembak mati daripada tampil dalam persidangan pengadilan di Jakarta. --- Menelusuri Tradisi Perang Suku Mimika Papua Kamis, 03 Agustus 2006 Dipicu Dendam Antarkeluarga atau Kasus Perselingkuhan Perang antarsuku seakan masih menjadi tradisi di beberapa daerah pedalaman Papua. Termasuk perang di Kelurahan Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, antara suku Dani dan suku Damal yang pecah Juli lalu. Apa pemicunya? Laporan S AMBING dan KISS RG KOIBUR, Timika DI wilayah Kabupaten Mimika ada tujuh suku. Mereka adalah Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee, dan Moni. Biasanya, kelompok-kelompok ini dipisahkan oleh letak geografis. Namun, bisa jadi, sebuah desa atau distrik ditinggali lebih dari satu suku. Suku Kamoro, misalnya, tinggal di dataran rendah hingga bagian pantai Mimika. Suku Amungme banyak mendiami daerah pegunungan. Kedua suku tersebut banyak disebut orang sebagai suku asli Mimika. Lima suku lain datang dari wilayah kabupaten sekitar Mimika. Suku Dani berasal dari bagian barat Kabupaten Jayawijaya (Wamena). Suku Damal berasal dari Mulia, pertengahan antara Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Paniai. Kepala Suku Dani, sekaligus anggota DPRD Mimika, Philipus Wakerwa kepada JPNN mengungkapkan, pribadi keras dan tegas yang menjadi ciri khas warga pribumi tidak terlepas dari pengaruh topografi alam dan pola hidup di daerah pedalaman. Akibatnya, saat berhadapan dengan perkembangan daerah yang cukup signifikan, mereka mengalami keterkejutan budaya (cultural shock). Karena itu, kuat kesan bahwa warga pedalaman Papua resistan dengan perubahan. Bahkan, sering mereka menyikapinya dengan emosional. ’’Ada dua persoalan yang bisa memicu warga angkat panah. Balas dendam karena anggota keluarganya disakiti atau kasus perselingkuhan. Biasanya, perselingkuhan bisa di dalam kerabat atau dengan suku lain,” kata Philipus. Philipus mengatakan, sebagian besar warga pedalaman belum melek hukum. ’’Hampir semua warga Dani di sini (Mimika, red) berasal dari daerah pedalaman, khususnya lembah Baliem (Kabupaten Jayawijaya). Jadi, ketika berhadapan dengan keharusan mengikuti hukum positif, sangat sulit,” ujarnya. Mereka lebih taat kepada hukum adat daripada hukum nasional. ’’Yang lebih mendominasi pikiran mereka adalah aturan adat. Ini juga terbentuk karena hidup di pedalaman penuh tantangan. Bukan hanya alam yang keras, tuntutan mencari nafkah mengharuskan mereka berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun naik turun gunung dan lembah. Jangan heran apabila watak masyarakat pribumi keras dan tegas,’’ sambung Philipus. Dia kemudian mencontohkan, kebiasaan yang sekarang ini masih terpelihara pada suku Dani yang berkaitan dengan pernikahan. Biasanya, seorang pria yang ingin berkenalan dengan wanita harus membangun komunikasi dengan keluarga dekat wanita tersebut. Jika tawaran itu diterima, perempuan bersangkutan melakukan apa yang disebut warga Dani bingga lakue atau bingga lakarak. Pada tahap ini, perempuan datang ke rumah laki-laki untuk memasak, lalu pergi. Tugas itu berlangsung lebih dari satu bulan. Apabila pihak perempuan merasa sudah waktunya mengetahui sikap orang tua pria, dilakukan upacara koeame wagarak atau perempuan datang untuk mendengar jawaban dari orang tua pria. Jika perempuan tersebut rajin dan cocok untuk jadi istri anak laki-lakinya, selanjutnya pihak orang tua menyampaikan persetujuan. Tahap ketiga jalinan itu adalah koejiqui atau koejikopopiwogi. Pada tahap ini, orang tua perempuan mengantar anaknya kepada orang tua laki-laki. Biasanya, dilakukan acara potong babi dan diselenggarakan pesta adat. Sebelum diantar, orang tua perempuan merias sendiri anaknya, seperti mengenakan noken, kulit bia, dan berbagai perlengkapan adat lain. Setelah mengantar anaknya, orang tua perempuan pulang. Selanjutnya, orang tua laki-laki mendatangi orang tua perempuan untuk mendata semua jenis pengeluaran berkaitan dengan acara koejikopopiwogi, terutama biaya untuk periasan anak menantunya. Acara ini dalam bahasa setempat disebut koewupugi. Setelah semua pengeluaran direkap, baru dilakukan pembayaran oleh pihak keluarga pria kepada keluarga perempuan. Juga dijelaskan oleh Philipus, seorang suku Dani –juga lima suku lain: Amungme, Moni, Damal, Nudga, Mee– yang meninggal dalam perang harus dibakar. Pembakaran mayat tersebut merupakan persembahan kepada arwah nenek moyang. Sebab, kata Philipus, sebelum perang adat, kepala suku dan kepala perang harus melakukan upacara memanggil arwah. Menurut kepercayaan warga Dani, sudah ditentukan arwah nenek moyang yang menjaga mereka selama perang. Setelah membakar, kubu bersangkutan harus menyampaikan pada kubu lawan tentang nama dan identitas mayat yang dibakar. Menurut Philipus, ini bertujuan agar kubu lawan senang dan kubu yang menderita tidak mendapat gangguan dari arwah. Menurut data yang dihimpun Radar Timika dari sejumlah sumber, baik suku Dani maupun suku Damal memiliki sejumlah marga. Pada suku Dani, terdapat marga Wakerwa, Waker, Kogoya, Tabuni, Wenda, dan Magai. Pada suku Damal, marganya adalah Mom, Murib, Waker, Kum, Kiwak, Kibak, Jolemol, dan Magai. Tokoh lain masyarakat suku Dani, NW (minta namanya diinisialkan), dan salah seorang tokoh pemuda suku Damal Edwin Mom yang ditemui JPNN Senin lalu menjelaskan, secara umum kehidupan suku Dani dan Damal termasuk yang terbelakang di Papua. Lambatnya kedua suku itu menerima kemajuan bisa dilihat dari sektor pendidikan dan sektor kehidupan sosial. Namun, yang paling utama penerimaan Injil (sebagai kabar baik) yang belum merata diterima masyarakat kedua suku. NW yang ditemui JPNN di Jalan Sosial, Jalur V Kwamki Lama, mengatakan, suku Dani dan Damal memang sering berperang. Menurut dia, bentrokan itu merupakan akibat iman kepercayaan secara umum masyarakat kedua suku belum kuat (teguh). ’’Kabar dari Injil belum seluruhnya diterima masyarakat. Meski ada yang menerima, tapi hanya seberapa? Alasan itu menjadi dasar kuat sering terjadi perang walaupun masalah awalnya kecil.” NW kemudian menuturkan penyebab perang dan akibat yang biasanya ditanggung. Pertama, bila anak gadis orang lain diambil tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dekat anak gadis itu. Pada era 1990-an, soal seperti itu diselesaikan dengan membayar lima ekor babi. Tapi, kemudian, denda bisa dibayar dengan uang. Kedua, bila istri berselingkuh dengan pria lain (meksipun si lelaki bagian keluarga). Penyelesaiannya didenda lima ekor babi. ’’Setelah itu bisa akur kembali. Tapi, bila pihak laki-laki bersikeras, maka setelah dibuat denda adat, sang istri dicerai.” Ketiga, pencurian terhadap barang berharga seperti kulit kerang yang sering dipakai sebagai maskawin pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Penyelesaiannya dibuat acara potong dua ekor babi, lalu barang berharga yang dicuri itu dikembalikan. Keempat, pencurian terhadap hewan piaraan, seperti babi, burung, atau tanaman di kebun (ladang). Penyelesaiannya, diselenggarakan rapat, lalu dilakukan pembayaran denda tiga ekor babi sebagai ganti rugi. Kelima, bila ada dua orang berbeda marga makan bersama, setelah saling berpisah kemudian salah satunya sakit. Ini bisa menimbulkan rasa curiga kepada orang yang sebelumnya makan bersama si sakit. Keenam, bila ada sepuluh orang bekerja di ladang, kemudian salah satu di antaranya terluka. Kecurigaan korban dilukai oleh sembilan orang lain bisa muncul bila tidak ada penjelasan kepada keluarganya. Ketujuh, misalnya ada tiga anak kecil bermain bersama, kemudian salah satunya tiba-tiba sakit. Dua anak lainnya akan dimintai penjelasan. Bila tidak ada penjelasan yang baik dari kedua anak tersebut, orang tua akan menyelesaikannya. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dani, kata NW, rasa curiga masih tinggi. Seorang laki-laki yang kedapatan berjalan dengan seorang gadis tanpa ikatan resmi, misalnya, bisa menyulut perang. Menyikapi perbedaan suku dan budaya warganya, Bupati Kabupaten Mimika Klemen Tinal menegaskan bahwa semua suku di wilayahnya, asli maupun pendatang, mendapat perlakuan sama dalam memperoleh kehidupan yang layak. Ditemui JPNN di Kwamki Lama saat bertemu dengan warga kubu tengah, Rabu (2/8), bupati menyatakan, meskipun ada suku asli seperti Kamoro dan Amungme ditambah Suku Dani, Damal, Mee, Nduga, dan Moni, serta suku-suku lain dari Papua maupun luar, perlakuan yang diberikan sama. ’’Baik itu pembinaan serta pelayanan akan dilakukan sama, tidak ada perbedaan,” ujarnya. Penerapan hukum positif pun diinginkan bupati dalam menangani berbagai persoalan di tengah masyarakat. ’’Hukum positif yang akan mengikat semua. Dengan hukum (positif) ini, semua akan hidup berdampingan satu dengan yang lain. Dan di Mimika ini tidak ada masalah suku,’’ ujarnya.(Degey) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.3.html Jumat, 04 Agustus 2006 Pelaksanaan Konsolidasi Papua-IJB Belum Final JAYAPURA-Kapan digelarnya pertemuan antara elite politik dan Pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) dalam rangka konsolidasi sekaligus mencari payung hukum keberadaan Provinsi IJB, tampaknya belum final (Belum Jelas). Meski sebelumnya, Ketua MRP Agus Alua pernah menyatakan bahwa upaya konsolidasi itu rencana akan digelar pada Jumat (4/8) hari ini di Biak, namun karena masih harus dibicarakan lebih dulu dengan Gubernur Papua dan DPRP, maka rencana itu dipastikan tertunda. ?Kapan pertemuan dalam rangka konsolidasi itu digelar, saya belum bisa pastikan. Karena sebelum acara itu dilaksanakan, MRP akan menghadap dulu ke Gubernur dan DPRP. Sebab, dalam pertemuan itu, nantinya juga akan melibatkan para elite politik (Pejabat) di Papua,? kata Agus Alua saat dihubungi Cenderawasih Pos via telpon, Kamis (3/8) kemarin. Mengapa harus menunggu pembicaraan dengan Gubernur dan DPRP, kata Agus Alua karena agenda pertemuan dalam rangka konsolidasi itu merupakan ide MRP. Karena itu, sebagai bagian dari elite politik di Papua, Gubernur, DPRP dan MRP harus ada pemahaman dan pengertian bersama mengenai agenda itu, sebelum pertemuan dilangsungkan. Disinggung siapa saja elite politik IJB yang akan dilibatkan dalam konsolidasi itu, menurut Agus Alua, karena agenda itu akan membicarakan permasalahan di IJB, maka yang akan diundang dalam pertemuan itu adalah Gubernur IJB, Pimpinan DPRD IJB, dan beberapa tokoh elite dan tokoh masyarakat IJB lainnya. Selain itu, juga diharapkan ada dari pemerintah pusat. ?Karena agenda yang akan dibicarakan masih ada kaitannya dengan masalah-masalah IJB, khususnya mengenai kebijakan politiknya, maka kami berharap dalam pertemuan itu nanti ada utusan dari pemerintah pusat,??katanya. Dalam pertemuan tersebut, antara lain akan dibicarakan mengenai UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus. Apakah UU itu hanya berlaku bagi Papua saja, atau masih termasuk IJB. ??Ini yang menjadi salah satu subtansi egenda pembicaraan nanti,? ungkapnya. Ia kembali menegaskan, agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan dengan IJB tersebut, selain menyangkut bagaimana pembangunan Papua kedepan, juga membicarakan status Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, terkait dengan adanya pemekaran Provinsi IJB itu sendiri. Dalam kesempatan tersebut, akan diperjelas tentang dua undang?undang yang diberlakukan di IJB, apakah IJB akan tetap mengacu pada undang-undang tersebut atau tetap berlandaskan pada Undang Undang 21 tahun 2001, atau hanya mengacu pada Undang Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. ?Inti yang kami bicarakan adalah status Undang Undang Nomor 21 tentang Otsus dalam dua provinsi ini. Apakah mereka mau tetap satu payung dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 atau mungkin juga IJB hanya akan menggunakan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ini yang mau kita perjelas,? katanya. Namun demikian, kendati saat ini IJB sudah menjadi provinsi definitif seiring dengan dilantilknya gubernur dan wakil gubernur, tapi Agus Alua tetap menganggap IJB masih menjadi bagian dari Papua. Ia menambahkan, dalam agenda itu juga akan dibicarakan mengenai status nama Provinsi IJB. Kalau seumpama IJB, masih mengacu kepada UU 21 Tahun 2001, maka akan ada perubahan nama Provinsi dari Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat. Karena itu, untuk membahas hal-hal itu, perlunya dilakukan pertemuan sebagai upaya konsolidasi tersebut. (mud) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.4.html Jumat, 04 Agustus 2006 Warga Kwamki Lama Resmi Damai *Masing-Masing Kubu yang Bertikai Tandatangani Kesepakatan Damai TIMIKA-Perang saudara di Kelurahan Harapan Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru (Miru), Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang berkecamuk sejak Minggu (23/7) hingga Senin (31/7), resmi berakhir. Pihak yang bertikai, yakni gabungan kubu bawah/atas melawan kubu tengah, pada Kamis (3/8) kemarin sepakat menandatangani perdamaian. Penandatanganan kesepakatan damai dilakukan terpisah. Pagi hari, penandatanganan dilakukan gabungan kubu bawah/atas. Kesepakatan damai kubu bawah ditandatangani; Yakobus Kogoya (Kepala Suku Dani), Mekome Murib dan Aser Murib (Kepala Perang). Dari kubu atas ditandatangani; Jefman Waker, Negro Wanimbo dan Musa Tipigau (Ketiganya Kepala Perang). Penandatanganan kesepakatan damai di kubu bawah/atas disaksikan Bupati Mimika Klemen Tinal, Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tuilan dan Dandim 1710 Mimika Letkol (Inf) Gustav Irianto, unsur Brimob dan jajaran Muspida Pemkab Mimika. Hadir juga unsur gereja, diantaranya Pdt Abdiel Tinal, Pdt Lukas Wakum dan Pdt Melkianus Kum. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT, dilaksanakan penandatanganan kesepakatan damai dari kubu tengah di lapangan Sepak Bola Kwamki Lama. Tiga tokoh kubu tengah yang mendantangani kesepakatan damai itu David Wandikbo (Kepala Suku), Elminus Mom dan Benyamin Kiwak (Kepala Perang). Saksi yang hadir pada proses penandatanganan kesepakatan damai kubu tengah sama seperti saat penandatanganan kesepakatan damai kubu bawah/atas. Kesepakatan damai itu berisi lima butir pernyataan sikap. Pertama, sejak pernyataan ini ditandatangani masing-masing pihak, maka pertikaian dihentikan dan berjanji akan tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif untuk proses pedamaian. Kedua, mendukung sepenuhnya upaya perdamaian dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, TNI dan POLRI, demi kesejahteraan masyarakat, baik di dalam, maupun di luar Kelurahan Harapan Kwamki Lama. Ketiga, apabila terjadi perbuatan tindak pidana baik di dalam maupun di luar Kelurahan Harapan Kwamki Lama, setelah pernyataan sikap ini ditandatangani, maka hal tersebut dianggap sebagai kriminal murni dan akan diproses secara hukum positif serta dianggap tidak mempunyai hubungan dengan pertikaian ini. Keempat, setelah pernyataan ini ditandatangani, maka semua pihak yang bertikai segera memulihkan kembali seluruh aktivitas masyarakat seperti biasa. Kelima, bersedia dan bertanggungjawab untuk diproses sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari terjadi pertikaian antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan korban jiwa maupun materiil. Pada kesepakatan itu tertera dua kejadian yang mengakibatkan terjadinya perang saudara di Kelurahan Harapan Kwamki Lama yang mengakibatkan 10 warga tewas dan ratusan warga lainnya itu terluka. Pertama, terjadi pada hari Jumat (23/7) yakni terbunuhnya Johny Mom (27) di Jalur Poros Kampung Bhintuka SP XIII Distrik Kuala Kencana. Kedua, terjadi hari Minggu (23/7) yakni terbunuhnya Abinus Tabuni alias Abinus Kogoya (32) karyawan PTFI, alamai Kampung Bhintuka SP XIII. Serta Yohanes Kogoya alias Kobogau Waker (29) karyawan PT TDS dengan alamat Kampung Bhintuka SP XIII. Bupati Mimika Klemen Tinal, SE, MM menjelaskan, usai penandatanganan kesepakatan damai, semua pihak dilarang membawa panah di tempat-tempat umum, termasuk dalam kota Timika seperti di pasar maupun pertokoan. Bupati juga menegaskan bahwa warga Kwamki Lama tidak diperbolehkan mencegat mobil maupun kendaraan yang melintasi wilayah itu. "Anak-anak bersekolah dengan bebas, ibu-ibu bisa pergi ke pasar tanpa ada yang menghalang-halangi, baik dari kubu atas, tengah ataupun bawah. Semua warga harus membantu pemerintah untuk menciptakan daerah Kwamki Lama yang aman dan damai," pinta bupati. Kepala Perang Kubu Tengah, Elminus Mom, mengatakan, pihaknya bersedia menandatangani kesepakatan damai. Elminus minta kesepakatan itu tidak dilanggar. "Jangan sampai terjadi pembunuhan di tempat lain akibat perang, sehingga bikin kami ragu- ragu," katanya. "Tapi kami akan tandatangani kesepakatan ini untuk ditaati secara bersama-sama," ujarnya. Salah seorang yang mewakili pihak korban kubu tengah menegaskan, proses perdamaian yang sudah ditandatangani harus dijaga. "Ini karunia Tuhan supaya Kwamki Lama bisa aman. Kami sudah ikhlas supaya dua saudara kami pergi. Manase yang kami tahan itu juga saudara kami. Jadi tolong jangan sampai ke depan ada cerita perang di Kwamki Lama," ungkap pria tersebut. Acara pendatangan kesepakatan damai berakhir pukul 14.45 WIT. Usai kesepakatan itu, warga langsung membubarkan diri. SEMPAT MEMANAS Di sisi lain dilaporkan bahwa tidak semua warga Kwamki Lama, baik yang berasal dari kubu atas maupun bawah, serta kubu tengah, mengetahui lima butir pernyataan sikap yang ditandatangani pemimpin kedua kelompok yang bertikai, Kamis (3/8) kemarin itu. Buktinya, puluhan massa kubu bawah nyaris bentrok dengan puluhan massa kubu tengah yang melakukan prosesi adat perang di arena pertahanan kubu bawah, dekat Kios Los Panjang, Pasar Harian Kwamki Lama, petang kemarin. Beruntung bentrokan berhasil dicegah Kapolres AKBP Jantje Jimmy Tuilan, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Gustav Irianto dan Kepala Suku Dani Philipus Wakerwa. Massa kubu bawah kemudian dikumpulkan di halaman los panjang untuk diberi pengarahan. Salah seorang warga, Yunus W kepada Radar Timika menjelaskan, sejak Rabu (2/8), beberapa massa kubu tengah memasuki wilayah kubu bawah. Aksi yang sama berlangsung sore kemarin, sehingga menyulut kemarahan massa kubu bawah. Petang kemarin, dibantu Philipus Wakerwa, Kapolres Jimmy dan Dandim Gustav, memberi arahan kepada warga kubu bawah. "Hari ini (kemarin, red) sudah kesepakatan damai, jadi sudah tidak ada apa-apa lagi. Tenang saja. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat onar di sini. Siapa yang melakukan tindak pidana akan ditangkap dan diproses hukum," kata Kapolres. Hal yang sama ditegaskan Dandim. Menurut dia, setiap tindakan yang mengarah ke provokasi massa akan berhadapan dengan aparat keamanan. Bahkan, Gustav berjanji akan menindaktegas setiap oknum yang ingin memperkeruh suasana Kwamki Lama. Informasi yang dihimpun wartawan Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos) hingga pukul 18.30 WIT tadi malam, situasi Kwamki Lama tetap normal. Warga menjalankan akvitias sebagaimana sebelum dilanda pertikaian. Namun, dua kubu masih berjaga-jaga di lokasi masing-masing. --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.2.html Jumat, 04 Agustus 2006 HPH yang Tak Punya Industri di Papua Akan Dicabut Izinnya JAYAPURA-Sepuluh hari menjabat sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua, Gubernur Barnabas Suebu SH, akan membuat gebrakan baru dalam dunia kehutanan, yakni akan mencabut izin HPH-HPH yang tak memiliki industri di daerah ini. Pengalaman praktek illegal logging yang sempat merajalela di daratan Papua pada tahun-tahun silam, betul-betul dijadikan pengalaman berharga oleh Gubernur Provinsi Papua, yang mantan duta besar ini. Ya, jika selama ini, para HPH (Hak Pengelolaan Hutan) di Papua bisa seenak pusarnya sendiri mengangkut kayu log keluar dari Bumi Cenderawasih ini, maka kedepan tak akan lagi seperti itu. Gubernur akan mencabur izin semua HPH, jika HPH-HPH tersebut tak membuat pabrik (Industri) kayu di Papua. ?Pemegang HPH yang tidak membangun industri di Papua akan kami cabut izinnya,? kata Gubernur Barnabas Suebu kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Barnabas Suebu curiga bahwa terjadinya illegal logging di Papua selama ini, karena kurang ketatnya kebijakan di kehutanan. Sehingga kayu-kayu log dengan leluasa keluar dari Papua. Ironisnya, kesempatan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum (Cukong-Cukong) untuk mengeruk hutan di Papua dan dijual ke luar negeri, pada hal pemerintah tak pernah membuat kebijakan ekspor kayu log. ??Dari pengalaman seperti itu, maka bagi kami, illegal logging adalah suatu proses pembodohan dan pemiskinan di Papua ini,??ujarnya. Tentang rencana pencabutan terhadap HPH yang tidak punya industri di Papua, menurut Gubernur Suebu, merupakan kebijakan baru di bidang kehutanan yang intinya untuk perbaikan manajemen kehutanan secara berkelanjutan, dimana pemegang HPH tidak hanya mengambil kayu dari Papua, tetapi juga harus membangun industri kayu di Papua. ?Jadi jangan hanya menjual kayu gelondongan seperti selama ini. Kita akan tarik industrinya ke Papua karena bahan baku berupa kayu memang melimpah di Papua. dengan begitu, maka akan ada income bagi daerah dan akan membuka lapangan pekerjaan di daerah ini poula,? katanya. Rencananya, pencabutan izin HPH yang tidak memiliki industri tersebut akan dilakukan secepatnya, bahkan diharapkan dalam tahun 2006 ini juga. Berkaitan dengan itu, maka pemerintah akan menyusun landasan hukumnya serta aturan tindakannya. ??Sebenarnya kita sudah harus lakukan sekarang, tapi perlu dibuatkan aturan dulu agar ada dasar hukumnya. Tapi kita harapkan tahun ini sudah dilakukan sebelum terlambat,? tukasnya. Sejauh ini, lanjut Gubernur Suebu, instansi teknis terkait (Dinas Kehutanan) sudah melakukan pertemuan yang membahas hal tersebut beberapa kali. Selain itu juga sudah dilakukan seminar dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup, bahkan juga sudah dibicarakan dengan Provinsi Irian Jaya Barat. Yang lebih penting lagi adalah perlunya ada pemahaman bersama. ?Jadi perlu ada pemahaman bersama dengan pusat (Menteri Kehutanan), lalu kita lihat Undang Undang dulu atau apa yang disebut forestry agreement,? katanya. Untuk izin HPH, katanya, harus ada forsetry agreement, karena pemegang HPH sebelumnya sudah berjanji untuk membuat bikin industri. Namun kenyataannya industri itu tidak dibuat, dan sebaliknya yang dikeluarkan dari Papua berupa kayu gelondongan (log), bahkan ada yang dicuri diam-diam (illegal logging). ?Ilegal logging adalah proses pembodohan dan pemiskinan pada rakyat ,? tukasnya lagi. Hal ini juga dikemukakan Gubernur Suebu dalam arahannya kepada stafnya bahwasanya ia akan mengawasi semua illegal logging. Ia menjelaskan bahwa dari 1 juta kubik kayu Merbau yang dikirim ke China, pengusaha di China mendapatkan sebanyak US $ 1 miliar, sementara rakyat hanya mendapatkan US$10 juta. ?Jadi 1 juta kali 10 dolar, terus US$ 1 miliar dengan Rp 10 juta kan jauh sekali. Yang penyelundup dan cs-nya dapat 300 juta, sementara rakyat hanya dapat kecil-kecil. Maka itu, izin HPH yang tidak punya industri harus dicabut, karena memang membodohi rakyat,??ujarnya. Nanti juga akan dibikinkan semacam perjanjian, minta awasi illegal logging ini. Tidak ada satu kayu-pun yang keluar dari Papua. Semua HPH yang tidak ada industrinya di Papua, izinnya akan dicabut. ??Tidak ada ampun, kita cabut dulu urusan belakangan. Saya siap tanggung jawab kemamanapun, kalau perlu gantung dia. Karena ini terbukti proses pembodohan dan pemiskinan. Saya sudah bicara dengan Presiden bahwa lebih baik kita bikin perjanjian supaya kayunya diproses dulu di Papua, baru dijual keluar,? paparnya. Kata Gubernur Suebu, hutan harus dijaga dan dilestarikan serta dijadikan konservasi untuk sumber daya hayati. Dengan kebijakan baru nanti, izin HPH akan diberikan pada yang betul-betul mau membangun industri kayu di Papua.(ta) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.1.html Jumat, 04 Agustus 2006 Gubernur Kumpulkan Stafnya *Berikan PR, Tiga Hari Harus Dijawab JAYAPURA-Memasuki hari ke-10 sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (Dilantik 25 Juli), Barnabas Suebu SH dan Alex Hesegem SE Kamis (3/8) kemarin, untuk pertama kalinya mengumpulkan semua staf-nya di Sasana Krida, Kantor Gubernur Dok II. Mulai dari pejabat eselon II hingga eselon IV, bahkan staf biasa sekalipun, mereka semua dikumpulkan di aula milik Pemprov Papua itu. Mereka diberi arahan agar membenahi kinerja yang selama ini mungkin agak rendah dan kurang disiplin, serta diberikan ?PR? (Pekerjaan Rumah) yang harus dijawab dan diserahkan paling lambat 3 hari pasca pertemuan tersebut. ?PR? yang diberikan oleh Gubernur Suebu tersebut antara lain, bagaimana mengurangi jumlah masyarakat miskin dengan kemudahan dan kekuasaan (Baca Otsus) yang ada saat ini. Sebab Gubernur Suebu melihat, selama ini rakyat Papua yang jumlahnya tak seberapa ini hidup di negeri yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki kekuasaan besar (Otsus), namun rakyatnya mayoritas masih miskin. Bahkan sangat miskin. Anggaran yang begitu besar dengan total Rp 12 triliun, bahkan untuk Provinsi saja mencapai Rp 5 triliun, seperti tak ada manfaatnya saja. ?Intinya adalah rakyat ini sedikit, tapi miskin. Kenapa masih banyak yang hidup miskin?? katanya bernada tanya. Lalu Gubernur melanjutkan kata-katanya bahwa yang menjadi PR bagi stafnya adalah mengapa kemiskinan itu masih tinggi. ?Mengapa itu terjadi? Semua yang ada di ruangan ini supaya catat dan masing-masing jawab pertanyaan ini dalam tempo 3 hari. Sebut namanya, instansinya dan kedudukannya. Pertanyaannya adalah mengapa ini terjadi dan bagaimana menurut saudara sehingga itu bisa terjadi. Saya minta semua pejabat eselon dua, tiga dan empat,? tegasnya bernada perintah. Jika jawaban tersebut sudah sampai di mejanya, Gubernur Suebu akan membaca dan menilai semua jawaban tersebut dan selanjutnya akan melakukan perubahan. Ditambahkan oleh guberenur, bahwa kekuasaan yang diberikan oleh negara terhadap Papua begitu besar, namun masalahnya saat ini Otsus belum dilaksanakan secara baik. ?Kekuasaan ini belum terlaksana, belum terimplementasi dengan baik, karena sampai sekarang Perdasus dan Perdasi-nya satupun belum ada yang dibuat,? ujarnya. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dikeluarkan sebagai aturan pelaksanaan dari UU, juga belum ada. Kecuali tentang MRP, itupun baru keluar setelah 3 tahun Otsus berjalan. Karenanya tentu sulit UU 21 ini dilaksanakan, tanpa aturan pelaksanaan. Karena UU hanya bisa dilaksanakan melalui aturan pelaksanaan. Gubernur Suebu berkeinginan, ada pemimpin yang bersih dan pemimpin yang baik, serta pemrintahan yang melayani rakyat. ?Sebagai pemimpin yang baik, harus bisa katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah pada siapapun,??ujarnya. Menandai pemerintahan yang bersih dan baik serta pemerintahan yang melayani rakyat mulai pagi ini (kemarin red) semua yang ada disini dan lainnya yang tidak sempat hadir pada akhirnya saya serahkan PR dalam 3 hari. Kata kuncinya pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang melayani masyarakat,? katanya. Gubernur Suebu ingin menata kembali pemerintahan pada segenap jajarannya, sehingga pemerintahannya menjadi pemerintahan yang baik, bersih dan melayani rakyat. Tentang hal ini, nantinya juga akan dilakukan penyesuaian struktur. ?Saya ingin menata kembali pemerintahan pada segenap jajaran agar pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang bersih, baik dan pemerintahan yang melayani rakyat. Kita akan lihat struktur, bila perlu kita akan adakan penyesuaian. Karena struktur atau organissai ini adalah alat untuk mencapai tujuan, sehingga alat harus menyesuaikan diri,? paparnya. Kata Gubernur Suebu, birokrasi adalah alat perjuangan demi rakyat yang dilayani dari hari ke hari agar semakin bertambah baik. Kalau ada sesuatu yang salah di alat, maka alatnya yang harsu diperbaiki agar tujuan bisa tercapai. Selain akan merombak sistem. Gubernur juga akan melihat manusianya yang bekerja di dalam sistem. ?Kalau kita bicara tentang manusia, harus yang memiliki pikiran, otak, hati, tangan, perut, mulut. Lebih dari itu adalah hati yang jujur dan rendah hati, serta mau melayani orang lain terutama melayani rakyat, karena kapabilitas orang itu dilihat dimana dia bertugas dan dilihat dari tugas yang diberikan di jalankan dengan baik atau tidak,? paparnya. Karenanya, ia meminta agar semua PNS bekerja dengan baik dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ia juga mengharuskan adanya transparansi dalam manajemen, dimana anggaran belanja harus transparan kepada publik dan tidak disembunyikan. ?Manajamen harus terbuka, anggaran belanja harus transparan kepada publik, jangan disembunyikan dan kucing-kucingan. Apalagi bicara proyek. Ini negara public, jadi open manajemen. Mana yang harus diketahui oleh orang lain dan harus diketahui dan dipertanggungjawabkan ini yang kita sebut keterbukaan atau transparansi,? paparnya lagi. Gubernur juga menekankan pentingnya akuntabilitas pada setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan pertanggungjawabannya. Kata Gubernur, jam masuk PNS adalah pukul 07.30 WIT dan pulang pukul 15.00 WIT. ?Jadi kalau masuk pada jam itu harus masuk pada jam itu, begitu juga kalau pulang. Semua PNS mempunyai tugas masing - masing dan berharap bisa melaksanakan tugas dengan baik,? ujarnya. Juga ditekankan agar peran kontrol pada semua lini, ditegakkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih. Untuk itu Bawasda dan instansi terkait lainnya harus berperan aktif dalam hal ini. Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengemukakan visinya untuk membangun Papua Baru yang damai, adil dimanapun berada, khususnya masyarakat yang tinggal di pedalaman dan pegunungan. ?Perbaiki perumahan, pendidikan dan kesehatan mereka. Saya tidak bicara RSUD Dok II, tapi bicara kesehatan di kampung bagaimana kesehatan orang di kampung. Kita juga mengharapkan kalau kesejahteraan baik, suasana lebih aman dan tertib, kriminal juga kurang, ekonomi rakyat akan tumbuh baik,? terangnya. Juga menekankan agar dilakukannya penghematan pada semua mata anggaran di semua bidang. Bahkan akan melakukan audit, mulai dari jajarannya di pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Karena dana yang begitu besar menurut analisa bank dunia harus dilakukan penghematan untuk keperluan birokrasi. ?Hemat semua anggaran, belanja akan kita udit untuk tahu bagaimana sebenarnya. Begitu juga kabupaten dan kota. Kami dengar konsumsi birokrasinya mencapai 70 persen, dari itu sebabnya rakyat tidak menikmati,? katanya. Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, diikuti oleh ratusan bahkan ribuan PNS yang ada di jajaran pemerintah Provinsi Papua. Di akhir acara, dilakukan dengan tanya jawab seputar bagaimana meningkatkan kinerja masing-masing PNS sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing.(ta) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.7.html Jumat, 04 Agustus 2006 Diduga Kena Flu Burung, Satu Pasien Dirawat RSMM TIMIKA-Seorang warga Utikini Baru (SP XII), Distrik Kuala Kencana, DD (36), kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika. DD diduga terkena virus H5N1 (flu burung) yang bisa mutasi ke tubuh manusia. Hasil pemeriksaan klinis RSMM membenarkan yang bersangkutan suspek flu burung. Karenanya, sejak dilarikan ke RSMM, Sabtu (29/7) lalu hingga Kamis (3/8) keamrin, DD diisolasi di ruang Isolasi RSMM. Kemarin, petugas WHO (World Health Organization) dan utusan Departemen Kesehatan (Depkes) RI yang didampingi petugas Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Mimika, mengunjungi RSMM Timika untuk melihat kondisi DD. Usai mengamati hasil rontgen bagian dalam pasien di ruang X-Ray, utusan WHO dan Depkes RI memberi waktu satu minggu kepada pihak RSMM untuk mengamati perkembangan gejala klinis pasien tersebut. Direktur RSMM, Dokter Paulus S. Sugiarto SpB yang ditemui Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos) di RSMM, Kamis (3/8) kemarin, menjelaskan DD terhitung sebagai pasien pertama yang menderita gejala klinis flu burung. Hasil pemeriksaan medis Sabtu lalu, yang bersangkutan menderita pneumonia (radang paru-paru parah) disertai demam tinggi, batuk dan pilek. "Menurut Depkes, gejala itu merupakan spesifikasi gejala penderita flu burung. Jadi untuk sementara dia kami isolasi agar lebih aman dan tertangani dengan baik. Kami juga masih mengikuti perubahan gejala klinis bersangkutan," jelas Dokter Paulus. Meski DD diduga terserang virus H5N1, kata dr Paulus, pihak RSMM belum bisa mengumumkan secara pasti bahwa yang bersangkutan terserang flu burung. Mengingat hasil pemeriksaan Minggu (30/7) hingga kemarin, gejala klinis sudah negatif. "Dalam seminggu ini kami lihat perkembangan kesehatannya. Setelahnya baru dilaporkan ke WHO untuk disimpulkan yang bersangkutan terjangkit flu burung atau bukan," ujarnya. Dugaan medis DD terserang flu burung berdasar keterangan keluarga pasien bahwa yang bersangkutan berprofesi sebagai peternak. Sejak empat minggu lalu atau awal Juli 2006, sejumlah ternak ayam miliknya mati secara tiba-tiba. "Ini masih keterangan keluarga korban. Yang meragukan kami, flu burung sudah serang empat minggu lalu, tapi yang bersangkutan baru menderita. Padahal penyebaran virus itu cepat dan bisa berakibat fatal jika tidak segera tertangani," jelas Dokter Paulus. Sementara itu, meski pihak RSMM menyatakan telah merawat seorang pasien yang diduga terjangkit virus flu burung, namun hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, menyatakan negatif. Kepala Dinkes dan KB Mimika, dr Maurits Okoseray membenarkan pihak RSMM merawat satu orang pasien yang diduga terjangkit virus flu burung. Pasien tersebut beridentitas laki-laki, umur 36 tahun, dari Kampung Utekini Baru (SP XII), Distrik Kuala Kencana, Mimika, Papua. Setelah mendapat informasi tersebut, kata dr Maurits, pihak Dinkes kemudian mengambil sampel darah, suap tenggorokan dan hidung dari pasien tersebut lalu dikirim ke Rumah Sakit Numbru di Jakarta pada hari Senin (31 Juli 2006). Sehari kemudian, Selasa (1 Agustus) hasil pemeriksaan di laboratorium RS Numbru diterima melalui Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2M dan PL) Dinkes & KB Mimika. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif atau tidak terjangkit. "Sampel darah itu dikirim Dinkes Senin (31/7) lalu ke Rumah Sakit Numbru Jakarta untuk diperiksa. Hasilnya telah diperoleh Selasa (1/8) lalu dan dinyatakan negatif bagi pasien yang diduga terinfeksi flu burung yang dirawat di RSMM," kata dr Maurits Okoseray yang ditemui Radar Timika di ruang kerjanya, Kamis (3/8). Menyikapi kabar merebaknya isu flu burung di Timika, dokter Maurits, mengimbau masyarakat waspada dan jangan takut mengkonsumsi daging dan telur ayam. "Yang penting dimasak atau direbus sampai matang baru dimakan. Khusus untuk telur setelah dibeli dari pasar dicuci menggunakan sarung tangan dulu baru disimpan dalam kulkas. Karena untuk antisipasi masih terdapat sisa-sisa kotoran pada kulit telur ayam yang kemungkinan terkena virus," terangnya. Warga juga diimbau waspada terhadap burung liar atau burung piaraan yang masuk ke kandang ayam. Karena kotoran burung yang hinggap di kandang ayam juga bisa membawa virus. Khusus burung piaraan diimbau sisa makanan agar dibersihkan. ?Jangan biarkan sisa makanan dan kotoran burung dalam kandang.? (fan/ino) --- From admin at irja.org Thu Aug 3 21:37:26 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Fri, 4 Aug 2006 12:37:26 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] News: August 1-4 2006 Message-ID: <2388.61.94.95.9.1154662646.squirrel@www.teuton.org> August 1-4 2006 KABAR IRIAN NEWS TOPICS * West Papua Border Mission May/June 2006 * Reverend Yoman West Papua: public talk by Rev.Socratez Yoman * West Papua Presentation To UN Econ. & Social Ccil. * Indigenous Peoples & Conflict Prevention & Resol. * Age-old rules govern tribal warfare * Warring Papuan tribal leaders prepare for peace talks * Papuan says Australia visa decision aimed at appeasing Indonesia * Papuan asylum seeker says visa refusal was political * Indonesia blamed for rights abuses * Tribe holds ritual in step toward peace * Papuans continue protesting trial * Peace talks fail to halt Papua violence * Three Freeport trespassers freed * Papuan asylum seeker David Wainggai is set to receive a visa * Papuan's freedom waits on Vanstone * Papuan asylum detention overturned * Coalition refugee tiff set to flare * Jakarta 'no comment' on visa case * Papuan could be 'last asylum seeker' * Backbenchers yet to be convinced on offshore processing * Papuan asylum seeker turnaround a lesson for Australian parliament, says Senator * Papuan refugees should get protection : Australian tribunal * Indonesian court completes trials of March mine protestors * Papuan refugee set for protection visa * Refugee advocate says detention a waste of money * Indonesia's Tangguh gas field to begin production in 2008 * Papua Guvernor (sic) to curb tribal clashes involving all elements --- download the report at http://freewestpapua.com/files/SITREP%20West%20Papua%20Border%20Mission%20MayJune%202006.pdf *West Papua Border Mission May/June 2006 SECURITY ASSESSMENT & INTELLIGENCE PROFILE* Executive Summary Nick Chesterfield compiled this report as a result of fieldwork he undertook from May 14 to 14 June 2006 on behalf of the Free West Papua campaign in Australia. The work was funded by grassroots donations from Australia. For too long the security and human rights issues present along the border of the Papua Niugini and West Papua have been ignored at the strategic peril of countries in the region. In abandoning those who fought so hard for our freedom in World War 2, we have missed out on a genuine opportunity to stop displacement of our neighbours, and to genuinely combat terrorism on our doorstep. Currently a massive troop buildup is occurring on the border by the Indonesian military, who have so far managed to resist genuine civilian control within Indonesia. After the defensive killings of five security personnel and agents provocateur in the demonstrations of March 15/16, the Indonesian military and Police have conducted widespread reprisals against students and the family members of all university students in West Papua. The TNI's network of terror has spread furthermore deep within Papua Niugini and has made its presence felt within isolated communities along the border, who are living in fear of an imminent invasion. Evidence was uncovered that a massive ground offensive is in the final stages of planning, and there are questions that need to answered publicly by many people in the region to prevent this from happening. This Security Assesment also revisits some of the military evidence uncovered in "Terror-Razing the Forest: Guns,Corruption, Illegal logging, JI & the Indonesian military in Papua Niugini" which was release in January of this year and has caused quite a stir already. It contains the following information: (i)Documentation of situation if Siti Wainggai This report present information that there has been an on-going program carried out by the Indonesian authorities to capture Siti Wainggai in Papua New Guinea and return her to Indonesia. Siti Wainggai is the mother of child who travelled with her father to Australia with the 43 asylum seekers in January 2006. Siti Wainggai fled to Papua New Guinea after being forced to make a statement by Indonesian authorities that her child had been abducted by "its" father and taken to Australia against her wishes. The report presents information that is not safe for Siti Wainggai to stay in Papua New Guinea. A scenario is presented for her to go to New Zealand as a refugee. (ii)Circumstances of students fleeing aftermath of demonstrations in Jayapura of March 15/16 2006. Results of interviews and information collected about the West Papuan students who were seeking political asylum after the March 15 & 16 2006 demonstrations in Jayapura suggest that there are many hundreds of students and other persons who have left Jayapura and have gone into hiding because of concerns for their personal safety. Interviews undertaken demonstrate that these persons have been subjected to beatings, torture, retaliatory action and reprisal killings by Indonesian authorities. The information presented demonstrates that these persons face a real threat of persecution, imprisonment or death in West Papuan from the Indonesian authorities. Information is presented that parents or relatives of these persons have also been subjected to reprisal and torture. On the basis of the information presented these persons appear to be political refugees who face real danger of persecution from Indonesia. Information contained in the report presents an argument that these persons may not be safe from Indonesian authorities while staying in Papua New Guinea, and that international assistance is immediately required. (iii)Links between timber logging operations, Indonesian military and Islamic militia This report presents strong information about links between personnel of the Indonesian military and commercial logging operations along the north coast of Papua New Guinea. The report relies on information to suggest that the commercial fish industry and timber logging operations in Papua New Guinea are working with Indonesian military and armed militias from Phillipines & Indonesia. Information is presented that these armed personnel are providing security for the industry operations. The nature and origin of these armed personnel suggests that a strategic political role is be being played by these personnel. It has been established that past and present members of Indonesian military have interests in logging and resource exploitation. These interests form a military industry complex, which has been ongoing in Indonesia since the Suharto era. It seems plausible that these same interests have extended into logging interests in Papua New Guinea. Information presented by the author in the past argues this is the case. Where this is proven, the military industrial complex which includes Indonesia's TNI is entrenched in Papua New Guinea. (iv)OPM attack on TNI camp in Border region This report presents information about an attack by the OPM on an Indonesian military camp on April 10 2006. It is reported that this attack was supposed to assist the students fleeing persecution after the March 15/16 2006 demonstration. (v) Indonesian Troops and Militia in the northern border region This presents details of very large deployments of Indonesian troops and equipment along the northern border region with Papua New Guinea. Information is presented about TNI installations including locations, equipment, troop numbers & battalion identifications, which extend through territory along the northern section of the Trans Irian Highway to Wutung. The report presents information that Islamist or Jihadist type militias are currently active & training in the immediate region. Information is presented that local people have been removed from the area of military operations, face restricted movement and face an vastly increased danger of attack. (vi)General situation in northern coast of Papua New Guinea The report details concern of PNG people in the border region for incursion or attack by Indonesian troops into Papua New Guinea territory. The reports suggest that Papua New Guinea Government has little capacity or willingness to respond to an incursion. The report details some information about the landowners in Saundan province working to wrestle control of the logging operations from RH. (vii)Additional Comment Information presented in the report suggests that the corrupt nature of the current PNG Government of Michael Somare is assisting Indonesian territorial and business interests' in the region. This begs the question of what happens if the government in Papua New Guinea stops being compliant to timber & resource companies and their military associates in Indonesia. It seems credible that the Indonesian force along the border could be used to secure strategic interests further inside Papua New Guinea if the need arose. The report of Kopassus and militia already in Papua New Guinea suggests that this military control is already being established. Small detachments of armed forces can be used to make local people scared and powerless. Then the local people will be unable to act against increased troop numbers and any increased Indonesian control will face an already compliant population. This report suggests a stealthy campaign by the TNI for territorial control is already underway in PNG. for comment: Nick Chesterfield, International Officer Free West Papua Campaign Pacifica (Melb) Osa-Tara-Lia (AUSTRALIA) manukoreri at hush.ai SECURE if using HUSHMAIL mob: +61 (0)409 268 978 --- West Papua: public talk by Rev.Socratez YomanWednesday, 2 August 2006, 12:33 pm Press Release: Reverend Yoman West Papua: public talk by Rev.Socratez Yoman Where: Wellington Central Baptist Church 46-48 Boulcott St, Wellington When: 5.30pm Monday 28 August 2006 Reverend Socratez Sofyan Yoman is the President of Communion of Baptist Churches West Papua. In the last eight years, Reverend Yoman has taken an increasingly high profile as a campaigner for peace, justice and human rights in West Papua. Since 2002, all West Papuan church leaders and leaders of all other religions, people in government and the traditional councils, and the entire population have declared West Papua to be a Land of Peace. In particular, the churches and human rights NGOs have campaigned consistently at many levels, local, national and international, to preserve West Papua as a Land of Peace, with the aim and hope of basic human rights, human dignity, justice, peace and equality. Come hear Reverend Yoman discuss the difficult task of creating a Land of Peace in the Pacific. Background Reverend Yoman has briefed Australian, UK and European parliamentarians as well as UN representatives about West Papua. He has also given many international TV and radio interviews, and is held in high esteem by major international peace and justice NGOs. Reverend Yoman has written 5 books on West Papua: including Orang Papua Bukan Separatis (Papuans Are Not Separatists), Pintu Menuju Papua Merdeka (Gate to Free Papua), PEPERA 1969 DI PAPUA BARAT TIDAK DEMOKRATIS (Referendum 1969 in West Papua Was Not Democratic), MAKAR DAN OPM (Coup d?etat and Free Papua Movement), GEREJA MEMBISU DAN TAK BERDAYA DALAM SEJARAH KEKERSAN DAN PENINDASAN TERHADAP UMAT TUHAN DI PAPUA BARAT (The Silence of The Churches in The History of Abuse and Repression of People of West Papua). Ends --- http://www.scoop.co.nz/stories/WO0608/S00021.htm West Papua Presentation To UN Econ. & Social Ccil. Wednesday, 2 August 2006, 9:01 am Press Release: MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE For immediate release: Tuesday 1st August, 2006. being presented by fPcN in the UN WGIP 2006, Geneva, tomorrow - watch the website, from 2nd August for photos as we receive them. United Nations Economic and Social Council Working Group on Indigenous Populations Twenty-fourth session Geneva, 31st July - 4 th August 2006 Item (b) of the Agenda: Principal theme: ?Utilization of indigenous peoples? lands by non-indigenous authorities, groups or individuals for military purposes? Dear Chairperson, Tribal & Indigenous Peoples, Secretariat, Government representatives, ladies & Gentleman, It is indeed a great pleasure and honour to be able to part in this very important UN meeting for indigenous peoples. I send warm greetings - from my own people, the Lani of the Central Highlands of West Papua, and from the people of all 252 tribes which together make up my country ? WEST PAPUA. Allow me to use this opportunity to speak on behalf of the tribal peoples in West Papua. We are an occupied people. We have been suffering for a very long time under an Indonesian military regime in West Papua. We the tribal peoples of West Papua once again ask you the United Nations to help us to get back our lands and our political freedom. We ask you to help us to exercise our right to self-determination. First of all, I would like to state that the basic fundamental problem of all the killings, human right abuses and sufferings of the tribal peoples of West Papuans are rooted in the false 'Act of Free Choice', which we call the ACT OF NO CHOICE. My people in West Papua were never given a genuine chance to exercise their rights to self-determination since the involvement of the United Nations in West Papua in 1960s. As you may already know, in 1969 the United Nations arrived with just a few officials. The Indonesians decided we were too primitive to cope with democracy so they hand picked a thousand men at gun point and told them to vote. This is what the United Nations representative, Fernando Ortiz-sanz, said in his report: ?West Papua carried out in months what experts said should take 5 years. West Papuans did not have adequate information. Indonesia did not accept one man, one vote.? Off the record he also said that: ?West Papua is a cancerous growth on the side of the United Nations and it is my job to surgically remove it.? This was very hurtful to us. Since, the time of the Act of Free Choice the Indonesian government has made West Papua a military zone and has been killing my people. The Indonesian military has killed at least one hundred thousand of my people. This number comes from Amnesty International. The human rights violations in West Papua are still happening right now. In the last ten years, most of Indonesia's military equipment has come from the UK. Since the current Labour Government came to power, the UK has delivered over ?394 million worth of military equipment to Indonesia, including 12 Tactical Armoured Personnel Carriers and Hawk aircraft, which have been used in an internal repression role in West Papua. In 2001 and 2002, the UK issued over three-quarters of all EU arms export licenses for Indonesia, with the value of these export licenses responsible for over half the total financial value of EU arms deals to Indonesia. In the last two years for which figures are available ? 2003 and 2004 - the UK has continued to issue over half of all EU arms export licenses to Indonesia. In these two years the UK, France and Germany have accounted for 84% and 92% of the total financial value of EU arms deals to Indonesia. These licenses, many of which are for weapons which very often are used to breach human rights, and are permitted even though they breach the human rights provision of the EU Code of Conduct. In August 2005 UK Tactical vehicles were sent to Jayapura in West Papua, and were present at two demonstrations ? one on 12th August and one on 31st October. They were used to help enforce laws which breach fundamental human rights. The following is an Extract from US State Dept Annual Report on Indonesia for 2005- quotes. ?Security forces continued to commit unlawful killings of rebels, suspected rebels, and civilians in areas of separatist activity, where most politically motivated extrajudicial killings also occurred. There was evidence that the Indonesian Armed Forces (TNI) considered anyone killed by its forces in conflict areas to be an armed rebel. The government largely failed to hold soldiers and police accountable for such killings and other serious human rights abuses in Aceh and Papua.?- end quotes. According to figures supplied by the US State Dept. the strength of the territorial infantry battalions in West Papua has more than trebled in the past two years. On the same State Dept figures (almost certainly a conservative estimate), overall troop numbers have increased by more than 50 per cent from 7,250 troops to 11,500 troops. 'Indonesia's systematic exploitation of West Papua's abundant natural resources has been a major cause of tension and conflict. Operations have involved the denial of land rights and severe environmental degradation. Some of the worst human rights violations have been committed against indigenous people in the vicinity of major enterprises, such as the Freeport copper and gold mine (part owned by Britain's Rio Tinto), which are given corporate-funded ?protection? by the security forces. It is feared that BP?s investment in a huge liquid natural gas project, Tangguh, may attract similar problems. Chairperson, to conclude;I would like to state that the United Nations must take responsibility for the genocide in West Papua; therefore, I call for attention from all the international community who love humanity and peace in the world to look at West Papuans problems and take steps to help my people in West Papua. I call for the UN to intervene in West Papua by sending a peacekeeping force and humanitarian workers to investigate what is really happening in West Papua. This must be followed by the withdrawal of Indonesian military (both organic and non organic) without any conditions. I would ask this Working Group to request the government's of the UK, EU countries and USA to revise their current arms trade arrangements with Indonesia, in light of the massive, ongoing and brutal slaying of the indigenous peoples of West Papua. I urge the United Nations to revisit this and provide an environment where the native West Papuans have a real opportunity for the self-determination, as described in THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights, as Adopted and proclaimed by General Assembly resolution of 10 December 1948 -Paragraph C. THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION - No. 8. Declaration on the Granting of Independence to Colonial and Peoples, General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960. I remind you that we the tribal peoples of West Papua have a right of self-determination under international law. Thank you Chair, Ladies and Gentlemen ? Wa Wa Awa. Benny WendaInternational Lobbyist for a Free West Papua Chair of DeMMaK (The Koteka Tribal Assembly) PO Box 656, Oxford OX3 3AP England UK Mobile: +44 (0) 7791629782 Email: bwenda at infopapua.org Web: http://www.infopapua.org Presented by fPcN interCultural on behalf of Benny Wenda, DeMMak and the 252 tribes of West Papua Watch the website: www.fPcN-global.org, from 2nd August for photos as we receive them, shortly after to be followed up with short films. MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE For immediate release: Tuesday 1st August, 2006. --- http://www.scoop.co.nz/stories/WO0608/S00020.htm Indigenous Peoples & Conflict Prevention & Resol. Wednesday, 2 August 2006, 9:00 am Press Release: MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE For immediate release: Tuesday 1st August, 2006. being presented by fPcN in the UN WGIP 2006, Geneva, tomorrow - watch the website, from 2nd August for photos as we receive them. United Nations Economic and Social Council Working Group on Indigenous Populations Twenty-fourth session Geneva, 31st July - 4th August 2006 Item (c) of the Agenda: Indigenous peoples and conflict prevention and resolution Dear Chair, Tribal & Indigenous Peoples, Secretariat, Government representatives, ladies & Gentleman, At this meeting, I am speaking on behalf West Papuan Tribal peoples and the indigenous Papuan students, submit our aspiration for self-determination as our solution to conflict in West Papua. We know the colonised tribal people of West Papua have wanted and deserved an United Nations administrated Self-determination since 1962 when the Republic of Indonesia signed an agreement with the Kingdom of the Netherlands to transfer administration without the people's consent, of the colony, West New Guinea which we call West Papua. We remind the United Nations that the UN General Assembly Resolution 2504 in November 1969 did not state whether the so called 1969 'Act of Free Choice' complied with the United Nations Charter articles 1, 73, 74, or with the United Nations General Assembly Resolutions 1514 and 1541 of December 1960 of which the Republic of Indonesia approved at that time. We remind the United Nations and world that the indigenous people of West Papua continue to demand their rightful self- determination and the removal of the colonial military forces from West Papua, from the United Nations and its members. We call on the United Nations under UN Charter article 1 and 74 and under UN General Assembly Resolutions 1514 and 1541 to help the Republic of Indonesia to facilitate a true act of West Papuan self-determination by "all adults, male and female, not foreign nationals" and "in accordance with international practice" as was stated in Article XVIII of the 1962 Agreement between the Republic of Indonesia and Kingdom of the Netherlands, and in which the United Nations had promised to help. ADVERTISEMENT We hope the United Nations and Republic of Indonesia will show good faith and human respect for the traditional land owners of West New Guinea by supporting self-determination without being reminded of the many decades of human rights abuses, of jihad training camps now established inside West Papua, of HIV/AIDS and other medical illnesses introduced to the people of West Papua, of forests felled for foreign wood markets or to make space for a foreign population of farmers from over- populated parts of Indonesia. We remind the United Nations and the Republic of Indonesia that the large military presence in West Papua can only increase discrimination against West Papuan indigenous peoples by non-indigenous domination in many sectors. Excessive Indonesian military presence spreads human misery; murder, rapes, unlawful persecution, arrest, abductions, disappearances and the lose of parents and other family members by many children who then can not continue their culture or schooling. At the end of 1960, according to Dutch government data the West Papuan population amounted to 800,000, more than the 600,000 people of their brothers and sisters in Papua New Guinea (PNG). But the Indonesian statistics office in 2004 said the West Papua indigenous people amounted to only 1.500.000 million, where as the PNG indigenous population had grown to 6 million. We fear that corrupt business interests have wanted to deny West Papuan self determination until foreign nationals outnumber our indigenous population, making us a minority in our own land. In 1961 natural resources like copper & gold deposits which Freeport admitted was near Timika was under regulation of the elected West New Guinea parliament for the benefit, only, of the people of West Papuan. But since transfer of colony to Indonesian administration the Indonesian military has taken control over natural resources in West Papua, this has resulted in many illegal activities; illegal logging, illegal fishing, even illegal prostitution is a project with full backing by Indonesia military. Our Recommendations:We call for self-determination with United Nations assistance to restore our rights as tribal peoples; to our lands, to political freedom, to economic and social prosperity. We have these rights under Article 1 of the UN Charter, General Assembly Resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, General Assembly Resolution 1541, General Assembly resolution 2625, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Covenant on Social, Cultural and Economic Rights. The International Court of Justice also says that all states must respect the right of self-determination. We request the United Nations to revisit West Papua and provide an environment where the native West Papuans have a real opportunity for the self-determination, as described in THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights, as Adopted and proclaimed by General Assembly resolution of 10 December 1948 -Paragraph C. THE RIGHT OF SELF- DETERMINATION - No. 8. Declaration on the Granting of Independence to Colonial and Peoples, General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960. We ask, this Working Group, to expeditiously ask the state of Indonesia why it is preventing the UN representative on Human Rights from entering West Papua. Furthermore to stop the 1000's of deaths of innocent West Papuans, every year the increasing sale of arms to an already mass murdering military has to be halted. I ask all of you here, my brothers and sisters to help us. If your country is selling arms to Indonesia, please help us by getting them to stop. I make this statement as a representative of West Papuan Tribal peoples and especially on behalf of the students of West Papua. We ask the United Nations to restore and recognise our rights as tribal peoples with our own distinct cultures. We especially ask for respect for our way of living as tribal peoples. Thank You Your Sincerely Edyson Wenda International Spokesman for Papua Student Alliance (AMP) Presented by fPcN interCultural on behalf of Edyson Wenda and the Association of West Papua Students, (AMP). Watch the website: www.fPcN-global.org, from 2nd August for photos as we receive them, shortly after to be followed up with short films. MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE For immediate release: Tuesday 1st August, 2006. --- http://www.thejakartapost.com/detailheadlines.asp?fileid=20060803.A05&irec=4 Age-old rules govern tribal warfare Markus Makur, The Jakarta Post, Mimika News of the deadly tribal clashes in Papua's Mimika regency shocked some in other parts of the country, with reports of the use of spears and bows and arrows an unsettling throwback to a bygone era. But tribal warfare is still the accepted means to settle disputes for the seven tribes living in the regency. The latest clash, with 10 people killed and dozens injured in Kwamki Lama village, Mimika Baru district, involved the Dani and Damal tribes. It could, however, have been any of the groups, with the playing out of the conflict following age-old patterns of a burst of violence followed by negotiations. Kwamki Lama village was established in 1978, with residents relocated from Banti village in Tembagapura district by PT Freeport Indonesia, a subsidiary of the huge U.S. gold and copper mining company Freeport-McMoran, and the government. Most people originally lived on the slopes of Mount Lorenz, including members of the Amungme, Damal, Dani, Nduga and Moni, Mee/Ekari tribes (the Kamoro tribe lives along the coastal areas of Mimika regency). The population has reached about 20,000 today, with most families eking out a living from subsistence farming or panning for gold from the Freeport mine's tailings. Economic development and education are still lacking in the area. Although the various tribes' members now live together in close proximity, it's often an uneasy and potentially explosive mix. They retain their individual dialects and customs, including tribal warfare. Tribesmen continue to carry traditional weapons to protect themselves against attacks by wild animals, and human enemies. Kwamki Lama elder Philiphus Wakerma said exact rules governed conflicts, including that the battle zone must be limited to a specific area. "A tribal conflict usually ensues from friction between two tribes or when a family member of a tribe abruptly dies," he told The Jakarta Post. "The cause of death is later determined through the traditional way of shooting an arrow in the air, and whoever is touched by the arrow is suspected of being the killer." A member of the victim's side would convey the signal for the start of the war to the opposite group, he added, in accordance with tradition. The campaign is led by a war chief, and the duration of the hostilities is agreed upon by both sides. Each tribesman is provided with bows and arrows, machetes and spears before leaving for war. Wakerma said the bodies of any people killed during the conflict must be immediately cremated to prevent their restless souls from haunting family members. "The victim's camp later decides whether or not to continue the war and demands compensation for the victim in the form of prized livestock or money," he said. "The standard rules also state that a war resumes when the number of victims on either side is disproportionate, and that children and women must not be harmed during a war." Damal tribal chief Elminus Mom said the bow, arrows and machetes of a fallen victim must not be burned because they were considered tokens of respect. Before a lasting peace can be achieved, each tribe must participate in the Inambe Agi -- a ritual to dispense with hostility and hatred -- after a cease-fire. The ceremony is usually held on the field where the battles were fought. It must be carried out before the stone-burning ritual, which is the peak of the effecting of peace. "The breaking of the bow line and arrow ritual is held on an open field by both warring tribes' war commanders. The ceremony marks the end of the tribal war, and signifies that the problems have been resolved," Elminus said. Hostilities end when the victim's family on the losing side receives payment. "Compensation is usually in the form of prized pigs or a certain amount of money agreed upon by both parties involved in the war," he said. Once all the requirements have been fulfilled, enmity is put aside and traditional brotherhood returns. The stone-burning ritual is later held on an open field, with a particular number of pigs roasted and eaten based on the agreement between the tribes. --- http://abcasiapacific.com/news/stories/asiapacific_stories_1703141.htm Warring Papuan tribal leaders prepare for peace talks Tribal leaders from two groups fighting each other in Indonesia's Papua province are preparing for peace talks. The week-long conflict has left nine dead and scores injured. Police say hostilities involving tribesmen shooting arrows and spears broke out last week after a child drowned while under the supervision of a relative from another tribe. The battles were held in an open field in Kwamki Lama on the outskirts of Timika, the main town in Mimika district. A nurse on duty at Mimika's Mitra Keluarga hospital says 21 people were admitted with various injuries. The sides are now preparing a stone burning ceremony to prepare the way for peace talks. According to Papuan tradition, a death should be avenged by another death or the killer's tribe must pay a fine of prized pigs and hold a feast to seal peace. ABC Asia Pacific TV / Radio Australia --- http://abcasiapacific.com/news/stories/asiapacific_stories_1705404.htm Papuan says Australia visa decision aimed at appeasing Indonesia A Papuan asylum seeker whose visa refusal has been overturned by Australia's Refugee Review Tribunal says he believes the initial refusal was made on political grounds to appease Indonesia. David Wainggai and 42 other Papuans arrived in Australia by boat in January. They all sought asylum, claiming persecution by the Indonesian military in Papua. The rest of the group were granted temporary protection visas, in a move that sparked a diplomatic row with Indonesia. Mr Wainggai says he is happy with the decision to overturn the immigration department's refusal to grant him protection. ABC Asia Pacific TV / Radio Australia --- http://www.theage.com.au/news/national/papuan-asylum-seeker-says-visa-refusal-was-political/2006/08/02/1154198206325.html Papuan asylum seeker says visa refusal was political Andra Jackson August 3, 2006 A PAPUAN asylum seeker whose visa refusal has been overturned says he believes the refusal was made on political grounds to appease Indonesia. "It was like an international bargain," said David Wainggai, 28, the only one of 43 Papuan asylum seekers not granted a temporary protection visa in March. Speaking from the Christmas Island detention centre where he has been held since January 19, he said he was happy with the Refugee Review Tribunal's decision overturning the Immigration Department's refusal to grant him protection. "Everyone has congratulated me. The news has spread very fast in this place. Even the hospital knows," he said. Mr Wainggai is confident he will get a visa, "even if she (Immigration Minister Amanda Vanstone) refuses it, the minister has to send the case back to the RRT and the RRT will just say the same thing again. "I can be patient for this last decision," he said. He hoped to come to Melbourne, where 10 members of his family live. Senator Vanstone will study the the tribunal's decision. Mr Wainggai said his claim for protection was as strong as the other 42 , the only difference was that "maybe they (Immigration) thought I can have a chance to live in Japan, but there was no chance without a valid passport. "When I heard my visa application was rejected, I was very afraid. I thought they were bringing me back to Indonesia. "That really scared me. I couldn't sleep for two weeks." Mr Wainggai said he would have been in danger if he had been returned to Papua. "I always feel under threat in West Papua, and my aunt and uncle tell me to watch out because my father is the founder of the independence movement ? Thomas Wainggai who died in in Indonesian custody." Mr Wainggai said he had to hide his true identity and make out his uncle had found him abandoned as a baby in the undergrowth. He said the boat carrying the 43 asylum seekers from the north of Papua in January almost didn't make it, after he was taken in custody by Indonesian police at the start of the journey. The asylum seekers pulled in at the island of Sorong and attended church but the islanders, suspecting the strangers might be terrorists, called police. The group fled but Mr Wainggai was caught and questioned for two hours. "They took my identification papers. They even asked about the boat and who built it," he said. Suspicion was averted when "we said we came for a traditional festival". --- http://www.theage.com.au/news/national/indonesia-blamed-for-rights-abuses/2006/08/01/1154198139081.html Indonesia blamed for rights abuses Jewel Topsfield and Michelle Grattan, Canberra August 2, 2006 PAPUA independence activist David Wainggai could be at risk of "serious harm" from Indonesian military or security forces if sent home, the Refugee Review Tribunal has warned. The tribunal, which overturned a Government decision to deny protection to Mr Wainggai, concluded that violence and human rights abuses in Papua meant Mr Wainggai could come to the "adverse attention of the Indonesian authorities". Immigration Minister Amanda Vanstone yesterday refused to rule out an appeal. The Indonesian Government played down the finding. In Jakarta, a Foreign Affairs spokesman, Desra Percaya, said: "We have moved beyond the issue. It is the matter for Australia to resolve." In a 24-page decision, seen by The Age, the tribunal rejected the Government's assertion that Mr Wainggai, 29, could be sent to Japan, where he held a temporary visa that expired in September. The tribunal said he could be refused landing permission there and face "a real chance" of being sent to Indonesia. Mr Wainggai claimed he feared returning to Papua because of his political profile, Papuan ethnicity and membership of a particular social group comprising his family. "The tribunal accepts that members of (his) family suffered various forms of punishment over a protracted period under Indonesian rule." Support for independence had led to the "incarceration of his father, mother and cousin". His father was a high-profile advocate of Papuan independence who died serving a 20-year prison term for treason ? "unfurling the flag of West Melanesia and for expressing his pro-independence views". The tribunal said Mr Wainggai feared the Indonesian military and security forces "because the Indonesian authorities have a history of violence and oppression of dissidents and in particular supporters of the pro-independence movement. "The Indonesian authorities will not accept or approve of (his) pro-independence views or his behaviour," it said. Despite Indonesia's claims that it does not abuse human rights in Papua, the tribunal highlighted country information reports indicating that "notwithstanding current Government policy statements on obtaining peaceful resolutions of the Papuan situation, human rights abuses by the Indonesian police and military continue to occur in response to the pro-separatist movement". Recent reports indicated that someone flying the Papua Morning Star flag "would have serious consequences if apprehended by the Indonesian authorities", the tribunal said. Mr Wainggai said in a statutory declaration that the Indonesians had "poisoned my father because they don't like smart people who tell the truth" and most Papuans knew of someone who'd been "killed for raising our flag". Senator Vanstone said she would read the tribunal finding before deciding on an appeal. "The department's decision was that the person had an entitlement to reside in another place (Japan) and, as I've been advised, the Refugee Review Tribunal is not satisfied with the ease with which that right could be taken up," she said. Mr Percaya said that a meeting between Prime Minister John Howard and Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono had determined that the two countries would look to the future. Mr Wainggai arrived with 42 other Papuans, who were granted protection visas in March, inflaming tensions with Indonesia and leading to proposed laws ? still not passed because of a backbench revolt ? in which Australia would process future unauthorised boat arrivals on Nauru. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060802.A05 Tribe holds ritual in step toward peace National News - August 02, 2006 Markus Makur, The Jakarta Post, Timika Relatives of one of the victims of a bloody weeklong tribal conflict in Mimika regency, Papua, performed a ritual Tuesday to prepare for the opening of peace negotiations. The stone-burning ceremony led by the family of Leon Mom was attended by Damal tribal leaders, including the chief. At least 10 have died and dozens of others have been injured in the clashes between Damal and Dani tribe members. Hostilities broke out last week after a child of the Dani tribe drowned while under the supervision of a relative from the Damal tribe. In traditional tribal disputes in Mimika, the family of the victims holds the right to call a cessation to the fighting. Leon's family decided to end the fighting Monday. "This constitutes the initial step toward peace negotiations with the opponents," Elminus Mom, acting in his capacity as head of the warring group and Damal chief, said during the ceremony at Kwamki Lama village. The second step, he said, would be a meeting between the family members and all the tribe members, while the third was a meeting between members of the victims' families from the two tribes, as well as the war chiefs. It would allow for the reaching of an agreement, including setting compensation for the deaths incurred on both sides. The final step in cementing peace would consist of the cutting of arrows and bows' strings by the commanders of the tribes' warring groups and the tribal chiefs to signify peace. It is usually followed by a communal stone-burning ceremony attended by members of the two tribes. A sense of cooperation and harmony was evident Tuesday, with housewives of the Damal tribe assisted by male tribe members preparing stones and digging a hole to store three slaughtered pigs and hundreds of chickens. The meat was eaten at the ceremony amid singing and dancing. Papua Police crime and detective unit chief Sr. Comr. Paulus Waterpauw, accompanied by Mimika Police chief Adj. Sr. Comr. Jantje Jimmy Tuilan, Mimika Military Command's Lt. Col. Gustav A and Mimika Police Mobile Brigade Commander Comr. Abu Bakar Tertusi, discussed the situation with Elminus and Damal tribal elder David Wanikbo. Waterpauw said their aspirations would be conveyed to representatives of the Dani tribe and the government. He hoped there would be no further actions that provoked a continuation of the conflict. "We want cooperation and assistance from tribal leaders and war chiefs toward a peace agreement which is badly needed to help restore security," Waterpauw said. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060802.H05 Papuans continue protesting trial National News - August 02, 2006 Ary Hermawan, The Jakarta Post, Jakarta Seven men charged with the 2002 murders of two American nationals and an Indonesian in Papua province said Tuesday they would rather die than stand trial in Jakarta. The defendants insisted they should be tried in Timika, Papua, where the killings took place. "We don't want to be tried here. We refuse to be tried (in Jakarta) even if we have to be shot dead," said defendant Rev. Ishaq Onamawe, 54, after being forced to appear at the Central Jakarta District Court. The other six suspects are Antonius Wamang, 30, Agustinus Anggaibak, 23, Yulianus Deikme, 26, Esau Onawame, 23, Hardi Sugumol, 34, and Yairus Kiwak, 52. They are charged with killing U.S. nationals Ricky Lynn Spier, 44, and Edwin Leon Burgen, 71, and their Indonesian colleague, FX Bambang Riwanto, during an armed attack near the PT Freeport Indonesia gold and copper mine in Timika. The suspects refused to answer questions posed to them during Tuesday's trial. Judge Andriani Nurdin decided to suspend the proceedings for 30 minutes at the request of the suspects' lawyers, before adjourning the trial until Aug. 8. The suspects were not prepared to enter their pleas at the hearing, nor were their lawyers from the Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI), who skipped the previous session at the request of their clients. "I don't know if the prosecutors made any change in the indictments when they were read out at the last session because our clients were unable to understand the contents of the indictments," chief lawyer Johnson Panjaitan told the court. Only Wamang and Ishaq speak Indonesian fluently. At the beginning of the session Andriani pleaded with the suspects to sit in front of her as defendants, but they remained glued to their seats in the visitors' section. The police officers who had forcibly brought them into the courtroom did not move them to the defendants' chairs. Andriani then ordered the defense lawyers to persuade them to move, but still to no avail. The Papuans instead reiterated their objection to being tried in Jakarta. Police have said the seven suspects were all members of the Free Papua Movement (OPM), but Johnson maintained they were "just ordinary people". Aloy Renwarin, a lawyer for Wamang, claimed earlier this year that his client admitted he had fired 30 shots during the attack on the vehicles carrying the Americans. But Wamang also implicated the military in the attack, he was quoted by AFP as saying. The seven suspects were arrested in January in an operation involving the U.S. Federal Bureau of Investigation. Wamang, the leader of the group, was allegedly an OPM commander. He was indicted for the attack by a U.S. grand jury in 2004. All seven men could face the death penalty if convicted. Papua-based rights groups have alleged that the military ordered the attack to ensure that Freeport would continue making large cash payments to it for security in and around the mine. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060801.A04 Peace talks fail to halt Papua violence National News - August 01, 2006 Markus Makur, The Jakarta Post, Timika Three houses belonging to a tribal chief in Mimika regency, Papua, were burned down Monday, as the violence between the Dani and Damal tribes continued despite ongoing peace talks. Much of the violence has been focused in the area of Kwamki Lama, near the giant PT Freeport Indonesia gold and copper mine. Many residents in the area have locked up their homes and fled to the town of Timika. The razed homes belonged to the chief of the Dani tribe, Jefman Waker. No one was injured in the attack. Ten people have died and more than 200 have been wounded from the Dani and Damal tribes since the violence began July 21. According to most people here, the conflict began after the Dani tribe blamed the Damal for the death of Nugi, the son of a Dani village head. However, there have been reports that Nugi drowned in a river. A Damal man was killed while attending Nugi's funeral, escalating the violence. Antara news agency reported that activity at the Kwamki Lama market has resumed since peace talks between the two tribes began Sunday. "The women are already operating at the market," Mimika Police chief Adj. Sr. Comr. Jantje Jimmy Tuilan said. Tuilan said he was still mediating between the tribes, who earlier promised police to end the violence Monday. He said the families of victims had accepted compensation offers from the police and local authorities, who promised the necessary rituals would be held for making peace. The officer blamed Monday's violence on the chief of the Damal tribe, Elminus Moom, who he said wanted to avenge the death of a relative. --- KI Admin note: Indonesian Language Media (Radar Timka) reported 5 other arrests. These indiduals had in their possessions books and VCD's relating to Jihad, Art of War etc.) http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060801.H10 Three Freeport trespassers freed National News - August 01, 2006 JAKARTA: Police in Papua have released three men arrested last Thursday for trespassing at the PT Freeport Indonesia mine in Timika, Papua. National Police spokesman Comr. Gen. Anton Bachrul Alam said Monday that after being released, the men must report to local police twice a week. Police released the three men Saturday after finding no evidence of their involvement in any banned organizations. Local police, however, were still investigating whether they might have connections to terrorist organizations, said Anton. Police identified the three men as Nanang Setyawan and Baharudin, both Freeport employees, and Muslim teacher Ayatullah Kiflani. The preliminary investigation determined that the latter was invited by the two employees to deliver a speech on Thursday afternoon, but they trespassed into a restricted area at the Freeport compound, leading to their arrests. (JP/07) --- http://www.theage.com.au/news/national/indonesia-blamed-for-rights-abuses/2006/08/01/1154198139081.html Papuan asylum seeker David Wainggai is set to receive a visa - and the Howard Government has been tripped up by its own cleverness, writes Michelle Grattan. JUST as the Government thought it had relations with Indonesia back on an even keel, some unfinished business has created new waves that have to be ridden. David Wainggai, 29, is the last of the group of asylum seekers who caused a conflagration in relations between the two countries, finally doused by John Howard's personal meeting with President Susilo Bambang Yudhoyono. Unlike the other 42 in the group, Wainggai did not get a protection visa first time round. He had a temporary Japanese visa, so the Immigration Department claimed he could be pushed off to there. But now Wainggai's case has been reviewed by the Refugee Review Tribunal, which says he should get protection. It is possible he could be refused entry to Japan, it says, and if he was there is a prospect he could end up back in Indonesia. If he was sent home to Papua, he would be at risk of "a real chance of serious harm". He "could be persecuted by the Indonesian security forces or military because of his political profile". The Government must be rueing that Wainggai was not treated in the same way as others and given a protection visa in the first place. The difference between 42 and 43 visas would have been minimal to the angry Indonesians. Returning now in isolation, the case has the potential to stir new angst in Indonesia. It could also reduce the already limited chance the Federal Government has of getting through the special legislation it has proposed to make sure any future asylum seekers from Papua who reach the mainland are processed offshore. The review tribunal's ruling has effectively highlighted the protections existing when people are processed in Australia. Offshore processing, despite some Government concessions, falls way second best. The immediate issue the Government faces is whether to appeal against the Wainggai ruling to court. Immigration Minister Amanda Vanstone won't be drawn. If the Government does not appeal, Indonesians may conclude it is accepting the harsh judgements about human rights in Papua that come through the tribunal's findings. If it wants to appeal, it needs to find a legal pretext, and would be taking a very rare step. In Australia, this would be seen as pandering to the Indonesians. The Indonesians were informed by the Foreign Affairs Department on Monday of the decision in an attempt to head off adverse reaction from them. It was pointed out that this was an independent tribunal and that the Government had no role in the decision. The Indonesian Government does not want the Wainggai case to inject fresh tension into the relationship. "We have moved beyond the issue," an Indonesian spokesman said in Jakarta. The question is whether the issue will be taken up by the Indonesian media and some of the nationalist politicians in Jakarta who are always willing to score a point against Australia. The strength of the Australia-Indonesia rapprochement forged at the Howard-Yudhoyono meeting in June will now be tested. The Government wished to get through the border legislation before the June meeting to show its bona fides to Indonesia. It also wanted the bill passed as an active deterrent to future Papuan asylum seekers. Now it does not have the legislation and the Wainggai decision can only encourage other Papuan separatists who both desire to get away from Indonesia and are anxious to publicise the independence movement. Nothing has moved on the legislation in Federal Parliament's winter break. Rebel backbenchers don't like the bill. Apart from that, there are specific outstanding issues, including the processing arrangements and whether those found to be refugees would be guaranteed a place in Australia if another home could not be found in reasonable time. This right to come to Australia is the most vital issue. The Government leaves open this as a "last resort", but does not want to be tied to guarantees on time. Critics point out the Government's track record is to leave people for excessively long times on Nauru, causing mental trauma. The Wainggai case is likely to put steel in the dissident backbenchers' backbones. As one, Liberal senator Judith Troeth, said yesterday: "This case demonstrates the present process is working." If Howard cannot be sure of the numbers in the Senate (where Troeth is considered the most crucial player, with National Barnaby Joyce, Liberal Marise Payne and Family First's Steve Fielding also uncertain numbers), he would be loath to take a risk by putting the legislation to a vote. Even in the house, where the odd MP could cross the floor without affecting the result, he would not want to be embarrassed by any of his own. In a speech in Melbourne last night, Richard Woolcott, one-time ambassador to Indonesia, argued that it was "imperative to change perceptions of Australia in Indonesia and perceptions of Indonesia in the wider Australian community". Reflecting the realist school of foreign policy, Woolcott argued: "Just as we do not allow our relations with China to be dominated by legitimate concerns about Tibet, Taiwan and the mistreatment of members of the Falun Gong sect, and just as we should not have allowed our close alliance with the United States to draw us into a costly, unnecessary, destructive and distant war with Iraq, we must not allow our relations with Indonesia to be held hostage to those who seek the unrealistic goal of an independent West Papua." Official diplomacy, Woolcott said, "must operate in the world as it is and not in the world as it should be. There will always be tensions between principle and morality, on the one hand, and on the other, expediency and the constraints imposed by existing realities." In the Wainggai case, a strike for principle is causing a headache for official diplomacy and local politics, and the eyes of both the Indonesians and the rebel backbenchers are skinned to watch how the Government handles it. Michelle Grattan is political editor. --- http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,19991205-2702,00.html Papuan's freedom waits on Vanstone Cath Hart August 02, 2006 THE last of 43 Papuans whose bid for asylum triggered a row with Jakarta will leave Christmas Island within weeks, unless Immigration Minister Amanda Vanstone challenges his newly won protection visa. Senator Vanstone has 28 days to appeal against Monday's ruling by the Refugee Review Tribunal to overturn an Immigration Department decision not to give David Wainggai avisa. The 29-year-old son of leading Papuan independence activists has spent almost six months in detention on Christmas Island. The 42 compatriots he landed with in a canoe near Weipa, on Cape York, in January were given visas in March. The move resulted in Jakarta recalling its ambassador from Canberra. The department did not grant Mr Wainggai a visa on the grounds he held a temporary visitor's visa to Japan, where his mother was born. Senator Vanstone said yesterday she had not decided whether to fight the tribunal's decision to the Federal Court. "I haven't even seen the decision, I've been told about it and the details of it," she said. "I think at least I should have a good look at it before I make any further decision." Senator Vanstone denied she was embarrassed the department's decision was overturned by the tribunal. "Where (the decisions) differ is that the department's decision was that the person had an entitlement to reside in another place," she said. "And as I've been advised, the Refugee Review Tribunal is not satisfied with the ease with which that right could be taken up." Mr Wainggai will remain on Christmas Island while ASIO and the Australian Federal Police conduct "health and character checks", an Immigration spokesman said. David Manne, lawyer for the Papuans, expected his client would be flown to Melbourne within weeks. "There is no reason why he shouldn't be granted a visa within the next few weeks," Mr Manne said. "The Government could appeal the decision but it's extremely rare for that to happen." Mr Manne said Mr Wainggai's time on Christmas Island had "taken its toll". "He's done it very hard, he has been profoundly distressed by the experience. He has found the tyranny of distance and the delay and dislocation from his community tremendously difficult," he said. The experience had "brought up the nightmares of his past", including memories of his father, who died in an Indonesian jail after being charged with treason for raising a pro-independence flag. Opposition immigration spokesman Tony Burke said Mr Wainggai would be the last asylum-seeker able to appeal to the tribunal, because of changes to migration law. --- http://www.theage.com.au/news/national/papuan-asylum-detention-overturned/2006/07/31/1154198078722.html Papuan asylum detention overturned By Michael Gordon August 1, 2006 A FEDERAL Government decision to deny a Papuan asylum seeker refugee status in Australia has been overturned by the independent Refugee Review Tribunal. In a judgement that is likely to reignite tension with Indonesia, the tribunal ruled yesterday that David Wainggai, who has been detained on Christmas island since January, was owed protection by Australia under the terms of the refugee convention. The judgement comes more than two months after the Immigration Department denied Mr Wainggai refuge status on the grounds that he had the right to live in Japan. That decision came after lawyers acting for Mr Wainggai accused the Government of blocking a decision on his refugee status claim in order to "advance relations with Indonesia" and to deter other Papuans from seeking asylum. The Government rejected the allegation. A relieved Mr Wainggai said through his lawyer, David Manne, last night that he was "incredibly happy that justice has finally been done". Mr Manne said Mr Wainggai had found it increasingly difficult being held in immigration detention on Christmas island and was starting to relive the nightmares of his father, Thomas, who died in prison in Jakarta eight years after being arrested during a flag-raising ceremony in Papua. "The priority now is to get David a visa so that he can rejoin the other West Papuan refugees in Melbourne," Mr Manne said. Mr Wainggai was among 43 Papuan asylum seekers who landed on Cape York on January 17. he other 42 asylum seekers were determined to be refugees and were granted temporary protection visas on March 23. Indonesian protests over the granting of these visas prompted the Government to announce a tougher border protection policy under which all future unauthorised boat arrivals would be processed on Nauru. The new policy, which is being opposed by several Government MPs as unnecessary and as lacking in compassion, is due to be debated when Federal Parliament resumes next week. Immigration Minister Senator Amanda Vanstone last night distanced the Government from yesterday's decision, saying the tribunal was "a final independent merits review body and I am unable to direct members in their decision-making". But while Senator Vanstone said decisions of the tribunal turned on "individual circumstances and claims in each case", the decision is likely to harden the resolve of MPs opposed to the new legislation. Mr Manne said the written decision by the tribunal cited in great detail "a catalogue of systemic human rights abuses being perpetuated by Indonesia authorities against West Papuans". This included a a report by the Yale Law School of April 2004 claiming the available evidence "strongly suggested the Indonesia military had engaged in widespread violence and extra-judicial killings and subjected Papuan men and women to acts of torture, rape and sexual violence". According to Mr Manne, the report said human rights abuses had caused the displacement of many Papuans from their homes and in many cases constituted crimes against humanity under international law. --- http://www.smh.com.au/news/national/coalition-refugee-tiff-set-to-flare/2006/08/01/1154198137648.html Coalition refugee tiff set to flare Craig Skehan August 2, 2006 THE successful appeal by the West Papuan David Wainggai against a refusal to grant him asylum in Australia is set to intensify discord within the Government over planned new laws requiring all refugees arriving by boat to be detained offshore and denied access to the Refugee Review Tribunal. The office of the Immigration Minister, Amanda Vanstone, said yesterday the Government would proceed with immigration law changes in the parliamentary session that begins next week. The Prime Minister, John Howard, foreshadowed in June a new review mechanism for those denied asylum using decision makers "primarily" drawn from among former Refugee Review Tribunal personnel. But this measure has failed to appease Coalition rebels. A Liberal Party source last night predicted a "substantial debate" in the joint parties room as early as Monday and government officials said the legislation faces considerable resistance. Indonesia's embassy did not comment directly on the decision, which paves the way for Mr Wainggai to be released from detention on Christmas Island and receive a temporary protection visa. But there was an implied note of warning, with an Indonesian embassy spokesman saying: "We will see how things develop further." Mr Wainggai was the only one of 43 Papuans who arrived in Australia in January to have a bid for asylum refused. --- http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,20001076-5001561,00.html Jakarta 'no comment' on visa case Cath Hart August 03, 2006 THE decision to grant a protection visa to the last of 43 Papuans who arrived in Australia by boat in January appears unlikely to reignite diplomatic tensions with Jakarta. Indonesian embassy officials said yesterday the country would not comment on the decision and would focus on "serious issues" in the relationship with Australia. On Monday, the Refugee Review Tribunal ruled that David Wainggai, a Papuan independence activist, should receive protection from Australia. Mr Wainggai and 42 other Papuans arrived in Australian waters in an outrigger canoe in January. A diplomatic furore between Jakarta and Canberra erupted after Australia issued 42 members of the group with protection visas. Tensions peaked when Jakarta recalled its ambassador from Canberra. Mr Wainggai's application for a protection visa was initially rejected because he held a visitor's visa to Japan. That ruling was overturned by the tribunal, but instead of sparking another war of words, Jakarta has been decidedly quiet on the decision. Indonesian embassy spokesman Dino Kusnadi said yesterday Jakarta would remain silent on the decision. --- http://www.news.com.au/story/0,23599,19984779-1702,00.html Papuan could be 'last asylum seeker' By Saffron Howden and Paul Carter August 01, 2006 06:09pm Article from: AAP DAVID Wainggai may be the last asylum seeker to reach Australian shores by boat and enjoy the benefits of its legal system, Labor and refugee advocates said today. The 29-year-old Papuan was today celebrating a Refugee Review Tribunal (RRT) decision paving the way for him to be granted a protection visa in Australia. The tribunal set aside a decision by the immigration department to deny him a temporary visa and ordered the minister to reconsider the case. Mr Wainggai, held in detention on Christmas Island since January when he arrived on Cape York with 42 fellow Papuans, was happy to be getting out, his lawyer said. "He is happy that justice has finally been done, that he's been recognised as a refugee," Refugee and Immigration Legal Centre co-ordinator David Manne said. But he warned that Mr Wainggai could be the last of such asylum seekers if the Government's proposed new immigration processing system is introduced. The Government announced in April it wanted to send all asylum seekers who reached Australia by sea for processing offshore, regardless of whether they made it to the mainland. But a group of around 10 Liberal backbenchers stalled the passage of the laws through parliament in its last session. The group opposed locking up families with children, the lack of access for asylum seekers to legal services and appeals processes, and the lack of a guarantee that people found to be genuine refugees could settle in Australia. Prime Minister John Howard offered to make minor changes to the plan, including better conditions for women and children in detention and oversight by the ombudsman, but the deadlock was not resolved before parliament rose for its winter break. Labor today said the backbenchers should hold strong. "I hope that the events of today make no difference to them. So far they've acted ... entirely on principle and entirely on what they believe," Opposition immigration spokesman Tony Burke said. If they relented, Mr Wainggai could be the last asylum seeker to arrive in Australia by boat and enjoy the full benefits of its justice system, he said. "My concern is that the Government's determined that this will never happen again," he said. "The 43rd Papuan, the Government intends to make the last asylum seeker who will have the protection of Australian law if they come here by sea." Mr Wainggai's lawyer agreed. "Quite possibly ... people in David's situation wouldn't even be able to access the Australian legal system in the way that he has," Mr Manne said. The son of a Papuan independence leader who died in an Indonesian jail, Mr Wainggai is expected to be granted a protection visa by the end of this week and be released into the community ? most likely Melbourne, where the other Papuans he travelled with have settled. The Government originally denied his application for a protection visa on the grounds he could have applied to live in Japan, where his mother was born. The decision to grant the 42 other Papuans visas triggered outrage in Indonesia and plunged relations between Canberra and Jakarta to their lowest point since East Timor's independence in 1999. Immigration Minister Amanda Vanstone was matter-of-fact today about the review tribunal's ruling on Mr Wainggai's case. "The whole purpose of having a review process is so that your decisions are checked and in some cases rechecked," she said. But she refused to rule out appealing the RRT decision until she had read the tribunal's report. A spokesman for the minister said he expected the offshore processing legislation to be debated when Parliament resumes next week, but he could not specify a time. --- http://www.abc.net.au/news/newsitems/200608/s1703194.htm Last Update: Tuesday, August 1, 2006. 6:19pm (AEST) Backbenchers yet to be convinced on offshore processing A week out from the resumption of Parliament, the Federal Government is yet to secure a deal with dissident backbenchers opposed to plans to introduce offshore processing for all asylum seekers who arrive by boat. Debate over offshore processing has been reignited by a finding from the Refugee Review Tribunal, which overturned an Immigration Department decision not to grant protection to a Papuan asylum seeker. A number of Coalition backbenchers are opposed to the plan to process boat arrivals offshore. Immigration Minister Amanda Vanstone says the Government has tried to accommodate their concerns. "[We] literally bent over backwards to mirror what would be the case offshore that is the case in Australia," Senator Vanstone said. Labor's Immigration spokesman Tony Burke says the dissident backbenchers should hold firm. "If they believe children should not be in detention they cannot support this bill," he said. Senator Vanstone says there have not been any recent negotiations on the issue. --- http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=25792 Radio New Zealand International The Voice of New Zealand, Broadcasting to the Pacific Te Reo Irirangi O Aotearoa, O Te Moana-Nui-A-Kiwa Papuan asylum seeker turnaround a lesson for Australian parliament, says Senator Posted at 08:16 on 01 August, 2006 UTC An Australian Senator says a decision by the Refugee Tribunal to overturn a government decision to deny a Papuan asylum seeker refugee status sends a message about the country?s Immigration laws. The tribunal has ruled that David Wainggai, who has been detained on Christmas island since January, is owed protection by Australia under terms of the refugee convention. Mr Wainggai was among 43 Papuan asylum seekers who landed in Queensland in January, having fled Indonesia, claiming persecution by the authorities. The other 42 were granted temporary protection visas in March. Greens senator Kerry Nettle says that had the new migration laws due to come before the Senate been passed earlier then Mr Wainggai?s case would have been different... ?He may never have been found to be a refugee even though now it?s showing that he is a refugee and the first decision was wrong. Somebody in his circumstances may well have been returned to where they face persecution. To me it shows a lesson that I hope other members of Australia?s parliament will listen to if they?re being asked to vote on legislation that takles away people?s right to appeal.? --- http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=17463 Papuan refugees should get protection : Australian tribunal Sydney (ANTARA News) - The last of 43 Papuans, whose arrival in Australia caused a diplomatic rift with Indonesia, should be granted a protection visa, a refugee tribunal has ruled. Australia's Immigration Department had turned down David Wainggai's application for a visa after he arrived by boat with 42 other Papuan asylum seekers in January. The others were all granted protection, a move that infuriated Jakarta and prompted the withdrawal of the Indonesian ambassador. But Australia decided that Wainggai, 29, the son of a Papuan independence leader, was eligible for residence in Japan as his mother was born there and he has remained in an immigration detention centre on Christmas Island. The Refugee Review Tribunal ruled late Monday that he was entitled to protection and referred the case back to the immigration department. A department spokesman said a decision on whether to grant him a protection visa was likely within days. "The department will conduct a further series of health and character checks just to ensure that there has been no change in the information originally provided when he was first interviewed," he was quoted by AFP as saying. Wainggai would be released from the detention centre on a bridging visa, and then allowed to the mainland if the protection visa was granted, he added. Indonesia won sovereignty over Papua, formerly a Dutch colony, in 1969 after a referendum widely seen as a sham. Papuans have long accused Indonesia's military of violating human rights in the province. Jakarta feared Australia was signalling its support for Papuan separatists by granting them protection visas. Indonesia has since returned its ambassador, after Prime Minister John Howard proposed tightening Australia's immigration and asylum laws. (*) COPYRIGHT ? 2006 ANTARA August 1, 2006 --- http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=25867 Radio New Zealand International The Voice of New Zealand, Broadcasting to the Pacific Te Reo Irirangi O Aotearoa, O Te Moana-Nui-A-Kiwa Indonesian court completes trials of March mine protestors Posted at 01:41 on 04 August, 2006 UTC A court in Indonesia?s Papua province has jailed two men for 15 years each for taking part in deadly protests in Jayapura against the US-run Freeport mine. Their lawyer says the district court found Ferdinandus Pakage and Luis Gedi guilty of resisting police and using violence which caused death. The lawyer says the pair were the final defendants from a total of 23 Papuans, mostly students, who have been standing trial in connection with the protest, which saw five security personnel and one civilian killed. He earlier defended 14 others who have been sentenced to five or six years in jail. He says he has lodged appeals in all of his 16 cases. A separate group of seven suspects on trial for the alleged murder of an air force officer at the protest are still awaiting verdicts from the same court. Criticis of Freeport-McMoran accuse the mine of not giving enough to the people of Papua in return for the mine. --- http://www.theage.com.au/news/National/Papuan-refugee-set-for-protection-visa/2006/08/01/1154198106901.html Papuan refugee set for protection visa August 1, 2006 - 8:44AM David Wainggai may be the last asylum seeker to reach Australian shores by boat and enjoy the benefits of its legal system, Labor and refugee advocates fear. The 29-year-old Papuan is celebrating a Refugee Review Tribunal (RRT) decision paving the way for him to be granted a protection visa in Australia. The tribunal set aside a decision by the immigration department to deny him a temporary visa and ordered the minister to reconsider the case. Mr Wainggai, held in detention on Christmas Island since January when he arrived on Cape York with 42 fellow Papuans, was happy to be getting out, his lawyer said. "He is happy that justice has finally been done, that he's been recognised as a refugee," Refugee and Immigration Legal Centre coordinator David Manne told AAP. But he warned that Mr Wainggai could be the last of such asylum seekers if the government's proposed new immigration processing system is introduced. The government announced in April it wanted to send all asylum seekers who reached Australia by sea for processing offshore, regardless of whether they made it to the mainland. But a group of around 10 Liberal backbenchers stalled the passage of the laws through parliament in its last session. The group opposed locking up families with children, the lack of access for asylum seekers to legal services and appeals processes, and the lack of a guarantee that people found to be genuine refugees could settle in Australia. Prime Minister John Howard offered to make minor changes to the plan, including better conditions for women and children in detention and oversight by the ombudsman, but the deadlock was not resolved before parliament rose for its winter break. Labor said the backbenchers should hold strong. "I hope that the events of today make no difference to them. So far they've acted ... entirely on principle and entirely on what they believe," Opposition immigration spokesman Tony Burke said. If they relented, Mr Wainggai could be the last asylum seeker to arrive in Australia by boat and enjoy the full benefits of its justice system, he said. "My concern is that the government's determined that this will never happen again," he said. "The 43rd Papuan, the government intends to make the last asylum seeker who will have the protection of Australian law if they come here by sea." Mr Wainggai's lawyer agreed. "Quite possibly ... people in David's situation wouldn't even be able to access the Australian legal system in the way that he has," Mr Manne said. The son of a Papuan independence leader who died in an Indonesian jail, Mr Wainggai is expected to be granted a protection visa by the end of this week and be released into the community - most likely Melbourne, where the other Papuans he travelled with have settled. The government originally denied his application for a protection visa on the grounds he could have applied to live in Japan, where his mother was born. The decision to grant the 42 other Papuans visas triggered outrage in Indonesia and plunged relations between Canberra and Jakarta to their lowest point since East Timor's independence in 1999. Immigration Minister Amanda Vanstone was matter-of-fact about the review tribunal's ruling on Mr Wainggai's case. "The whole purpose of having a review process is so that your decisions are checked and in some cases rechecked," she said. But she refused to rule out appealing the RRT decision until she had read the tribunal's report. A spokesman for the minister said he expected the offshore processing legislation to be debated when parliament resumes next week, but he could not specify a time. ? 2006 AAP --- http://www.abc.net.au/am/content/2006/s1703838.htm Refugee advocate says detention a waste of money AM - Wednesday, 2 August , 2006 08:28:00 Reporter: Lynn Bell ELIZABETH JACKSON: Refugee Advocate, Kay Bernard, says taxpayers have had to pay more than half a million dollars, to keep the 43rd Papuan asylum seeker, David Wainggai, in detention on Christmas Island. David Wainggai was recognised as a refugee by the Refugee Review Tribunal on Monday, after he was initially refused a protection visa by the Immigration Department. The Tribunal concluded that David Wainggai does in fact satisfy the criteria for a protection visa. The Labor Opposition says the Government's whole approach to asylum seekers is a huge waste of taxpayers dollars. Lynn Bell reports. LYNN BELL: Herman Wainggai has hailed the Refugee Review Tribunal's decision to grant his cousin refugee status, as a win for justice. HERMAN WAINGGAI: It's a great decision, a just decision. LYNN BELL: Herman Wainggai is one of the 43 Papuan asylum seekers who arrived in Australia by boat on the 17th of January. His cousin David Wainggai was the only one in the group to be refused a protection visa. Herman Wainggai says his cousin has spent many fearful months separated from his family. HERMAN WAINGGAI: Also me and my family, Wainggai family, my people, my friends worry about his condition, because he lived alone on Christmas Island. LYNN BELL: David Wainggai is likely to spend a few more weeks on the Island. There's now a 28-day appeal period, and the Immigration Minster Amanda Vanstone, has not ruled out making an appeal. Refugee advocate Kay Bernard from Western Australia, says the cost of keeping David Wainggai on Christmas Island has been prohibitive. Figures detailed in the recent Senate Estimates hearings show the cost of detaining someone at Christmas Island is about $2,895 per day, far more than the $190 a day it costs to process someone at Sydney's Villawood detention centre. Kay Bernard says if you use the figures provided by the Immigration Department you can do the sums and work out what it costs to keep David Wainggai on Christmas Island for six months. KAY BERNARD: I don't think there's anybody in Australia that realises that the cost of the offshore detention policy has been over half-a-million dollars for one man, when he could have been accommodated on the mainland, here in Australia while his matter was being processed, for $190 dollars a day. LYNN BELL: Labor's Immigration Spokesman, Tony Burke, says the Government's plan to process all asylum seekers who arrive by boat on the Island of Nauru, will cost taxpayers even more. TONY BURKE: Nauru, even when it's been empty has been averaging a cost of about $4 million a month. And so the extra expense that's been there so far with Christmas Island almost pales into insignificance when you look at what the Government's planning to do next. LYNN BELL: The Federal Government set out its plan to toughen border protection after a stand off with Indonesia, over the granting of protection visas to the 42 Papuan asylum seekers. The Immigration Minister Amanda Vanstone, says there's still no agreement with a group of Coalition MPs who have concerns about the proposed legislation, despite the Government's offer of concessions. AMANDA VANSTONE: We've given a 90-day commitment for first decision, a 90-day commitment for independent review, satisfied that the review will not be by DIMA offices but by people who work with the Refugee Review Tribunal. LYNN BELL: The Bill is set to come before the Parliament, when it resumes for the spring session. ELIZABETH JACKSON: Lynn Bell with that report. --- http://english.people.com.cn/200608/01/eng20060801_288845.html Indonesia's Tangguh gas field to begin production in 2008 The Tangguh gas field in Indonesia's eastern province of Papua is expected to resume production and delivery by the end of 2008, following the Tuesday's signing of a 2.5 billion U.S. dollars loan, a senior official said. Tangguh has proven reserves of 14.4 trillion cubic feet of gas and estimated total reserves of 23.7 trillion cubic feet which have not been proven yet. The loan comprises 1.2 billion dollars from the Japan Bank for International Cooperation (JBIC), 350 million dollars from the Asian Development Bank (ADB) and 1.07 billion dollars from a consortium of seven international banks, including the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Singapore-based BNP Paribas, Hong Kong- based ING Bank NV Kong, Mizuho Corporate Bank Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Standard Chartered Bank. Present in the signing ceremony were Energy and Mineral resources Minister Purnomo Yusgiantoro, Oil and Gas Executive Body (BP Migas) head Kardaya Warnika and provincial officials from West Papua. "We are getting more confidence about the Tangguh project after the signing," said Minister Purnomo. The Tangguh project is estimated to cost 5.5 billion dollars. The Tangguh field has secured gas supply orders amounting to 6. 9 million tons a year, consisting of 2.6 million tons a year from China's CNOOC, 0.6 million tons from South Korea's Posco and K- Power and 3.7 million tons from Mexico's Sempra Energy LNG Corp. Source: Xinhua --- http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=17442 Papua Guvernor to curb tribal clashes involving all elements Jayapura (ANTARA News) - Governor of Papua Barnabas Suebu is determined to curb tribal clashes, which have frequently broken out in the province by involving all elements like the Papuan People?s Council (MRP) and the Papuan Legislative Assembly (DPRD). In striving to cope with tribal clashes, which are usually triggered by trivial reasons, the Papuan provincial administration will ask for the participation of various circles, especially traditional, religious and cultural elements like MRP, Suebu said here Monday. Clashes between tribes have often occurred in Papua, especially in mountainous areas, like the middle mountain rage in Timika regency. A bloody tribal clash that broke out at Kwamki Lama village, Timika regency, left nine people dead and dozens injured. It is the Papuan culture to use a tribal war in seeking solution to every problem, and the fight will not end, and may even expand to other tribes, till the warring tribes come to a balanced position, according to the governor. The provincial administration, together with various elements in the province, will endeavor to persuade the inhabitants of mountainous areas leave their custom that can no longer be tolerated nowadays, he vowed. (*) COPYRIGHT ? 2006 ANTARA August 1, 2006 --- From admin at irja.org Thu Aug 3 22:33:34 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Fri, 4 Aug 2006 13:33:34 +0900 Subject: [Kabar-Irian] Part 2: Message-ID: <20060804133334.e49d92da.admin@irja.org> August 1-4 2006 (part 2) KABAR IRIAN NEWS TOPICS * American Senate Discussing Financing Equipment for TNI * OPM hopes they can persuade Melanesian nations to speak on their behalf --- http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/08/02/brk,20060802-81056,uk.html American Senate Discussing Financing Equipment for TNI Wednesday, 02 August, 2006 | 20:29 WIB TEMPO Interactive, Jakarta: The US Senate Appropriation Committee Bill is discussing an increase of foreign military financing proposed by the US Administration. The aid that will be granted under the Senate Bill amounting to US$10 million is intended to for purchasing heavy equipment and repairs to defense system equipment. This large amount of funds will also be allocated for education, terrorism deterrents and maritime security. The United States-Indonesia Society President Ambassador Alphonse La Porta made the above statement (1/8) after a meeting with Indonesian Defense Minister Juwono Sudarsono yesterday in his office. La Porta said that Chris Hill, Assistant Secretary at the Department of Internal Affairs for East Asia and Pacific Affairs, will be visiting Indonesia as a follow-up. "He and the Indonesian government might discuss an increase in aid for defense and other sectors," he said. La Porta added that the US Administration recently discussed a strategic partnership with Indonesia. After the US embargo on Indonesia was lifted, according to him, the US Senate welcomed any attempts from Indonesia to improve relations between Indonesia and the US. "The Senate's agreement to increase aid is a good signal," said La Porta. Rieka Rahadiana --- http://islandsbusiness.com/news/index_dynamic/containerNameToReplace=MiddleMiddle/focusModuleID=130/focusContentID=5650/tableName=mediaRelease/overideSkinName=newsArticle-full.tpl Free Papua Movement (OPM) hopes they can persuade Melanesian nations to speak on their behalf at the October meeting. Radaus/ Pacnews Wed, 2 Aug 2006 JARKATA, INDONESIA ---- The separatist movement in the Indonesian province of West Papua wants to raise its independence struggle at the Pacific Island Forum summit, Radio Australia reports The Free Papua Movement (OPM) hopes they can persuade Melanesian nations to speak on their behalf at the October meeting. The Forum has traditionally been reluctant to get drawn into the West Papuan question, seeing the dispute over the mainly Melanesian province, which comprises the western half of New Guinea, as an internal matter for Indonesia. However, John Ondowame, the OPM's international representative, said they would try again to get the issue onto the Forum agenda when the regional leaders meet in Tonga later this year. He is hoping an earlier conference of the Melanesian Spearhead Group would prove more sympathetic, and those nations, Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu, would articulate the OPM's cause. He said unless something is done, the flood of asylum-seekers from Papua into neighbouring PNG and Australia would continue. From admin at irja.org Sun Aug 13 07:06:17 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Sun, 13 Aug 2006 22:06:17 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] News: August 7-13 2006 Message-ID: <1907.61.94.58.109.1155474377.squirrel@www.teuton.org> August 7-13 2006 KABAR IRIAN NEWS TOPICS * Establishment of Indonesian Papuan People's presidium council declared * Three die in Papua tribal melee * Four people were killed... * PNG troops shoot fisherman: Indon upset * Indonesian fisherman in PNG shot during effort to disable outboard motor * PAPUA: Court Completes Trials Of March Mine Protestors * Female condom gaining acceptance as means of preventing HIV/AIDS * Critics say the Bill was drawn up to appease Indonesia after Papuans asked for asylum. * West Papuan human rights advocate tours NZ * Killed fisherman buried back home in Papua * PNG envoy summoned over fatal shooting of Indonesian * Cultural understanding necessary in Papua * President admits indigenous people mistreated * Freeport suspects reject indictment * Time for govt to change approach to Papua * Bird flu virus spreads to Papua * A threat to Indonesia's rich biodiversity * Controversial Asylum Law Passes First Hurdle in Australia * Equal treatment for OPM needed * Who are indigenous Indonesians? * No changes to planned border laws * Australia debates asylum changes --- http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=18193 Establishment of Indonesian Papuan People's presidium council declared Jayapura (ANTARA News) - Former freedom fighters for the 1969 Irian Jaya Referendum (PEPERA), Papuan community leaders and the Papuan youth declared here Friday the establishment of the Indonesian Papuan People`s Presidium Council. The text of the declaration was read out loudly and clearly before an audience of about 200 by Heemskercke Boney, a Papuan women leader and daughter of Elieser Yan Bonay, former first governor of Irian Barat (West Irian) province for the 1963-1965 period. "By sending a prayer up to the one and only God for the opportunity bestowed upon us, as the generation responsible for continuing the aspirations of the people of Papua, the inseparable part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, we declare in this Jayapura City on Friday, August 11, 2006, the establishment of the Indonesian Papuan People`s Presidium Council," Elieser declared. On the traditional and religious bases and with the support of the Papuan youth, students and women, the Council is committed to always holding in high esteem the noble values of the five-point national ideology Pancasila and the 1945 Constitution, and will always faithfully stick to the history of Papua in the fringes of the Unitary State of the Republic of Indonesia, she avowed. The Indonesian Papuan People`s Presidium Council, or DPMPI for short, is determined to foster changes for a better welfare and justice for the Indonesian people in Papua, she said. Moreover, the Council is prepared to defend the nation and the country against internal and external threats and maintain Papua as an integral part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, she stated. Before declaring the establishment of the Council, the declaration committee held a seminar on the maintenance of Papua in the Unitary State of the Republic of Indonesia, with several prominent figures as keynote speakers. Dr.L. Revassy MA of Cenderawasih University discussed the Papuan people in the perspective of national development and as 1969 PEPERA historical actors. Ramses Ohee discussed the topic of maintaining the 1945 values for the sake of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The one-day seminar was aimed at ensuring the right and profound perception of the 1969 PEPERA historical fact, which underlines that Irian Barat (West Irian) is an inseparable part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, in a bid to strengthen the spirit of nationalism of all components in the Papuan community, especially the Papuan youth, organizing committee chairman Daniel Wanda said. "We hope that the seminar, which was attended by former 1969 PEPERA actors and veterans of the Trikora struggle against the Dutch colonial administration, will turn out a common commitment to defend national unity in overcoming disintegration issues in Papua province," he said. Wanda made it clear that the one-day seminar followed by the declaration of the establishment of DPMPI is not intended to counter seminars and declarations of the formation of various organizations or groups in Papua. The Indonesian Papuan People`s Presidium Council was born from the pure aspiration for the maintenance of Papua in the Unitary State of the Republic of Indonesia for the sake of the enhancement of people`s welfare and peaceful situation in the Indonesian easternmost province, he asserted. (*) --- http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20060813.A04&irec=1 Three die in Papua tribal melee INDONESIA: Fresh fighting between warring tribes broke in Kwamki Lama hamlet, Mimika regency in Papua on Saturday, leaving three people dead and 80 others injured. The clash between the Dani and Damal tribes, which erupted at 6 a.m., also left two police officers -- Mimika Police chief's adjutant Brig. Wilson Richard Latuasan and Second Brig. Nathaniel Naga -- injured. The two officers, who suffered wounds to their stomach and shoulder respectively, were treated at Mitra Masyarakat Mimika Hospital. The Saturday clash, which also saw three houses set on fire, started when villagers from the Damal tribe attacked the Dani tribe. A previous clash between the two tribes had left 10 people dead. More police officers have been deployed to the conflict area and two people allegedly responsible for provoking the fresh clash have also been apprehended by the police. -- JP --- http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=18222 Jakarta (ANTARA News) - Four people were killed when tribesmen in Indonesia's remote Papua province battled each other again with bows and arrows, spears and machetes, police said Sunday. Renewed violence erupted early Saturday just 10 days after leaders of the Dani and Damal tribes vowed to halt clashes that had left 10 dead in 10 days of warfare. Four people were killed and two policemen were among the injured. There had been no clashes on Sunday so far, Master Sergeant Bonepai, from Timika district police, said as reported by AFP. The cause of the renewed outbreak of violence remained unclear. The first conflict in July was sparked by the drowning of a child from the Dani tribe while under the supervision of a relative from the Damal tribe. The battles were staged in an open field on the outskirts of Timika town, not far from a huge gold and copper mine operated by a subsidiary of US mining giant Freeport-McMoRan. Papua is home to groups that engage in elaborate war rituals to solve disputes between clans or tribes. Conflicts, with each camp taking turns to shoot arrows and throw spears, can take days to be resolved. According to tradition, a death should be avenged by another death or else the killer's tribe must pay a hefty fine of prized pigs and hold a feast to seal peace. (*) COPYRIGHT ? 2006 ANTARA August 13, 2006 --- http://www.smh.com.au/news/World/PNG-troops-shoot-fisherman-Indon-upset/2006/08/11/1154803095196.html PNG troops shoot fisherman: Indon upset August 11, 2006 - 8:04PM Indonesian officials say PNG soldiers used "excessive force" when they shot and killed an Indonesian fisherman and injured two others near the two countries' northern sea border. The body of the 27-year-old fisherman, named as Mulydi, was on Thursday returned to family members in Indonesia's Papua province following Tuesday's incident. The shootings occurred after a coastal border patrol of PNG soldiers and police chased a motorised canoe carrying 10 Indonesian fishermen allegedly fishing illegally in PNG waters. The Indonesian consul in the northern PNG town of Vanimo said the PNG government had yet to give a formal explanation for the incident but it was important government to government talks took place to resolve the issue. "This is the first time our fishermen have been shot," Kristanyo Hardojo said. "Use of excessive force to our fishermen will be one aspect discussed between our two capital cities. "We should solve this problem as soon as possible according to the law and continue what we have had with a close relationship." Two of the fishermen were being treated for gunshot wounds in Vanimo's hospital and the other seven were in police custody in the town. All were from the island of Sulawesi but were working out of the Papuan capital Jayapura. Hardojo said the detained fishermen had yet to be charged by police or fisheries authorities and he had requested they be repatriated. PNG's acting Police Commissioner Gari Baki confirmed the shootings by PNG soldiers and said the shots were fired after the Indonesians allegedly tried to escape by towing the PNG patrol boat to the border after a line was tied to their vessel. The shooting death would be the subject of a coroner's inquest, he said. PNG's Opposition Leader Peter O'Neill said the incident was unfortunate and he did not believe the reported circumstances surrounding the incident warranted deadly action. "We cannot allow our disciplined forces to go on a shooting spree every time there is an illegal crossing," he said. PNG Foreign Affairs Secretary Gabriel Pepson said his department had been liaising with Indonesian Embassy staff in Port Moresby. Hardojo said his office had good relations with police and provincial officials in PNG's border province of Sandaun and many people in the province had expressed their dismay over the shootings. There were no signs of tension on the border following the incident but the number of Papua New Guineans crossing to visit markets on the Indonesian side had dropped off for two days, he said. ? 2006 AAP --- http://www.radionz.co.nz/news/bulletins/rnzi/200608111821/f86bd6f Indonesian fisherman in PNG shot during effort to disable outboard motor Posted at 6:21pm on 11 Aug 2006 Indonesian officials say PNG soldiers used excessive force when they shot and killed an Indonesian fisherman and injured two others near the two countries' northern sea border. The body of the 27-year-old fisherman, named as Mulydi, has been returned to family members in Indonesia's Papua province following Tuesday's incident. The shootings occurred after a coastal border patrol of PNG soldiers and police chased a motorised canoe carrying 10 Indonesian fishermen allegedly fishing illegally in PNG waters. The chief of staff of the PNG Defence Force, Captain Tom Ur, says soldiers and police had been asked to join one of the regular fisheries patrols near the border town of Vanimo. He says they came upon around 12 boats and pursued them when they failed to stop. "They fired a few warning shots but these guys continued trying to escape, so the next thing they did was try for the outboard motor. I think because of the unstable platform they got the guy sitting at the back." Copyright ? 2006 Radio New Zealand International --- PAPUA: Court Completes Trials Of March Mine Protestors Saturday: August 5, 2006 (RNZI) - A court in Indonesia?s Papua province has jailed two men for 15 years each for taking part in deadly protests in Jayapura against the US-run Freeport mine, reports Radio New Zealand International Online. Their lawyer says the district court found Ferdinandus Pakage and Luis Gedi guilty of resisting police and using violence which caused death. The lawyer says the pair were the final defendants from a total of 23 Papuans, mostly students, who have been standing trial in connection with the protest, which saw five security personnel and one civilian killed. He earlier defended 14 others who have been sentenced to five or six years in jail. He says he has lodged appeals in all of his 16 cases. A separate group of seven suspects on trial for the alleged murder of an air force officer at the protest are still awaiting verdicts from the same court. Criticis of Freeport-McMoran accuse the mine of not giving enough to the people of Papua in return for the mine. Source: http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=25867 --- http://www.earthtimes.org/articles/show/8101.html Female condom gaining acceptance as means of preventing HIV/AIDS Posted on : Sat, 12 Aug 2006 09:24:01 GMT | Author : Thomas Blythe News Category : Health The National AIDS Commission has decided to advertise the use of female condoms in Papua in order to reduce the rate of HIV/AIDS in the region. NAC secretary-general, Nafsiah Mbo announced that the commission had distributed around 900 condoms among females in the area to see how the contraceptive would be received in the community.The National AIDS Commission has decided to advertise the use of female condoms in Papua in order to reduce the rate of HIV/AIDS in the region. NAC secretary-general, Nafsiah Mbo announced that the commission had distributed around 900 condoms among females in the area to see how the contraceptive would be received in the community. Nafsiah said the initiative to provide condoms to females was a good one since it had borne fruit in diverse countries like Thailand and Zimbabwe and had succeeded in reducing the infection rates there. "The HIV infection rate is increasing much faster among women than among men in Indonesia. The percentage of new infections among women is very high," she said. "We have to provide female condoms so that women can protect themselves. Not just for injected-drug users or sex workers, but also housewives who know that their husbands are unfaithful." Across the world women account for almost 50 percent of HIV/AIDS affected persons. In fact at the AIDS summit held in June, UN Secretary General Kofi Annan had called for fighting the increasingly female face of AIDS. But the prevailing prejudices in the society make it tough for women and girls to have a say in sexual matters. That is why the female condom could provide an answer, "It's a pilot study to see how people like it, and we also train people to promote it," Nafsiah said. Zimbabwean activist Caroline Maposhere said the female condom would empower women. "In terms of alcohol and drugs, people are often too drunk and too high to put on a condom. With the female condom, women who are injected-drug users are already protected," Maposhere said. --- ABC News onlineLast Update: Thursday, August 10, 2006. 7:31pm (AEST) Critics say the Bill was drawn up to appease Indonesia after Papuans asked for asylum. (File photo) (ABC TV) Anger over Indonesia's role in migration debate There is new controversy about Indonesia's role in the latest migration Bill.The Bill passed but Liberals Petro Georgiou, Judy Moylan and Russell Broadbent crossed the floor and Bruce Baird abstained. It is the first time in 10 years that Liberals have voted against the Government in the Lower House but the Bill still passed and now the focus is on the Senate. Labor's Tony Burke say the Bill is aimed at appeasing Indonesia, because it was drafted after 43 Papuans arrived on the mainland in January. "Instead of the Australian Government standing up for the Australian legal system John Howard said 'OK, if you don't like our laws we'll change them'," he said. This Bill will test the Coalition's one-seat majority; if a government Senator opposes it then Family First Senator Steve Fielding's vote will be crucial. Earlier today he discussed the issue with the Indonesian Ambassador and the Prime Minister. Greens Senator Bob Brown has condemned Senator Fielding's action and says he should rename his party 'Jakarta First'. Meanwhile, a senior Nationals MP in the House of Representatives has resigned from his position as party whip because he abstained on today's migration legislation. Victorian MP, John Forrest, abstained because of his concerns over the Bill. He then gave his resignation as whip to the Nationals leader, Mark Vaile. --- http://www.scoop.co.nz/stories/AK0608/S00132.htm West Papuan human rights advocate tours NZ Sunday, 13 August 2006, 3:15 pm Press Release: Indonesia Human Rights Committee West Papuan human rights advocate tours NZ Socratez Sofyan Yoman Prominent Human Rights Activist and leader of the Baptist Churches in West Papua arrives in Auckland for a month long tour on Monday August 14, 2006. He will be the keynote speaker at a seminar 'West Papua the Hidden Pacific Conflict' August 18-19, AUT University, cnr Wellesley St and Mayoral Drive In the last eight years, Reverend Yoman has taken a high profile as a campaigner for peace, justice and human rights in West Papua. Reverend Yoman has briefed Australian, UK and European parliamentarians as well as UN representatives. He is held in high esteem by major international peace and justice NGOs. His 5 books on West Papua: include "The Gate to Free Papua" and "The Silence of The Churches in The History of Abuse and Repression of People of West Papua." Rev Socratez Sofyan Yoman has released a list of incidents in 2006 when he was terrorised and intimidated by Indonesian military, police or intelligence officers, including when his car was destroyed by Indonesian Mobile Brigade Police. "Myself, I am not afraid because I am talking about the truth and justice and peace; and I'm talking about human dignity and human rights. But I'm still afraid for my two sons." West Papua, New Zealand's Pacific neighbour, has been under Indonesian rule since 1963. At least 100,000 people have died in the ongoing conflict. Early this year 43 desperate asylum seekers fled persecution, risking their lives in a traditional outrigger boat in order to reach Australia's northern tip. The seminar will also hear from John Wing, Centre for Conflict Studies Sydney will present the findings of his recent research for the report "Genocide in West Papua? The Role of the Indonesian State Apparatus and a Current Needs Assessment of the Papuan People". The Saturday Workshops include sessions on the history of West Papua, health and environmental issues (Freeport: Mountain of Wealth and Destruction), human rights overview and the role of the international community. The seminar concludes with a Forum to which political party representatives have been invited. The much praised film "Land of the Morning Star" will be screened. Ends --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060812.G02 Killed fisherman buried back home in Papua National News - August 12, 2006 Nethy Dharma Somba, Jayapura, The Jakarta Post, Jayapura A fisherman shot dead by the Papua New Guinea military was laid to rest Friday at an Islamic cemetery in Waena, Jayapura, as calls increased for an investigation into the border incident. The fisherman, Mulyadi, is survived by his wife, 26-year-old Nur Jannah Bandaso, and two young children, 19-month-old Randa and Randi, seven months. Mulyadi's remains arrived in Jayapura on Thursday, after they were delivered by the Indonesian Consulate General in Vanimo Ignatius Christanyo Hardoyo and Sandaun province police chief Richard M. Molou. The shooting occurred on Tuesday, a day after Mulyadi and nine other fishermen identified as Hamid, Oval, Hamka, Nasrul, Dawi, Seri, Lompo, Tuamara and Lupus, left from Palopo to Papua aboard the Buana Jaya fishing boat. Two other fishermen were injured in the incident and are being treated at the Vanimo Hospital while seven others have been detained by the PNG military. On behalf of the victims' families, a spokesman for the fishermen, Rusdin Ali Patung, urged the Indonesian and the PNG governments Friday to repatriate the two injured fishermen. "We are very concerned, we don't know whether our brothers are lightly or seriously injured. We want the Indonesian and Papua New Guinea governments to bring them home," he said. He also demanded Indonesia thoroughly investigate the incident. "Our brothers are human. Why is it so easy to take away their lives? Why were they shot at only because they were suspected for trespassing over the country's border? Did they really break any laws?" he said. Following the incident, the Foreign Ministry summoned PNG Ambassador to Indonesia Cristopher Siaoa Mero on Thursday to convey the country's anger about the shooting of the fishermen. "This is the first act of violence by Papua New Guinea authorities that has claimed an Indonesian fisherman's life. We don't know yet if the fishermen had crossed the border but whatever their mistake, we can't accept the shooting," Foreign Minister Hassan Wirayuda said. He said the government had demanded PNG investigate who was responsible for the order to shoot the fisherman. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060811.G02 PNG envoy summoned over fatal shooting of Indonesian National News - August 11, 2006 Abdul Khalik, The Jakarta Post, Jakarta The Foreign Ministry summoned Papua New Guinean Ambassador to Indonesia Cristopher Siaoa Mero on Thursday to convey Indonesia's anger over the shooting of Indonesian fishermen, one of whom was shot dead, at the maritime border between the two countries Tuesday. "This is the first act of violence by the Papua New Guinean authorities that has claimed an Indonesian fisherman's life. We don't know yet if the fishermen had crossed the border but whatever their mistake, we can't accept the shooting," Foreign Minister Hassan Wirayuda said. He said that the Indonesian government had demanded that the Papua New Guinean government investigate who was responsible for the killing of the fisherman, who was identified as Mulyadi. Foreign Ministry spokesman Desra Percaya said that besides Mulyadi, two other fishermen were injured in the incident while seven others were detained by the Papua New Guinean military. "The Indonesian Consulate in Vanimo (Papua New Guinea) will help send Mulyadi's body home as soon as possible while they will also provide consular assistance to the other nine," Desra said. He said that the Foreign Ministry had informed the families of all the fisherman in Palopo, South Sulawesi, about the incident. Mulyadi and nine of his friends, identified as Hamid, Oval, Hamka, Nasrul, Dawi, Seri, Lompo, Tuamara and Lupus, left from Palopo to Papua aboard the Buana Jaya fishing boat. The fishermen are from the Dok V area in Jayapura, the capital of Papua province. They left to fish Monday and the incident occurred the next day. "We are still waiting for the Papua New Guinean government's statement on the incident," Desra said. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060811.E02 Cultural understanding necessary in Papua Opinion and Editorial - August 11, 2006 Vidhyandika D. Perkasa, Jakarta Papua again is in the spotlight after almost two weeks of tribal violence that left 10 people dead in Mimika. However, a more historical event occurred a few weeks earlier, when Australian Prime Minister John Howard and Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono met in Batam. The meeting resulted in Australia's recognition of Indonesia's territorial integrity -- including Papua. Despite the good will shown by Australia, however, there is no guarantee that a stable diplomatic relationship exists. Indonesia has experienced various diplomatic hiccups not only with Australia but also with other countries concerning the incorporation of Papua within Indonesian territory. In this case, the most effective solution for avoiding such diplomatic hiccups is still rooted in Indonesia's ability to handle the complexity of the problems in Papua without wasting any more time. Currently, special autonomy for the province is seen as the most effective and promising formula for solving the complex problems in Papua. This include efforts to lift 80.07 percent of Papua's population, or about 1.5 million people, from poverty. However, the implementation of special autonomy has disappointed many Papuans. A study conducted by the Centre for Strategic and International Studies between 2004 and 2005 found the majority of Papuans did not understand the essence of special autonomy, a few misinterpreted the meaning and, ironically, the people in charge of familiarizing Papuans with special autonomy had never read the 2001 Special Autonomy for Papua Law. Thus, recently a few people opted for a revision of the law in order to allow it to be more effectively enforced. But who is to blame for the ineffective implementation of special autonomy? Despite various explanations of the failure, there are two underlying reasons: First, special autonomy failed because of intervention by the central government in the implementation of the law. Second, the failure resulted from a lack of monitoring by the central government of the implementation of the law, citing the spirit of regional autonomy. The second reason has detrimental implications. Not only was there a lack of monitoring and limited intervention, but the situation was exacerbated by the government's lack of understanding, or possibly negligence, as to where cultural aspects stand or have influence in the implementation of special autonomy. Ideally, all policies must be implemented under a cultural framework for maximum results. It is clear that special autonomy in Papua has not been effective due to a narrow understanding of culture, or in the extreme sense a cultural disparagement in policy formulation and implementation. Culture is only normally understood as art and traditional performances. However, in anthropological terms there is more to a culture. Culture involves values, norms, behavior, traditions, symbolic goods, knowledge, experience and life cycles. Papuans have a unique culture and character. They are sensitive to promises. Once a person promises something and fails to deliver, he or she will lose the trust of others. That person will be accused of deception. This may explain why special autonomy has been rejected by Papuans. Being seen as a string of broken promises, special autonomy is regarded as a new form of deception. It will be difficult now to regain people's trust. The ineffective implementation of special autonomy is also related to aspects of local or tribal leadership, which Papuans regard as a sacred status. In addition, leadership in Papua is based on achieved status. Sadly, Papuan society has long been characterized by tribal wars that were triggered and solved by various reasons and conflict mechanisms. Under special autonomy, tribal leaders are vying for positions in the modern bureaucracy. Ironically, the elected formal leaders are engaged in traditional politics. To be more specific, all causes of tribal wars, cycles of revenge and hatred are dragged into the politics of modern governance, as evident in the conflict between Jayawijaya Regent David Hubi and legislative speaker Budiman Kogoya. The impacts of this are inefficient bureaucracy, corruption and nepotism. The bankruptcy of local government is a good example of this kind of leadership style. This may happen due to certain local values that require the payment of people's claims to settle any problems facing local leaders. A leader's status will increase if he is capable of settling all of the people's claims and problems. In the Papuan case, there is no right or wrong to judge the behavior of leaders, because culture captures values and relativism. The people (masses) will be loyal to their leader despite his wrongdoings, and there is a tendency that no formal laws will be able to control his behavior. This phenomenon demonstrates just how fatal it is if a policy formulation and implementation neglects the cultural aspects of the targeted society. A special autonomy that neglects the cultural values of the Papuans has resulted in a political tragedy. The government needs to make a more serious effort to overcome this problem. The writer is a researcher in the Department of Politics and Social Change, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta. He obtained his PhD in anthropology from Monash University, Australia. He can be reached at vidhyandika at csis.or.id --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060810.H08 President admits indigenous people mistreated National News - August 10, 2006 Tony Hotland, The Jakarta Post, Jakarta President Susilo Bambang Yudhoyono paid homage to Indonesia's indigenous people Wednesday and said he would propose a law to provide them special protection. In an event to mark the International Day of the World's Indigenous People in Jakarta, the President said indigenous people "have shown their wisdom in the use and preservation of natural resources". Yudhoyono admitted that the rights of original inhabitants have often been sacrificed for the sake of development, as powerful business interests seek to exploit natural resources. "I am calling on all government officials at the central and local administrations to take into account the interests of these people in designing and executing development programs," he said. Yudhoyono said the government should learn from indigenous people who have devised ways to use natural resources without causing environmental destruction. "And that is unlike what we see now. We must ensure that land use and environmental arrangements are carried out according to traditional values, to prevent excessive exploitation," he said. The President said one reason the rights of original inhabitants were often overlooked was the absence of a law specifically addressing the issue. He said he would propose a bill to detail the rights and roles of indigenous people, and to require local administrations to take them into account in carrying out development. Projects like the Freeport gold and copper mine in Papua province have long been a target of critics, who say there has been little effort to preserve the environment or improve the lives of indigenous people there. They charge most of the money generated from the mine has gone to the American company and the Indonesian government. Similar cases have taken place throughout the country. Indigenous people have lost their traditional land and livelihoods to business interests backed by government forces. Indonesia has yet to ratify the International Labor Organization (ILO) Convention 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. While the country has no specific law on indigenous people, they are protected under broader laws such as the one concerning human rights. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060809.H09 Freeport suspects reject indictment National News - August 09, 2006 Ary Hermawan, The Jakarta Post, Jakarta Lawyers for seven men charged with the 2002 killings of two Americans and one Indonesian in Papua province entered a not guilty plea for their clients Tuesday, saying the indictments were obscure or baseless. "The defendants have been made scapegoats as part of an effort to clean up the image of the TNI (Indonesian Military) and mend military ties between the United States and Indonesia," chief lawyer Johnson Pandjaitan told the Central Jakarta District Court. He did not elaborate. The suspects were indicted for killing U.S. nationals Ricky Lynn Spier, 44, and Edwin Leon Burgen, 71, and their Indonesian colleague, FX Bambang Riwanto, in an armed ambush near PT Freeport Indonesia in Timika district. Johnson said the charges against key suspect Antonius Wamang, who has confessed to shooting at the vehicles carrying the Freeport employees, were obscure. "Prosecutors charge Antonius with recruiting the other six defendants to help him vandalize the road to Freeport, but they do not clearly say whether he planned to vandalize the road or to commit murder," Johnson said. He said the indictments against Agustinus Anggaibak and the five other defendants were premature as their case was related to that of Antonius, who had not been proven guilty. Antonius' six colleagues are accused of aiding him in launching the assault. "The police said Agustinus Anggaibak and Yulianus Deikme knew nothing about the order, while the rest only knew that there was a request from Antonius to sabotage the Freeport road," Johnson said. He said the seven suspects could not be charged with premeditated murder because they actually intended to vandalize Jl. Tembagapura, rather than commit murder. Johnson also said the Supreme Court's order to move the trial from Timika district to Jakarta was invalid. Such an order should have been issued by the Justice and Human Rights Ministry, the lawyer argued. "The 'security reasons' for the trial to be moved to Jakarta ahead of the Papuan gubernatorial election were an exaggeration, because the poll ended peacefully," he said. "After all, all regions (across the country) will hold local direct elections, and that should not necessarily cause court proceedings to be moved." During the Tuesday court hearing, the seven defendants continued to protest against being tried in Jakarta. They refused to sit in the defendants' chairs, and kept silent during the proceeding. Johnson said the arrests of the suspects by FBI agents in January were also invalid because they were carried out without arrest warrants. "They were deceived by the FBI agents, who persuaded them to come out of hiding with a promise that they would be brought to the U.S. so they could tell about the injustices in Papua. But in fact they were turned over to Indonesian authorities," the lawyer said. Johnson also said his clients were not accompanied by a translator during the investigation, and most of them could not speak Indonesian fluently. Presiding judge Andriani Nurdin adjourned the trial until Aug. 15, when it will continue with or without the presence of the defendants. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060809.B07 Time for govt to change approach to Papua' Opinion and Editorial - August 09, 2006 President Susilo Bambang Yudhoyono's recent visit to Papua marked the government's renewed commitment to addressing the multitude of problems facing the local people. Papua University scholar Agus Sumule, who helped draft the law on special autonomy for Papua, shared with The Jakarta Post's Dwi Atmanta his views on the implementation of the law. Question: Many people say special autonomy is the best solution to Papua's problems. What actually are the problems? There are four basic problems facing Papuans. First, the yawning gap between Papua and Jakarta. Despite the exploration of natural resources like mineral, marine and forest resources, the quality of life of the Papuan people remains poor as indicated by the province's mortality rate, which is the highest, and life expectancy, which is the lowest in the country. Second, the traditional rights of Papuans have long been neglected. The history of the extraction industry in Papua cannot be separated from Jakarta's negligence of rights abuses. Third, many gross human rights violations that have occurred since 1963 in Papua remain unaddressed. Fourth, there has been debate over the history of Papua's integration with Indonesia through the Act of Free Choice in 1969. Many Papuans believe the process was unfair and far from honest. Law No. 21/2001 on special autonomy for Papua was envisioned to address the problems, one by one. It stipulates the allocation of 2 percent of the special allocation fund for Papua and the lion's share of 70 percent of the revenue from oil and gas for the province. Past human rights abuses will be settled through the Papua office of the National Commission on Human Rights and the controversy surrounding Papua's integration into Indonesia will be resolved through the Truth and Reconciliation Commission. But apparently the major problems have remained unaddressed. Why has special autonomy not gone ahead? The government has made two basic mistakes. First, I haven't seen the central government intent on upholding the special autonomy law since it was enacted by president Megawati. It was evident in the delay of the formation of the MRP (Papua People's Council) and the issuance of Presidential Decree No. 1/2003 (on the acceleration of Papua's division into three provinces). As soon as SBY assumed power, we pushed for a media campaign to tell the new government the time had come to make amends for the mistakes. But our advice fell on deaf ears. Second, the law cannot work because the local government lacks the capacity, which is demonstrated by overwhelming practices of KKN (corruption, collusion and nepotism), while at the same time we feel the central government seems reluctant to improve conditions. Jakarta is mandated to carry out the supervision of regional governments, according to Law No. 22/2004 on regional administrations. It is as though there is some grand scheme to derail special autonomy by letting the mismanagement continue. The government plans to review the law on special autonomy for Papua. Will the revision result in improvements? The revision must first of all guarantee that the substance of the law will not be altered, because the problem rests with the implementation. That's why the Papua legislature has expressed opposition to the revision plan. Even the formation of West Irian Jaya cannot justify the amendment. Such a revision must start from the bottom, which more or less is similar to the way Law No. 11/2006 on Aceh's governance was drafted. Thank God, Aceh's problems could finally be settled through a democratic process. We can do it for the Papuans, can't we? Therefore the government should let Papuans take the initiative in the revision of the law on special autonomy for Papua. The law itself stipulates that any revision to it must be done through consultation with the legislature and the MRP. How do you see the recently issued presidential instruction on the acceleration of Papua's development? I don't agree with it. First, the instruction, if we read it thoroughly, confirms the government's failure to uphold the special autonomy law. In the case of Aceh, the law on special autonomy status for the province was a failure and was replaced by the law on Aceh governance. It is humiliating for Papuans if the law on special autonomy for Papua is replaced with a presidential instruction. Besides, the hierarchy of our legal system does not recognize a presidential instruction according to People Consultative Assembly Decree No. 3/2000. Second, the presidential instruction on Papua's development requires each Cabinet minister to draw up a strategy for development in Papua. So, where is the autonomy? It is obviously a form of central government intervention in Papua's autonomy. Third, through the instruction, the government appears to be pushing for a resettlement program in Papua. It is not specifically stipulated in the instruction, but the fact that it orders the transmigration minister to deploy skilled human resources to help Papua develop agriculture means transmigration. Fourth, the instruction offers affirmative actions that differ from those stipulated in the special autonomy law. The instruction restricts the affirmative actions to opportunities for local people to hold government, military and police posts, which worries me. Will there be a new military battalion in Papua that will treat fellow Papuans brutally? I don't know. Fifth, the instruction is too simple compared to Law No. 21/2001. The protection of traditional rights and the settlement of past human rights abuses, for example, are absent from the instruction. The instruction should have focused on steps to correct the ineffective implementation of special autonomy following the inauguration of the new Papua and West Irian Jaya governors, to adjust all government policies to the law and investigation into corruption cases. Is separatism still relevant in Papua? It's a very relevant issue to date and is worrying. People have considered special autonomy a failure and demanded talks to restore public trust in the central government. If the demand is left unheeded, they will feel they are different and look for their own way. Separatism may not take shape in an armed struggle but an intellectual revolt. The timing is right for the government to improve the condition now that the new governors have been installed following a democratic process and the Aceh problem has been settled through talks that set a good precedent for international support for the solution to Papua's problems. The involvement of foreign parties does not mean turning the matter into an international issue, but it will instead build trust as happened in Aceh. If this golden chance is wasted, I don't know what will happen. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060808. at 02 Bird flu virus spreads to Papua National News - August 08, 2006 Nethy Dharma Somba and Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Jayapura/Medan The bird flu virus has now reached easternmost Papua after attacking poultry populations in Java and Sumatra in the western section of the country. About 174 chickens are believed to have died of the H5N1 virus in Mimika regency as of July 11, while 414 others were culled due to suspected infection. Based on a lab analysis from the Bogor Veterinary Research Center conducted on July 19, three of 37 birds tested were positive for H5N1, an official said Monday. "Test results showed that three of the chickens contain the H5N1 virus; one of them was from SP3 Timika Jaya and two were from the traditional market," head of the Papua Husbandry Office AR Pintadewa told The Jakarta Post in Jayapura. According to Pintadewa, officers from the Mimika Husbandry Office received a report from a farmer in Sempan village, Timika, on July 11 that his chickens were sick. They found 40 birds with H5N1 symptoms at the farm. Inspections of the traditional market also found many chickens with symptoms of the disease. "The place was immediately treated with disinfectant and chickens showing clinical symptoms of infection with the virus were culled to prevent an outbreak ..." He said most vulnerable to the virus were the Indonesian Thai game variety, known locally as ayam Bangkok, that came from outside Timika. "We are still examining where they came from. The virus can be spread by air." To prevent the spread of the virus to other areas, Pintadewa said the Mimika regent issued a circular banning transportation of chickens out of the regency. In Medan, North Sumatra, three children from Karo regency admitted to Adam Malik Hospital in Medan after showing bird flu symptoms are believed to have been taken home by their parents. Hospital director Nur Rasyid said the children were not in their beds when nurses made their afternoon rounds Sunday to administer medicine. "We don't know where the patients and their families are now. They left without notifying hospital authorities." Rasyid said the patients' families had requested their release since last Friday, after reports they tested negative for H5N1, but doctors refused because they had yet to receive the official results from the Health Ministry. He said the medical team wanted to continue to monitor the children's progress and prevent a relapse in their condition. "Medically, the patients' conditions have improved considerably, but one of them still needs serious attention due to a problem in his lungs." The two female siblings and an 18-month-old male neighbor come from the same village of Sumbul, Kabanjahe district. They were admitted to the hospital on Aug. 1, after being referred from Kabanjahe Hospital. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060808.Q02 A threat to Indonesia's rich biodiversity Features - August 08, 2006 Despite sobering statistics about environmental degradation last year, the 2005 State of the Environment report also highlights some welcome news about the stratosphere above the archipelago and more findings of new species. Citing observation data from the National Aeronautics and Space Agency, the report says the stratospheric ozone layer above Indonesia has improved to a level that could reduce the amount of harmful ultraviolet radiation reaching the Earth. Experts believe that the stratospheric layer of the atmosphere, where 90 percent of the ozone exists, blocks exposure to harmful ultraviolet rays, which could cause eye cataracts and decrease human immunity, as well as affect crops and sea plankton that would disrupt the marine food chain. The report said that in the last few years, stratospheric ozone concentration ranged between 216 dobson units (DU) and 248 DU. The ozone layer is considered normal when it measures about 300 Dobson Units (equal to three millimeters), while a hole occurs when its thickness reduces to 100 Dobson Units. Decreasing usage of aerosol and other ozone-depleting compounds (ODS), due to the government's continuous efforts to phase out the use of such compounds in the country greatly contributed to the improved condition, the report said. Deputy to the state minister for the environment Masnellyarti Hilman said the government had cut the use of ozone-depleting substances by around 4,100 metric tons since 1994, when ozone layer protection programs began in the country. "Our next challenge is to cut 6,325 metric tons of ODS (traded here) by the end of 2007," she said recently. The government believes the biggest challenge it is facing is widespread smuggling and illegal trade in ODS. It is estimated that around 4,000 metric tons of ODS is circulating in the country, used mostly by air-conditioning servicing stations that service old refrigerators and outdated car air-conditioning systems. Another heartening development indicated in the report is that more new species were discovered last year, placing Indonesia as the one of the world's richest countries in terms of biodiversity. The report highlighted the finding of scores of new animal and plant species in Foya Mountain, Papua, by a group of scientists from Conservation International Indonesia, who dubbed the place "the closest place to the Garden of Eden you're going to find on Earth". The scientists found 24 types of palm tree, of which five were declared new species, and another 550 species of plant. They also found dozens of rare species of animals including from kangaroo, amphibians, birds and butterflies. However, rapid deforestation, which last year totaled more than three million hectares, threatened research in revealing the truth about the country's biodiversity. "All that pride means nothing if deforestation and the destruction of the habitats that are home to those species is continually taking place, as it is at present," said Banjar Y. Laban, the Forestry Ministry's director of conservation areas, in a statement following the recent discovery of a snake with the ability to spontaneously change color in West Kalimantan province, called Enhydris gyii, or known locally as the Kapuas-Mud Snake. The report also exposed imminent threats from diminishing wetlands areas on Java island, of which there are about 1,000 hectares in Greater Jakarta that have been converted into residential and industrial areas. Citing Wetlands International Indonesia data, the report said the country's remaining wetlands stood at about 1,300 hectares last year, compared with over 2,300 hectares in 2004. World Wide Fund for Nature executive director Mubariq Ahmad warned that such rapid disappearance of habitat could halt further the findings of new species across Indonesia. He cited as an example that in Kalimantan alone, at least one new species of animal has been found every month in the last 10 years. "The country's worsening environmental condition is a threat to uncovering more knowledge about our biodiversity," he told The Jakarta Post. (Tb. Arie Rukmantara) --- http://www.voanews.com/english/2006-08-10-voa14.cfm Controversial Asylum Law Passes First Hurdle in Australia By Phil Mercer Sydney 10 August 2006 Australia A controversial bill that would require all asylum seekers who arrive in Australia illegally by boat to be sent to offshore camps has been approved in Parliament's lower house. The legislation has provoked rare division within the governing right-wing coalition. Three members of Parliament voted against the legislation, in defiance of Prime Minister John Howard. They described the legislation as "profoundly disturbing." Mr. Howard has never faced such open revolt during his 10 years in power. John Howard (file photo) John Howard (file photo) The legislation would force all asylum seekers who arrive illegally by boat to be held at remote island camps while their asylum applications are processed. Most would probably end up on Nauru, a tiny speck of land in the South Pacific near the Equator. As the law currently stands, asylum seekers arriving on the Australian mainland have their cases handled inside the country. The proposed law was passed by 78 votes to 62. It followed passionate debate both inside and outside the lower house of Parliament. Before the debate, government lawmaker Wilson Tuckey clashed with opposition leader Kim Beazley outside the Parliament building. TUCKEY: "Kim, why are you opposing the border protection for all the people?" BEAZLEY: "Take your tablets, mate." TUCKEY: "Ah, don't you insult me with tablets " BEAZLEY: "Why don't you take your weak, worthless self in there with the weak, worthless legislation?" TUCKEY: "Don't you call me worthless, you big fat so-and-so." The legislation now faces an even tougher test in the upper house of parliament, the Senate, where the government has a very slim majority. The Senate vote could come next week. The legislation was drafted after a group of asylum seekers from the Indonesian province of Papua arrived in Australia by boat earlier this year. There has been a long-running separatist movement in Papua. The decision to grant them asylum infuriated the authorities in Jakarta and sparked a major diplomatic dispute. Australian officials say the migration bill is not meant to appease Indonesia. Ministers have said the Papuan affair illustrated that border protection needs to be improved. Australia accepts more than 10,000 legal asylum seekers a year from such places as Sudan and Afghanistan. However, over the past few years, the government has cracked down on those who try to sneak into the country illegally. It is particularly concerned with stopping those coming in secretly by boat. The policy has strong public support, but human rights activists say it subjects already traumatized people to additional hardship. --- http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid=20060812.F05&irec=4 Equal treatment for OPM needed With the recent surrender of members of the Free Papua Organization (OPM) rebel group to the government, and their recognition of the unitary state of the Republic of Indonesia, they should receive the same treatment as that given to followers of the Free Aceh Movement. The OPM members should be trained in agriculture and other skills, provided with housing and start-up capital for business activities, to enable them to live a normal life. Unless the government pays proper attention to their daily existence, the ex-OPM people will succumb to the influence and persuasion of OPM diehards, who continue to launch their propaganda from the interior and mountain hideouts. This is particularly true because without government support, they will feel there is no difference between their lives as normal citizens and their lives as members of the separatist organization. BAYUMI Jakarta --- http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid=20060812.F07&irec=6 Who are indigenous Indonesians? Who is an indigenous Indonesian? According to sources like Peter Bellwood in the Cambridge History of Southeast Asia the prehistory of Indonesia is roughly as follows: Homo sapiens first reached Indonesia about 50,000 years ago, when sea levels were lower than now and western Indonesia was still part of the Southeast Asia mainland. After several millennia, early Indonesians invented what were probably the world's first sea-going vessels and went on to settle eastern Indonesia, Australia, including Tasmania, and the Solomon Islands. Their descendants still inhabit Papua today. However, they were eliminated from western Indonesia by relatively recent migrants. The spark for this was the emergence of crop cultivation in the Yangtze River valley in about 7,000 BC. Agriculture spread across what is now China and farming communities began to migrate into Southeast Asia. While some moved through mainland Southeast Asia, the ethnic and linguistic groups which took over Indonesia had traveled by the maritime route. Their Austronesian language and culture, featuring stone tools, pottery, rice, pigs and chickens, took shape in Taiwan, where they became great seafarers, possibly thanks to the outrigger canoe. Between 3,000 BC and 2,000 BC they moved to the Philippines, then Kalimantan and Sulawesi and on to Java, Sumatra and Nusa Tenggara. Thus, Austronesian languages and culture dispersed across Indonesia, although tropical roots like yams and taro, probably supplanted rice in the early centuries of settlement. Indigenous tribes survived only in Papua, as they had developed agriculture independently about 5,000 BC and were thus able to resist encroachment from outsiders. Hunter-gatherer groups in western Indonesia today, like Kubu in Jambi and some Dayaks in Kalimantan, are unrelated to the original Melanesian hunter-gatherers; they are descendants of Austronesian farming communities that gradually abandoned farming. Also Malay-speaking communities on the Malay peninsula are descendants of Austronesian people who migrated from Sumatra and Kalimantan, not the other way around. Transformation of Indonesia accelerated from about 500 BC, with the introduction of metal working from Vietnam, soon followed by the arrival of writing, Hinduism and Buddhism. Perhaps if this history were more widely studied, the "indigenous" issue would not be so prone to common misconceptions and political manipulation. JOHN HARGREAVES Jakarta --- http://www.smh.com.au/news/NATIONAL/No-changes-to-planned-border-laws/2006/08/06/1154802738067.html No changes to planned border laws August 6, 2006 - 10:59AM The controversial border protection legislation will be debated in parliament this week despite backbench unrest, Prime Minister John Howard says. Mr Howard said proposed immigration laws that ensure asylum seekers are processed offshore would not be changed. "It remains the government's policy to go ahead with the bill in the form, including the amendments, that I announced before the parliament broke for the winter," he told the Ten Network. But Mr Howard said he would not speculate on whether he could strike a deal with the renegade backbenchers or his course of action if the proposed legislation did not have the numbers to pass the House of Representatives. "As to the to and fro of when we have the handling of the debate, as you know it's not my custom to speculate about those things," he said. "I deal with the issues as they come along. "But the current intention is for debate in the House of Representatives to commence next week." The proposed changes follow the arrival of a group of Papuan asylum seekers, 42 of whom were granted protection visas sparking outrage from Indonesia. Australia has previously sent asylum seekers to detention centres on Nauru and the Papua New Guinea island of Manus under the so-called "Pacific Solution". Opponents believe the new proposal breaches an agreement on keeping women and children out of detention centres. Up to 10 government backbenchers are reportedly considering voting against the measure. ? 2006 AAP --- http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5258744.stm Australia debates asylum changes John Howard said he had already made concessions on the bill The Australian Parliament has begun debating controversial proposals to process all future asylum seekers arriving by boat in off-shore camps. Prime Minister John Howard said the Australian people wanted strong border protection. But the opposition accused him of using the legislation to appease Indonesia. Earlier this year Australia's decision to accept more than 40 asylum seekers from the Indonesian province of Papua caused a diplomatic rift with Jakarta. Indonesia temporarily withdrew its ambassador to Australia in protest, claiming that its southern neighbour was interfering with Indonesian domestic affairs. Tough rules Currently, only people who arrive on outlying islands or are intercepted at sea have their claims for Australian asylum processed off-shore. Protestors outside the Australian embassy in Jakarta on 5 April Australia angered Jakarta by accepting Papuan refugees Those arriving on the mainland have their cases handled inside the country, under the Australian legal process. If passed, this new proposal would mean that all arrivals by boat would be sent off-shore, to places such as on the island state of Nauru. Even if they are found to be genuine refugees, they could still be refused asylum. Mr Howard faces stiff opposition to this bill, and has already made several concessions, but on Wednesday he was not in the mood to back down further. "A lot of changes have been made to accommodate the concerns of some colleagues, but in the end, as happens in any democratic party, the overwhelming majority view must be respected," he is quoted as saying by the French news agency AFP. But several members Australia's governing coalition have said they will join with the opposition to vote against the new bill. Ruling party member Petro Georgiou told reporters that the bill was "the most profoundly disturbing piece of legislation I have encountered since becoming a member of parliament". He told the Associated Press that parliament was now being asked to take a "severely regressive measure". But the opposition of a few ruling party members is unlikely to prevent the bill from passing in the lower chamber, because Mr Howard has a comfortable majority. --- From admin at irja.org Sun Aug 13 07:07:15 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Sun, 13 Aug 2006 22:07:15 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] Kabar: Kedua Augustus 2006 Message-ID: <1914.61.94.58.109.1155474435.squirrel@www.teuton.org> Kabar Irian (Papua) MInggu K2 Augustus 2006 Topik2 * MRP Menolak Pemekaran Irian Jaya Tengah * Diduga terserang flu burung, satu pasien dirawat RSMM TIMIKA-PAPUA * Menlu Segera Bahas Nelayan Ilegal Indonesia dengan Papua Nugini * Irjabar Segera Bentuk MRP * Bintang Kejora Bendera Kultural Papua * GKII Wilayah Papua Menjadi Sinode Gereja Kemah Injil * Kejagung Diminta Usut Habisnya APBD Papua * KKSS Minta Pemerintah PNG Bertanggung Jawab * Konsolidasi MRP-IJB, Senin Besok * Pangdam XVII/Trikora Diganti * Akan Tempuh Jalur Hukum * Korpri Yawa Papua Unjuk Rasa Menentang Kebijakan Bupati * Tegaskan Landasan Hukum Irjabar * Korpri Minta DPRD Nonaktifkan Bupati Yapen Waropen * Nelayan Indonesia Ditembak Tentara PNG * Pemerintah Kirim Nota Diplomatik ke PNG * Pernyataan- pernyataan yang ditetapkan pada Sidang ke II Masyarakat Suku Biak --- KOMPAS Rabu, 09 Agustus 2006 MRP Menolak Pemekaran Irian Jaya Tengah Jayapura, Kompas - Majelis Rakyat Papua menolak mentah-mentah pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah yang dipelopori sekelompok kepala daerah di kawasan itu. Pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) tak menginginkan Papua terpisah-pisah setelah sebagian rakyat melakukan perlawanan atas rencana pemekaran tahun 2004 yang menimbulkan perang suku dengan korban lima tewas. Anggota Kelompok Kerja Adat MRP, Adolof Kogoya dan Alfius Murib, di kantornya di Jayapura, Selasa (8/8), menyatakan, pemekaran Irian Jaya Tengah telah ditanggapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya pekan lalu. "Saat itu ada beberapa kepala daerah yang membawa aspirasi, tetapi ditolak Presiden," katanya. Alfius Murib menambahkan, setiap pemekaran selayaknya berdasarkan undang-undang. Pihak MRP dibuat pusing dengan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat sehingga mereka membuat panitia khusus untuk mempersoalkan masalah itu ke Jakarta. "Jangan asal pemekaran kalau belum ada payung hukum," ujar dia. Menurut Murib, payung hukum pembentukan Provinsi Irjabar, UU Nomor 32 tahun 2004, bertolak belakang dengan undang-undang otonomi khusus. Wacana Provinsi Irjateng telah didengungkan tahun 2003, dirancang oleh tokoh masyarakat di kawasan Pegunungan Tengah Papua yang meliputi Mimika, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, dan Jayawijaya. Mereka berpendapat pemekaran akan mendekatkan pelayanan pemerintah ke rakyat. Sekarang pusat pemerintahan ada di Jayapura yang jika ditempuh dengan pesawat terbang butuh waktu satu jam. Menurut Kogoya, MRP belum berniat memekarkan Papua menjadi tiga provinsi. Menurut dia, masyarakat adat Papua juga tidak menginginkan Papua terpisah-pisah. "Kami harus sepakat dulu soal otonomi khusus, baru bicara pemekaran," katanya. (zal) --- Jumat, 04 Agustus 2006 Diduga terserang flu burung, satu pasien dirawat RSMM TIMIKA-PAPUA * Diisolasi di ruang khusus, kemarin dijenguk utusan WHO dan Depkes RI * Dinkes telah mengambil darah. Hasil pemeriksaan di Jakarta ternyata negatif TIMIKA - Seorang warga Utikini Baru (SP XII) Distrik Kuala Kencana, DD (36), kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika, karena diduga terserang virus H5N1 (flu burung) yang bisa mutasi ke tubuh manusia. Hasil pemeriksaan klinis RSMM membenarkan yang bersangkutan suspek flu burung. Karenanya, sejak dilarikan ke RSMM, Sabtu (29/7) lalu hingga Kamis (3/8), DD diisolasi di ruang Isolasi RSMM. Kemarin, petugas WHO (World Health Organization) dan utusan Departemen Kesehatan (Depkes) RI yang didampingi petugas Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Mimika, mengunjungi RSMM Timika untuk melihat kondisi DD. Usai mengamati hasil rontgen bagian dalam pasien di ruang X-Ray, utusan WHO dan Depkes RI memberi waktu satu minggu kepada pihak RSMM untuk mengamati perkembangan gejala klinis pasien tersebut. Direktur RSMM, Dokter Paulus S. Sugiarto SpB yang ditemui Radar Timika di RSMM, Kamis (3/8) kemarin, menjelaskan DD terhitung sebagai pasien pertama yang menderita gejala klinis flu burung. Hasil pemeriksaan medis Sabtu lalu, yang bersangkutan menderita pneumonia (radang paru-paru parah) disertai demam tinggi, batuk dan pilek. "Menurut Depkes, gejala itu merupakan spesifikasi gejala penderita flu burung. Jadi untuk sementara kami isolasi dia biar lebih aman dan tertangani dengan baik. Kami juga masih mengikuti perubahan gejala klinis bersangkutan," kata Dokter Paulus menjelaskan. Meskipun DD diduga terserang virus H5N1, kata dr Paulus, pihak RSMM belum bisa mengumumkan secara pasti bahwa yang bersangkutan terserang flu burung. Mengingat hasil pemeriksaan Minggu (30/7) hingga kemarin, gejala klinis sudah negatif. "Dalam seminggu ini kami lihat perkembangan kesehatannya. Setelahnya baru dilaporkan ke WHO untuk disimpulkan yang bersangkutan terjangkit flu burung atau bukan," ujarnya. Dugaan medis DD terserang flu burung berdasar keterangan keluarga pasien bahwa yang bersangkutan berprofesi sebagai peternak. Sejak empat minggu lalu atau awal Juli 2006, sejumlah ternak ayam miliknya mati secara tiba-tiba. "Ini masih keterangan keluarga korban. Yang meragukan kami, flu burung sudah serang empat minggu lalu, tapi yang bersangkutan baru menderita. Padahal penyebaran virus itu cepat dan bisa berakibat fatal jika tidak segera tertangani," jelas Dokter Paulus. Dinkes: Pemeriksaan sampel darah, negatif Meskipun pihak RSMM menyatakan telah merawat seorang pasien yang terjangkit virus flu burung, namun hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, menyatakan negatif. Kepala Dinkes dan KB Mimika, dr Maurits Okoseray membenarkan pihak RSMM merawat satu orang pasien yang diduga terjangkit virus flu burung. Pasien tersebut beridentitas laki- laki, umur 36 tahun, dari Kampung Utekini Baru (SP XII), Distrik Kuala Kencana, Mimika, Papua. Setelah mendapat informasi tersebut, kata dr maurits, pihak Dinkes kemudian mengambil sampel darah, suap tenggorokan dan hidung dari pasien tersebut lalu dikirim ke Rumah Sakit Numbru di Jakarta pada hari Senin (31 Juli 2006). Sehari kemudian, Selasa (1 Agustus) hasil pemeriksaan di laboratorium RS Numbru diterima melalui Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2M dan PL) Dinkes & KB Mimika. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif atau tidak terjangkit. "Sampel darah itu dikirim Dinkes Senin (31/7) lalu ke Rumah Sakit Numbru Jakarta untuk diperiksa. Hasilnya telah diperoleh Selasa (1/8) lalu dan dinyatakan negatif bagi pasien yang diduga terinfeksi flu burung yang dirawat di RSMM," kata dr Maurits Okoseray yang ditemui Radar Timika di ruang kerjanya, Kamis (3/8). Menyikapi kabar merebaknya isu flu burung di Timika, dokter Maurits, mengimbau masyarakat waspada dan jangan takut mengkonsumsi daging dan telur ayam. "Yang penting dimasak atau direbus sampai matang baru dimakan. Khusus untuk telur setelah dibeli dari pasar dicuci menggunakan sarung tangan dulu baru disimpan dalam kulkas. Karena untuk antisipasi masih terdapat sisa-sisa kotoran pada kulit telur ayam yang kemungkinan terkena virus," terangnya. Warga juga diimbau waspada terhadap burung liar atau burung piaraan yang masuk ke kandang ayam. Karena kotoran burung yang hinggap di kandang ayam juga bisa membawa virus. Khusus burung piaraan diimbau sisa makanan agar dibersihkan. "Jangan biarkan sisa makanan dan kotoran burung dalam kandang." Seperti diberitakan Radar Timika, Kamis (20/7) 2006, dr Maurits ketika itu mengingatkan warga Timika agar jangan panik tetapi selalu peduli dan waspada terhadap Flu Burung (Avian Influenza). "Flu Burung atau avian influenza adalah penyakit menular di kalangan hewan (unggas dan babi) yang disebabkan oleh virus influenza tipe A (H5N1). Virus itu ternyata juga dapat menyerang manusia," jelas dr Maurits ketika itu. Dijelaskan, riwayat terjadinya Flu Burung pertama kali terjadi di Italia lebih dari 100 tahun lalu. Semua unggas dapat tertular, tetapi beberapa spesies lebih tahan dibandingkan yang lain. Dampaknya sangat beragam, mulai dari sakit ringan, sakit berat, hingga kematian massal. Secara alamiah, virus Flu Burung menetap dalam tubuh unggas air yang berimigrasi (sebagai reservoir). Ayam terutama ayam ras adalah unggas yang paling mudah terserang (rentan). "Penularan kepada manusia pertama kali diketahui pada tahun 1997. Hingga pertengahan September tahun 2005 tercacat 112 jiwa penduduk dunia terserang Flu Burung. Dari jumlah itu sebabnya 57 orang meninggal," kata Maurits. Di sisi lain, Maurits menyatakan, cara penularan Flu Burung dapat menular dari unggas ke unggas dan dari unggas ke manusia melalui air liur, lendir, dan kotoran unggas yang sakit. Flu Burung juga menular melalui udara yang tercemar oleh virus H5N1 yang berasal dari kotoran unggas yang sakit. Selain itu, penularan dari unggas ke manusia terutama bila terjadi persinggungan langsung dengan unggas yang sakit (terinfeksi Flu Burung). Misalnya penularan kepada pekerja di peternakan ayam atau di pemotongan ayam. Masa inkubasi yaitu masa sejak masuknya virus ke dalam tubuh manusia sampai timbul gejala sakit, bisa satu sampai tiga hari. Gejalanya pada unggas antara lain; jengger berubah warna menjadi biru, timbul borok di kaki dan terjadi kematian mendadak. Sedangkan pada manusia seperti demam tinggi diatas 38 derajat celsius, batuk, sakit tenggorokan, pilek dan sesak napas. "Untuk mewaspadainya, jika anda atau orang lain mengalami gejala-gejala tersebut, segera berobat ke Puskesmas/rumah sakit sebelum 48 jam. Jika Anda pernah kontak dengan unggas sakit atau pernah ada pada tujuh hari terakhir berada di pasar ayam/burung atau peternakan atau kebun binatang yang terkena wabah, periksa ke sarana kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit)," terangnya. Dokter Maurits juga mengatakan, untuk melakukan pencegahan Flu Burung perlu menjaga daya tahan tubuh, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sedangkan daging dan telur unggas aman dikonsumsi jika berasal dari unggas yang sehat, dimasak sampai matang (daging satu menit dalam suhu 80 derajat celsius, telur lima menit dalam suhu 64 derajat celsius. Sementara tips untuk pemeliharaan unggas antara lain; bersihkan kandang setiap hari, lebih baik jika disemprot dengan desinfektan, jemur/sinari kandang dengan sinar matahari setiap hari, jaga jangan sampai ada makanan tercecer agar tidak mengundang unggas liar datang ke kandang. Gunakan pelindung (sarung tangan, marker) pada saat menjamah unggas yang mati dan mintalah kepada dokter hewan terdekat agar unggas divaksinasi. (fan/ino) --- http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0608/12/nas26.htm Menlu Segera Bahas Nelayan Ilegal Indonesia dengan Papua Nugini Malang, CyberNews. Menteri Luar Negeri H Hassan Wirajuda segera melakukan pendekatan bilateral, membahas persoalan nelayan Indonesia yang ditangkap tentara Papua Nugini akibat diduga memasuki wilayah perairan negara Irian timur itu. "Kami akan melakukan pembicaraan, pendekatan bilateral itu akan dilakukan secepatnya," ujarnya di Malang, Sabtu (12/8). Ia mengemukakan hal itu menanggapi tertangkapnya sejumlah nelayan asal Jayapura, Papua, Selasa (8/8), setelah insiden penembakan kapal nelayan Buana Jaya. Dalam peristiwa ini satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka tembak. Nelayan yang tewas, Mulyadi, sedang yang luka tembak, Hamid dan Kopal. Selain itu, tercatat tujuh orang yang selamat yakni Hamkah, Nasrul, Lupus, Dalwi, Seri, Lompo dan Tuamira, yang ditahan polisi Papua Nugini. Menurut Menlu, tujuh nelayan Indonesia yang ada di Papua Nugini bukan disandera, melainkan ditahan dengan alasan melakukan pelanggaran batas wilayah. "Kami akan segera upayakan pendekatan bilateral untuk itu." ( ant/cn05 ) --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/08/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY, 8 AGUSTUS 2006 Irjabar Segera Bentuk MRP [JAYAPURA] Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) akan segera membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sendiri sebagai lembaga representasi kultural. "Kami tidak menyetujui hanya satu MRP. Irjabar harus punya satu MRP tersendiri. Rakyat Irjabar tidak pernah mengakui keberadaan MRP di Jayapura. Apalagi mereka tidak pernah memperjuangkan keberadaan Irjabar sebagai provinsi," ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irjabar, Demianus Jimmy Idjie, saat dihubungi Pembaruan melalui telepon di Manokwari, Senin (7/8). Menurut Idjie, pernyataan berbagai pihak yang menyatakan MRP hanya satu dan sudah final adalah tidak benar. "Sebab, Irjabar sebagai provinsi tersendiri harus memiliki MRP. "Saya mau tanya finalnya di mana. Pasal 74 Nomor 54 Tahun 2005 tentang MRP menghendaki Irjabar punya MRP," tandasnya. Pada bagian lain, Idjie menegaskan, tidak akan menghadiri pertemuan yang diprakarsai MRP. "Silakan dicatat, karena MRP memusuhi bayi yang namanya Irjabar. Pembunuhan itu dilakukan tapi gagal. Bayi itu dilegalisasi oleh Pemerintah Pusat, menjadi anak yang boleh hidup di republik ini. Nah, sekarang yang membunuh itu ingin menawarkan kebaikan untuk memelihara anak ini. Itu kan omong kosong namanya," tegasnya. Idjie menyatakan, pihaknya tidak membutuhkan pengakuan dari Provinsi Papua soal keberadaan Irjabar. Disinggung soal perubahan nama Irjabar jadi Papua Barat, ia mengatakan rapat pleno sedang dipersiapkan untuk membahas masalah ini. Sementara itu, Ketua MRP Agus Alue Alua, saat ditemui Pembaruan di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Sabtu (5/8), memastikan hanya ada satu MRP di Tanah Papua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. [ROB/W-8] --- Drs. Agus A. Alua, M. Th (Ketua majelis rakyat Papua ) Bintang Kejora Bendera Kultural Papua Selasa pekan lalu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima delegasi Majelis Rakyat Papua (MRP). Pertemuan itu membahas pelaksanaan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan implementasi hak-hak dasar orang asli Papua. Dalam pertemuan itu MRP meminta dukungan DPD agar pelaksaan UU Otsus papua bisa diimplementasikan secara murni dan konsekuen. Sebab, ditengah-tengah konflik konstitusi antara pemerintah pusat dan DPRP-MRP Papua, MRP sendiri mendorong beberapa perdasus atas pasal-pasal krusial didalam UU Nomor 21/2001 yang merupakan inti kekhususan undang-undang tersebut. Yang menarik dari pertemuan itu MRP mengusulkan agar bintang kejora yang selama ini dilarang diminta agar dijadikan lambang daerah Papua. Menurutnya, pemerintah jangan menafsirkan macam-macam terhadap usulan itu. Kalau soal bendera ini diatur dalam perdasus sebagai simbol kultural, agar tidak ada gonjang-ganjing lagi di Papua. Berikut petikan wawancara Agus A. Alua kepada Yuliadi dari FORUM dan sejumlah wartawan. Terkait dengan konsideran MRP mengusulkan bintang kejora sebagai lambang daerah, apakah ini tidak bertentangan dengan semangat NKRI dalam mengimplementasi Otsus ? Ini adalah alasan mengapa UU Otsus itu ada. Sebab UU Otsus ada karena rakyat Papua berteriak merdeka dan kibarkan bendera itu. Otsus itu keluar semangatnya untuk menganspirasi politik yang selama ini terjadi di Papua. Artinya dengan Otsus ini diharapkan bisa meredam warga Papua untuk merdeka. Nah kalau bendera itu dalam UU tapi tidak dipakai sebagai bendera kedaulatan, tetapi harus diposisikan sebagai bendera kultural. Agar jangan sampai orang-orang yang ingin angkat merdeka, jangan diburu, tapi diatur secara kultural, dan aspirasi politik diminimlasir dalam kerangka NKRI. Itu telah sejalan dengan pasal 2 UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua yang menggariskan bahwa Papua memiliki lagu dan bendera kultural. Ada pertentangan psikologis masa lalu bahwa bintang kejora identik dengan semangat kemerdekaan Papua ? Itu semangat awal dan sudah lama. Tapi UU lahir dan bendera ini diposisikan sebagai bendera kultural, bukan bendera politik. Walaupun mempertahankan bendera politik. Maka ada dua konsekuensi bila bendera ini tidak diatur. Kalau tidak diatur, banyak orang Papua akan dibunuh hanya karena bendera. Nah kalau bendera diatur dalam perdasus sebagai simbol kultural, maka tidak ada orang yang membunuh orang Papua. Dan UU No. 21 diatur dengan semangat itu. UU Otonomi khusus Papua memutuskan bendera bintang kejora adalah bendera kultural bukan bendera kedaulatan. Jadi secara implementasi bendera bintang kejora tidak bertentangan dengan semangat Otsus ? Bukan. Justru itu napas dari Otsus. Salah satu napas dari pasal krusial yang harus di atur dalam konstitusi. Bagaiman mengatur supaya hal itu tidak membunuh orang , tapi justru melindungi. Kita ingin lambang bendera itu diatur dalam perdasus sebagai lambang kultur sehingga bisa di kibarkan. Aturan mainnya itu di perdasus. Ukurannya dipakai seperti apa, itu diatur dalam perdasus. Kalau inikan hanya menjadi obyek militer untuk operasi militer. Kita mau berjuang. Bendera diatur dalam perdasus agar orang - orang Papua jangan di bunuh lagi. Kita menginginkan soal bendera bintang kejora ini diatur sebagai simbol kultural untuk bisa dikibarkan di tanah Papua. Kenapa mesti bintang kejora, bukan burung cendrawasih misalnya seperti yang diusulkan DPD dalam pertemuan itu ? Kita kembali ke titik awal mengapa UU Otsus itu ada. UU Otsus ada karena ini barang, maka kita tidak boleh dikeluarkan jauh. Kalau dikeluarkan jauh, UU ini akan main hakim untuk membunuh orang Papua. Tapi kalau itu diatur UU sebagai simbol kultural, maka orang Papua aman. Tidak ada orang tua yang dibunuh atau ditangkap. Itu merupakan perjuangan. Karena UU lain pasal-pasal bendera itu diatur dalam semangat itu. Hanya ketika itu jadi, pemerintah mulai mempersoalkannya. Itukan menurut kita bertentangan bahwa keinginan MRP menetapkan bendera bintang Kejora sebagai lambang daerah Papua tidak bertentangan dengan semangat NKRI. Bukankah nantinya itu bisa dianggap bersebrangan dengan Pemerintah ? Sejak awal bendera bintang kejora dilihat oleh pemerintah sebagai bentuk separatisme, karena warga Papua menganggap itu sebagai lambang kedaulatan. Sebab itu, kita bersedia dari lambang kedaulatan menjadi lambang kultur Papua. Bagaimana anda melihat pemerintah melaksanakan Otsus ? Dalam catatan saya itu sudah saya katakan, tidak konstitusional. Banyak pelangaran dan penyimpangan dalam UU Nomor 21 tahun 2001. Pasal-pasal mana saja ? Misalnya pasal menyangkut pilkada dan pemekaran provinsi. Pasal itu semua dilangar. Komisi II DPR baru-baru ini membuat tim kerja khusus untuk memantau Otsus, pandangan anda bagaimana kinerja tim itu ? Hal itu belum sampai ke kami. Jadi saya belum bisa memberi komentar. Lalu apa yang diupayakan MRP ? tadi saya sudah bilang di Papua dan DPR, jelaskan dahulu, UU Otsus mau diapakan. Diatur provinsi saja atau semua provinsi dibuang, jelaskan. Lalu bagaimana posisi MRP didalam UU Otsus itu ? MRP itu representasi kultural, tidak ada representasi politik. Kami juga sulit karena kami bukan representasi pemerintah maupun partai politik, tapi representasi kultural. Hak-hak dasar orang Papua yang tadi disebutkan seperti apa ? Hal itu masih dalam drafting. Hak-hak dasar itu antara lain hak hidup, hak ulayat, hak politik, hak kultur, sekitar itu, yang kami pikir hal yang penting yang bisa membuat orang Papua sejahtera. Itu yang sedang kami rumuskan. --- Rabu, 09 Agustus 2006 GKII Wilayah Papua Menjadi Sinode Gereja Kemah Injil JAYAPURA-Status organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Papua yang sebelumnya disebut GKII Wilayah Papua, kini berubah menjadi Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) Papua. Perubahan status ini sesuai hasil konferensi GKII wilayah Papua pada 26 -29 Juli di Nabire. "Sesuai hasil konferensi GKII wilayah Papua yang digelar pada 26 -29 Juli dan dihadiri 45 daerah se-Papua telah disepakati secara bersama-sama bahwa status organisasi yang seblumnya disebut GKII wilayah Papua mejadi Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) Papua,dengan demikian status kepengurusan wilayah dan daerah ini tidak berlaku lagi,"kata Ketua Umum Sinode KINGMI Papua Pdt S Karubaba,MA kepada wartawan dalam jumpa pers di ruang kerja, kemarin. Dijelaskan, keputusan untuk kembali ke status Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) Papua diambil berdasarkan keputusan konferensi nasional (Konas) GKII di Bogor akhir Maret lalu dan juga sesuai amandemen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). "Dasas perubahan status dari wilayah ke sinode itu selain berdasarkan hasil Konferensi GKII akhir Maret lalu, juga berdasarkan amendemen AD/ART GKII pasal 19 ayat 2 dan 3 yang berbunyi daerah yang berpemerintahan otonomi khusus diberikan hak untuk memakai sebutan sinode dan klasis dan semua kewajiban ke GKII pusat tidak diabaikan,"tegasnya. Dengan berdasarkan hasil Konas dan amandemen AD/ART GKII itu, maka hasil konferensi GKII wilayah Papua ke-8 di Nabire yakni perubagan status oraganisasi GKII Papua dari wilayah ke sinode adalah legal."Hasil konferensi GKII ke-8 adalah legal, karena selain didukung oleh hasil Konas dan amanedemen AD/ART, keberadaan sinode ini juga telah mendapat izin dari Polda Papua disertai rekomnedasi dari Kantor Depatertemen Agama Provinsi Papua dan juga dari Gubernur Provinsi Papua.(and) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.2.html Sabtu, 12 Agustus 2006 Kejagung Diminta Usut Habisnya APBD Papua *Barnabas Temui Wakil Jaksa Agung JAKARTA- Gubernur Papua Barnabas Suebu SH, tampaknya tidak akan main-main dalam memberantas korupsi di Papua. Setelah melaporkan habisnya kas APBD 2005 ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemudian menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin giliran menemui Wakil Jaksa Agung, Basrief Arief. Barnabas yang dijumpai seusai pertemuan, mengatakan kedatangannya ke sejumlah pejabat Kejagung untuk minta dukungan membangun pemerintahan yang bersih selama memimpin provinsi paling ujung timur Indonesia tersebut. ''Kami juga minta audit keuangan, menejemen, dan pembangunan. Saya mau tahu keadaan di Papua sebelum menjalani (pemerintahan),'' jelas Barnabas. Selain itu, lanjut Barnabas, audit tersebut untuk mengukur kekuatan dan kelemahannya saat memimpin Papua. Nah, berbagai kelemahan itu bisa diperbaiki dengan penerapan konsep good governance. Menurutnya, sebelum mengunjungi Kejagung, dirinya telah bertemu pejabat BPK. Di lembaga tersebut, Barnabas mengaku juga minta BPK turun tangan mengaudit penggunaan APBD Papua secara rutin. ''Ini bisa memperjelas dugaan adanya sebuah kasus dan bila telah terpenuhi dengan fakta, data dan bukti yang cukup kasus itu nantinya bisa diproses oleh lembaga penegak hukum,'' jelas Barnabas. Dan, jika memang ada indikasi kerugian negara, ia berharap Kejagung dan KPK juga turun tangan mengusut. Barnabas lebih banyak berkomentar hal-hal yang umum. Soal audit terhadap kosongnya APBD Papua 2005, Barnabas tidak menjelaskan secara khusus. ''Soal itu, yang jelas, saya mau tahu keadaan (anggaran) di Papua sebelum menjalaninya (pemerintahan),'' katanya diplomatis. Dia mengatakan pihaknya berkeinginan membentuk masyarakat Papua yang tertib, disiplin, taat hukum. ''Apa pun persoalannya, masalah itu dapat diproses secara hukum,'' kata Barnabas yang di era orde baru juga pernah menjabat gubenur Papua ini. Menurutnya, Kejagung menyambut positif kunjungannya. Sekaligus bersedia membantu penegakan hukum di Papua dengan keberadaan aparat kejaksaan. Lebih lanjut Barnabas mengakui kedatangannya ke Kejagung merupakan rangkaian kunjungan kehormatan ke pejabat pemerintahan mulai dari presiden, sejumlah kementerian, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ''Intinya kami membutuhkan nasehat untuk membangun pemerintahan yang bersih, baik dan melayani rakyat. Dan dalam hal ini kita perlu menata pemerintahan di Papua,'' kata Barnabas. Sebelumnya, Barnabas melaporkan kosongnya kas APBD Papua 2005 ke Wapres Jusuf Kalla. Menurutnya, habisnya anggaran akibat digunakan untuk pemekaran wilayah. ''Uangnya ada yang dipakai untuk bangun kantor, beli mobil, dan sebagainya. Ini harus diaudit secara anggaran dan teknis,'' kata Barnabas seusai bertemu Wapres. Selain itu, kata Barnabas, selama ini di Papua, dari total anggaran yang ada, 70 persen dipakai untuk belanja administrasi. Artinya hanya dinikmati oleh birokrasi saja. ''Kalau dibuat piramida terbalik, yang paling atas adalah belanja administrasi. Baru tetesannya, kalau menetes, untuk rakyat Papua,'' kata Barnabas. Indikasi korupsi ini bagi Barnabas sangat wajar. Dia membandingkan, Jawa Barat anggarannya Rp 17 Triliun dengan penduduk 4 juta jiwa. ''Papua anggarannya Rp 12 Triliun, penduduk hanya 2 juta jiwa, tapi kondisinya miskin,'' kata Barnabas. Nah, di era kepemimpinanya, Barnabas beriktikad membalik kebijakan. Yakni 60 persen untuk rakyat dan sisanya untuk infrastruktur dan administrasi. (agm) Gandeng KPK /// Sehari sebelum menemui wakil Jaksa Agung Gubernur Suebu telah menemui KPK. "Kita ingin mewujudkan clean and good governance dan memperbaiki system untuk cegah hal-hal yang tidak baik," ungkapnya saat itu. Barnabas berjanji pihaknya tidak akan melindungi pejabat-pejabat daerah yang jelas-jelas membuat kesalahan. "Kalau kasus serius, bukti cukup, tidak akan kita biarkan," tambahnya. Sementara itu, Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki mengungkapkan kedatangan Barnabas salah satunya adalah untuk memberikan informasi tentang struktur anggaran yang tidak berimbang di Papua. Bagaimana tidak? 50 persen anggaran, baik anggaran daerah maupun provinsi, habis untuk belanja pegawai. Sedangkan 30 persen, tambahnya, habis untuk pembangunan infrastruktur. "Yang untuk publik hanya 20 persen. Gubernur ingin membalik hal tersebut dan memperbesar pos anggaran sektor public," tambahnya. Pria kelahiran Banten tersebut mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya akan memberi pelatihan bagi para pejabat tentang bagaimana mengadakan penyelenggaraan barang dan jasa yang baik, sekaligus memberdayakan DPRD. "Kami sangat gembira dengan kedatangan Gubernur. Tapi kami juga minta bantuan agar jika terjadi korupsi yang tergolong big fish, jangan ditutup-tutupi," tambahnya. DPRP Setujuh Dilakukan Audit /// Sementara itu, meskipun habisnya anggaran 2006 termin pertama 15 persen, dikatakan penggunaannya telah sesuai program tahun anggaran 2006 yang telah disusun melalui DASK (daftar anggaran satuan kerja), baik oleh Dinas/Instansi di tingkat Provinsi, namun pihak DPRP tetap sangat mendukung jika penggunaan anggaran itu diaudit. Dari hasil audit ini akan jelas kalau ada penyimpangan, untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang ada. Hal itu seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRP Jhon Banua Rauw. Menurutnya, kalau ada pihak yang mengatakan penggunaan anggaran itu sesuai DASK, maka pernyataan itu perlu dipertanyakan, sebab DASK sendiri hingga saat ini belum diserahkan ke DPRP. "Jadi pejabat jangan melakukan pembohongan publik, dengan mengatakan itu sesuai DASK. Kami di DPRP khususnya dikomisi D sudah dua kali menyurati eksekutif untuk menyerahkan DASK yang disetejui melalui proses rasionalisasi, namun sampai saat ini hal itu tidak pernah digubris,"kata Banua Rauw yang juga Ketua Partai Patriot Pancasila Papua ini kepada wartawan di ruang kerja,kemarin. Ditegaskan, jika penggunaan anggaran tahun 2006 ini berdasarkan DASK yang menjadi acuan pelaksanaan APBD itu, maka DPRP dengan fungsi penganggaran dan pengawasan itu semestinya diberikan dokumen DASK, sehingga dengan dokumen itu DPRP dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. "Kita di dewan ini, setelah APBD Tahun 2006 ditetapkan dan sesuai aturan diberikan waktu 7 hari untuk dilakukan rasionalisasi anggaran. Setelah itu APBD tersebut melalui eksekutif diusulkan ke Depdagri untuk mendapatkan persetujuan selama kurang lebih 30 hari. Dan seharusnya setalah semua proses itu dilalui, maka dokumen DASK yang menjadi acuan APBD itu diserahkan juga kepada DPRP, tapi nyatanya tidak diberikan,"katanya. Dijeskan, mengingat penggunaan dana termin pertama itu telah habis tanpa berdasarkan DASK, maka dewan sangat mendukung jika dilakukan audit penggunaan anggaran 2006. "Tidakan Audit terhadap penggunaan anggaran tahun 2006 ini sangat tepat dilakukan mengingat DASK belum jelas arahnya tiba-tiba dikabarkan anggaran habis. Untuk itu Audit harus dilakukan dan yang paling utama diarahkan kepada dinas strategis, seperti BP3D dan Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, sehingga jika ada indikasi penyimpangan pengunaan anggaran (korupsi) Tahun 2006 ini, maka oknum-oknum yang melakukan hal itu harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,"pungkasnya (jpnn/and) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.3.html Sabtu, 12 Agustus 2006 KKSS Minta Pemerintah PNG Bertanggung Jawab SEMENTARA itu, insiden penembakan nelayan asal Jayapura yang terjadi Rabu (8/8) oleh aparat Papua New Guinea (PNG), tidak hanya mendapat reaksi keras dari pemerintah Republik Indonesia di Jakarta dan KBRI (Kedutaan Besar RI) di Port Moresby, tetapi juga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kota Jayapura. KKSS meminta agar pemerintah PNG harus bertanggung jawab terhadap insiden penembakan yang membuat nelayan asal Jayapura Mulyadi meninggal dunia seketika dan dua rekan lainnya Gopal dan Hamid terkena tembakan dan hingga hari ini masih dirawat di rumah sakit di Vanimo. Hal itu seperti diungkapkan Ketua KKSS Kota Jayapura Mansur, SH. M.Si serius kepada Cenderawasih Pos kemarin. Untuk diketahui kesepuluh neyanan naas itu, satu tewas, dua kritis dan tujuh yang masih ditahan, adalah berasal dari Luwuk Palopo yang adalah juga anggota KKSS. Mansur mengatakan, insiden tersebut merupakan peristiwa yang tidak manusiawi, tidak berperikemanusiaan dan sangat melanggar HAM. Sebab kata dia, aparat manapun tidak boleh melakukan tembakan seenaknya saja di luar prosedur, apalagi sasarannya adalah perahu nelayan tradisional yang hanya mencari ikan. "Jadi perbuatan itu sangat tidak nausiawi kalaupun misalnya para nelayan ini salah bukan berarti harus ditembak, apalagi mereka sudah menyerah," ujarnya. Mansur mengakui bahwa dirinya tidak terlalu paham dengan aturan internasional, tetapi dimanapun dirinya yakin bahwa untuk melakukan penembakan tidak boleh seenaknya saja dan sewenang-wenang seperti yang sudah terjadi itu. "Semua itu ada prosedurnya dan ada aturannya, bukan karena sudah masuk di wilayah perairan lalu mau ditembak begitu saja. Itu salah dan sewenang-wenang. Mereka bukan hewan berbahaya yang harus ditembak mati," paparnya emosi. Karena itu, dengan tegas Mansur meminta agar pemerintah PNG harus bertanggung jawab atas semua insiden tesebut. "Bagaimanapun pemerintah PNG harus bertanggung jawab," tukasnya. Untuk hal ini, bahkan KKSS telah menyurati Departemen Luar Negeri (Deplu) di Jakarta untuk menekan pemerintah PNG agar segera melakukan klarifikasi secepatnya. Untuk kemudian harsu diproses hukum sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Kami mau persoalan ini harus diusut hingga tuntas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan seadil-adilnya," tandasnya. Kepada seluruh anggota KKSS di Kota Jayapura agar bersikap tenang menghadapi masalah ini, tidak gegabah dan menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah dan hukum yang berlaku. "Mari kita tetap jaga perdamaian dan ketertiban, serahkan semua pada hukum dan aturan yang berlaku," pungkasnya.(ta) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.6.html Sabtu, 12 Agustus 2006 Konsolidasi MRP-IJB, Senin Besok JAYAPURA-Setelah lama direncanakan, bahkan sempat tertunda hingga dua pekan, akhirnya MRP memastikan bahwa konsolidasinya dengan pihak Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) akan digelar Senin lusa, tepatnya 14 Agustus. Tempatnya, bukan lagi di Biak Numfor (Sebagaimana yang Direncanakan Sebelumnya), namun langsung di ibukota Provinsi IJB yakni Manokwari. Ketua MRP, Agus Alua, mengatakan, terkait dengan kepentingan itu, maka pihaknya Ahad (13/8) besok saudah berangkat ke Manokwari. ''Sesuai rencana Konsolidasi baru akan kami gelar Senin nanti,''kata Agus Alua kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Menuruit Agus Alua, konsolidasi dengan IJB iterpaksa molor sampai Senin nanti (Rencana Sebelumnya Minggu Pertama Agustus di Biak), dikarenakan baru tuntas melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan elit politik lainnya termasuk Muspida. Dari hasil pertemuannya secara marathon itu, ternyata respon dari semua unsur tersebut cukup positif dan mendukung apa yang akan dilakukan oleh MRP. "Respon Pemerintah Papua cukup bagus, karena itu kami akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintah IJB pada Senin nanti," tandasnya. Sebagaimana di Provinsi Papua, di IJB nanti, MRP akan melakukan konsolidasi dengan pemerintah setempat baik gubernur, Muspida, maupun anggota DPRP. "Tapi tergantung gubernurnya juga, siapa saja yang akan dihadirkan dalam konsolodasi nanti,''ungkapnya. Adapun agenda utama yang menjadi bahan pembicaraan dengan Pemerintah IJB nanti ada dua hal. Pertama, bagaimana membuat suatu payung hukum atau undang-undang bagi keberadaan Provinsi IJB. "Yang dibahas bagaimana menyusun suatu produk hukum untuk landasan hukum IJB dengan merevisi Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua," katanya. Agenda kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada IJB bahwa keberadaan MRP merupakan satu kesatuan kultur, ekonomi dan sosial. "Meskipun ada dua provinsi, tetapi Papua tetap merupakan satu kesatuan kultural, sosial dan ekonomi," jelasnya. Karena itu, masalah MRP ini nanti juga akan dipertegas dalam konsolidasi tersebut. Usai melakukan konsolidasi dengan IJB, kata Agus Alua, pihaknya akan membawa hasil konsolidasi tersebut ke Jakarta untuk dilaporkan ke Presiden, sehingga secepatnya payung hokum IJB bisa segera disusun. Begitu juga dengan rencana revisi Undang- Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.(ta) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.4.html Sabtu, 12 Agustus 2006 Pangdam XVII/Trikora Diganti JAYAPURA-Seiring dengan adanya mutasi di tubuh TNI, Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI George Toisutta, ikut diganti. Toisutta akan digantikan pejabat baru Mayjen TNI Zamroni SE yang sebelumnya menjabat Pangdam Udayana. Mayjen Toisutta, selanjutnya akan memangku jabatan baru sebagai Pangdam III/Siliwangi. "Saya juga sudah mendengar akan hal tersebut, tapi lewat media massa,''kata Mayjen TNI George Toisutta kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Meski sudah mendengar mutasi itu, tapi sampai saat ini Toisutta masih tetap sebagai Pangdam XVII/Trikora, karena selain belum ada pemberitahuan secara resmi, juga belum ada serahterima jabatan. Toisutta juga membenarkan bahwa setelah nanti ia tak jadi Pangdam XVII/Trikora, akan memangku jabatan baru sebagai Pangdam Siliwangi. "Saya memang akan ditempatkan sebagai Pangdam III Siliwangi,"katanya. Dari catatan Cenderawasih Pos, Pangdam Siliwangi sendiri termasuk jabatan strategis di lingkungan Angkatan Darat. Sebab, secara teritorial wilayah hukumnya membawahi Jawa Barat dan Banten yang juga merupakan penyangga ibu kota Negara Indonesia. Sekadar diketahui, sejumlah perwira tinggi TNI dimutasi. Beberapa jabatan strategis mengalami alih komando. Di antara yang tergeser itu, beberapa Pangdam yang salah satunya adalah Pangdam Trikora. Tapi, salah satu pergantian yang sempat diklarifikasi Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto adalah mutasi Asisten Logistik Kasum Mayjen TNI Kiswantara. Kiswantara adalah mantan atasan almarhum Brigjen TNI Koesmayadi, mantan Waaslog KSAD yang tersangkut kasus penimbunan senjata. Jenderal bintang dua itu juga sempat diperiksa terkait kasus heboh tersebut. Pos yang ditinggalkan Kiswantara bakal diisi oleh Brigjen TNI Abikusno, yang kini menjabat gubernur Akmil. Kiswantara sendiri menjadi Pati Mabes TNI, persiapan purnabakti. Menurut Marsekal TNI Djoko Suyanto, mutasi itu tidak ada yang berkaitan dengan beberapa perkembangan terkini, termasuk kasus penemuan senjata Koesmayadi. "Ini hanya merupakan tour of duty biasa. Hanya penyegaran yang diharapkan akan meningkatkan kinerja TNI," ujar orang nomor satu di jajaran TNI tersebut Pos strategis TNI-AD yang diganti adalah Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Sriyanto. Perwira tinggi yang sempat diadili dalam kasus HAM Tanjungpriok itu digeser menjadi gubernur Akmil. Kursi Pangdam Siliwangi diisi Mayjen TNI George Toisutta, yang sebelumnya menjabat Pangdam Trikora yang membawahi Povinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Selanjutnya Pangdam Trikora bakal dijabat Mayjen TNI Zamroni, yang sebelumnya menjabat Pangdam Udayana. Nah, job Pangdam Udayana yang membawahi Bali, NTB, dan NTT akan ditempati Mayjen TNI Saiful Rizal, yang kini menjabat Danjen Kopassus. Rizal adalah peraih Adi Makayasa (lulusan terbaik) Akabri 1975. Dia satu angkatan dengan KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso. Komandan Kopassus akan berpindah tangan ke Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary, yang sebelumnya menjabat panglima Divisi I Kostrad di Cilodong. Jabatan itu sangat penting karena mengendalikan operasional pasukan para komando yang kini membawahkan lima grup. Secara keseluruhan, 79 perwira tinggi dimutasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI bernomor SKEP/192/VIII/2006 tertanggal 9 Agustus 2006. SK itu keluar setelah Sidang Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) Jumat lalu. Dalam SK tersebut, ada 29 perwira tinggi yang mengalami promosi (satu menjadi bintang tiga, lima pati menjadi bintang dua, dan 23 kolonel menjadi bintang satu), 32 perwira tinggi mengalami pergeseran dalam pangkat yang sama (sembilan pati bintang dua dan 23 pati bintang satu), serta 18 pati memasuki masa pensiun (satu bintang tiga, empat bintang dua, dan 13 bintang satu). Satu-satunya perwira tinggi yang promosi ke bintang tiga itu adalah Pangarmatim Laksamana Muda Waldi Murad. Dia akan menempati pos wakil KSAL dengan pangkat laksamana madya menggantikan Laksamana Madya I Wayan Rampih Argawa yang memasuki masa purna bakti. Jabatan Pangarmatim (panglima Armada RI Kawasan Timur) akan diisi Laksamana Muda Muklas Sidik, yang kini menjabat Pangarmabar (panglima Armada RI Kawasan Barat). Pos Pangarmabar akan ditempati Laksamana Muda Moeryono, yang sebelumnya menjabat Aspers KSAL. Yang menggantikan Moeryono adalah Laksamana Muda Heri Wijaya. (ano) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.1.html Sabtu, 12 Agustus 2006 Akan Tempuh Jalur Hukum *Korban Tembak Tentara PNG Dikubur di Waena JAYAPURA-Tak satu pun manusia yang rela anggota keluarganya meninggal dengan sia-sia. Demikian halnya keluarga Mulyadi, nelayan asal Kota Jayapura yang tewas mengenaskan akibat (Diduga) ditembak tentara PNG di Pertabatan RI-PNG. Usdin Alipatong (38), salah seorang anggota keluarga Mulyadi, kepada wartawan mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan upaya hukum terkait meninggalnya Mulyadi yang diduga akibat ditembak aparat PNG itu. "Kejadian ini sangat tidak manusiawi, aparat PNG telah melanggar HAM, karena itu kami akan menindaklanjuti untuk menuntut kasus ini secara hukum," ujarnya. Untuk menempuh jalaur hukum tersebut, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan kuasa hukumnya (Pengacara) yakni Mahyuni Siregar SH. Secara terpisah, Penasihat hukum keluarga korban, Mahyuni Siregar SH, mengatakan, langkah yang akan ditempuhnya antara lain datang ke Konsulat PNG di Jayapura untuk menanyakan kasus ini. "Kemarin saya sudah pernah bertemu dengan pihak Konsulat PNG dan saya bilang akan datang lagi," katanya. Sebelum ke Konsulat PNG untuk yang keduakalinya, ia akan menghadap Kapolda Papua terlebih dahulu guna mengkonfirmasikan bagaimana proses hukum terkait kasus ini. Ditanya soal kondisi dua korban tembak dan 7 lainnya yang masih di Vanimo (PNG), dijelaskan, berdasarkan keterangan dari pihak Konsulat RI di Vanimo, kondisi Hamid dan Gopal yang mengalami luka tembak, dalam kondisi baik-baik saja. "Tetapi menurut informasi yang disampaikan oleh korban yang diamankan, kondisi keduanya kritis," terangnya. Informasi dari seorang nelayan yang diamankan di Vanimo PNG, kondisi mereka sangat tersiksa dan minta keluarga yang ada di Dok V supaya mengurus mereka secara cepat, sehingga bisa segera kembali ke Jayapura. Tentang hal ini, ayah dari nelayan yang diamankan itu, Rusman (38) menceritakan, Rabu (9/8) lalu anaknya telepon ke HP-nya yang intinya meminta keluarga yang di Jayapura untuk mengurus cepat-cepat kasus ini. "Tolong urus cepat-cepat, kita sudah tersiksa di sini (di Vanimo PNG)," ucap Rusman menirukan pesan dari anaknya. Menurutnya, anaknya itu tidak bisa bicara banyak, sebab saat menelpon itu sepertinya ia ditunggui oleh petugas PNG dan tidak boleh bicara lama-lama. Pihak keluarga korban juga akan minta bantuan Konsulat RI di Vanimo (PNG) untuk membantu memperlancar, sekaligus menuntaskan kasus ini, sesuai dengan kewenangannya. "Kami juga akan desak Konsulat RI agar menuntaskan kasus ini," katanya. Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya tadi malam, menyatakan, Polda Papua akan berusaha membantu menuntaskan kasus ini dengan terus berkoordinasi dengan pihak Konsulat RI di Vanimo dan meminta Konsulat menfasilitasi apa yang menjadi tuntutan keluarga korban. "Masalah ini adalah persoalan antar dua negara, sehingga Polda Papua tidak mungkin untuk langsung tanya ke Pemerintah PNG. Harus berkoordinasi dengan konsulat," paparnya. DIKUBUR DI WAENA Sementara itu, setelah sempat disemayamkan sementara di Masjid Ar-Rahman selama satu malam akibat tiba di Jayapura dari Vanimo PNG sudah sore dan dilanjutkan diotopsi di RSUD Dok II, maka Jumat (11/8) sekitar pukul 14.00 WIT kemarin, jenazah Mulyadi (27) dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Waena. Ratusan warga Dok V, Distrik Jayapura Utara, maupun warga Kota Jayapura lainnya berbondong-bondong melayat ke rumah duka, sekaligus turut mengantarkan jenazah hingga ke pemakaman. Sesampainya di pemakaman, ada sedikit kendala, dimana liang lahat yang sudah disiapkan ternyata kurang panjang, sehingga ustadz yang memimpin pemakaman itu menginstruksikan untuk menggali sedikit di bagian dalam. Hanya beberapa menit setelah diperpanjang liang di bagian dalam, maka jenazah Mulyadi kemudian dimasukkan ke liang lahat tersebut dengan cara menurunkan terlebih dahulu bagian kaki dan setelah sampai di bawah sudah tidak ada masalah lagi. Selanjutnya ditutup dengan tikar dan papan yang telah disediakan, lalu dilanjutkan dengan menutup liang lahat itu dengan tanah. Istri almarhum, Nur Jannah Bandaso (26) yang menyaksikan langsung prosesi pemakaman itu, tak kuasa menahan tangisnya. Meski begitu, ia berusaha tabah, sehingga dengan lancar menaburkan bunga maupun menyiramkan air di atas kuburan almarhum suaminya itu. Namun saat meninggalkan makam, Nur Jannah kelihatan lemah lunglai dalam berjalan. Iapun digandeng kanan kiri oleh saudaranya untuk kembali menuju mobil.(fud) --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/08/Nusantar/nus07.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Korpri Yawa Papua Unjuk Rasa Menentang Kebijakan Bupati [JAYAPURA] Ribuan Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Yapen Waropen (Yawa) sejak Senin (7/8) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yapen Waropen, di Serui. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan menyusul adanya gelombang protes para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yawa atas kebijakan Bupati Kabupaten Yawa, Soleman Daud Betawi, yang mengangkat sejumlah pejabat eselon II a/b tanpa melalui kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bahkan pejabat eselon yang diberhentikan tidak diberi jabatan lain karena dinilai tidak sejalan dan sepaham dengan kepentingan bupati. Mereka dinilai sebagai lawan politik bupati, ketika proses pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya. Dari Serui, sumber Pembaruan melaporkan hingga Selasa (8/8) pagi, para pengunjuk rasa masih menduduki Kantor DPRD Kabupaten Yawa di Serui. Bahkan aktifitas pemerintahan di Serui macet total karena semua pegawai negeri sedang berada di Gedung DPRD Kabupaten Yawa. Mereka tetap bersihkeras untuk menduduki kantor itu sampai DPRD Kabupaten itu menyatakan akan melakukan sidang istimewa untuk menurunkan Bupati Yawa dari jabatannya. Disebutkan gelombang protes Korpri Yawa yang dimotori Ketuanya Mantan Sekretaris Kabupaten Yawa, Max Karubaba, karena Korpri menilai Bupati Yawa telah melakukan kesalahan prosedur dan mekanisme pengangkatan pejabat dalam jabatan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam UU kepegawaian dan peraturan pelaksana lainnya. Data yang diperoleh sepekan terakhir menunjukkan adanya kekeliruan yang telah dilakukan Bupati Yawa diantaranya; sejak dilantiknya Bupati Yawa Betawi oleh Gubernur Papua pada 25 November 2005 lalu, telah melakukan pergantian sejumlah pejabat eselon IIa/b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yawa. Yakni dengan mengeluarkan Sprint Nomor RHS tanggal 9 Desember 2005 yang isinya memerintah Kepala Bagian Kepegawaian untuk menerbitkan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atas sejumlah nama. Menurut Ketua Korpri Yawa, Max Karubaba, yang juga mantan Sekda Yawa kondisi ini telah meresahkan anggota Korpri di Kabupaten Yawa, sehingga akhirnya diputuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa dan meminta DPRD dalam waktu singkat segera melakukan sidang Istimewa untuk menurunkan Bupati Yawa SDB dari Jabatannya. Sementara itu, untuk mendapatkan konfirmasi, Bupati Yawa SDB yang dihubungi Pembaruan melalui telepon genggamnya, sejak malam hingga Selasa (8/8) pagi pukul 09.15 Wit tidak tersambung. Terkait aksi unjuk rasa warga Korpri Yawa di Serui, Ketua DPRD Kabupaten Yawa, Amon Wanggai kepada Pembaruan mengatakan wajar kalau warga membawa aspirasinya ke DPRD. Hanya saja pihaknya meminta agar aksi unjuk rasa itu tidak dilakukan secara anarkhis, tetapi tertib dan melalui cara-cara yang beradab. Menurut Amon Wanggai, pihaknya akan mengkaji aspirasi para anggota Korpri Yawa dari berbagai aspek terutama aspek hukumnya. Kepada para pengunjuk rasa pihaknya minta diberi waktu sehingga sesuai dengan fungsi legislasi DPRD akan melakukan kajian hukumnya sehingga masalah ini dapat diselesaikan secara beradap adil dan bermartabat. [GAB/W-8] --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/09/Editor/edit06.htm SUARA PEMBARUAN DAILY TAJUK RENCANA II Tegaskan Landasan Hukum Irjabar Ada kabar dari Provinsi Irian Jaya Barat yang akan membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sendiri sebagai lembaga representasi kultural. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Irjabar, Damianus Jimmy Idjie, mengungkapkan bahwa Irjabar tidak pernah mengakui MPR di Jayapura (Provinsi Papua), dan tidak menyetujui hanya ada satu MRP. Sementara Ketua MRP, Agus Alue mengatakan bahwa sejauh ini hanya ada satu MRP berdasarkan UU No 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Masalah MRP ini bisa menimbulkan masalah lagi bagi pemerintahan daerah di Papua dan Irjabar. Dan hal ini, lagi- lagi dipicu oleh tidak jelasnya dasar hukum bagi Provinsi Irjabar. Bahkan istilah MRP di Irjabar juga rancu, karena semestinya tidak menggunakan nama Papua, melainkan Majelis Rakyat Irian Jaya Barat. Provinsi Irjabar terbentuk berdasarkan UU No 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Namun UU ini juga tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena Provinsi Irian Jaya Tengah sampai sekarang belum terbentuk. Pemerintah pusat yang ambigu terlihat sekali dalam pelaksanaan undang-undang di provinsi yang dulu disebut Irian Jaya ini. Jika di Irjabar yang sekarang telah memiliki pemerintahan sendiri dengan gubernur yang dipilih langsung Maret lalu akan dibentuk majelis rakyat seperti MRP untuk Provinsi Papua, dasar hukumnya tidak ada. Sebab, UU No 45/1999 tidak mengamanatkan dibentuknya majelis rakyat untuk provinsi tersebut. MRP dibentuk di Provinsi Papua dengan dasar hukum yang jelas, yaitu UU No 21/2001. Lebih dari itu, otonomi khusus yang dimiliki Provinsi Papua tidak dimiliki oleh Provinsi Irjabar sepanjang dasar hukum pembentukan provinsi ini UU No 45/1999. Padahal provinsi ini menghendaki memiliki otonomi khusus sebagaimana dimiliki Provinsi Papua. Bahkan jika direalisasikan perubahan nama seperti yang sedang digagas menjadi Provinsi Papua Barat semestinya juga didasari perubahan UU No 45/1999. Masalah ini menjadi jelas bahwa UU No 45/1999 memang meninggalkan masalah yang sangat serius untuk wilayah ini. Dan pemerintah pusat terkesan membiarkan masalah ini, sehingga relasi Jakarta dan Jayapura terus mengalami masalah. Bahkan sekarang keberadaan Provinsi Irjabar juga makin pelik, khususnya berkaitan dengan dasar hukum yang mana yang akan dijadikan pegangan dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Irjabar. Namun demikian masalah ini sebenarnya bukan tidak ada solusi yang bisa dipilih. Pertemuan Presiden, Mendagri, dan gubernur terpilih Papua dan Irjabar sudah mulai membahas tentang otonomi bagi kedua provinsi tersebut. Bagi Provinsi Papua, dasarnya telah jelas karena landasannya UU No 21/2001. Tantangan yang dihadapi lebih kepada bagaimana mengimplementasikan amanat UU tersebut dan menjadikan otonomi khusus sebagai penggerak pembangunan. Namun berbeda kondisinya dengan Provinsi Irjabar. Jika menghendaki ada otonomi khusus bagi provinsi tersebut, termasuk adanya majelis rakyat, maka harus dibuat UU yang memberi landasan hukum tersebut, misalnya UU tentang Otonomi Khusus bagi Irjabar. Atau pilihan lain adalah merevisi UU No 21/2001 yang memberi amanat adanya otonomi khusus, termasuk adanya majelis rakyat bagi provinsi tersebut. Dengan demikian provinsi tersebut merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Namun pilihan ini bukan tidak meninggalkan masalah, karena eksistensi provinsi ini telah terjadi sebelum proses penyusunan revisi yang menjadi dasar pemekaran. Inilah rumitnya masalah di wilayah ini akibat pemerintah pusat yang ambigu, dan kelompok-kelompok di Papua yang terpancing berbagai kepentingan. Oleh karena itu, sekarang memerlukan ketegasan dalam memberi landasan hukum bagi Provinsi Irjabar, sebagai pemekaran Provinsi Papua atau ubah UU No 45/1999. Namun yang tak bisa diabaikan adalah penyelesaian yang mengacu kepada semangat otonomi yang berpihak pada perbaikan kualitas hidup rakyat di sana dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif. --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/09/Nusantar/nus04.htm Korpri Minta DPRD Nonaktifkan Bupati Yapen Waropen [JAYAPURA] Setelah melakukan aksi mogok massal pada Senin-Selasa (7-8/8), akhirnya anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pimpinan Max Karubaba, Rabu, (9/8) pagi, membubarkan diri dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yapen Waropen. Mereka menuntut Bupati Yapen Waropen (Yawa) dinonaktifkan. Ribuan anggota Korpri membubarkan diri setelah DPRD Kabupaten Yawa menerima aspirasi mereka dan berjanji akan mempelajari serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Max Karubaba, yang juga Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Yawa setelah diberhentikan oleh Bupati Yawa, Solemen Daud Betawi saat dihubungi di Serui melalui telepon selulernya, dari Jayapura, Rabu (9/8) pagi, mengatakan, pihaknya telah melakukan dialog dengan pihak DPRD Yawa dan telah menyerahkan bukti-bukti temuan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Bupati Daud Betawi sejak beberapa bulan terakhir pascapelantikannya sebagai Bupati Yawa. Menurut Karubaba, pihaknya tetap berharap dan memberi kesempatan kepada DPRD untuk melakukan kajian sesuai dengan mekanisme dewan, sehingga aspirasi ini harus ditindaklanjuti. "Kami berharap aspirasi ini harus ditindaklanjuti", tegas karubaba Sementara itu, Ketua DPRD Yawa, Amon Wanggai, yang dihubungi usai melakukan pembahasan aspirasi warga Korpri terkait aksi unjuk rasa tersebut mengatakan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan. [GAB/W-8] --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/10/Nusantar/nus04.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Nelayan Indonesia Ditembak Tentara PNG [JAYAPURA] Sebanyak 10 nelayan Indonesia ditembaki tentara negara Papua Nugini (PNG), Selasa (8/8), ketika sedang mencari ikan di perairan perbatasan antara Indonesia dan PNG. Akibatnya, satu orang tewas, dua kritis, dan tujuh orang saat ini ditahan di Vanimo, PNG. Motif penembakan dan penangkapan yang dilakukan tentara PNG belum jelas dan masih diselidiki. Kapolda Papua Irjen Pol Tommy T Jacobus ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya Rabu (9/8) malam, membenarkan adanya penembakan tersebut. Polda Papua sudah melakukan koordinasi dengan Konsulat RI di Vanimo mengenai insiden penembakan dan penangkapan itu. Melalui faksimile dari perwakilan RI No RR-024/Vanimo/VIII/06 tentang info awal kasus penangkapan dan penembakan nelayan oleh tentara PNG (PNGDF) yang dikirim konsulat ke Polda Papua. "Ya, Konsulat RI di Vanimo membenarkan peristiwa penembakan terhadap nelayan Indonesia, yang mengakibatkan satu tewas, dua luka serta tujuh nelayan lain ditahan. Namun, pihak konsulat RI belum bisa memberikan keterangan secara terinci, pasalnya Pemerintah PNG belum bersedia dikonfirmasi," ujarnya. Konsulat belum menerima laporan resmi dari pemerintah PNG, perihal penembakan tersebut. Adapun informasi yang diperoleh konsulat RI, berasal dari masyarakat setempat yang ada di Vanimo. Menurut keterangan sementara, 10 nelayan asal Palopo namun sudah menetap di Jayapura tepatnya di Dok V bawah itu, berangkat mencari ikan Senin sekitar pukul 24.00 WIT, dengan menggunakan perahu semang bernama Buana Jaya. Pada saat menjala ikan, sebuah kapal jenis speed boat berisi tentara PNG melintas. Pada saat bersamaan seorang nelayan mematikan mesin perahu. Tapi secara tiba-tiba tentara tersebut menembak ke arah kapal nelayan Indonesia. Mengakibatkan Mulyadi (28), salah seorang nelayan tewas tertembak di kepalanya. Sedangkan, dua orang tertembak di kaki dan saat ini dalam kondisi kritis Hamid (21) dan Oval (21. Sedangkan lainnya ditangkap yakni, Hamka, Nasrul (21), Lupus (21), Dawi (20), Sahrul (21), Lompo (38), Tohamira (33). [ROB/M-11] --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/11/Nusantar/nus03.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Pemerintah Kirim Nota Diplomatik ke PNG [WUTUNG ] Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby menyampaikan nota diplomatik berkaitan kepada Pemerintah Papua Nugini (PNG) berkaitan dengan kasus penembakan terhadap sejumlah nelayan asal Indonesia di perairan Muso, Selasa (8/8). Penembakan yang dilakukan tentara PNG mengakibatkan tewasnya Mulyadi, dan dua lainnya menderita luka-luka. Hal itu disampaikan Konsulat Jenderal RI di Vanimo, Ignatius Kristanyo Hardodjo, kepada wartawan di Wutung, Perbatasan RI - PNG, Kamis (10/8) sore saat evakuasi jenazah Mulyadi. Menurut Ignatius, nota diplomatik yang disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Kedubes RI di Moresby adalah untuk meminta klarifikasi atas peristiwa penembakan itu. Akibat penembakan itu, kata Ignatius, seorang nelayan tewas dan dua lainnya luka-luka, masing-masing Gopal dan Hamid yang terluka di Pahanya. Korban tewas maupun luka langsung dilarikan warga sekitar ke Rumah Sakit di Vanimo, PNG. sedangkan yang selamat langsung diamankan pihak keamanan PNG di Vanimo. Menurut Konsul RI di Vanimo, Ignatius , sampai saat ini ketujuh korban selamat sedang ditahan di PNG. "Mereka baik-baik saja dan sedang diupayakan untuk dikembalikan ke Jayapura", ujarnya. Secara Hukum Sementara itu, keluarga korban tewas, Usdin Alipatung ketika menerima jenazah dari Pemerintah PNG melalui kepala Kepolisian Sandaun Province di Vanimo Richard Moluo, mengatakan pihaknya berharap agar kasus ini diselesaikan secara hukum. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah dapat menyelesaikan secara baik. Karena peristiwa ini terjadi di negara lain maka Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Daerah Provinsi Papua, Philips Marey, meminta kepada pihak keluarga untuk tetap bersabar dan percayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya. Apalagi kasus ini menyangkut hubungan kedua negara. "Kami berharap agar keluarga tetap kuat dan bersabar karena proses ini akan diselesaikan secara baik," tegas Marey. [ROB/GAB/W-8] --- Pernyataan- pernyataan yang ditetapkan pada Sidang ke II Masyarakat Suku Biak Biak News. Dewan Adat Byak merupakan lembaga represntative masyarakat Suku Biak – Papua pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus 2006 menyelenggarakan Sidang Masyarakat suku Biak bertempat di Kampung Sor Wilayah Biak Utara. Sidang ini merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan dari mekanisme yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat yang ada pada suku Biak itu sendiri guna mempertahankan eksistensi masyarakat suku Biak ditengah medan interaksi budaya yang demikian kompleks dan terkadang selalu mengarah kepada kondisi dilematis, dimana posisi masyarakat suku Byak sendiri terus saja menjadi korban dan termarjinal. Sidang ini dilakukan guna mendorong para pemimpin – pemimpin kelompok masyarakat yang disebut dengan Suku Biak itu dapat mengambil peran dan bertanggung jawab bersama komponen masyarakat lainnya bersatu padu memperjuangkan penegakkan hak-hak dasar masyarakat suku Biak secara konsisten dan terorganisir. Sidang Masyarakat Suku Byak – Papua menetapakan sejumlah program kerja internal yang akan dilakukan oleh masyarakat Suku Byak, rekomendasi- rekomdasi tentang pembangunan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori pada satu tahun periode 2006 – 2007. Sidang Masyarakat Suku Byak tersebut juga menetapkan pernyataan –pernyataan yaitu : Menyerukan kepada pihak TNI untuk mengembalikan sejumlah tanah masyarakat suku Byak yang diklaim oleh TNI sebagai tanah Milik TNI. Menolak pembagunan Pangkalan Radar miliki TNI AU di Kampung Barari- Biak Timur. Menolak rencana pembangunan Dermaga Pelabuhan Samudera di Kampung Wadibu- Biak Timur. Menolak Rencana Pembangunan Pelucuran Satelite oleh pihak Rusia di Biak Menolak Pembagunan Pos Pangkalan TNI AL di pulau Mapia dan pulau-pulau lainnya. Menolak Rencana Pemekaran Kabupaten Pulaua Numfor. Menolak Rencana Pemekaran Distrik baru di wilayah Biak Barat. Mendukung dialog International bagi penyelesaian status Politik Bangsa West Papua --- From admin at irja.org Mon Aug 14 20:16:17 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Tue, 15 Aug 2006 11:16:17 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] News: August 14-15 2006 Message-ID: <1845.61.94.58.118.1155608177.squirrel@www.teuton.org> August 14-15 2006 KABAR IRIAN NEWS TOPICS * Two conflicting tribes in Mimika reach peace * Australian PM drops asylum bill * Indonesian strategy 'defeats' Australia * DAVID Wainggai settles in * Downer stands by border protection legislation * Migration defeat 'may upset Indonesians' * Downer hopeful of Indonesian cooperation on migration * Australia warned of Indon asylum flood * Indonesia in warning on asylum laws * Indonesia denies knowledge of Papuans' departure for Australia --- http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=18320 Two conflicting tribes in Mimika reach peace Timika (ANTARA News) - Two tribes in the eastern district of Mimika in Papua that have been involved in conflicts since July this year finally reached peace on Monday. A special traditional ceremony was held to mark the declaration of peace between the Dani and Damal tribes, attended by Papua regional police chief Inspector General Tommy Jacobus, Mimika disrict head Klemen Tinnal, Mimika police chief Adjunct Senior Commissioner Jimmy Tuilan and the chief of the Mimika district military command, Lt Col Gustav Irianto. Mimika district head Kelmen Tinnal said to avoid recurrence of the conflict he planned to make the Kwamki Lama into a subdistrict now being populated by 20,000 people. He said the big population caused by migration of people from various regions had so far been part of the cause of the conflict. "It is the migrants who have no livelihood that have often made troubles including participating in tribal fights," he said. Mimika police chief Jimmy Tuilan said the police would continue processing those considered to have masterminded the conflcts. He also said that four company-level units of Mobile Brigade and riot-control police would remain there to prevent any eventuality. The clash between the two tribes broke out on July 24 leaving several people dead. After stopping for a while the clash broke anew on August 12 leaving two dead. The clash was triggered by the death of a child while swimming in SP2 River, accompanied by his uncle. The uncle was tortured to death when he came to attend the funeral of the child, triggering a revenge that led to the tribal conflict. Kwamki Lama, which was the scene of the conflcits, and located 20 kilometers from Timika in Mimika, is now relatively secure.(*) --- http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4789637.stm Australian PM drops asylum bill John Howard Mr Howard had been accused of trying to appease Indonesia The Australian government has withdrawn a controversial bill to process all future asylum seekers arriving by boat in offshore camps. The legislation was due to go to the Senate, but a revolt by ruling party lawmakers forced Prime Minister John Howard to cancel the vote. It was Mr Howard's biggest setback in a decade in power, correspondents say. The bill had sparked considerable debate, with three government lawmakers opposing it in the lower house. The legislation passed the lower house, where the ruling Liberal/National coalition has a comfortable majority. It was then due to go to the Senate, where the government only has a majority of one. Mr Howard said the government cancelled the vote because an unspecified number of government senators planned to oppose it. "It was clear that the legislation was going to be defeated," he told journalists. Offshore Refugee groups had spoken out against the proposed new laws. Under current legislation, only people who arrive on outlying islands or are intercepted at sea have their claims for Australian asylum processed off-shore. Protestors outside the Australian embassy in Jakarta on 5 April Australia angered Jakarta by accepting Papuan refugees Those arriving on the mainland have their cases handled inside the country, under the Australian legal process. The new legislation would have meant that all arrivals by boat would be sent off-shore, mainly to the island state of Nauru. Even if their claims for refugee status were accepted, it would have been unlikely that any of the boat people would have been allowed to settle in Australia. Critics had also accused John Howard of using the bill to heal rifts with Indonesia. A recent decision to accept about 40 Papuan asylum seekers angered Jakarta, which said that by giving the group refugee visas, the Australians were showing tacit support for Papuan independence. Papua was granted self-rule by its Dutch colonists in 1961, but was then annexed by Indonesia. A low-level insurgency has been going on in the province ever since. But Mr Howard told journalists the bill was not aimed at appeasing Indonesia. "This bill was not designed to get a tick in Jakarta," he said. --- http://www.theage.com.au/news/national/indonesian-strategy-defeats-australia/2006/08/12/1154803145300.html Indonesian strategy 'defeats' Australia Tom Hyland August 13, 2006 THE Indonesian Army manipulated the voyage to Australia of 43 West Papuan asylum seekers in a secret pyschological warfare operation that gave Jakarta a diplomatic and strategic victory over the Howard Government, a former intelligence analyst says. Indonesian Army specialists in psychological operations ("psyops") knew the West Papuans planned to sail to Australia and let the voyage go ahead, believing Indonesia could benefit as a result, says the expert on the Indonesian military. The secret operation then pyschologically penetrated and destabilised the Federal Government's decisions and appears to have won the army the right to expand its influence in West Papua. Making the claims is Matthew Davies, a former army officer and Defence Department intelligence analyst. His conclusions coincide with the debate that has torn divisions in the Federal Government over tough new migration laws, introduced following strong Indonesian protests after the asylum seekers were granted refuge. "They knew they were going, and believed this was beneficial," Mr Davies told The Sunday Age. In an unpublished report, he says Jakarta's handling of the diplomatic row that erupted over the asylum seekers showed "a canny ability to penetrate the Australian Government's 'decision cycle' to attain favourable results". The Indonesian military understood the Government's mentality and knew it was "locked in" to taking tough action against unauthorised arrivals as it had politically exploited the issue and feared a continuing influx. Mr Davies says that if the "diplomatic posturing" was viewed as a sophisticated psychological operation, Indonesia secured a significant strategic result in the "destabilisation of a large Australian target". His conclusions, drawing on published Indonesian sources, are made in a report analysing the operations of Indonesian security forces in West Papua. Mr Davies, a linguist and author, is an expert on Indonesian military doctrine, personnel and structure. News of his findings comes ahead of this week's Senate debate on the Government's migration bill, which requires asylum seekers arriving by boat to be sent to far-flung islands such as Nauru while their refugee claims are assessed. Last week three Government lower house MPs voted against the bill while two abstained. A number of Government senators have deep reservations about it. The Opposition says the bill is an attempt to appease Indonesia. The decision to give the West Papuans refugee status after their arrival from the West Papuan port of Merauke in January triggered a diplomatic rift, with Jakarta withdrawing its ambassador as Indonesian MPs and sections of the Jakarta media accused Australia of supporting separatists. The rift has been patched, with the Government introducing the migration bill, reaffirming its support for Indonesian control of West Papua and pushing ahead with talks on a security treaty. While the row heartened supporters of West Papuan independence by drawing attention to their cause, Mr Davies' thesis is that Jakarta and its military emerged victorious. "Such success would likely see West Papua become the table on which Indonesian leaders could bargain for the most beneficial results of a restored bilateral security treaty with Australia," he says. The episode has delivered specific gains to the Indonesian military, which is keen to regain its former pre-eminent role not only in internal security, counter-terrorism and intelligence, but in government as well. It gave the military "yet greater scope for expansion", the report says. "The Merauke case's most enduring irony could be that Australia helped Indonesian military expansion in that part of Indonesia closest to the land mass of Australia itself." Mr Davies' report highlights what he says is an unusual and abnormal military intelligence operation based in Merauke, on West Papua's south coast, headed by Colonel Kitaran Joy Sihotang, a veteran "psyops" expert. His report says the departure of the asylum seekers from Merauke is "odd" given the area contains security headquarters, troops and a navy base. "The voyage from Merauke indicated a deliberate manipulation by TNI psyops veterans, buffered by proxy agents for strict deniability." He says his analysis in no way contradicts or denies the West Papuan asylum seekers' claims for protection visas. --- http://www.theage.com.au/news/national/asylumseeker-no-43-has-a-new-start/2006/08/13/1155407670304.html Michael Gordon August 14, 2006 DAVID Wainggai is a big part of the reason the Howard Government decided to toughen its already tough border protection laws. But he is an even bigger part of the reason those laws now look very likely to be defeated in the Senate. If the laws were in place today, Mr Wainggai would not be enjoying his first taste of freedom in Melbourne. He would be on Nauru, fearing the prospect of years of crushing isolation and uncertainty. Mr Wainggai is the best known of the 43 Papuan asylum seekers whose arrival on Cape York in January prompted the sequence of events that led to the plan for all unauthorised boat arrivals to be processed on Nauru. The other 42 were granted temporary protection visas almost immediately when their fear of being persecuted if they were returned to Papua was ruled to be well founded. Those decisions prompted the Indonesian backlash that, in turn, led the Australian Government to radically ramp up its border protection legislation. Mr Wainggai, 30, was refused a visa and spent nearly five months alone on Christmas Island before the Refugee Review Tribunal upheld his appeal and ruled that he was a person "to whom Australia has protection obligations under the (United Nations) Refugees Convention". It has been a traumatic period for Mr Wainggai, who says he kept thinking of his father, Dr Thomas Wainggai, who died in a Jakarta jail in 1996, eight years after being arrested for his part in a protest where the Papuan flag was raised in Jayapura. There was even a point where he says he feared that he, too, would die in detention. Mr Wainggai yesterday told The Age how he was sustained by prayer, support from friends in Australia and the advice from his Australian lawyers that his claim was likely to succeed ? advice they insist he could not be given if the new laws applied. "It's a relief to be here," said the man with a remarkable capacity for understatement. Mr Wainggai is staying with Jacob Rumbiak, who was a colleague of his father at university in Jayapura. Mr Rumbiak was arrested the year after Thomas Wainggai and spent 10 years in Indonesian jails before being granted refugee status in Australia. The most poignant moment after Mr Wainggai's arrival came on Saturday when he was reunited with his cousin, Herman Wainggai, at the home of Mr Rumbiak and his partner, Louise Byrne. For several minutes the four embraced. "We just cried for God answering our prayers and blessing the Australian Government," said Herman Wainggai, who was one of the 42 issued with visas in March. David Wainggai was in grade 5 at primary school when his father was taken from the family. He vividly recalls the previous evening, where the family stood in a circle around the Papuan flag and prayed at the family home. He did not attend the flag-raising protest the following morning, but tells how he was forced at gunpoint to give Indonesian soldiers the keys to his father's office after the arrest. The cousins do not dispute Immigration Minister Amanda Vanstone's claim that they are political activists, but insist their fear for their safety was acute before they fled their country. They also maintain that they would not have been safe if they had simply crossed to Papua New Guinea, as Senator Vanstone asserts, saying the Indonesian military and intelligence is well established in that country and would have sought to track them down. David Wainggai hopes to study in Melbourne and wants one day to be able to return without fear to Papua. One of his lawyers, David Manne, says that under the new laws the appeal process after the initial rejection would have been far less certain and that, even if Mr Wainggai's appeal had been upheld, he would have faced potentially years of uncertainty on Nauru while the Australian Government waited for a third country to take him. --- http://www.abc.net.au/lateline/content/2006/s1714862.htm Downer stands by border protection legislation Australian Broadcasting Corporation Broadcast: 14/08/2006 Reporter: Tony Jones Tony Jones speaks with Foreign Minister Alexander Downer about the Howard Government's decision to withdraw controversial border protection legislation. Transcript TONY JONES: Now to our interview with Foreign Minister Alexander Downer. I spoke to him this evening in our Canberra studio. Alexander Downer, thanks for joining us. ALEXANDER DOWNER, FOREIGN MINISTER: It's a pleasure. TONY JONES: Now just how much damage control will you have to do now with Indonesia after the scrapping of this asylum bill? ALEXANDER DOWNER: Well, I've spoken with the Indonesian Foreign Minister and explained to him what has happened here, in a way you would imagine and he has rehearsed what they describe as the Indonesian talking points on this issue, that Indonesia deeply regrets that the Government wasn't able to get the legislation through the Australian Parliament. They accept that it's an internal matter, internal political matter for Australia and obviously they want us to uphold our commitment to Papua's incorporation into Indonesia, both in words and deeds. But we had a friendly discussion, but obviously the Indonesians do deeply regret the fact that it wasn't possible to get the legislation through. TONY JONES: Did he warn you to expect any sort of diplomatic reaction, any kind of reprisal? ALEXANDER DOWNER: No, he didn't. He did, of course, say that there would be some reaction from various people and commentators and others in Indonesia about this. He did make that point and that obviously the Indonesians would strengthen as best they could their border security and they would, you know, do what they could to try to continue the work that the President in particular has been doing to settle things down in Papua. We had quite a discussion about President Yudhoyono's recent visit to Papua and this visit, according to the reports of our embassy in Jakarta, was a very successful visit. So we had an opportunity to talk about that aspect of the situation as well. TONY JONES: That's the diplomatic, if you like, conversation between two men who you might describe as good friends. But you do expect an angry reaction, because there are people quite high up within the Yudhoyono administration who will be quite annoyed by this? ALEXANDER DOWNER: Well, not so much with the Australian Government because I think they know that the Prime Minister and others have been trying to get this legislation through. But I mean, I think the wording they've chosen - "deeply regret" - pretty much says it all. They obviously do deeply regret that in the end we weren't able to get it through the Senate. They're not blaming the Australian Government for that. They realise that that is a function of our political - of our democratic system. TONY JONES: The first response from the Foreign Minister's spokesman wasn't very promising, though, was it? He said the decision "could be interpreted as Australia opening the doors to asylum seekers, "including" - and this is the key line - "illegal immigrants who have been waiting in Indonesia "for many years." That reads like a threat? ALEXANDER DOWNER: I don't think they're threatening us but, of course, the point I would make is that co-operation with Indonesia in order to stop illegal migration to Australia and in particular through the process of people smuggling has been very important. I mean, we don't want people to come illegally to our country and we particularly don't want people to venture forth on tiny little boats across the ocean. We all recall that people have been drowned endeavouring to do that and the Indonesians' co-operation in stopping people smuggling has been an enormously important component of the success of our border protection policy. Now the Foreign Minister didn't suggest to me that they were going to abandon that co-operation. Obviously, I'd hope very much they wouldn't. TONY JONES: How do you interpret then the implied threat here from his spokesman? He seems to be saying that Indonesia might take off the restraints, in which case those illegal immigrants waiting in Indonesia, biding their time, could end up on leaky boats to Australia? ALEXANDER DOWNER: Look, I think they do have a concern that as a matter of fact we share and that is that people might try to exploit what you might call the generosity of the Australian system for political purposes. Whilst on the one hand we here in Australia do take refugees - we take 13,000 refugees a year - and we're happy to take refugees, on the other hand we don't want our generosity to be exploited for political or propaganda purposes. So from our point of view, we want to try to get that balance right and from the Indonesians' point of view they don't want campaigns in relation to West Papua's successionism to revolve around these kinds of issues. TONY JONES: Are you at all nervous that, given what the Foreign Ministry spokesman has said, there may be a view here in Indonesia that to teach Australia a lesson you could take the restraints off and let those people who they have been holding in Indonesia go? ALEXANDER DOWNER: Well, they could. The Foreign Minister hasn't said that to me. So I have no reason to believe that's what they will do. TONY JONES: But they could do that? ALEXANDER DOWNER: Of course they could. Obviously it's a point that we've tried to emphasise, that we believe in a strong border protection policy and we need the co-operation of Indonesia to ensure that strong border protection policy works. And we hope that that co-operation will continue. We've made the point to the Indonesian Government that this decision today was the decision of the Parliament, the Opposition, the minor parties and a small number of people in our own ranks. It was not the position of the Australian Government. And they understand that distinction. TONY JONES: If they're not blaming the Australian Government, then who are they blaming, in fact? ALEXANDER DOWNER: We didn't get into that discussion, I just explained the situation. I didn't go through the individuals. TONY JONES: Just a few years ago the party and its MPs, your party I mean, were behind the Government, they were behind the decisions on 'Tampa', they were behind the Pacific Solution. What's changed since then to prick their consciences now? ALEXANDER DOWNER: Well, you're asking me to explain what a very small number of people have done. TONY JONES: I imagine you've been in debate with them trying to get them to change their minds? ALEXANDER DOWNER: I have had discussions occasionally with them, but I mean, Amanda Vanstone has mainly handled that, as you can imagine being the key minister here. But we've all played our part. But I mean, the overwhelming majority of members of the Liberal and National parties remain very committed to a strong border protection policy and I think we all recognise that more than that, despite the fact that from time to time it's controversial, it's been effective. We have stopped people coming here illegally. Yet at the same time we've been taking 13,000 refugees a year and people aren't venturing across the ocean in tiny boats and risking their lives and sometimes losing their lives, because we put in place a strong border protection policy. Now there are people who campaign against that. But the vast majority of people in the Coalition strongly support it. TONY JONES: Can I put to you the question raised by Senator Fielding at the weekend and it's simply this: what would happen if other countries - in fact, all other countries around the world - took the same view of the Australian Government, that it should not process asylum seekers or refugees that actually reach their territory, it shouldn't process them on their own territory? ALEXANDER DOWNER: Different countries have different circumstances but I think a lot of countries are beginning to look again at how they handle these issues. To be honest with you, particularly in Europe but in other parts of the world, developed countries are asking themselves whether they shouldn't have had a stronger approach to this. We've always said that the best thing for Australia is to be generous with refugees, with a refugee quota, to take a big migration program which is what we do. We have a substantial organised, visa-driven, if you like, migration, these are authorised migration program. But over and above that, we discourage people. Now I think other countries - and it's what they say to me privately - they admire the way we do it. Not all countries have the same circumstances as us, so it's simply impractical for them to do exactly what we do. Some of them have land borders. TONY JONES: True. But if they had, if they'd taken the same in-principle stand that you don't use your own territory as the place that you process asylum seekers or refugees, that would be chaos, wouldn't it, internationally? ALEXANDER DOWNER: It would depend if they could find a place where they could do it. That's what it would boil down to, whether a) they wanted to do it and whether b) they could find a country prepared to do it. We have found such a country in Nauru and that's how it's worked for us and it's been one of the factors that's been very important in stopping particularly people smuggling and illegal immigration. It's not to say we don't want to take refugees who are genuine refugees but it's certainly been very effective in stopping people smuggling. TONY JONES: Alexander Downer, we thank you very much for taking the time to come and talk to us tonight. ALEXANDER DOWNER: It's a pleasure. --- http://www.theage.com.au/news/National/Migration-defeat-may-upset-Indonesians/2006/08/14/1155407740759.html Migration defeat 'may upset Indonesians' August 14, 2006 Australia has been warned to expect a backlash within the Indonesian community over the government's decision to abandon its tough immigration laws. And Foreign Minister Alexander Downer conceded it could prompt Indonesia to open the floodgates for people wanting to seek asylum in Australia. Mr Downer has spoken to his Indonesian counterpart, Hassan Wirajuda, to explain the government's decision to abandon its legislation rather than face an embarrassing defeat in the Senate. The dumped legislation was drafted following Indonesian anger over Australia's decision to grant asylum to 43 people from Indonesia's contested Papua province earlier this year. Jakarta says it deeply regrets the failure of the legislation and, in reference to Papua, expects Australia to continue to respect Indonesia's territorial integrity. An Indonesian foreign ministry spokesman told ABC radio Australia's failure to endorse the legislation could be interpreted as Australia opening the door to asylum seekers. These could include illegal immigrants who have been in Indonesia for many years and may seek asylum in Australia, he said. While his discussion with Dr Wirajuda was friendly, Mr Downer was warned that the reception within the community may be different. "He did say that there would be some reaction from various commentators and others within Indonesia about this," Mr Downer told ABC television. "Obviously the Indonesians would strengthen as best they could their border security." "(Members of the government) know the prime minister and others have been trying to get the legislation through." But Mr Downer admitted the comments from the foreign ministry spokesman could mean a relaxation in Indonesia on the policies keeping a lid on unauthorised boat arrivals in Australia. "They could; the foreign minister hasn't said that to me ... but they could," he said. "Obviously it's a point we've tried to emphasise. We believe in a strong border protection policy and we need the cooperation of Indonesia to ensure that strong border protection policy works." It was a sentiment echoed by Mr Howard. "Indonesia has assisted in stopping the flow of boat people," the Prime Minister told ABC television. "I'm talking here about people here who've come to Indonesia from other countries. "We shouldn't look at Indonesia's role in relation to border protection in a hostile fashion, but rather see cooperation with Indonesia as being an important element. "Cooperating with Indonesia in relation to the general conduct of border protection policies is quite important." ? 2006 AAP --- http://www.abc.net.au/news/newsitems/200608/s1714887.htm Last Update: Tuesday, August 15, 2006. 5:03am (AEST) Illegal immigration ... Mr Downer says Indonesia has not withdrawn cooperation. (File photo) (Lateline) Downer hopeful of Indonesian cooperation on migration Foreign Affairs Minister Alexander Downer says Indonesia does not blame the Federal Government for the collapse of plans to extend offshore processing for asylum seekers. An Indonesian Foreign Ministry spokesman has expressed deep regret over the scrapping of plans for tougher border protection, saying the outcome could be interpreted as Australia opening the door to asylum seekers. Yesterday the Government abandoned its plan to process offshore all asylum seekers arriving by boat, with the Prime Minister saying it had no chance of passing the Senate. Mr Downer has spoken to his Indonesian counterpart and says Indonesia does not blame the Government for the Bill's demise. "They're not blaming the Australian Government for that, they realise that is a function of our political, of our democratic system," he said. Mr Downer says he hopes Indonesia will continue to work with Australia on illegal immigration and says there has been no suggestion cooperation would diminish. "I hope that they won't take any steps which will diminish their cooperation in terms of dealing with people smuggling and illegal immigration," he said. "I hope they won't take any steps and I'll do what I can to try to discourage them from taking that sort of a measure. "But they've not suggested to me that they will make any changes in my discussion with the [Indonesian] Foreign Minister." Opposition immigration spokesman Tony Burke says any diplomatic fallout is the Government's fault for raising false expectations. "Any discontent now from Indonesia lays squarely at the feet of John Howard," he said. Indonesia withdrew its ambassador from Australia earlier this year in response to the granting of visas to a group of Papuan asylum seekers; the ambassador returned to Canberra in early June. --- http://www.news.com.au/story/0,23599,20133133-1702,00.html Australia warned of Indon asylum flood By Sandra O'Malley August 15, 2006 12:29am Article from: AAP AUSTRALIA has been warned to expect a backlash within the Indonesian community over the Government's decision to abandon its tough immigration laws. And Foreign Minister Alexander Downer conceded it could prompt Indonesia to open the floodgates for people wanting to seek asylum in Australia. Mr Downer spoke today to his Indonesian counterpart, Hassan Wirajuda, to explain the government's decision to abandon its legislation rather than face an embarrassing defeat in the Senate. The dumped legislation was drafted following Indonesian anger over Australia's decision to grant asylum to 43 people from Indonesia's contested Papua province earlier this year. Jakarta says it deeply regrets the failure of the legislation and, in reference to Papua, expects Australia to continue to respect Indonesia's territorial integrity. An Indonesian foreign ministry spokesman told ABC radio Australia's failure to endorse the legislation could be interpreted as Australia opening the door to asylum seekers. These could include illegal immigrants who have been in Indonesia for many years and may seek asylum in Australia, he said. While his discussion with Dr Wirajuda was friendly, Mr Downer was warned that the reception within the community may be different. ?He did say that there would be some reaction from various commentators and others within Indonesia about this,? Mr Downer told ABC television. --- http://www.theage.com.au/news/national/indonesia-in-warning-on-asylum-laws/2006/08/14/1155407742354.html?page=fullpage#contentSwap1 Indonesia in warning on asylum laws Michael Gordon, Jewel Topsfield and Mark Forbes August 15, 2006 INDONESIA has warned that Australia is opening the door to a new wave of asylum seekers after John Howard abandoned his tougher border protection legislation in a humiliating backdown yesterday. Jakarta's warning came as the Government took a hard line with eight asylum seekers discovered on Sunday at Ashmore Reef, off Western Australia, announcing they would be the first sent to Nauru in four years. The Prime Minister withdrew his migration bill after Victorian Liberal senator Judith Troeth told him she would vote against it, ensuring its defeat. "I'm a realist as well as a democrat and that is why we have taken the decision we've taken today," Mr Howard said later. But the cave-in prompted a warning that it would encourage several hundred asylum seekers, mainly Iraqis and Afghans who have been living in Indonesia since 2001, to attempt the boat trip to the Australian mainland. "This can be seen as Australia opening the door for asylum seekers, including those illegal migrants who have been in Indonesia for many years," said Indonesian Government spokesman Desra Percaya. Australian Immigration Minister Amanda Vanstone echoed the warning, telling reporters she was sure there were "people in Indonesia who would seek to re-awaken their interest in coming to Australia". Senator Vanstone used the detection of the eight asylum seekers, believed to be from Burma, to dramatise the consequences of the legislation being abandoned. "If, as expected, this group was dumped by people smugglers, this is an example of why our tough border security stance is a necessity," she said. Because they were detected on an island that was excised from Australia's migration zone under the "Pacific Solution", Senator Vanstone said they would be processed on Nauru. Had they made it to the mainland and been found not to be refugees, they would "have been able to stay here for years on end contesting that decision". The new laws would have made no distinction between those intercepted offshore and those who made it to the mainland. All would have been processed on Nauru, but in vastly better circumstances than have applied until now. No asylum seekers have been sent to Nauru for processing since fewer than 50 were transferred from there to Manus Island in August 2002. Mr Howard and Senator Vanstone said the defeat of the new laws meant none of the reforms planned for Nauru would proceed. These included separate village-style accommodation for family groups, 90-day time limits on processing and oversight by the Australian ombudsman. Refugee groups and opposition MPs welcomed the withdrawal of the legislation, but attacked the refusal to proceed with reforms on Nauru. "This is just petulant, callous behaviour. There's no doubt the Government intends to punish desperate people in order to save its own pride," said Labor immigration spokesman Tony Burke. Democrats Senator Andrew Bartlett said the response showed the Government had never been serious about making the system more humane. The cave-in was announced to a special meeting of Government MPs after Senator Troeth met with Mr Howard, and National Party Senator Barnaby Joyce said he would abstain from the vote because an amendment he proposed had been rejected. Foreign Minister Alexander Downer phoned his Indonesian counterpart, Hassan Wirayuda, to brief him on developments. On the ABC's Lateline last night, Mr Downer said Mr Wirayuda told him Indonesia deeply regretted that the Government wasn't able to get the bill passed. "They accept that it's an internal political matter for Australia and obviously they want us to uphold our committment to Papua's incorporation into Indonesia both in words and deeds." Mr Howard earlier insisted the bill had not been "designed to get a tick in Jakarta". He also warned against any backlash against Liberals who forced the backdown, including WA MP Judi Moylan, who faces a preselection battle. "I will not be seeking within the ranks of the Liberal Party organisation the exaction of any kind of vengeance. Nothing is achieved by that," Mr Howard said. Michael Gordon's interview with Judith Troeth, the woman who sank the Government's border protection legislation. --- Indonesia denies knowledge of Papuans' departure for Australia (via joyo news) JAKARTA, August 14 (AFP) -- Indonesia's military on Monday denied a report that it had allowed dozens of Papuan asylum-seekers to leave Indonesia as part of a strategy to pressure Canberra on its immigration policies. Indonesia was aware the Papuans would sail to Australia in January and let the voyage go ahead believing Jakarta could benefit, a report in the Sunday Age alleged, citing a former Australian Defence Department intelligence analyst. Indonesian army specialists in psychological operations "knew they were going, and believed this was beneficial," the analyst, Mark Davies, was quoted as saying by the Australian newspaper. Jakarta's handling of the row that erupted after their arrival showed "a canny ability to penetrate the Australian government's 'decision cycle' to attain favourable results," Davies reportedly said in an unpublished report. The Indonesian military knew Canberra was "locked in" to taking tough action against illegal immigrants as it had politically exploited the issue and feared an ongoing influx, the report said. Indonesian military spokesman Ahmad Yani however denied the claims. "There is no indication that we knew," he told AFP. "I very much doubt this analysis," he said of the report, which he said he had not yet seen himself. Forty-two of the 43 Papuans were given short-term protection visas, sparking a serious diplomatic row between the two nations, with Jakarta withdrawing its ambassador and Canberra drafting a tough new immigration law in response. But Australian Prime Minister John Howard on Monday ditched plans for the law, saying he did not have sufficient support in parliament. The government had proposed processing asylum-seekers in remote Pacific island camps. The bill was seen by many as a way to appease Indonesia and an effort to discourage further Papuans from heading to Australia for asylum, but Howard denied the government was kowtowing to its neighbour. The diplomatic row also gave Indonesia's military greater scope for expansion in Papua, Davies also concluded, according to the Sunday Age. The case's "most enduring irony could be that Australia helped Indonesian military expansion in that part of Indonesia closest to the land mass of Australia itself," the report said. Indonesia won sovereignty over Papua, formerly a Dutch colony, in 1969 after a referendum widely seen as a sham. Papuans have long accused Indonesia's military of violating human rights in the province. In the wake of the asylum-seeker row, Howard visited Indonesia to repair ties and declared Australia's support for Indonesian sovereignty over Papua. From admin at irja.org Mon Aug 14 20:26:15 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Tue, 15 Aug 2006 11:26:15 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] News: August 14-15 2006 Part 2 Message-ID: <1908.61.94.58.118.1155608775.squirrel@www.teuton.org> August 14-15 2006 KABAR IRIAN NEWS (part 2) TOPICS * Whale stranded in Manokwari * --- http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=17877 Manokwari, West Irian Jaya (ANTARA News) - A 12-meter long whale stranded in Wersi Bay, Manokwari, West Irian Jaya Province, last Saturday (Aug. 5), but was managed to be saved by Indonesian naval officers by pushing the whale back to the deep sea. The appearance of the stranded whale attracted the attention of local villagers, but few hours later they ran back to their village and stayed away from the bay for fear of a possible tsunami. The stranded whale reminded the villagers of an experience in 2002 where a whale had been stranded in Wersi Bay, and few hours later a tsunami had hit nearby villages destroying tens of houses. --- http://www.cosmosmagazine.com/node/534 Magazine feature Meeting the ancestors Issue 6 of Cosmos, December 2005 by Tim Flannery Meeting the ancestors Thw writer measuring a new species of tree kangaroo discovered in the jungles of Irian Jaya. Image: Tim Flannery In the wet, inhospitable jungles of Irian Jaya, a hunting expedition revealed more than just something to eat: a new species of ground-dwelling tree- kangaroo emerged from the mist. One day in late 1993, I received a telephone call from an employee of a mining company called PT Freeport Indonesia. The distant voice at the end of the crackly line informed me that the call was coming from Tembagapura, Freeport's town, in the heart of Irian Jaya. The man explained that he thought he had discovered a very rare kind of possum known as the great- tailed triok (Dactylopsila megalura). The man had read my book on New Guinea mammals; he was wondering if I would be free to come to Tembagapura to confirm his identification, and to talk to the local community about wildlife. The Tembagapura area was somewhere I had always wished to visit, but had hardly dared hope to do so, for Tembagapura is not the kind of place one visits without an invitation. Tembagapura was also the source of a tree- kangaroo jawbone I had picked from among the pile of human remains on an earlier Irian Jaya expedition. It still eluded identification. A piece of tree-kangaroo fur I purchased at nearby Kwiyawagi, which had originally been fashioned into a war bonnet, remained similarly mysterious. It was unique among all the tree-kangaroo fur I had seen: being black with a flash of white on the chest. To top it all off, since leaving Kwiyawagi I had received photographs of a tree-kangaroo joey which had been taken near Tembagapura. They showed a very young animal that was boldly patterned in black and white. It seemed now that a species of tree kangaroo was waiting to be discovered in New Guinea's mountains. Perhaps this visit to Tembagapura would provide the opportunity to gather more evidence. Built in the 1970s to house the staff of the PT Freeport Indonesia Mining Company, Tembagapura is prettier than your average mining town, largely due to its incomparable location, but also because of its compactness and good planning. To my dismay, the Amungme people, traditional landowners of the area were, at the time of my visit, largely kept outside the town by a vigorous security force. But through John Cutts, the community-liaison officer at Tembagapura, I was introduced to some local men, foremost among whom was Vedelis Zonggonau, a well-educated Moni man in his 30s. I took out the field-copy of Mammals of New Guinea and opened it at Doria's tree kangaroo. "Ndomea," Zonggonau said, giving its Moni name. " Naki," the Amungme hunters said. Next I showed them the photograph I had been sent, of the black and white joey. "Dingiso," Zonggonau said. "Nemenaki," the Amungme chorused. After some discussion, we formed a plan to explore the high forest above the town, in search of these species. We decided to work in the forest along the road at between 2,500 and 3,000 metres elevation. There was good beech forest growing at this elevation and it looked like prime habitat for tree kangaroos. The small patch of heath we camped in was very mossy, with orchids and rhododendrons making up most of the ground cover. One particularly spectacular orchid had a white flower, which it produced in abundance. Its spent petals, scattered on the mossy ground, looked like a fall of new snow. We sent our hunters out each day with dogs in order to locate tree kangaroos, and soon had our first specimen. I was disappointed to discover that it was not the black and white animal I hoped to secure, but belonged to a subspecies of Doria's tree kangaroo. I was nonetheless intrigued to discover this species living so far west of its known range. Over the next week, we located several other Doria's Tree-kangaroos, but the black and white animal remained elusive. Frustrated, I decided to try again at higher elevation: 3,700 metres. There, scrubby plants grew in dense clusters among the rocks. I was deeply sceptical about the possibility of finding tree kangaroos in this area, for there were not even any trees of a reasonable size for them to climb in. Our hunters, however, insisted that they could be had there, so I deferred to their plan to base ourselves at this bleak spot. My worst suspicions seemed confirmed when, after three days' hunting, we had failed to locate any sign of tree kangaroos at all. Then, early one morning, a dog emerged from the mist and approached our camp. It was followed by another, then two men and two women. I introduced myself to the taller of the men. He said that his name was Yonas Tinal, and that he was a Lani man from Ilaga. He owned the two dogs and the women were his wives. The other man he introduced as his friend. He had come to this high forest, he told me, to hunt tree kangaroos. Despite my increasing misgivings, he seemed confident of success. His dog, named Dingo, was, he told me, a four-million rupiah hunter: it was so good at finding game that Yonas valued each of its canine teeth at a cool million rupiah (about A$700 at that time) apiece. Dingo's companion, Photocopy, was a less able animal and, as his name suggests, resembled a hunting dog more in appearance than action. After I'd explained to Yonas my desire to obtain a specimen of the black and white tree kangaroo, he continued on his way even higher up the mountain, promising to return with one in a few days. I would have loved to follow Yonas to his camp, but our nets and traps were already set out and our hunters were scouring the bush at this lower location. It would take at least a day to reorganise ourselves, and Yonas could not wait. Our hunters continued to find nothing and I was losing hope. But at last one morning I saw Dingo emerge from the forest. A smiling Yonas, holding up two fingers, followed behind. As he opened his noken - his hunting bag - I divined from this gesture that he had captured two tree kangaroos. As the contents of the noken were revealed, I was all but overcome by near- simultaneous sensations of exhilaration and despair. Yonas had captured two tree kangaroos - but they had been eaten. All that he had brought were pieces of skin and bones! Nonetheless, the remains were sufficient to confirm that the black and white tree-kangaroo was a very curious and hitherto unknown animal. The skins were incomplete and miserably torn, but it was clear from them that the new species was a largish creature (we learned later that females, which are smaller than males, weigh 9-10kg). The back was indeed black, the belly white, and the tail patterned variously in black and white, but usually with a white tip. The face was very unusual, for a band of white fur surrounded the base of the muzzle, and a white star stood in the centre of the forehead. These features were not evident in the photographs of the joey, and nothing like this pattern is seen in any other marsupial. The distinctiveness of this strange creature was also apparent from the bones. The skull showed some similarities to that of Doria's tree kangaroo, but was more gracefully shaped and differed in details of its teeth and foramina (holes in the skull). The limb bones were also dramatically different from those of any other tree kangaroo I had examined. The major limb bones of tree kangaroos are exceptionally thick and robust. They need to be, for many species leap as much as 20 metres downward from the rainforest canopy. The limb bones of the new species were, in contrast, gracile, and similar in proportion to ground- dwelling kangaroos. Clearly, this animal could not make such great downward leaps. I would discover eventually that this new species was unique among tree kangaroos in that it spent much of its time on the ground, among the stunted shrubs and bushes of the alpine region. Meanwhile, our largely unsuccessful hunters had gone off up into the higher country with their dogs once more. Eventually another hunter called Obert brought in our long-desired specimen. As Obert carried the recently dead creature towards me, seated upright on his shoulders, it looked more like a bear or koala than a kangaroo. It seemed such an adorable, gentle creature. Later, when I encountered a living animal, I would learn that its temperament is indeed mild. The local Lani hunters have often told me that, when hunters find it, they offer it some choice leaves, and it approaches them - then they simply slip a noose over its head and lead it away. This extraordinary animal is well known to hunters living high on the Maokop. The Moni people, who inhabit the western edge of the range, know it as "dingiso", a name that we eventually bestowed upon it as its English common name. We did this because we were tired of the clumsy, double-barrelled English names (such as Goodfellow's tree kangaroo) given to other species of New Guinea mammal. We wanted to bestow a native name, such as the Aboriginal koala or wombat, which would, in time, become familiar to Western ears. We also gave the scientific name Dendrolagus mbaiso to the creature. Mbaiso means 'the forbidden animal' in Moni, and we used this name as a tribute to the traditional Moni conservation practices which have been crucial in allowing it to survive to the present. Dingiso remains common in Moni territory. Many clans revere it as an ancestor and refuse to hunt it. When they meet it in the forest, they say, it throws up its arms and whistles, which they take as an indication that it recognises its shared ancestry with the Moni. Even their dogs, Moni say, recognise the sacred nature of this creature, and when they see one will slink away on their bellies. Biologists, who are a more prosaic bunch than the Moni, view dingiso's behaviour differently, descrying in it a typical tree-kangaroo threat display. They have no explanation, however, for the behaviour of Moni dogs. The Western Dani know the creature as wanun. In their territories, which lie to the east of the Moni, it is not protected by traditional beliefs and is, as a consequence, extremely rare. It has already been exterminated within a few days' walk of most Dani settlements. Now I had sufficient evidence to describe the species. With the discovery of dingiso I felt that I had hit the high point in my career as a biologist. During the decade or so I had been investigating the mammals of Melanesia, I had discovered 16 other species that had been unknown to science, as well as 14 new subspecies. Among these were bats, possums, bandicoots, wallabies and giant rats, as well as three other kinds of tree kangaroos. None, however, was as unusual as dingiso, and none had such an interesting evolutionary and cultural story to tell. Tim Flannery is director of the South Australian Museum in Adelaide, and author of The Weather Makers as well as Throwim Way Leg, from which this article is extracted. --- From admin at irja.org Wed Aug 16 01:41:56 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Wed, 16 Aug 2006 16:41:56 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] News: August 15-16 2006 Message-ID: <1359.61.94.58.64.1155714116.squirrel@www.teuton.org> August 15-16 2006 KABAR IRIAN NEWS TOPICS * Note From Admin/Pemberitahuan oleh Admin * Refugees protest at Indonesian Consulate * Uninvited and unwelcome * John Howard has played down an Indonesian warning on asylum seekers. * Arrested fishermen back in Papua * Chinese plan for timber investment in Papua opposed * Government sees lengthy Freeport contract revision * AJI releases annual report on violence against journalists * Indonesian Govt regrets migration backflip * Howard tries to ease Jakarta?s fears over immigration rule * China denies plundering world's rain forests * Howard plays down Indonesian asylum warnings --- ADMIN NOTE: Over the last few weeks we have received several requests from people complaining of being unable to unsubscribe from the list. If you are trying unsuccessfully to unsubscribe please verify the following first: 1. Make sure you are not receiving the email from a 3rd party. Sometimes people receive KI from other sources but then try to unsubscribe through our servers which naturally does not work. 2. That the email you subscribed with is the same as the email you are receiving email at. Sometimes people subscribe an email that forwards to another account. The email account subscribed cannot be different than the one you are trying to unsubscribe. Sometimes it can be the right account but with a slight difference in the account name (IE: user at isp.com vs user at mail.isp.com) that is the issue. You MUST unsuscribe your exact originally subscribed email! Sincerely Admin ---- Pemberitahuan oleh Admin: Dalam berberapa minggu ini kami ada terima berberapa permintaan untuk meninggalkan (menarik diri dari) Kabar-Irian. Katanya mereka sudah mencoba berberapa kali tanpa keberhasilan. Jika anda sudah mencoba meninggalkan milis ini tanpa keberhasilan mohon memeriksa kembali yang berikutnya: 1. Anda benar-benar dapat kabar-irian dari kami sendiri. Kadang2 orang dapat kabar-irian dari pihak ketiga bukan langsung dari kami. Jika anda dapat dari pihak ketiga berarti memang anda tidak bisa meninggalkan KI lewat server (Situs web maupun melalui sistem email) kami. 2. Alamat email yang anda memakai benar2 sama dengan email yang terdaftar di kabar-irian. Kadang2 orang mendaftar di KI dengan alamat email yang meneruskan ke alamat email yang lain. Jika email yang terdaftar berbeda dengan email yang diterima KI berarti anda tidak bisa meninggalkan KI dengan keberhasilan. Kadang2 juga alamatnya memang benar tetapi yang terdaftar agak beda sedikit dengan yang anda mencoba meninggalkan kami. (Contoh: anda at alamat.com vs anda at mail.alamat.com). Anda harus memakai alamat email yang tepat untuk meninggalkan kami dengan keberhasilan. Dengan Hormat, Admin --- http://www.melbourne.indymedia.org/news/2006/08/119509.php West Papuans Mark Death of Free West Papua: Refugees protest at Indonesian Consulate by freewestpapua Monday August 14, 2006 at 10:53 PM freepapua_pacifica at nym.hush.com 0409 268 978 Tomorrow, the West Papuans in Australia will mark the handing over of West Papua to Indonesia 44 years ago on August 15, 1962. ?Everything happening currently in West Papua is because of this event, because of the failure of the international community to give the people of West Papua meaningful self determination,? FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (Melbourne) http://www.freewestpapua.com MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE For immediate release: 14th August, 2006. West Papuans Mark Death of Free West Papua Refugees protest at Indonesian Consulate Tomorrow, on the day that the Australian Senate debates the Border Protection Bill, the West Papuans in Australia will mark the handing over of West Papua to Indonesia 44 years ago on August 15, 1962. ?Everything happening currently in West Papua is because of this event, because of the failure of the international community to give the people of West Papua meaningful self determination,? said Free West Papua spokesperson Nick Chesterfield. ?It is a very significant day for the people of West Papua. Protests are occuring in many places across West Papua today also.? The protesters will meet at the GPO in Melbourne at 12 pm and then head to the Indonesian Consulate, where they will raise the independence flag of West Papua, the Morning Star. West Papuan refugees will also conduct ceremonies and dances in traditional clothing. On August 15 1962 the US, the Dutch and Indonesia brokered the 'New York Agreement' to hand over West Papua to the Republic of Indonesia. The people of West Papua were never consulted at any stage. After 1962 the Indonesians commenced a campaign of intimidation and violence in West Papua that culminated in the ?Act of No Choice?, a sham plebiscite of only 1026 voters that led to the permanent appropriation of West Papua by Indonesia. There are currently over 40 000 Indonesian troops in West Papua, which has a population of less than 2.8 million. The Indonesian army have employed genocidal tactics to maintain its stranglehold on West Papua, and has been responsible for scores of internationally documented cases of killings, imprisonment and torture of West Papuan people. For media comment: Herman Wainggai (on the day) 0407 422 413 Nick Chesterfield 0409 268 978 --- http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=4804 (KI Admin Note: This site contains links for those who wish to comment) Uninvited and unwelcome By Des Moore - posted Wednesday, 16 August 2006 A majority of West Australians in the last century wanted to secede from Australia, but were denied. Many West Papuans now want to secede from Indonesia, but have been denied. Still, two basic differences. The West Australians acted within the law and accepted peaceably their disappointment. The West Papuans, in contrast, have engaged in armed insurrection and outside the law. Indeed, they are clearly determined to go on using force to achieve their desires. More than that, some are clearly determined to escape the arm of the law by fleeing abroad, leaving behind the misguided but at least brave to continue the fight. Those who flee justify their cowardly action by claiming to continue the fight by trying to persuade another, powerful, country to take up their cause politically and materially and, they hope, in the end forcibly. How can it possibly be in Australia's national interest to fall in with the miscreants' desires? True, the Australian Government 40-odd years ago decided it was in our interest to keep Indonesia away from West Papua, if necessary by military action. But our national interest was not seen to be in making West Papua independent. Indeed, we wanted a totally alien power - Holland - to continue governing West Papua from the far beyond. Fortunately, the US pulled the military rug from under our and the Dutch feet, and the conversion of the Netherlands East Indies into Indonesia was completed. That some West Papuans do not like being part of Indonesia is none of our business, any more than it is our business that some Kashmiris do not like being part of India, some Chechens do not like being part of Russia, and some Scots and some Irish do not like being part of Britain. To buy into others' troubles because they urge us to, or because it gives us a warm inner glow, is simply irrational if our national interest is not affected by how those troubles pan out. And our national interest is certainly not engaged in West Papua. That it is close to Australia is not to the point, but only another example of the Tyranny of Proximity. Indeed, the continuation of Britain matters far more to us - and many others - than the fate of West Papua. Unless, of course, we take the side of West Papuan independence. For then we would have deliberately ranged ourselves against a central Indonesian national interest: keeping together a country with many fissiparous tendencies. That would incur a hostile Indonesia, determined to wreak what damage it could on Australia - not mainly out of vengeance but with the purpose of changing our policy. Indonesia could not sensibly act with military force against us, but it could do plenty to damage us politically and practically. Why on earth would we want to invite that outcome? More even than wantonly ranging ourselves against a central Indonesian national interest is acting against a central Australian national interest: that Indonesia not break up. The Balkanisation of Indonesia would complicate disastrously our foreign and defence policies, and give real and sinister meaning to the easy phrase arc of instability right across our main egress to Asia and the Middle East and Europe. Despite all the foregoing obvious realities, the ALP and some Government members resort from a mixture of poor motives to characterising the Government as appeasers of Indonesia. That is nonsense. Certainly, if Indonesia's policies were as much against our national interests as Hitler's were, Australia's inaction would merit the charge of appeasement. But that is not the case. What the Government's Pacific Solution is doing is to prevent, where possible, West Papuans (and others) from gaining uninvited and unwelcome entry to Australia - this not because they are being acted against in their country for what they are, like Hitler persecuting the Jews simply for being Jews, but because they are acting outside the law, both Indonesian and Australian. And above all because they seek to come to persuade Australia and Australians to add their considerable weight to the taking on of Indonesia. The West Papuans are not just economic refugees. They arrive here not just to vastly better their standard of living at an unearned stroke but to better their political cause in the land they have deserted. And to accomplish that nefarious aim by working on the bleeding hearts, but not the rational minds, of well-meaning but misguided and soft-centred Australians. And by working too on those who will seize on any stick with which to beat the Government, even though they will be beating Australia too. First published in The Courier-Mail on August 15, 2006 as part of a debate with Paul Syvret on the dumping of the proposed tough new immigation laws. Des Moore is Director of the Institute of Private Enterprise and Councillor at the Australian Strategic Policy Institute and is a former deputy secretary of the federal Treasury. The views are his own. Creative Commons License --- http://www.abc.net.au/news/newsitems/200608/s1715195.htm Last Update: Tuesday, August 15, 2006. 3:23pm (AEST) John Howard has played down an Indonesian warning on asylum seekers. (File photo) John Howard has played down an Indonesian warning on asylum seekers. (File photo) Howard plays down Indonesian asylum warnings Prime Minister John Howard is playing down Indonesian warnings that the failure of his immigration laws this week could open the door to a new wave of asylum seekers making their way to the Australian mainland. An Indonesian foreign ministry spokesman says hundreds of illegal immigrants who have been in Indonesia for years could now head to Australia. But Mr Howard has played down the warning. "They have a domestic political audience and I'm not going to respond to the comments made by spokesmen for some sections of the Indonesian Government," he said. "I have no doubt that our relationship with Indonesia will continue to be strong. "I have a good relationship with the President. We don't always agree, we won't always agree in the future." Mr Howard has stressed the importance of ongoing Australian-Indonesian cooperation to stop people smuggling operations. "Indonesia has helped us stem the flow of boat people," he said. "Part of the success we've had over the past five years, since 2001, in stopping a large number of asylum seekers coming to Australia has involved Indonesian cooperation and some of Indonesia's critics forget that. "Without Indonesia's cooperation our task would be harder." 'Tell Indonesia' The Government drafted the new laws after 43 Papuan asylum seekers arrived on the mainland. All have since been granted protection visas. Labor says there is no sign that dumping the new migration bill will open the floodgates to Papuan asylum seekers. Labor spokesman Tony Burke says it is not appropriate for Australian politicians to respond to any Indonesian threats that a new wave of boat arrivals might be encouraged. "Yesterday the Prime Minister received a message loud and clear finally, and that is that the laws, the immigration laws of Australia should be made by the Australian Parliament, not under pressure from Indonesia. "It's now finally time for the Prime Minister to take that message to Indonesia. "The new demands from Indonesia simply show what happens when you follow a policy of appeasement, when you let another country believe that there's some willingness to change our domestic law in order to please them, then the demands keep continuing." However Immigration Minister Amanda Vanstone is flagging a concern people in Indonesia would seek to re-awaken asylum seekers' interest in coming to Australia. "I am sure of this, that there are people in Indonesia who are not Indonesian who would like to come to Australia and they will take every opportunity they can to do so," she said. "I hope they certainly don't look at Australian Parliament's unwillingness to pass this bill as a free entry pass." The Federal Opposition says it is an overreaction for the Government to claim that asylum seekers will see the demise of the migration Bill as a "free entry pass" to Australia. Coalition backbencher Wilson Tuckey says only time will tell if the floodgates have opened, but maintains the Opposition will have a lot to answer for if West Papuans begin arriving in large numbers. "They will arrive on the Australian mainland because that's the shortest trip," he said. Democrats leader Lyn Allison says the focus should now be on investigating allegations of human rights abuses in West Papua. --- http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20060816.G07&irec=6 Arrested fishermen back in Papua Nine Papua fishermen returned home to Jayapura on Tuesday after being released from a prison in Vanimo, Papua New Guinea. The nine, including two men who were injured when authorities from Papua New Guinea fired on their boat, were handed over to Papua officials in Wutung, near the border between the two countries. One fisherman died in the shooting. The fishermen were greeted by family members. The injured fishermen were transferred by ambulance to Dok II Hospital in Jayapura for treatment. The other seven were questioned by Jayapura Police. Fisherman Hamka said they had been arrested in Papua New Guinea for illegally fishing in that country's territorial waters. They were required to pay a fine of about Rp 5.4 million (US$586) but treated well while in police custody in Papua New Guinea. Hamka claimed they received no warning before the Papua New Guinea military opened fire on their boat. Indonesia has set up a team to investigate the shooting. (JP/Nethy Dharma Somba) --- http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20060816.H02&irec=1 Chinese plan for timber investment in Papua opposed Tb. Arie Rukmantara, The Jakarta Post, Jakarta Environmental and business groups joined hands here Tuesday in opposing a Chinese company's plan to invest in forestry in Papua, saying the project could accelerate the destruction of forests in the resource-rich province. The government is conducting a feasibility study on the plan by China Light to establish a timber processing factory in Papua. Some of the products would reportedly support the construction of facilities for the 2008 Beijing Olympics. Bogor-based environmental group Telapak and the Indonesian Furniture Industry and Handicrafts Association (Asmindo) said the planned project could pose serious threats to Papua's remaining pristine forests, as well as harming the country's revenues from furniture exports. Telapak investigator Yayat Afianto said the US$1 billion scheme would further reduce the province's remaining natural forests and fuel illicit logging practices. "Indonesia and China have not yet established detailed action plans to monitor timber trading between the two countries. That poses a threat to Papua's forests," he told a media gathering here. He said the absence of such action plans would allow several timber companies accused of involvement in illegal logging to supply the Chinese company with illicitly sourced lumber, thus fueling more illegal forest destruction in Papua. Telapak's investigation found that about 300,000 cubic meters of merbau (intsia) are smuggled monthly from Papua to China. The investigation, conducted jointly with the London-based Environmental Investigation Agency (EIA), found that the wood was manufactured into flooring in China and sold through scores of home improvement chain stores in Europe and the United States. Earlier in 2005, EIA and Telapak released a report asserting that more than US$1 billion worth of merbau trees were being smuggled out of Papua every year. Following the report, the government launched two operations in Papua against illegal loggers, seizing more than a half- million cubic meters of illegal wood and arresting more than a dozen foreign and local timber barons and financiers. However, all the suspects were later acquitted due to lack of evidence. Asmindo chairman Ambar Tjahyono said foreign investment would also harm furniture industries in Papua due to fears of vanishing local raw materials. "We oppose any move to allow the Chinese investor into Papua, not only because China's timber demand is fueling illegal logging, but also because it would hurt domestic firms," he said. The Chinese government denied it was plundering the world's rain forests, including Papua's, to meet its booming demand for wood, calling the allegations groundless. "The Chinese government consistently upholds and practices collective international responsibility, opposing and cracking down on illegal logging and illegal wood imports," China's State Forestry Administration spokesman Cao Qingyao said as quoted by AFP. "We have very strict import controls," he added. The EIA-Telapak investigation found that illicit Papuan timber was first sent to Malaysia, Singapore, Hong Kong or Papua New Guinea to conceal its origins. Indonesian Forestry Ministry director general for forestry production Hadi S. Pasaribu said the government was still examining the feasibility of the Chinese firm's proposal. "As long as the company conforms to our regulations, we have no objection," he told the Post. He said the company would not only establish a timber estate and flooring factory, but would also buy 400,000 cubic meters of timber from Indonesia to support the construction of facilities for the 2008 Olympics. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060814.L01 Government sees lengthy Freeport contract revision Business and Investment - August 14, 2006 Rendi Akhmad Witular, The Jakarta Post, Surabaya The government has indicated that the process of reviewing and possibly revising the mining contract of PT Freeport Indonesia may not be completed until next year. "We are still waiting for the outcome of a special team formed by the House to review Freeport's contract and operations, and from the Finance Ministry on royalty issues," said Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro. "The ministry wants to speed up the process and wrap it up as soon as possible. But we cannot do that since other institutions are also involved in the process. We hope to be able to complete it by this year, but that is unlikely to happen," he said. He reiterated the revisions would likely be related to securing the government a greater share of the revenue from Freeport's mining operation in Timika, Papua, which has become a frequent target of protests from the local community and legislators. Purnomo, however, refused to say what percentage of revenue the government was seeking. "In the mining sector, there is no ideal figure for revenue sharing. A zero-sum game is always in play, meaning that one party should have a higher share of the revenue than the other. For sure, the revenue share we will ask for will not deter investment in the sector," he said. Freeport, a local unit of the world's largest gold and copper miner, Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, has on numerous occasions said it has lived up to all of its financial obligations to the government. The company's total output in 2005 was 1.46 billion pounds of copper and 2.8 million ounces of gold. It paid around US$1.2 billion in taxes to the government. A revision of the contract is possible, Purnomo said, because one of the three requirements that allow the government to revise the contract has been met. According to Purnomo, the government can only propose a contract revision if Freeport fails to comply with its working contract, is found to have violated Indonesian law or requests a contract revision. "I cannot specifically mention which of these conditions has been met. But there was a recent audit to verify the occurrence of certain violations that would lead to a revision," he said. The government also is working to improve Freeport's community development programs, to allow people living near the mining concession to receive more benefits. Environmentalists and politicians have urged the government to revise Freeport's mining contract, saying the company, despite its huge annual profits, has failed to make significant contributions to the improved welfare of local tribes. They also allege massive environmental pollution at the mining site. The Papua administration has on several occasions urged the central government and Freeport to show greater commitment to the development of the country's easternmost province. Freeport has been under the spotlight since early this year amid allegations that it is responsible for serious pollution in and around its mining concession, as well as for providing fees to security personnel to help guard its operations. --- Press Release PRINT PAGE AJI releases annual report on violence against journalists Country/Topic: Indonesia Date: 14 August 2006 Source: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Person(s): Target(s): Type(s) of violation(s): Urgency: Bulletin (AJI/IFEX) - The following is an 11 August 2006 AJI press release: In conjunction with the 12th anniversary of the Alliance of Independent Journalists (AJI), the advocacy division of AJI Indonesia announced the rate of violence against journalists in 2006, the provinces/cities with the highest rates of violence, and the 2006 "Enemies of Press Freedom". During the period of August 2005 - August 2006, AJI Indonesia recorded 64 cases of violence against the press and journalists, occurring from the province of Aceh to that of Papua. The most dangerous provinces/city for journalists/press were Jakarta (13 cases of violence), East Java (8 cases), and Nanggroe Aceh Darussalam (8 cases). The winners of the title 2006 "Enemies of Press Freedom" are mobs and thugs, who committed 23 cases of violence. The second-place position for top perpetrators of violence goes to government figures (district heads, regents, governors, ministerial staffs, etc.), who were responsible for 14 cases. Policemen placed third with eight cases. The AJI urges the Indonesian community and government to respect the journalistic profession, as stipulated by the 1945 Constitution and Press Law Number 40, Year 1999. AJI condemns all kinds of violence - both physical and non-physical - against journalists, whether or not related to questions of ethnicity, grouping or religion. AJI calls on all parties to exercise their rights to contest media assertions and to request corrections, to file complaints with the Press Council or with existing journalists' organizations, or to undertake legal processes without criminalizing the profession of journalism. Jakarta, August 11, 2006 Coordinator of the Advocacy Division, Eko Maryadi MORE INFORMATION: For further information, contact the Alliance of Independent Journalists (Aliansi Jurnalis Independen, AJI), Jl. Danau Poso D1 no. 29, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Indonesia, tel: +62 21 57900 489, fax: +62 21 5734 581, e-mail: sekretariat at ajiindonesia.org (please cc sekretariatnya_aji at yahoo.com), Internet: http://www.ajiindonesia.org --- http://www.abc.net.au/pm/content/2006/s1714680.htm Indonesian Govt regrets migration backflip PM - Monday, 14 August , 2006 18:27:31 Reporter: Michael Edwards MARK COLVIN: The Free Papua Movement and human rights activists are applauding the Prime Minister's decision not to proceed with the changes to Australia's migration policy. But the tone isn't quite so positive from the Indonesian Government. It says it regrets the decision and it could be interpreted as Australia opening the door for asylum seekers. And a senior Indonesian parliamentarian has told PM that the decision could lead to a low point in the two countries' relations. Michael Edwards has this report. MICHAEL EDWARDS: The Prime Minister's backflip on the changes to migration laws may be a political low point. But it's also getting him some high praise from unlikely quarters. TIM COSTELLO: Look, I think this is the right decision. I think human rights are the cornerstone of really the fair go that Australians believe in. MICHAEL EDWARDS: Human rights activist Tim Costello doesn't always praise the Prime Minister. But he says he's done the right thing this time. TIM COSTELLO: This wasn't a huge problem for our sovereignty or deciding we were going to be flooded. And I think we can allow ourselves the decency of processing those people onshore, testing if their claims of persecution are well founded and balancing defending our borders with the human rights under the Refugee Convention. MICHAEL EDWARDS: The Edmund Rice Centre rarely has anything positive to say about the Coalition Government. The centre's Phil Glendenning says he won't go as far as praising Mr Howard. But he will give credit to certain Coalition politicians. PHIL GLENDENNING: Members of the Coalition who have stood up today have shown us what is possible in public life. That it is possible to stand for human rights and stand for principle. And those senators and members in the Coalition deserve the nation's praise and support because it now enables us not to victimise people but to look at the causes of what's occurring internationally. And to say we will not blame those who flee from terror as those they are terrorists. They're not. MICHAEL EDWARDS: The changes would have seen all boat people processed in offshore detention centres, even if they reached the Australian mainland. Critics say it was designed to appease Indonesia after the fallout when Australia granted asylum to a boatload of Papuan refugees who landed on Cape York earlier this year. The Free Papua Movement says the backflip is a victory for human rights. Its spokesman is Jacob Rumbiak. JACOB RUMBIAK: I hope decision made by John Howard today, it's a real stand on basic human rights, not to Papuans only but to help human beings. MICHAEL EDWARDS: But the issue of the West Papuan asylum seekers led to the withdrawal of the Indonesian Ambassador and marked a low point in Australian-Indonesian relations. Yasril Ananta Baharuddin is a senior parliamentarian from Indonesia's Golkar Party. He says this backflip will sour relations further. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN: Next time any people from every place will just make reason, political reason or humanitarian reason, and they will run to your country. In fact, in the back of their minds is an economic reason, you see. You can give them temporary visa, or any policies like this, and this creates a problem with the government, with your neighbour country, with your brotherhood? MICHAEL EDWARDS: Mr Baharuddin says much of the anger is directed personally against Mr Howard. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN: Since the very beginning the problem is create from your Prime Minister Howard and your Foreign Minister. We have a very exact (inaudible) before when the Prime Minister Keating, and the Foreign Minister Gareth Evans, we have a very good relationship, you see? It doesn't mean the people of Indonesia is against Australian people and Australian country or state. But a few people like the Prime Minister in the Government, it is make problems and creates damage between our relationship. MICHAEL EDWARDS: Mr Baharuddin says the decision will be interpreted as a direct challenge to Indonesia's territorial integrity. MARK COLVIN: Michael Edwards. --- http://www.thepeninsulaqatar.com/Display_news.asp? section=World_News&subsection=Rest+of+the+World&month=August2006&file=World_News2006081613628.xml Howard tries to ease Jakarta?s fears over immigration rule Web posted at: 8/16/2006 1:36:28 Source ::: REUTERS canberra ? Australia scrambled to reassure Indonesia yesterday that it would keep up its tough stand against illegal immigrants a day after strict new asylum laws were scrapped following a revolt by government lawmakers. Indonesia has expressed deep regret that the laws, designed to ease Jakarta?s concerns after Australia granted asylum to 43 Papuans in March, had been scrapped and warned the move could be seen as encouraging more illegal immigration. Prime Minister John Howard said he expected Australian ties with Indonesia to remain strong, adding that his conservative government had been strongly in favour of the tougher new laws. ?I wanted this bill. The world and his wife knew I wanted this bill,? Howard told Australian radio yesterday. The new laws would have sent all asylum seekers who arrive by boat to immigration detention camps on the remote Pacific islands nation of Nauru. But Howard scrapped the laws on Monday after a revolt by government lawmakers ensured he would not have the numbers to pass the legislation through the upper house Senate. Some lawmakers were concerned the new laws would have broken a promise by Howard a year ago that children would no longer be held in immigration detention. Australia?s decision to grant asylum to the Papuans in March caused a deep rift in ties between Australia and Indonesia. Indonesia temporarily withdrew its ambassador in protest, and said the decision demonstrated Australian support for a secessionist movement in Indonesia?s restive eastern province. Australian Foreign Minister Alexander Downer said he had spoken to his Indonesian counterpart Hassan Wirajuda late on Monday to explain why the laws would not go ahead. Australia has courted Indonesian support for its tough stand on asylum seekers and sees Indonesia as crucial in its efforts to stop people smugglers sending crowded refugee boats to Australia. Howard said Indonesia had been a key part of Australia?s success in stopping an influx of refugee boats over the past five years. He added that Australia needed continued Indonesian cooperation. ?I have no doubt that our relationship with Indonesia will continue to be strong. I have a good relationship with the President. You don?t always agree, we won?t always agree in the future,? Howard said. Australia has reassured Indonesia that it sees Papua as an integral part of Indonesia, and does not support separatists. But Howard?s Liberal Party deputy and Treasurer Peter Costello said the best way to stop future Papuan asylum claims would be to ensure that Papuans were not subjected to any discrimination. ?The most important thing is if we can protect the rights of people so that they don?t fear discrimination, then they would not have the basis to claim refugee status,? Costello told reporters. --- http://thestaronline.com/news/story.asp?file=/2006/8/15/worldupdates/2006-08-15T102414Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_-263664- 1&sec=Worldupdates World Updates August 15, 2006 China denies plundering world's rain forests BEIJING (Reuters) - China on Tuesday denied accusations of plundering the world's rain forests to meet booming demand for wood. Environment groups say China is at the heart of a global trade for lumber it sells to markets in the United States and Europe and that much of its plywood exports comes from illegal logging. Domestic demand from a fast-growing economy only adds to the problem, they say. "As for the question that China's large demand for timber assists illegal logging and smuggling from Asia, this statement has no basis," State Forestry Administration spokesman Cao Qingyao told a news conference. "The Chinese government consistently upholds and puts in practice collective international responsibility, opposing and cracking down on illegal logging in illegal wood imports," Cao said. "We have very strict import controls." Global Witness, a British-based non-governmental organisation, said last year China imported timber from Myanmar alone worth an estimated $350 million, almost all of it illegal. But the group conducted an investigation in May that showed Chinese checkpoints had been sealed to log transports from the former Burma, where years of military rule and ethnic unrest in remote mountain areas have lead to widescale forest clearances. A report issued in March by the Centre for International Forestry Research and other groups found about 70 percent of all timber imported into China, now the largest consumer of wood from tropical developing countries, was converted into furniture, plywood and other processed products for export. China accounted for over half the log exports from Papua New Guinea, Myanmar and Indonesia, the report said. Cao said that over the next few years China's timber trade would be stable, with exports not exceeding imports, though that for certain products, like paper, there was still a lack of domestically sourced wood. "But at the same time, we export a large amount of wood, and in 2005 our exports exceeded imports," he said. Copyright ? 2005 Reuters --- http://www.abc.net.au/news/newsitems/200608/s1715195.htm Last Update: Tuesday, August 15, 2006. 3:23pm (AEST) John Howard has played down an Indonesian warning on asylum seekers. (File photo) Howard plays down Indonesian asylum warnings Prime Minister John Howard is playing down Indonesian warnings that the failure of his immigration laws this week could open the door to a new wave of asylum seekers making their way to the Australian mainland. An Indonesian foreign ministry spokesman says hundreds of illegal immigrants who have been in Indonesia for years could now head to Australia. But Mr Howard has played down the warning. "They have a domestic political audience and I'm not going to respond to the comments made by spokesmen for some sections of the Indonesian Government," he said. "I have no doubt that our relationship with Indonesia will continue to be strong. "I have a good relationship with the President. We don't always agree, we won't always agree in the future." Mr Howard has stressed the importance of ongoing Australian-Indonesian cooperation to stop people smuggling operations. "Indonesia has helped us stem the flow of boat people," he said. "Part of the success we've had over the past five years, since 2001, in stopping a large number of asylum seekers coming to Australia has involved Indonesian cooperation and some of Indonesia's critics forget that. "Without Indonesia's cooperation our task would be harder." 'Tell Indonesia' The Government drafted the new laws after 43 Papuan asylum seekers arrived on the mainland. All have since been granted protection visas. Labor says there is no sign that dumping the new migration bill will open the floodgates to Papuan asylum seekers. Labor spokesman Tony Burke says it is not appropriate for Australian politicians to respond to any Indonesian threats that a new wave of boat arrivals might be encouraged. "Yesterday the Prime Minister received a message loud and clear finally, and that is that the laws, the immigration laws of Australia should be made by the Australian Parliament, not under pressure from Indonesia. "It's now finally time for the Prime Minister to take that message to Indonesia. "The new demands from Indonesia simply show what happens when you follow a policy of appeasement, when you let another country believe that there's some willingness to change our domestic law in order to please them, then the demands keep continuing." However Immigration Minister Amanda Vanstone is flagging a concern people in Indonesia would seek to re-awaken asylum seekers' interest in coming to Australia. "I am sure of this, that there are people in Indonesia who are not Indonesian who would like to come to Australia and they will take every opportunity they can to do so," she said. "I hope they certainly don't look at Australian Parliament's unwillingness to pass this bill as a free entry pass." The Federal Opposition says it is an overreaction for the Government to claim that asylum seekers will see the demise of the migration Bill as a "free entry pass" to Australia. Coalition backbencher Wilson Tuckey says only time will tell if the floodgates have opened, but maintains the Opposition will have a lot to answer for if West Papuans begin arriving in large numbers. "They will arrive on the Australian mainland because that's the shortest trip," he said. Democrats leader Lyn Allison says the focus should now be on investigating allegations of human rights abuses in West Papua. --- From admin at irja.org Sun Aug 20 18:41:27 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Mon, 21 Aug 2006 09:41:27 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] Kabar: K3 Augustus 2006 Message-ID: <1675.61.94.58.123.1156120887.squirrel@www.teuton.org> Kabar Irian (Papua) Minggu K3 Augustus 2006 Topik2 * Panglima Perang Papua Diperiksa * Revisi Otsus Papua Harus Libatkan Semua Pihak * Lagi, Perang Meletus di Timika * Tiga Hari, Tiga Nyawa Melayang di Jalan Raya * RI Kecewa pada Australia * Diperlukan Gerakan Massal Untuk Cegah AIDS Di Papua * Proses Pilkada Mimika Belum Juga Berjalan * Akhiri Perang, Tinggalkan Berhala * Gaji PNS Bakal Naik Lagi * Komisi A DPRP Janji Perjuangan Pemekaran IJT * Australia batalkan RUU migrasi * Undang- Undang Suaka Australia Terancam Gagal * Hubi Dituntut 10 Tahun Penjara * Di Manokwari, Ratusan Massa Tuntut Referendum di Papua MANOKWARI * 16 Terdakwa Bentrok Abe,'Pecat' PH-nya * Dua Peneliti UGM Hilang di Selatan Papua * Pranata Balas Dendam Penyebab Perang Suku di Papua * BPKP Tinggal Tunggu Perintah * Tak Ada Kesepakatan Hanya Satu MRP di Papua * Antropolog: Pranata Balas Dendam Penyebab Perang Suku di Papua * Dideklarasikan, Aliansi Bhineka Tunggal Ika di Papua * Kembangkan Budaya Daerah sebagai Pilar Pemersatu Bangsa * Pesta Budaya di Perbatasan RI-PNG * LSM se-Papua Dukung Program Audit Dana Otsus * * *(WPNCL)* * MEDIA RELEASE* --- http://www.indomedia.com/bpost/082006/14/nusantara/nusa1.htm KERUSUHAN ANTARSUKU Panglima Perang Papua Diperiksa Timika, BPost Kepolisian Daerah Papua mengintensifkan pemeriksaan guna mengungkap timbulnya pertikaian antarsuku yang kembali terjadi di Timika, Papua. Juru bicara Kepolisian Daerah (Polda) Papua Komisaris Besar Polisi Kartono saat dihubungi, Minggu (13/8), mengatakan bahwa kepolisian memeriksa panglima perang Papua dan dua kepala suku yang bertikai-- yakni Suku Dani serta Suku Damal. Namun, Kartono belum bisa menyebut nama-nama orang yang diperiksa. Mengenai tindkana pesuasif, juga dilakukan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Kartono mengatakan, berbeda dengan pertikaian kedua suku yang pertama, kepolisian akan mengusut hingga ditemukan siapa penyebab timbulnya pertikaian yang menyebabkan pecahnya kerusuhan di Kelurahan Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu (12/8). Penyebab pertikaian kedua suku itu, kata Kartono berawal dari kesalahpahaman antarwarga suku. Ketika itu beberapa warga salah satu pihak dihadang sekelompok orang ketika lewat di sebuah jalan penghubung antarkampung. Merasa terancam, kedua kelompok warga itu mengadu ke kepala sukunya masing-masing. Situasi memanas hingga pecah kerusuhan. "Namun, kami belum tahu siapa yang menghadang, dan siapa yang dihadang," ujarnya. Menurut data, perang kali ini menewaskan 4 orang dan belasan luka, termasuk dua polisi terkena panah. Sementara itu, pertikaian pertama Suku Dani dan Suku Damal terjadi pada akhir bulan lalu (24/7). Pertikaian itu menewaskan 10 orang dan melukai 200 orang lebih. Pemicunya adalah tenggelamnya seorang bocah di sebuah sungai di kawasan satuan permukiman 13 Timika, sehari sebelumnya. Kedua suku kemudian sempat bersepakat damai pada 3 Agustus lalu.ti --- KOMPAS Senin, 14 Agustus 2006 Otonomi Revisi Otsus Papua Harus Libatkan Semua Pihak Jakarta, Kompas - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua berlaku di seluruh tanah Papua, termasuk Irian Jaya Barat. Kesepakatan ini juga diberlakukan untuk Majelis Rakyat Papua, yang berlaku untuk seluruh tanah Papua. Dengan demikian, revisi UU No 21/2001 tersebut harus melalui prosedur yang melibatkan MRP, DPRD Papua, DPRD Irjabar, Gubernur Papua, dan Gubernur Irjabar secara bersama-sama. Hal itu ditegaskan Gubernur Papua Barnabas Suebu kepada wartawan seusai bertemu dengan Wakil Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (11/8). Wacana mengenai revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, menurut Barnabas, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dan pemerintah. Namun, kemungkinan dilakukannya revisi hanya pada hal tertentu. "Dalam hal tertentu bisa dibicarakan. Revisi kan ada prosedurnya, tidak asal revisi," kata Barnabas. Soal pilkada Barnabas berpendapat, salah satu hal penting yang dapat direvisi dalam UU Otsus Papua adalah mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Dalam Undang-Undang Otsus kan, pilkada tidak langsung. Yang saya tahu, bisa direvisi. Kan sudah tidak cocok lagi," ujarnya. Sementara mengenai pembagian dana otsus, Barnabas menegaskan, saat ini sudah terbagi merata untuk seluruh wilayah di Papua. Wacana merevisi UU No 21/2001 sudah dimunculkan sejumlah pihak. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman bahkan menilai UU Otsus Papua sudah harus dievaluasi, yang salah satu tujuannya membangkitkan kembali efektivitas otonomi khusus (Kompas, 29/7). Dalam Pasal 78 undang-undang itu juga disebutkan, pelaksanaan undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah undang-undang ini berlaku. UU Otsus Papua berlaku sejak tanggal 21 November 2001. Soal audit Barnabas datang ke Kejaksaan Agung dan bertemu dengan Wakil Jaksa Agung Basrief Arief. Usai pertemuan, Basrief menyampaikan, dalam pertemuan tertutup itu, Barnabas menyatakan akan membangun tata pemerintahan yang baik. Sebelum melakukan tugasnya, ia meminta dilakukan audit pemerintah maupun keuangan. "Ketika dari hasil audit ada yang harus ditindaklanjuti, maka dilakukan kerja sama dengan kejaksaan di daerah," ujar Basrief. Barnabas mengatakan, tidak ada kasus yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia hanya menyampaikan mengenai kebutuhan Papua untuk membangun pemerintahan yang bersih. (idr) --- CENDRAWASIH POS 14 Agustus 2006 Lagi, Perang Meletus di Timika *Buntut Aksi Sweeping, Empat Warga Tewas TIMIKA-Kesepakatan damai antarkelompok yang bertikai di wilayah Kwamki, Kabupaten Mimika, Papua, tak berlangsung lama. Belum genap dua pekan setelah penandatanganan kesepakatan damai itu, perang kembali meletus Sabtu (12/8) pekan kemarin. Perang antara kubu tengah dan bawah serta kubu tengah dan atas Kelurahan Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru itu berlangsung mulai pagi hingga pukul 18.00 WIT. Akibatnya, empat orang dikabarkan tewas. Dua korban tewas yang sudah teridentifikasi, yakni Pendus Wakerkwa, 25 tahun dari kubu atas dan Paily Wandik, 18 tahun dari kubu tengah. Sementara itu sekitar 90-an orang dikabarkan luka-luka. Pendus Wakerkwa tewas dan tidak tertolong saat dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) sekitar pukul 08.30 WIT Sabtu lalu. Pendus (almarhum), korban perang akibat terkena tembakan senapan angin pada bagian dada kanan korban yang ditembakan oleh seorang oknum dari kubu tengah. Sedangkan Paily tewas karena dikampak pada bagian leher saat pasukan perang dari kubu atas melakukan serangan balik pada kubu tengah Sabtu lalu. Pailiy tewas dengan kondisi mengenaskan. Kedua korban dari masing-masing kubu ini telah diabukan (dibakar-Red) sesuai dengan adat perang mereka. Bahkan satu unit rumah milik Tomy Waker yang terletak di kubu atas, dibakar oleh oknum dari kelompok kubu tengah saat melakukan serangan. Selain empat tewas, puluhan warga dan tiga polisi luka-luka terkena anak panah. Para korban berasal dari kubu bawah (pimpinan Yakobus Kogoya) dan kubu tengah (pimpinan Elminus Mom). Untuk menghentikan perang itu, Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tuilan dan dan Dansat Kompol Abubakar Tertussy masuk ke perbatasan antara kubu bawah dan kubu tengah. Usaha kepolisian menenangkan pasukan dua kubu itu berhasil. Namun, tidak dengan perang antara kubu tengah melawan kubu atas yang berlangsung sengit hingga sore kemarin. Sedangkan pada pukul 10.20 WIT, pasukan antihuru-hara Brimobda Detasemen B Polda Papua yang berjumlah 20-an orang memasuki daerah perang lengkap dengan tameng dan senjata SSI laras pendek. Wakapolres Mimika Kompol Jan Makatita sempat memeriksa kelengkapan pasukan sebelum diberangkatkan ke lokasi perang kubu tengah melawan kubu atas. Penyebab perang kemarin belum diketahui pasti, karena sebelumnya telah dicapai kesepakatan bersama menghentikan perang. Kabar yang beredar, perang dipicu oleh aksi sweeping kubu bawah terhadap warga kubu tengah yang melintas di lokasi mereka. Sumber Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos) di Kwamki lama menyebutkan, perang itu diawali penyerangan kubu tengah ke kubu bawah sekitar pukul 06.00 WIT. Sebagian massa kubu bawah yang masih terlelap tidur dikagetkan bunyi seng dan teriakan perang. Orang tua dan anak-anak berhamburan keluar rumah. Sebagian langsung mengangkat panah untuk menghadang ratusan pasukan kubu tengah yang datang menyerang. Karena tidak siap, kubu bawah terpukul hingga mundur ke Pasar Harian di lokasi Kios Panjang. Hanya sekitar lima menit menguasai daerah itu, kubu tengah dapat dipukul mundur hingga perbatasan ujung lapangan. Wakapolres Mimika Kompol Jan Makatita yang dikonfirmasi Radar Timika membenarkan timbulnya korban jiwa dan luka-luka pada perang tersebut. "Kami juga tidak tahu kemauan mereka," ungkap Jan Makatita. Sementara itu, petugas Lantas Polres Mimika yang dikoordinasi Kasatlantas AKP Raydian Kokrosono Sabtu itu menutup akses jalan menuju Kwamki Lama di Check Point perempatan Bandara, Kwamki Lama, Mile 32 dan Timika. Seperti disaksikan Radar Timika, kendaraan roda empat maupun roda dua dilarang masuk memasuki Kwamki Lama. Ojek yang mengantar warga Kwamki Lama hanya bisa sampai di tempat tersebut. Akibatnya, para penumpang yang hendak menuju atau berangkat dari Kwamki Lama harus berjalan kaki. Penutupan akses luar ke Kwamki kemarin berlangsung hingga sore. Kondisi ini juga mengakibatkan sejumlah pengungsi yang hendak ke Kota Timika harus berjalan kaki dari Kwamki Lama menuju Check Point. Ajudan Kapolres Terpanah di Perut/// Sementara itu, berdasar data lapangan yang diperoleh Radar Timika di RSMM, Sabtu kemarin juga ada tiga personel polisi yang terkena panah. Ketiga polisi itu sedang bertugas menghalau pertikaian antara kubu atas dan tengah. Wakapolres Mimika Kompol Jan I Makatita yang dikonfirmasi Radar Timika di RSMM, Sabtu (12/8), bersama beberapa perwira lain menjelaskan, polisi yang terkena panah adalah Brigadir Wilson Richard dan Bripda Nataniel Naga (anggota Polres Mimika), serta Baratu M. Fatah, anggota Brimobda Papua Den B Timika. Brigadir Richard -akrab disapa Ongker- selama ini bertugas sebagai ajudan Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tuilan. Dia terkena panah di bawah rusuk kanan sedalam 15 sentimeter. Anak panah yang bersarang di tubuh Ongker bukan bidikan langsung massa kubu tengah. Tapi, panah itu pantulan dari tameng salah seorang personel polisi yang berdiri di sampingnya. Ongker terkena panah sekitar pukul 08.45 WIT dan langsung dievakuasi ke RSMM. Sabtu kemarin dia menjalani operasi selama 2 jam, pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIT. Operasi yang dilakukan tim medis RSMM itu dipimpin dr Paulus Sugiharto S.Pb, direktur RSMM Timika. Hal itu dibenarkan direktur RSMM. Namun, secara detail dan kode etik, dr Paulus tidak menyebutkan diagnosis cedera yang dialami korban. "Yang jelas, pelaksanaan operasi sudah berhasil dan kondisi korban sudah pulih. Tinggal menjalani perawatan selanjutnya," katanya. Dari data yang disampaikan RSMM, Sabtu (12/8) 10 pasien korban perang menjalani operasi di rumah sakit tersebut. "Saat ini operasi masih berlangsung dan mungkin pasien bertambah lagi," tambah dr Paulus, yang dikonfirmasi Radar Timika via telepon seluler. Sementara itu, Bripda Nataniel terkena panah di bagian tengah tulang belikat belakang beberapa menit setelah korban Ongker. Nataniel dirawat di RSMM. Sedangkan Baratu M. Fatah terkena panah di bagian tangan kiri. Namun, dia tidak menjalani perawatan intensif di RSMM. Nataniel yang diwawancarai Radar Timika di ruang ICU RSMM menerangkan, dirinya terkena panah saat hendak berlindung di kendaraan perintis. Saat itu, serangan panah datang dari kubu tengah. Menurut dia, perang antara kubu tengah dan atas itu berlangsung sengit. Nataniel dan rekan-rekan yang memblokade wilayah di antara kedua kubu sebelumnya mengimbau sejumlah warga dari kubu tengah agar tidak menyerang kubu atas. Namun, imbauan polisi itu tidak digubris. (vis/jpnn --- CENDRAWSIH POS Senin, 14 Agustus 2006 Tiga Hari, Tiga Nyawa Melayang di Jalan Raya *Akibat Lakalantas di Depan Saga dan Dok IV JAYAPURA-Lagi, kecelakaan maut terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura. Setelah kasus Lakalantas di depan Taman Makam Pahlawan Waena yang mengakibatkan dua orang tewas, maka dalam tiga hari berturut-tutur ini, tiga lagi nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalulintas. Ironisnya lagi, ketiga laka maut ini semuanya diduga akibat sang pengendara dipenguruhi menuman keras (Miras). Kecelakaan yang merenggut nyawa warga Kota Jayapura itu terjadi di tiga tempat dan waktu yang berbeda. Dua di Tikungan Dok IV, depan Kantor Dinas PU Provinsi Papua dan satunya terjadi Minggu (13/8) pukul 03.20 WIT dini hari di jalan raya Abepura- Sentani, tepatnya depan Toko Saga Mall Abepura. Kecelakaan di depan Saga ini melibatkan antara sepeda motor supra fit DS 3347 JK dengan sepeda motor Supra X DS 2611 AI. Keterangan yang diperoleh dari bagian Lantas Polsekta Abepura, menyebutkan kecelakaan ini bermula saat sepada motor DS 3347 JK datang dari arah Abepura menuju Kotaraja dalam kecepatan tinggi. Setibanya di TKP, datang dari arah berlawanan atau dari arah Kotaraja dengan tujuan Abepura, motor DS 2611 AI yang dimudikan Bertho Yunte (24) juga dalam kecepatan tinggi. Karena kedua pengendara diduga dipenguruhi miras, sehingga tabrakanpun tidak bisa terhindarkan lagi. Praaak, kedua sepeda motor itu bertabrakan di jalan Raya Abepura-Sentani tepatnya depan Toko Saga Mall Abepura. Akibat lakalantas tersebut, pengendara sepeda motor DS 3347 JK, bernama Marthinus Rumbarar (24), tewas TKP akibat mengalami luka yang serius yaitu kepala pecah akibat terbentur di aspal, sedangkan pengendara motor DS 2611 AI, serta dua penumpangnya juga mengalami luka serius. Bertho Yunte, sampai berita ini diturunkan masih mengalami perawatan medis di ruang bedah RSUD Abepura. Begitu juga Binus Togedi mengalami luka sobek di kaki kanan, serta kepala mengalami luka sobek, di samping itu tangan kanan dan kiri, juga luka mamar, sedangkan Marthen Fuisa mengalami luka sobek di kaki kanan, serta tangan kiri dan tangan kanan, luka sobek, serta kelopak mata kanan dan kiri bengkak dan biru. Keduanya juga masih dirawat di RSUD Abepura. Sedangkan jenazah Mathinus Rumbarar sudah dibawa ke rumah duka keluarganya di belakang Toko Citra Abepura. Sementara kedua motor ditahan di Polsekta Abepura sebagai barang bukti. Sebelumnya Jumat dan Sabtu, dua Lakalantas juga terjadi di Tikungan Dok IV menyebabkan dua orang tewas yang juga diduga karena pengaruh Miras Kasus pertama terjadi Jumat malam (11/8) sekitar pukul 21.30 WIT, melibatkan dua sepeda motor Yamaha Yupiter DS 2448 AS yang dikendarai Ricky Tapilaha (21) warga Jalan Pemuda No. 99 Belakang BRI Kloofkamp dengan sepada motor DS 4980 AK milik Engel Mayor (24) yang diparkir di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, pengendara Yamaha Yupiter, Ricky T meninggal dunia akibat mengalami luka yang serius, antara lain: bengkak di mata kiri, keluar darah dari hidung, telinga dan mulut. Sedangkan penumpangnya, Dewi (18) mengalami luka bengkak di telinga kanan dan lecet di tangan kiri. Kasus kedua terjadi Sabtu dini hari (12/8) sekitar pukul 04.00 WIT, yaitu kecelakaan tunggal sepeda motor DS 2948 AQ yang dikendarai Williem S (46) seorang PNS Satpol PP yang tinggal di Tanjung Ria. Ia selip di tikungan Dok IV tersebut dan masuk parit lalu menghembuskan nafasnya saat di RSUD Dok II Jayapura. Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Taufik Pribadi,M.Si saat dikonfirmasi di Mapolresta Jayapura, Sabtu (12/8) kemarin membenarkan adanya kejadian tersebut. "Kedua kasus ini diduga kuat akibat pengaruh minuman keras, sehingga pengendaranya tidak bisa menguasai laju kendaraan saat berada di tikungan," ujarnya. Kasat Lantas, AKP Julianto P. Sirait,SIK menjelaskan, terkait kasus ini, anggotanya telah mengamankan kedua sepeda motor yang terjadi di kasus pertama untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sedangkan kasus kedua ditangani Polsekta Jayapura Utara. (fud) --- http://www.gatra.com/artikel.php?id=97087 Penarikan RUU Keimigrasian RI Kecewa pada Australia Jakarta, 15 Agustus 2006 11:48 Pemerintah Indonesia kecewa terhadap pemerintah Australia, yang Senin kemarin menarik kembali RUU keimigrasian dari parlemen, yaitu RUU yang sempat menjadi salah satu faktor "penarik hati" bagi Jakarta untuk memulihkan hubungan dengan Canberra pasca- insiden pemberian visa bagi 42 warga Papua pencari suaka oleh Australia. Pemerintah Indonesia mengisyarakatkan, penarikan RUU tersebut bisa menimbulkan ketegangan baru di antara kedua negara. "Kami belum menerima komunikasi resmi dari Pemerintah Australia. Kalaupun informasi itu betul, maka Pemerintah Indonesia sangat menyesal atas kegagalan pemerintah Australia untuk memberlakukan kebijakan baru mengenai pencari suaka sebagaimana yang telah disampaikan pada awal tahun ini," kata juru bicara Deplu-RI, Desra Percaya, ketika dihubungi ANTARA, di Jakarta, Selasa. Jubir mengaku pihak Deplu baru mengetahui soal penarikan RUU oleh pemerintahan Howard itu dari pemberitaan media. Ketika ditanya apakah Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Australia untuk memberikan informasi atau penjelasan secara resmi terkait dengan penarikan RUU tersebut, Desra mengatakan, "Kalau seperti ini tentunya pihak Australia yang selayaknya lebih bersikap aktif." Jubir Deplu menolak berkomentar lebih lanjut mengenai penarikan RUU oleh pemerintahan Howard dan menganggap hal tersebut sebagai masalah domestik di Australia dan pihak-pihak di Australia sendiri yang akan menyelesaikannya. Deplu RI menilai, gagalnya RUU imigrasi untuk disepakati oleh pemerintah dan Senat Australia dapat diartikan bahwa Australia membuka pintu terhadap para pencari suaka dan kemungkinan pendatang haram, termasuk dari Indonesia. Ketika ditanya apakah penarikan RUU imigrasi tersebut mengganggu hubungan Indonesia dengan Australia, Desra mengatakan, "Terlalu awal untuk mengatakan `ya`. Tapi tentu saja ada pengaruhnya. Nanti kita lihat bagaimana proses selanjutnya." Pemerintahan John Howard pada Senin menarik kembali RUU imigrasi yang baru karena, seperti yang dilaporkan media Australia, The Sydney Morning Herald, Howard menyadari RUU tersebut tidak akan bisa disepakati di Senat. John Howard sendiri terkesan tenang-tenang saja terhadap kemungkinan reaksi dari Indonesia menyangkut penarikan RUU tersebut. Seperti dikutip Sydney Morning Herald, Howard mengatakan kendati Indonesia menginginkan perubahan UU bisa dihasilkan, hal itu tidak akan mengganggu hubungan kedua negara. "Saya yakin hubungan dengan Indonesia akan tetap kuat. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Presiden (Yudhoyono, red)," katanya. Indonesia bereaksi sangat keras saat Pemerintah Australia pada Maret 2006 memutuskan memberikan visa perlindungan kepada 42 pencari suaka asal Papua. Pemerintah Indonesia selain menyatakan kecewa, juga sempat menarik duta besarnya dari Canberra, Hamzah Thayeb, sebagai sikap protes terhadap keputusan pemberian visa kepada 42 warga Papua tersebut. Kekecewaan tersebut cukup terobati setelah pemerintahan Howard menyatakan pihaknya mengajukan RUU keimigrasian yang baru, yang dikenal sebagai kebijakan "Pacific Solution" kepada parlemen Australia. "Pacific Solution" itu merupakan kebijakan Australia untuk tidak memproses pencari suaka politik di Australia melainkan di tiga tempat di Pasifik yaitu Papua Nugini, Nauru, dan Christmas Island. Indonesia, seperti yang pernah disampaikan oleh pejabat-pejabat tinggi negaranya, termasuk Menlu Hassan Wirajuda, menyatakan menyambut baik kebijakan yang diambil Australia tersebut untuk menerapkan langkah-langkah yang lebih kuat dan keras dalam mencegah masuknya para pencari suaka dari Papua maupun tempat-tempat lainnya. Setelah itu, langkah-langkah pengembalian hubungan baik kedua negara semakin intensif dijalankan, termasuk terciptanya pertemuan Menlu Hassan-Menlu Downer, serta pengembalian Dubes Hamzah Thayeb untuk kembali bertugas di Canberra. Puncaknya, setelah terjadinya pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan PM Howard di Batam akhir Juni lalu, Indonesia menyatakan hubungan kedua negara sudah `back on track` (kembali normal). --- Siaran Pers Untuk Diterbitkan Segera Diperlukan Gerakan Massal Untuk Cegah AIDS Di Papua Meskipun telah banyak hal yang dilakukan upaya penanggulangan AIDS di Papua harus terus diperluas, karena persoalan epidemi di Tanah Papua telah masuk ke populasi umum. Data sampai akhir Maret 2006 jumlah kasus HIV/AIDS di Papua mencapai 2.199 kasus, sedangkan diperkirakan angka sebenarnya mencapai 11.660 orang. Tak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan memberikan perintah khusus agar dilakukan program penanganan khusus untuk mengatasi HIV/AIDS di Papua. Jakarta, 15 Agustus 2006. Dibandingkan dengan provinsi lain, penyebaran HIV/AIDS di Tanah Papua diperkirakan telah memasuki kelompok masyarakat umum (generalized epidemic) sehingga upaya penanggulangannya tidak boleh parsial tetapi harus menyeluruh. Dalam pertemuan kelompok kerja (POKJA) Papua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang berlangsung kemarin 14 Agustus 2006 di kantor KPA Nasional, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan bahwa upaya penanggulangan AIDS di Papua harus dilakukan secara massal dan menyeluruh. Selain itu menurut Gubernur Suebu, upaya yang jauh lebih penting dari itu adalah mencari akar persoalan mengapa penularan HIV/AIDS di Papua sangat tinggi. Lebih lanjut Gubernur Suebu juga menjelaskan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS akan dibarengi dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. "Saya ingin mendekatkan tangan pelayanan kesehatan ke masyarakat Papua," jelas Gubernur Barnabas Suebu. Dijelaskan bahwa program peningkatan pelayanan kesehatan, dimana pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS menjadi salah satu agenda, adalah merupakan prioritas Pemerintah Provinsi Papua. Menurut Gubernur Suebu, akan dibangun sistem pelayanan kesehatan yang berbasis kampung di 2.500 kampung yang tersebar di provinsi Papua. Selain itu, Gubernur Suebu juga akan berupaya merealisasikan program pengadaan 200 dokter di Tanah Papua sebagaimana yang dicanangkan oleh Penjabat Gubernur Sodjuangon Situmorang. "Jangankan 200 dokter, kalau diperlukan lebih dari itu akan kami usahakan," tegas Gubernur Suebu. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua drh. Constan Karma pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa epidemi AIDS di Papua sudah ada pada semua kabupaten sehingga kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk melakukan upaya penanggulangan yang komprehensif. "Epidemi AIDS sudah merambah ke dalam rumah tangga, bahkan pelajar dan mahasiswa pun sudah banyak yang menjadi korban," tambah drh. Constan Karma. Lebih lanjut menurut drh. Constan, selain persoalan pencegahan, akses terhadap pengobatan serta upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi menjadi agenda penting karena banyaknya orang yang hidup dengan HIV/ADS (ODHA) yang ada di Papua saat ini. Pada kesempatan yang sama Sekretaris KPA Nasional, Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH menanggapi pernyataan Gubernur Suebu mengatakan bahwa KPA Nasional akan berusaha untuk mendukung sepenuhnya upaya penanggulangan AIDS sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Papua. "Kami akan membantu apapun yang bisa kami upayakan agar masa depan Papua bisa lebih baik," jelas Dr. Nafsiah. Sebagai tindak lanjut dari komitmen KPA Nasional tersebut, Dr. Nafsiah juga akan mengunjungi Provinsi Papua pada tanggal 3 September 2006. Berdasarkan data per 31 Maret 2006, jumlah total kasus HIV dan AIDS mencapai 2.199 kasus dengan rincian 1.266 kasus HIV dan 973 kasus AIDS. Sedangkan menurut estimasi terdapat 11.660 orang lagi yang belum diketahui dan belum mendapatkan pelayanan pengobatan. Berdasarkan kelompok umur kasus HIV/AIDS di Papua tertinggi berada pada usia 20 - 29 tahun, akan tetapi angka kasus pada kelompok usia 15 - 19 tahun adalah merupakan yang tertinggi di Indonesia. Sedangkan kasus berdasarkan resiko penularan, yang terbanyak adalah melalui hubungan seks (heterosex). Sebagai informasi pada bulan April yang baru lalu, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Merauke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan: "...Saya minta agar dilakukan program penanganan khusus untuk mengatasi HIV/AIDS di Papua, dengan anggaran tertentu dari Pemda dan Pusat...." *** Untuk Informasi Lebih Lanjut: Ruddy Gobel, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, Gedung Surya Lt.7, Jl. M.H Thamrin Kav. 9, Jakarta 10350, Telp.+62(21) 3901758, Fax.+62(21)3902665, email: Email: rgobel.unaids at un.or.id, mobile: +62(816)1152460. Devi Karyadi, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, Gedung Surya Lt.7, Jl. M.H Thamrin Kav. 9, Jakarta 10350, Telp.+62(21) 3901758, Fax.+62(21)3902665, email: Email: devi.karyadi at aidsindonesia.or.id, mobile: +62(818)06424342. ---------------------------------------------------------------------------- Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional adalah lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. KPA bertanggungjawab dan melapor kepada Presiden. KPA berdiri sejak tahun 1994 dan dasar hukum KPA Nasional saat ini adalah Peraturan Presiden No.75 Tahun 2006. ---------------------------------------------------------------------------- --- KOMPAS Sabtu, 19 Agustus 2006 Proses Pilkada Mimika Belum Juga Berjalan Timika, Kompas - Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tidak bisa berkantor, akibat kisruh dua versi perolehan suara lembaga legislatif itu, hingga kini proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika tidak juga jalan. Empat bulan lagi masa jabatan Bupati Mimika Clemen Tinal akan berakhir, tepatnya pada 14 Desember 2006. "Sesuai dengan PP 6 Tahun 2005, DPRD Mimika harus membuat pemberitahuan masa akhir jabatan pada 14 Juli 2006. KPUD baru bisa bekerja jika DPRD Mimika mengirim surat pemberitahuan masa jabatan bupati akan berakhir. Tetapi, saat ini DPRD tidak bisa bersidang," kata Ketua KPU Mimika Anna Y Balla. Sejak dilantik pada 23 Desember 2005, DPRD Mimika yang ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 182 Tahun 2004 tak bisa berkantor dan tak bisa bersidang karena Pemerintah Kabupaten Mimika memindahkan Kantor Sekretariat DPRD dari Kantor DPRD di Jalan Cenderawasih. Balla menjelaskan, seharusnya saat ini KPU Mimika telah memiliki alat kelengkapan pemilihan, seperti Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Akibat ketiadaan DPRD Mimika, hingga kini KPU Mimika belum punya anggaran penyelenggaraan pilkada. "Seharusnya dalam satu bulan ini sudah ada proses pencalonan dari fraksi atau gabungan fraksi. Bakal calon itu juga harus didaftarkan di KPU Mimika untuk diumumkan kepada publik. Setelah itu, dilakukan proses verifikasi dan ditetapkan," katanya. Pertanggungjawaban Akibat lain adalah hingga Jumat (18/8) Bupati Mimika Clemen Tinal juga belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Menurut peraturan, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati disampaikan paling lambat satu bulan setelah DPRD mengirimkan surat pemberitahuan masa akhir jabatan. Itu berarti Bupati Clemen Tinal seharusnya memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban semasa dia menjabat pada 14 Agustus lalu. Fungsikan DPRD Mimika DPRD Mimika tidak berfungsi akibat adanya dua versi perolehan kursi. Versi pertama didasarkan pada SK KPU Pusat tertanggal 28 Mei 2004 tentang penetapan calon anggota DPRD Mimika. Pada 5 Agustus 2004, Gubernur Papua menerbitkan SK 182 Tahun 2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Mimika. Pada 23 September 2004 KPU mengeluarkan SK yang mengganti perolehan kursi sembilan partai politik. Setelah dipersoalkan, KPU membatalkan SK 23 September 2004. Pada 23 Desember 2005 Gubernur Papua melantik 25 anggota DPRD versi SK KPU tanggal 28 Mei 2004. Ketua DPRD Mimika versi SK KPU tersebut, Yoseph Yoppy Kilangin, menyatakan, DPRD yang dilantik pada 23 Desember 2005 tidak bisa bekerja karena Sekretariat DPRD Mimika menolak untuk melayani. "Kami juga tidak bisa berkantor karena tidak diakui Pemerintah Kabupaten Mimika. Agar proses pilkada berjalan, DPRD Mimika harus difungsikan. Karena itu kami meminta Gubernur Papua menyelesaikan masalah ini," kata Kilangin. (ROW) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.3.html Sabtu, 19 Agustus 2006 Akhiri Perang, Tinggalkan Berhala YAHUKIMO-Satu sejarah baru dibuat Pemerintahan Yahukimo. Meski baru delapan bulan memiliki Kepala Daerah difinitif yakni Bupati Ones Pahabol SE, MM yang berpasangan dengan Wakil Bupati Ir Daniel Rendeng, namun sudah bisa membuat sejarah baru dalam dunia keagamaan. Bupati bekerjasama dengan pihak gereja, tokoh masyarakat dan tokoh adat, Jumat (18/8) kemarin berhasil membawa masyarakat yang biasanya menyembah berhala (Patung Kayu dan Batu), untuk beribadah secara Kristiani. Adalah ribuan masyarakat Lembah Kayo dan Werima, yang merubah tata ibadah pemulihan itu. Komitmen Bupati terhadap agama ini, memang patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, untuk kepentingan mengubah tatacara ibadah ini, Bupati Ones Pahabol harus mencarter lima fligh penerbangan dengan heli mission. Rombongan yang diikutkanpun tergolong luar biasa, setidaknya menyertakan Wakil Bupati, Ir Daniel Rendeng, Sekda Robby T, Ketua DPRD Yahukimo Didimus Yahuli SH, Kapolres AKBP Daniel L, Kabag Pemerintahan Kata Tanna, dan beberapa lagi tokoh adat serta tokoh agama. Dari jalannya kegiatan, dengan disaksikan para pejabat Pemkab Yahukimo itu, masyarakat Lembah Kayo dan Werima menyerahkan simbol-simbol perang dan barang-barang yang mereka sembah selama ini yang diterima para pendeta (Hamba Tuhan). Mereka juga menyerahkan simbol-simbol perang sebagai pertanda perdamaian sesama masyarakat di sana, khususnya Suku Kayo dengan Suku Nesuwen, pertanda perdamainan dengan pemerintah serta sebagai pertanda mendekatkan diri dengan Tuhan. Simbol-simbol tersebut selanjutkan dibakar bersama-sama dan terakhir membuat salip lalu ditancapkan di satu tanah lapang untuk selanjutkan akan dibangun sebuah gereja. Di tempat ini pula, diserahkan beberapa alkitab serta dana bantuan Rp 100 juta. Pdt Otto Kobak yang dihadirkan untuk menyampaikan khotbah, pada intinya menyampaikan bahwa masyarakat Lembah Kayo dan Werima telah mencacatkan sejarah. Dan sejarah itu bukan karena pemerintah, pendeta atau yang lainnya, tapi masyarakat telah punya tekat yang baik dalam memperbaiki hubungannya dengan sang Pencipta Alam dan isinya yakni Allah (Tuhan). Dan apa yang dipilih oleh masyarakat tersebut, kata Pdt Otto Kobak, adalah benar. Karena hanya yang mengenal Tuhan lah, maka mereka akan dijamah dengan tangan Tuhan. Dan itu adalah tujuan hidup umat manusia sebagai ciptaan Allah. ''Hidup yang kita alami saat ini, adalah bukan hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya atau yang disebut hidup yang kekal adalah hidup setelah mati. Di sana akan ada Surga dan Neraka, dan yang miliki adalah Tuhan Allah. Nah hari ini, masyarakat telah memperbaiki hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan jalan kepada kita untuk ke Surga,''jelasnya. Ditambahkan, jika setelah acara kemarin, masyarakat akan ibadah secara benar, maka Allah akan melimpahkan rahmat, anugerah dan keselamatan. ''Sebab jika kita memberikan kebaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipatgandakan kebaikan itu kepada umat-Nya,''katanya. Karenanya, Pdt Otto Kobak, berpesan agar setelah ritul pemusnahan berhala atau yang disebut kembu (Bahasa Setempat) itu, masyaratak betul-betul meninggalkan masa lalunya itu, selajutnya lebih taat kepada Tuhan Allah. Sementara itu, Bupati Yahukimo Ones Pahabol SE, MM tampak tak bisa menyimpan keprihatinan dan kebahagiannya. Ia tampak semab wajahnya, tampak meneteskan air mata, di saat masyarakat bersama-sama pemerintah dan para pendeta dengan kompak membakar simbol-simbol berhala yang mereka sembah selama ini. ''Sungguh, hari ini merupakan hari yang membahagiakan, hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat dan Pemerintah Yahukimo. Kita telah bersama-sama memberikan jalan yang lurus, setelah sekian tahun lamanya kita diperbudak oleh benda-benda kuno itu. Saya berterimakasih dan bersyukur bahwa kita telah bersama-sama menempuh jalan yang benar,''ujarnya. Selanjutnya, Bupati Yahukimo berjanji akan memberikan perhatian terhadap masyarakat Lembah Kayo dan Werima yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Bahkan Bupati akan berusaha memenuhi permintaan masyarakat yang meminta agar ada desa dan distrik baru di Lembah Kayo itu. Hal yang sama dikatakan Ketua DPRD Yahukimo, Didimus Yahuli SH. Dengan mata berkaca-kaca, Didimus juga mengaku bangga dengan ketulusan masyarakat yang bertekat meninggalkan masa lalunya itu. ''Ini betul-betul sejarah baru bagi kita semua, tidak gampang membuat orang untuk percaya kepada Tuhannya, tapi itu terjadi hari ini di Lembah Kayo dan Werima,''tuturnya. Kaitannya dengan permintaan adanya pembangunan di Lembah Kayo dan Werima, Didimus sebagai Ketua DPRD, siap saja mensetujui jika pihak eksekutif memang ingin memekarkan desa dan distrik tersebut. ''Selama hal itu tidak melanggar aturan dan memenuhi syarat, serta dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, kami di DPRD siap mendukung pemerintah,''katanya. Sekadar diketahui, untuk kegiatan di Lembah Kayo ini, perjalannya tidak mudah. Rombongan bupati berangkat dari Dekai (Ibikota Yahukimo) harus terbang dulu ke Wamena. Dari Wamena baru mencarter heli milik Mission. Sementara alam di Lembah Kayo dan Werima sangat tidak bersahabat. Rombongan dibuat ketir-ketir dengan kabut dan awan yang tebal. Acara pun seperti dikejar waktu. Yang lebih membuat sedikit takut, setelah acara selesai, rombongan harus dievakuasi dulu ke Pasema secara bergantian. Dari Pasema, dievakuasi lagi ke Kurima. Setelah itu baru ke Wamena, dan rombongan terakhir sampai di Wamena sudah pukul 17.30 WIT. Sunggu penerbangan yang menakutkan untuk daerah pegunungan. (jko) --- Senin, 14 Agustus 2006 (CEPOS) Gaji PNS Bakal Naik Lagi *Besar Kenaikannya Dimumkan Presiden 16 Agustus Lusa JAKARTA-Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali akan menikmati kenaikan gaji tahun depan. Usul besaran kenaikannya akan diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Nota Keuangan RAPBN tahun 2007 di DPR 16 Agustus nanti. Tahun ini pemerintah telah menaikkan gaji PNS rata-rata 15 persen. Kepastian kenaikan gaji PNS ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya akhir pekan lalu. "Naik, naik," katanya. Namun ia belum bisa mengungkapkan persentase kenaikannya. "Masak saya mau membocorkan pidato presiden. Nanti biar tepuk tangannya pas lagi Bapaknya pidato dong," ujar Sri Mulyani. Konvensi kenegaraan mengharuskan Presiden menyampaikan pidato kenegaraan tentang Nota Keuangan RAPBN tahun berikutnya setiap tanggal 16 Agustus. Pidato itu juga akan merangkum Prioritas Pembangunan serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan. Tahun ini, pemerintah menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp 79,9 triliun. Hingga 31 Juli lalu, belanja pegawai terserap sebesar Rp 43,3 triliun atau 54,2 persen. Belum diketahui berapa proyeksi pos belanja pegawai tahun depan. Managing Director Econit Advisory Group Hendri Saparini mengatakan, rencana kenaikan gaji ini harus diungkapkan secara lebih mendetil, terutama dari syarat pembiayaannya. "Jangan hanya karena pemerintah akan mengungkapkan evaluasi kinerjanya dalam pidato 16 Agustus, rencana kenaikan gaji dilontarkan," kata Hendri kemarin. Jika pembiayaan kenaikan gaji itu dari tambahan utang baru, kata Hendri, hal itu menunjukkan pemerintah belum memiliki desain yang matang tentang kenaikan gaji ini. "Kita memang perlu meningkatkan gaji pegawai. Tapi itu tergantung bagaimana kreativitas pemerintah. Kalau tetap konservatif ya berarti tak ada perubahan," bebernya. Bagi Hendri, kenaikan gaji PNS harus dilakukan dan diukur secara lebih integral. "Terutama dikaitkan dengan restrukturisasi pegawai," sahutnya. Menurutnya, saat ini ada kelompok pegawai yang memang harus dinaikkan pendapatannya. Di sisi lain, lanjutnya, juga banyak pejabat yang gajinya terlampau besar. Hendri menyarankan kepada pemerintah agar menyelesaikan terlebih dahulu restrukturisasi PNS, terutama dikaitkan dengan beban anggaran. Prinsipnya, kata Hendri, kenaikan tidak perlu dilakukan pada semua kelompok pegawai. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu Sri Mulyani menjelaskan, keinginan untuk menaikkan kesejahteraan PNS merupakan salah satu misi yang harus dilakukan pemerintah. "Tentu semuanya dilakukan dalam konteks kemampuan APBN. Kita terus-menerus menaikkan gaji seperti di APBN 2006. Waktu itu terutama juga terkait dengan inflasi yang cukup tinggi," jelasnya. Di tahun 2007, kata dia, pemerintah juga sedang membahas secara awal kebutuhan untuk menaikkan pendapatan PNS. Bagi Sri Mulyani, kenaikan gaji PNS harus didasarkan pada keseluruhan sistem insentif dari PNS. "Dan keseluruhan sistem insentif itu harus dilakukan sistem pembenahan," ungkap Ani, sapaan akrab Sri Mulyani. Kata Ani, dalam menentukan gaji PNS pemerintah dihadapkan pada dua sisi. "Kita harus terus di satu sisi menaikkan kesejahteraan, terutama dikaitkan dengan kinerja dan produktivitas dari pegawai negeri kita. Tapi di sisi lain, kita juga memahami apakah struktur pegawai negeri sudah mencerminkan kebutuhan dari birokrasi kita," beber Mantan Kepala Bappenas ini. Departemen Keuangan dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) saat ini sedang membuat evaluasi sistem remunerasi PNS. Fokus awal akan dilakukan pada pejabat negara dengan membentuk Komite Remunerasi Nasional. "Tapi kemudian, itu akan meluas pada masalah reformasi birokrasi secara besar," terangnya. Dalam dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2007, tercantum anggaran pembenahan manajemen kepegawaian sebesar Rp 142,6 miliar. Jumlah ini termasuk untuk membenahi sistem remunerasi data PNS, pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja, dan penerapan reward and punishment. Sri Mulyani mengakui, kenaiakan gaji PNS akan berimplikasi pada bujet. "Tentu ada persoalan mengenai sistemnya. Oleh karena itu, meninjau sistem tidak dapat dilakukan secara cepat dan simpel. Tapi akan menyentuh hal-hal yang sifatnya sangat fundamental," ujarnya. Komite remunerasi nasional ini, kata mantan Direktur Eksekutif IMF ini, akan menjadi justifikasi yang lebih baik terhadap sistem penggajian. "Ini termasuk mengenai unit cost. Saya sudah minta Dirjen Anggaran untuk melihat berbagai unit cost yang sudah dianggap tidak realistis dan menimbulkan implikasi yang buruk kepada pemerintah," jelasnya. Setiap perubahan unit cost, kata dia, harus diimplementasikan untuk efisiensi . Hal ini dilakukan agar secara fiskal tidak menimbulkan eksplosif biaya. "Saya yakin ruangan itu masih ada. Karena seringkali saya lihat orang tetap bisa menjalankan aktivitas berdasarkan bujet yang ada," jelasnya. Uang Lauk Pauk Rp 10 Ribu/// Ketua Panja (Panitia Kerja) Belanja Negara Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi mengatakan, pemerintah memang mengajukan kenaikan belanja pegawai dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2007. "Besaran rata-ratanya belum pasti. Tapi itu berbarengan dengan usulan kenaikan gaji ke-13, dan penambahan uang lauk pauk Rp 10 ribu per hari," jelasnya. Tunjangan lauk pauk ini merupakan pos baru. Selama ini PNS hanya menerima tunjangan beras. Namun Hafiz tidak bisa memastikan apakah tambahan uang lauk pauk itu akan dimasukkan dalam nota keuangan yang akan dibacakan Presiden. "Yang jelas pemerintah mengajukan itu dalam pembicaraan pendahuluan. Kami sendiri belum menyatakan persetujuan," ujarnya. Wakil Ketua Panitia Anggaran ini menambahkan, kenaikan gaji PNS ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan inflasi. "Kalau 2006 ini, pemerintah menaikkan karena sudah empat tahun tidak naik. Tapi kalau tahun depan itu penyesuaian sesuai inflasi biasa," ujarnya. (sof) --- Senin, 14 Agustus 2006 Komisi A DPRP Janji Perjuangan Pemekaran IJT NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Komisi A, yang membidangi Pemerintahan, berjanji akan memperjuangkan aspirasi pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah (IJT) serta tidak menutup kemungkinan pemekaran Kabupaten Dogiyai ke pemerintah pusat. Hal ini terungkap pada saat pertemuan antara tim Komisi A DPRP dengan Pemkab Nabire, Kodim 1705 Paniai, Polres Nabire serta sejumlah tokoh mMasyarakat (Tomas) di Nabire, Jumat malam (11/8) lalu di Aula Sapta Taruna Dinas Perkerjaan Umum (PU) Nabire. Selain terkemukanya soal dukungan dari DPRP tersebut, juga terkemuka beberapa persoalan serta langka-langka harus diambil dalam memperjuangkan pemekaran tersebut. Seperti dikemukakan ketua komis A DPRP Yance Kayame, bahwa soal pemekaran IJT ini tinggal dilanjutkan dan diteruskan ke pusat. Untuk maksud tersebut, pihaknya melakukan kunjungan ke Nabire guna menjaring aspirasi dan animo masyarakat terkait pemekaran tersebut. "Kita ketahui bersama bahwa soal pemekaran IJT ini telah diatur dan memiliki payung hukum yang jelas, yakni Undang-undang Nomor 45 tahun 1999, yang isinya tentang pembentukan dan pemekaran di Provinsi Papua dan telah dilaksanakan beberapa realisasi pemekaran masing-masing pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Mimika dan Kota Sorong, tyermasuk soal IJT, yang sama-sama dalam payung hukum tersebut," jelasnya. Dari dasar inilah, maka DPRP melalui Komisi A yang menangani bidang pemerintah dan diserahkan wewenang soal pemekaran akan memperjuangkan pemekaran IJT tersebut. "Pemekaran ini selain sesuai dengan pemberian kemenangan yang tertuang dalam Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, yang berarti dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentrilistik," ujarnya. Digambarkan Yance, adanya aspirasi dan keinginan masyarakat Papua terkait pemekaran provinsi bahkan pemekaran kabupaten dan kota dimulai dengan adanya keinginan Merdeka (referendum) dari masyarakat Papua pada tahun 1990-an. "Dari aspirasi inilah, pemerintah pusat menawarkan beberapa kebijakan dan memperbolehkan meminta apa saja, terpenting tidak minta merdeka," tegasnya. Dan melalui DPR-RI dan Presiden yang pada saat itu dijabat oleh Gus Dur kemudian menawarkan pemberlakuan Otsus bagi Papua. Yang kemudian diaturlah didalam UU Nomor 21 tahun 2001 yang isinya tentang pemberlakuan Otsus seluas-luasnya kepada Provinsi Papua. "Jadi sebelum lahirnya UU tersebut, terlebih dulu lahir UU No.45 yang mengatur tentang pemekeran, termasuk soal provinsi Irian Jaya Tengah," jelasnya.(jon) --- http://www.abc.net.au/ra/indon/news/stories/s1714456.htm Radio Australia 14/08/2006 Australia batalkan RUU migrasi Pemerintah Australia telah membatalkan rancangan undang-undang migrasi yang kontroversial untuk melakukan pemrosesan pencari suaka di luar daratan Australia. Perdana Menteri John Howard baru saja mengumumkan bahwa pemerintah membatalkannya. Menurut John Howard, RUU tersebut tidak akan berhasil. Dikatakannya, Partai Buruh yang beroposisi dan sejumlah senator dan anggota koalisinya mempunyai pandangan yang sama, yang berarti pemerintah tidak dapat meluluskan rancangan undang-undang itu. --- Radio Nederland http://www.ranesi.nl/news/international/#4978967 Internasional Hilversum, Senin 14 Agustus 2006 15:58 WIB Undang- Undang Suaka Australia Terancam Gagal Seorang senator anggota partai Kristen kecil di parlemen Australia mengancam menggagalkan rancangan undang-undang kontroversial pencari suaka di negara itu. Senator Steve Fielding dari partai Family First mengatakan dunia bisa kacau jika setiap negara mengikuti jejak Australia. Karena partai pemerintah hanya punya satu kursi mayoritas di Senat, maka keputusan Fielding bisa menggagalkan rancangan tersebut. Sementara dua senator liberal dilaporkan belum menetapkan keputusan. Pemerintahan konservatif Perdana Menteri John Howard ingin para imigran dirumahkan di pusat pencari suaka di pulau Nauru atau Manus di Papua Nugini. Majelis Rendah Australia mendukung rencana tersebut. Hal ini dinilai sebagai usaha untuk meredakan ketegangan dengan Indonesia. Hubungan diplomatik Australia - Indonesia memburuk tahun ini sewaktu Australia mengijinkan 43 pencari suaka Papua masuk negeri itu. --- Rabu, 16 Agustus 2006 Hubi Dituntut 10 Tahun Penjara (CEPOS) * Denda Rp 400 Juta Subsider 6 Bulan Kurungan WAMENA-Karir Bupati non aktif Kabupaten Jayawiwjaya, Drs.David Agustien Hubi tampaknya benar-benar bakal tamat. Pasalnya, pada sidang Selasa (15/8) kemarin, Hubi yang didakwa melakukan tindakan korupsi dalam kasus kontrak kerjasama pengadaan pesawat Foker 27 seri 600, pengoperasian pesawat Antonov 12/AP dan pengadaan 2 unit Ground Power/ bateray pesawat yang keseluruhannya bernilai Rp.13.601.780.000, dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Seperti diketahui, setelah tertunda selama 3 minggu, akhirnya sidang lanjutan kasus Hubi baru digelar kemarin pukul 13.00 WIT di PN Jayawijaya, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak terdakwa dan dilanjutkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah seorang saksi yang dihadirkan kemarin adalah Drs.Ahmadi, Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Pada kesaksiannya, Drs.Ahmadi lebih banyak menjelaskan tentang aturan Keppres No.18 tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasa. Dimana tindakan terdakwa yang pada saat menyetujui diadakan pesawat untuk mengatasi kondisi daerah saat itu dilakukan, karena sifatnya sangat mendesak," Diperkenankan bupati melakukan tindakan penunjukan dalam mengadakan barang bila kondisi saat itu memungkinkan atau mendesak," ungkap Ahmadi. Namun ketika hakim menanyakan apakah diperkenankan seorang bupati menyetujui diadakannya barang karena sifatnya mendesak, tapi anggaran yang akan digunakan tidak tertuang dalam ketetapan peraturan daerah yang disahkan melalui sidang DPRD, saksi menyatakan sebenarnya itu tidak boleh. Selain itu, saksi juga mengemukakan bahwa tindakan terdakwa pada saat itu dalam melakukan kerjasama dengan PT Air Mark Indonesia walau kedatangan kedua pesawat yang dijanjikan oleh perusahan tersebut terlambat, sempat membuat perekonomian daerah mengalami perubahan. Terutama pada harga kebutuhan masyarakat yang sebelumnya harga-harga barang di Wamena tinggi karena terbatasnya penerbangan yang mendatangi daerah tersebut pasca peristiwa Wamena berdarah pada tahun 2000. "Pada saat pesawat PT.Air Mark Datang, harga barang sempat mengalami perubahan walau kedatangan pesawat tersebut terlambat," kata Ahmadi. Selanjutnya setelah kesaksian Ahmadi dinilai cukup, saksi berikutnya yang dapat meringankan terdakwa adalah Drs.W.D Siep, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jayawijaya. Hanya saja ketika saksi itu akan dipanggil, Penasihat hukum terdakwa, Fantrisno R.Tagihuma, SH minta kepada majelis hakim untuk saksi berikutnya tidak perlu dihadirkan dengan alasan kesaksiannya tidak akan jauh beda keterangan saksi sebelumnya. "Majelis hakim untuk saksi berikutnya saya dan klien saya minta tidak usah dihadirkan karena keterangannya sama saja dengan saksi sebelumnya," ujar Fantrisno di muka persidangan yang pada persidangan kemarin banyak dihadiri kerabat dekat David Hubi. Setelah penasihat hukum terdakwa membatalkan kesaksian saksi kedua, majelis hakim yang diketuai Purwadi, SH, M. Hum, dibantu Naftali Aiboy, SH, Christian Colibu, SH, Yulius Maniani, SH dan Hika, SH (hakim anggota) menskor sidang 5 menit, untuk meminta JPU membacakan tuntutannya. Atas permintaan majelis hakim itu, JPU yang terdiri dari Demianus Sriyatin, SH yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, Andri Kurniawan, SH, Basuki AW, SH dan Nophy, SH langsung membacakan tuntutannya. Rupanya pembacaan tuntutan ini sempat membuat David A Hubi dan pengacaranya, Fantrisno Tagihuma, SH heran atas pelaksanaan sidang yang digelar kemarin. Dimana pada sidang kemarin yang sebelumnya masih dalam agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan dari terdakwa dan pemeriksaan barang bukti, namun ternyata juga dirapel dengan mendengarkan tuntutan JPU. Namun 'protes' kubu Hubi ini, tidak mengurungkan niat JPU membacakan tuntutannya. Dari tuntutan yang dibacakan JPU secara bergantian itu mengatakan, terdakwa Drs. David Agustien Hubi dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998 - 2003 dinilai secara sendiri atau bersama-sama dengan Drs. Hasan Abdul Kadir, Drs. Abdul Rahim Jumati, Daniel Madowen, Nurwel Ismen dan Sudarno yang kasusnya disidangkan secara terpisah telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung fakta yang terungkap dalam persidangan, JPU meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. David A Hubi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selain itu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp Rp 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Hubi dijerat pasal 3, UU No 31/1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hal yang memberatkan, akibat perbuatan terdakwa roda pembangunan/pemerintahan Pemda Kab. Jayawijaya mengalami kendala karena masalah transportasi yang tidak berjalan menyebabkan harga-harga kebutuhan ekonomi masyaratkat meningkat dan hal itu sangat menyengsarakan masyarakat Wamena. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang bertekad untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dan terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya tidak melakukan tugas dan fungsi sesuai asas-asas pemerintahan yang baik/ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan yang meringakan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan dan terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Atas tuntutan JPU itu, penasehat hukum David Hubi, Fantrisno Tagihuma, SH menyatakan keheranannya atas pagelaran sidang yang berlangsung. Dimana seharusnya hakim tidak memberikan kesempatan JPU untuk membacakan tuntutannya, sebagaimana pasal 182 KUHP tentang beracara pada ruang sidang atau mekanisme persidangan. "Seharusnya masih dalam agenda pemeriksaan saksi, kenapa hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tuntutan," ujar Fantrisno kepada wartawan koran ini usai persidangan. Fantrino juga menambahkan, mestinya hakim masih memberikan kesempatan kepada klienya untuk mengajukan saksi Adcharge lainnya pada sidang besok (hari ini), namun kenapa hakim juga memperkenankan JPU membacakan tuntutannya. "Keputusan hakim untuk JPU membacakan tuntutannya saya jadi heran, hakim terkesan terburu-buru dalam sidang, entah apa yang sedang diburunya," ujarnya. Karena menurut Fantrisno, tuntutan JPU seharunya didasarkan pada fakta persidangan yang salah satunya adalah keterangan saksi-saksi yang kemudian dijadikan dasar untuk pertimbangan tuntutan, tapi pada kenyatannya JPU malah melemparkan hal tersebut ke majelis hakim. Kepala Kejaksaan Neegri Wamena, Demianus Sriyatin, SH ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos tentang hal ini lebih memilih tutup mulut."Saya tak ada komentar untuk masalah itu," ujar Sriyatin. Sementara itu Kapolres Jayawijaya AKBP Robert Djoenso tampak hadir untuk memantau jalannya persidangan. "Selaku aparat keamanan saya hanya menjalankan tugas memberikan pengamanan terhadap jalannya sidang, supaya berlangsung dengan tertib dan lancar tanpa ada gangguan," ujarnya singkat. (jk) --- Rabu, 16 Agustus 2006 Di Manokwari, Ratusan Massa Tuntut Referendum di Papua MANOKWARI - Ratusan massa yang mengatasnamakan masyarakat Papua menggelar aksi unjuk rasa damai menuntut pemerintah segera melakukan jejak pendapat (referendum) bagi masyarakat Papua tentang nasib masa depannya di tanah Papua. Massa yang melakukan aksi turun ke jalan ini tidak berniat mendatangi salah satu kantor eksekutif maupun legislatif yang ada di daerah ini. Tapi hanya menggelar aksi turun jalan dengan melakukan long mars mulai dari Gedung Olahraga (GOR) Sanggeng sampai ke Gereja GKI Elim Kwawi Kenari Tinggi yang jarak tempuhnya sekitar 2 jam lebih yang berlangsung aman dan terkendali. Tuntutan mereka yang tertuang dalam beberapa spanduk dan panflet, antara lain dibagian paling depan massa membentang spanduk berwarna kuning berukuran sekitar 6 meter dengan tulisan ?Stop Genecida di tanah Papua. Dalam spanduk berukuran besar lainnya, mereka menyatakan segenap masyarakat adat Papua yang menjamin negeri cenderawasih menuntut referendum. Masih dalam spanduk mereka juga mengatakan Pepera tahun 1992 cacat hukum dan melanggar demokrasi rakyat pribumi Papua. Mereka juga menulis dalam spanduk berwarna putih ?Dunia tau Indonesia berdialog dengan GAM, mengapa OPM tidak?. Beberapa spanduk lainnya juga mereka mengatakan perjanjian Newyork telah diatur hak-hak rakyat pro merdeka tetapi sengaja dihilangkan pemerintah Indonesia. Dalam panflet yang berukuran kecil mereka menulis tanggal 15 Agustus Subandrio telah menandatangani hari kiamat bangsa Papua. Mereka juga meminta supaya tidak terjadi lagi pembunuhan bagi anak-anak Papua dan mereka meminta Indonesia segera keluar dari Papua. Dari pantauan Manokwari Pos di lapangan, sekitar pukul 08.00 massa sudah mulai berkumpul dihalaman GOR Sanggeng. Sambil menunggu massa lain, diantara dari mereka menggelar orasi yang umumnya menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menggelar referendum di Papua. Massa sangat bersemangat ketika menyuarakan merdeka. Tepat pukul 09.00 WIT massa yang dipimpin Yance Kambu mulai bergerak meninggalkan halaman GOR dan berjalan menuju Gereja El Kwawi. Akibat aksi ini kendaraan terpaksa dialihkan ke jalan lain untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Namun, aksi ini tidak menghentikan aksi warga lainnya. Dengan teratur massa melewati Jalan Pahlawan dan berbelok ke Jalan Yos Sudarso. Sesampainya di halaman Kantor DPRD Kabupaten Manokwari massa berhenti sejenak untuk mengenang perjuangan mereka beberapa tahun yang lalu. Aksi yang berlangsung damai ini dikawal aparat kepolisian. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan, di depan Kantor Gubernur Provinsi IJB massa kembali berhenti sejenak. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Kwawi. Selama diperjalanan orasi dilakukan secara bergantian. Mereka umumnya meneriakkan kemerdekaan bangsa Papua. Tepat pukul 11.10 WIT, massa tiba dihalaman Gereja Elim. Mereka kembali menggelar orasi. Selanjutnya memasuki gereja untuk melakukan doa dan sembahyang. Usai melakukan doa bersama, massa kemudian bubar secara tertib.(sr) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.4.html Sabtu, 19 Agustus 2006 16 Terdakwa Bentrok Abe,'Pecat' PH-nya JAYAPURA- Sebanyak 16 terdakwa kasus bentrok Abepura yang saat ini sedang ditahan di Lapas Abepura, akhirnya secara resmi mencabut kuasa hukum dari tim penasihat hukumnya (PH) (baca: pecat PH-nya), yang selama ini mendampingi mereka selama menjalani proses hukum. 'Pemecatan' kuasa hukum yang dikenal dengan nama Tim Advokasi Papua Tanah Damai secara resmi dilakukan para terdakwa sejak, Rabu (9/8)lalu ditandai surat pencabutan kuasa hukum yang ditandatangani para tedakwa. Mereka yang mendatangani pencabutan kuasa hukum, masing-masing Selvius Bobi, Luis Gedi, Elias Tamaka, Othen Dapyal, Thomas Ukago, Patrisius Aronggar, Ferdinandus Pakage, Penisius Maker, Markus Kayame, Jefri Mon Pawika, Cornelius Nelson, Moses lakobal, Benisius Mirin, Elkana Lakobal, matias M Dimara, Musa Asso. Dalam realisenya, yang dikirimkan ke redaksi Cenderawasih Pos, para terdakwa tersebut, memberikan beberapa alasannya mengapa mencabut kuasa hukumnya. Di antaranya mereka menyatakan, bahwa selama proses pemeriksaan di Polda Papua, saat diambil berita acara pemeriksaan (BAP), ternyata ditandatangani oleh kuasa hukum, tanpa sepengetahuan pihak terdakwa. Alasan kedua, dimana sejak para terdakwa menjalani proses pemeriksaan dari Polsek Abepura, hingga Polresta Jayapura, sampai di Polda Papua, sebenarnya para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya (PH), sebagaimana mestinya, bila dibanding dengan Tim penasehat hukum yang mendampingi tujuh temannya yang lain, yakin Yahnya Echo dan teman-temannya. Alasan ketiga, para terdakwa selama proses hukum, tidak diberikan kesempatan, untuk membaca sedikitpun BAP yang dibuat oleh penyidik Polda Papua, supaya dapat mempersiapkan diri, untuk menanggapi keterangan saksi, sehingga tidak heran selama persidangan, baik majelis Hakim, Jaksa Penunut Umum (JPU), dan penasehat hukum sendiri, sering menjerat para terdakwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengorbankan para terdakwa. Alasan keempat, dengan melihat hal-hal ketidak beresan tersebut, maka para terpidana melihat, proses hukum apapun yang akan ditempuh oleh penasehat hukum (PH) Tim Advokasi Tanah Damai, baik berupa naik banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Papua, maupun tingkat kasasi, akan terus mengorbankan para terdakwa. Para terdakwa juga menilai, ketika mendengar kuasa hukum dari terdakwa tujuh temannya, yakni Yahya Eco dan kawan-kawan, dimana kuasa hukumnya menerima surat dakwaan, dan selanjutnya memberikan kepada para terdakwa, untuk mendalami surat dakwaan JPU sebalum sidang, namun lain dengan mereka dimana mereka tidak diberikan kesempatan, untuk mendalami surat dakwaan tersebut. Sementara itu, Tim Advokasi Papua Tanah Damai, saat dikonfirmasi, melalui salah satu anggotanya, Sihar Tobing (LBH -Papua) belum bisa memberikan keterangan. " Kami belum bisa berikan keterangan, sebab sebagian anggota kami ada yang keluar Papua, nanti semua kumpul baru kita akan berikan klarifikasinya,"ungkapnya.(cak) --- http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0608/20/nas34.htm Nasional Minggu, 20 Agustus 2006 : 23.49 WIB Dua Peneliti UGM Hilang di Selatan Papua Jayapura, CyberNews. Dua orang peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan seorang awak perahu motor (speedboat) hilang setelah perahu motor yang mereka tumpangi terbalik di perairan antara Asmat dan Mimika, Sabtu (19/8). Dua penumpang lain dan pengemudi perahu motor ditemukan selamat di Pulau Pariri, sekitar 20 mil laut dari Timika, ibukota Kabupaten Mimika Minggu (20/8). Tiga peneliti Universitas Gadjah Mada yang menjadi korban kecelakaan laut itu adalah Indra, Iswan, dan Agung alias Mas Aka. Staf Kantor SAR Timika, Danang Prihandoko menjelaskan ketiganya meninggalkan Agats, ibukota Kabupaten Asmat, setelah melakukan sejumlah studi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat. Ketiganya berangkat dari Agats sekitar pukul 08.00 WIT, menumpang perahu motor yang dikemudikan staf Pemkab Asmat, Yeremias. Dua pengantar lainnya adalah Lapae dan Amir. "Sekitar pukul 17.00 WIT, mereka tiba di perairan Pulau Pariri. Saat itu, speedboat terbalik," kata Danang saat dihubungi di Timika pada Minggu (20/8). Agung, Yeremias, dan Amir berhasil menyelamatkan diri dengan berenang menuju Pulau Pariri. Mereka akhirnya ditemukan tim pencari di pulau yang sama Minggu (20/8). Sementara keberadaan tiga penumpang lainnya, Indra, Iswan, dan Lapae, belum diketahui. Danang menjelaskan tim pencari gabungan Kantor SAR Timika, Pangkalan TNI AL Mimika, Response Group PT Freeport Indonesia, Komando Distrik Militer Mimika dan Kepolisian Resor Mimika akan melanjutkan pencarian di perairan Pulau Pariri Senin (21/8). "Pencarian akan dilakukan berdasarkan keterangan tiga korban selamat. Mereka sedang diperiksa di Pos Komando Pencarian di Portsite Timika," kata Danang pada Minggu malam. Perairan selatan Papua, khususnya di pesisir antara Agats dan Timika terkenal dengan ombak yang besar dan cuaca yang bisa berubah dengan cepat. Pada 6 Juli 2006, longboat yang ditumpangi empat kru Jejak Petualang TV-7 dan tiga awak kapal juga tergulung ombak di kawasan yang sama, tepatnya di perairan Pulau Tiga. Empat kru Jejak Petualang, yaitu Dody Johanjaya, Wendy Muhammad Firman, Budi Kurniawan, dan Medina Kamil ditemukan selamat di Pulau Tiga. Akan tetapi hingga kini keberadaan juru kamera Bagus Dwi dan tiga awak kapal bernama Lucky, Agus, dan Yunus belum diketahui. ( ant/kcm/Cn08 ) --- http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0608/16/nas42.htm Nasional Rabu, 16 Agustus 2006 : 21.33 WIB Pranata Balas Dendam Penyebab Perang Suku di Papua Jakarta, CyberNews. Para antropolog berpendapat, sulitnya penyelesaian pertikaian antar-suku di Timika, Papua, karena adanya pranata balas dendam dalam kebudayaan masyarakat Papua. "Adanya pranata balas dendam dalam masyarakat Papua membuat pranata rekonsiliasi dari suku-suku bangsa di Irian (Papua) bersifat temporer atau sementara," ujar J.Emmed, antropolog yang juga ketua program S1 Departemen Antropologi FISIP UI, ketika ditemui di Depok, Rabu. Menurut Emmed, pranata yang merupakan seperangkat peraturan nilai dan norma yang berguna untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam masyarakat bersumber dari kebudayaan mereka dan sulit sekali mengubahnya. "Jadi ketika terjadi sebuah perdamaian, jangan diartikan hal itu akan berlangsung selamanya, karena memang sifatnya temporer," kata dia. Emmed mengatakan, meski semua dendam terbalaskan ataupun "impas", konflik semacam itu kemungkinan masih akan terus terjadi. Misalnya, ada satu anak dari sebuah suku yang diculik, maka keesokan harinya akan ada penculikan balasan dari suku yang bersangkutan, dan begitu seterusnya. Sementara itu, M Irwan Hidayana, antropolog yang juga staf pengajar di Departemen Antropologi FISIP UI, mengatakan negara harus memainkan fungsinya sebagai penengah dari konflik yang terjadi antar-dua kelompok itu. "Saat ini negara harus memainkan fungsinya untuk mengintervensi perang antar-suku itu dengan menggunakan hukum nasional yang ada," kata dia. Tetapi masalahnya, menurut dia, pendekatan secara antropologis dan personal sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh negara. Tampaknya negara belum benar-benar memahami bagaiamana kondisi psikologis ataupun kultural dari masyarakat Papua itu sendiri, kata dia. "Pemerintah harus mendengar pendapat dari masing-masing kelompok yang bertikai, karena mereka pasti memiliki persepsi berbeda tentang konflik dan perdamaian yang ingin dicapai," ujar dia. Menurut Hidayana, untuk mendengarkan pendapat dari kelompok yang bertikai itu diperlukan pihak yang netral, seperti pemuka agama, universitas ataupun LSM. ( ant/cn09 ) --- http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.6.html Sabtu, 19 Agustus 2006 BPKP Tinggal Tunggu Perintah Soal Rencana Gubernur Lakukan Audit APBD JAYAPURA- Kapan audit APBD Provinsi Papua dilakukan sebagaimana yang diharapkan Gubernur Papua Barnabas Suebu SH, memang belum dapat diketahui. Namun yang pasti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua menyatakan sudah siap melakukan audit kalau memang diminta gubernur. "Iya kami siap memberikan dukungan kalau memang diminta," jelas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Drs H. Bambang Setiawan, MM kepada Cenderawasih Pos di sela-sela resepsi kenegaraan di Sasana Krida Kamis, kemarin. Diakuinya, pihaknya pernah diberitahu secara lisan bahwa Gubernur Barnabas Suebu menghendaki ingin bertemu dengan BPKP dalam rangka melakukan audit. "Pada prinsipnya kami siap kalau memang diminta dalam waktu dekat. Jadi tergantung bapak gubernur karena beberapa waktu lalu beliau memang menghendaki bertemu kami pernah dan menyampaikannya secara lisan," tuturnya. Dan malam itu, dirinya kembali bertemu dangan Gubernur dan Gubernur juga sudah mengiyakan akan bertemu dengan BPKP dan ia memohon waktu, sebab memang banyak hal yang ingin dibicarakan. "Yang jelas, tadi saya bilang saya siap mendukung kalau memang beliau perintahkan, kami lapor Jakarta insyaallah piminan kami juga siap," ujarnya lagi. Lanjut Bambang, diakuinya sejauh ini memang pihaknya belum pernah melakukan kegiatan audit yang sifatnya daerah. Misalnya saja melakukan audit terhadap bupati, kepala dinas ataupun pejabat lainnya di daerah, sebab hal itu sangat tergantung dari pemerintah daerah. "Yang sifatnya daerah harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu. Jadi untuk audit aparat di daerah harus apa perintah dari gubernur, sebab sebagai aparat pemerintah pusat untuk masuk ke daerah harus ada permintaan dari pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, tanpa itu kami tidak bisa apa-apa karena kami adalah aparat pusat atau aparatnya presiden yang bertugas di daerah," paparnya panjang lebar. Karena itu kata Bambng, kalau nanti akan dilakukan audit terhadap bupati atau pejabat lainnya di jajaran pemerintah provinsi Papua semua sangat tergantung dari gubernur. Dikatakan, sebagai instansi yang profesional tentu saja BPKP akan sangat independent dan tidak akan berpihak kepada siapapun yang akan diaudit. "Kalau memang benar ya benar kalau salah ya salah sesuai dengan hasil audit dan ivestigasi," ujarnya. Diakui, sejauh ini pada zamannya Caretaker Gubernur Sodjuangon Situmorang, BPKP pernah diminta untuk melakukan audit investigasi terhadap beberapa lembaga di jajaran pemerintah Provinsi Papua dan salah satu lembaga itu adalah perusahaan daerah. Dan hasilnya, salah satu lembaga yang diperiksa itu terindikasi korupsi. Namun demikian, kata Bambang, hingga saat ini temuan itu belum disampaikan karena Gubernur telah berganti. "Saya masih menunggu karena itu kebijakan caretaker gubernur Situmorang, nanti setelah adanya gubernur baru ini saya akan menghadap gubernur lagi untuk menegaskan kembali hasil investigasi yang telah kami lakukan dulu," katanya. Karena itu, pihaknya sangat senang dengan ketegasan Gubernur Barnabas Suebu dalam memberantas KKN. "Kalau memang beliau masih sesuai dengan apa yang disampaikan itu ya kami siap laksanakan kami sudah siap untuk itu, kapanpun," tandasnya. DPRP Dukung Dilakukan Audit Sementara itu Wakil Ketua Komisi D DPRP Jhon Banua dan Sekretaris Komisi D Ir.Weynad Watori menyatakan sangat mendukung keinginan Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH melakukan audit secara internal dan eksternal pada jajarannya guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. "Audit itu hal yang biasa dan harus dilakukan, mengingat dengan dilakukan audit tentunya kita dapat mengetahui apa dan dimana letak kesalahan maupun kekurangan yang menjadi penghambat lancarnya proses penyelenggaraan roda pemerintahan di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini,"katanya di lobi Bandara Sentani,kemarin. Lanjut Banua, untuk menciptakan penyelenggaraan roda pemerintahan yang bersih dan bermartabat, dimana rakyat Papua dapat menikmati kesejahteraan sebagiaman amant Otsus, maka selain audit yang menjadi solusi tantunya restrukturisasi organisasi dan birokrasi di jajaran pemerintah Provinsi Papua juga harus ditata kembali. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi D DPRP Ir.Weynad Watori. "Audit ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi harus dilaksanakan. Dan apabila dari hasil audit itu ada kelemahan atau kekurangan tentunya harus perbaiki, tetapi jika yang ditemukan itu berindikasi penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran yang bersangkutan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,"tegas Watori. Selain jajaran pemerintah daerah Provinis Papua, DPRP sebagai mitar kerja pemerintah juga harus diaudit. "DPRP juga harus diaudit, hal ini demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mengingat DPRP ini mitra kerja pemerintah dengan tiga fungsi utama yakni penganggaran (budgeting),legislasi dan pengawasan,"pungkas kader Partai Merdeka ini. (ta/and) --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/19/Nasional/nas02.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Tak Ada Kesepakatan Hanya Satu MRP di Papua [JAYAPURA] Belum disepakati usaha Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan konsolidasi guna membicarakan bagaimana membuat payung hukum bagi keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) dan MRP sebagai satu kesatuan kultural, sosial, ekonomi, di Papua sehingga hanya satu MRP untuk seluruh Tanah Papua. Demikian dikatakan Wakil Ketua I MRP, Frans Wospakrik ketika dihubungi Pembaruan, dari Jayapura, Jumat (18/8). Wospakrik mengaku walaupun sudah mengunjungi Manokwari dari tanggal 13-17 Agustus 2006, namun hasil masih jauh dari apa yang diharapkan. Kedatangannya bersama beberapa anggota MRP untuk bertemu DPRD Irjabar, hanya menyampaikan pandangan, bukan satu keputusan. Dikatakan, tujuannya bagaimana menyusun suatu produk hukum untuk landasan hukum Irjabar dengan merevisi UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Juga bagaimana memberikan pemahaman kepada Irjabar bahwa keberadaan MRP merupakan satu kesatuan kultur, ekonomi dan sosial. Meskipun ada dua provinsi, tetapi Papua tetap merupakan satu kesatuan kultural, sosial dan ekonomi. Ketua DPRD Irjabar, Demianus Jimy Idjie mengatakan, dalam pertemuan itu dia mendelegasikan kepada Wakil Ketua DPRD Irjabar, Daud Mandowen, untuk menerima mereka sebagai hubungan persaudaraan sesama orang Papua, bukan urusan dalam konteks kelembagaan. "Kami tidak ada kesepakatan tentang satu MRP. Mereka mau jadikan satu MRP itu dasarnya apa? Apa karena semangat perasaan saja. Kita tidak bisa diajak urus ketatanegaraan dengan hanya bermain perasaan. Ini kita bicara aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54. Di situ dikatakan MRP dapat dibentuk di wilayah pemekaran. Dan berkedudukan di ibukota wilayah provinsi, dan MRP akan terbentuk di wilayah Irjabar. Ini sikap kami," tegasnya. Menanggapi ini Wospakrik berharap keputusan yang nanti dikeluarkan DPRD Irjabar adalah keputusan lembaga. "Kita boleh mempunyai pandangan yang berbeda-beda, tapi kalau kita semua ingin menuju pada suatu kebersamaan ke depan, tentu kita akan mencari jalan bersama untuk menyatukan pandangan ke depan," ujarnya. [ROB/M-11] Last modified: 19/8/06 --- http://www.antara.co.id/seenws/?id=40270 Antropolog: Pranata Balas Dendam Penyebab Perang Suku di Papua Jakarta (ANTARA News) - Perang antar-suku di Timika, Papua, sulit diselesaikan karena adanya pranata balas dendam dalam kebudayaan masyarakat Papua, kata beberapa antropolog. "Adanya pranata balas dendam dalam masyarakat Papua membuat pranata rekonsiliasi dari suku-suku bangsa di Irian (Papua) bersifat temporer atau sementara," ujar J.Emmed, antropolog yang juga ketua program S1 Departemen Antropologi FISIP UI, ketika ditemui di Depok, Rabu. Menurut Emmed, pranata yang merupakan seperangkat peraturan nilai dan norma yang berguna untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam masyarakat bersumber dari kebudayaan mereka dan sulit sekali mengubahnya. "Jadi ketika terjadi sebuah perdamaian, jangan diartikan hal itu akan berlangsung selamanya, karena memang sifatnya temporer," kata dia. Emmed mengatakan, meski semua dendam terbalaskan ataupun "impas", konflik semacam itu kemungkinan masih akan terus terjadi. Misalnya, ada satu anak dari sebuah suku yang diculik, maka keesokan harinya akan ada penculikan balasan dari suku yang bersangkutan, dan begitu seterusnya. Sementara itu, M Irwan Hidayana, antropolog yang juga staf pengajar di Departemen Antropologi FISIP UI, mengatakan negara harus memainkan fungsinya sebagai penengah dari konflik yang terjadi antar-dua kelompok itu. "Saat ini negara harus memainkan fungsinya untuk mengintervensi perang antar-suku itu dengan menggunakan hukum nasional yang ada," kata dia. Tetapi masalahnya, menurut dia, pendekatan secara antropologis dan personal sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh negara. Tampaknya negara belum benar-benar memahami bagaiamana kondisi psikologis ataupun kultural dari masyarakat Papua itu sendiri, kata dia. "Pemerintah harus mendengar pendapat dari masing-masing kelompok yang bertikai, karena mereka pasti memiliki persepsi berbeda tentang konflik dan perdamaian yang ingin dicapai," ujar dia. Menurut Hidayana, untuk mendengarkan pendapat dari kelompok yang bertikai itu diperlukan pihak yang netral, seperti pemuka agama, universitas ataupun LSM.(*) COPYRIGHT ? 2006 ANTARA 16 Agustus 2006 20:35 --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/19/Nasional/nas09.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Dideklarasikan, Aliansi Bhineka Tunggal Ika di Papua [JAYAPURA] Sejumlah seniman dan budayawan dari Jakarta dan Papua mendeklarasikan Aliansi Bhineka Tunggal Ika di Papua. Aliansi itu sebagai bentuk penguatan atas budaya dan nilai-nilai Pancasila yang kini makin retak. "Aliansi ini lebih pada pendekatan budaya, yakni sebagai gerbong menyelamatkan bangsa. Sebab saat ini sudah ada gerakan- gerakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan nilai tunggal satu golongan," ujar seniman yang juga aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet, dalam perbincangan dengan Pembaruan di Jayapura, Jumat (18/8). Hadir juga penyanyi ibukota Franky Sahilatua, dan Wakil Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua, Septinus Rumaseb. Ratna menjelaskan, gerakan yang meresahkan itu terlihat melalui pemaksaan Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, sejumlah Peraturan Daerah , dan pengerahan ormas-ormas moral untuk mengawal gerakan itu dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan. Dikatakan, sebelum deklarasi aliansi yang dilakukan di Papua bertepatan dengan HUT RI, aliansi serupa juga sudah terbentuk di sejumlah daerah seperti Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bandung, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Ratna menambahkan, Deklarasi UNESCO tentang keberagaman budaya memberi rumusan, hak kebudayaan adalah bagian integral dari hak asasi Manusia. Maka segala upaya penyeragaman dan pengingkaran atas karakter masyarakat akan menghambat tumbuhnya kebudayaan itu sendiri. Menurut dia, kodrat manusia adalah kebhinekaan. Dan bangsa Indonesia tidak lahir dari konsep, tetapi secara organik. Para pendiri bangsa merumuskan keindonesiaan berdasarkan kebhinekaan. Yakni dengan sebuah kompromi yang menghormati seluruh kepentingan kelompok. "Komitmen itu disepakati sebagai sebuah kontrak sosial yang mutlak dihormati seluruh warga negara. Semua pihak dituntut tidak memaksakan nilai tunggal kepada seluruh warga negara. Juga dituntut menjamin kebebasan berkeyakinan dan berbudaya seperti ditegaskan dalam konstitusi dan ideologi bangsa kita Pancasila," papar Ratna. Sementara itu Franky mengakui ada trauma sejumlah pihak ketika mendengar Pancasila kembali dihembuskan. Mereka takut akan terulangnya gaya rezim Orde Baru. "Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Pancasila. Persoalannya selama 32 tahun kita Memiliki pengalaman buruk dengan Pancasila yang diterapkan dengan kaku, tajam, dan ditafsir tunggal. Kita tetap harus mengambil Pancasila untuk kondisi hari ini, tetapi tidak dengan kaku dan tajam seperti Orba. Namun lebih manusiawi, kultural, dan egaliter. Kita harus dorong Pancasila versinya rakyat bukan pemerintah," ujar Franky. Pancasila menjadi korban Orba. Padahal Pancasila bukan doktrin, tetapi sebuah komitmen, konsensus masyarakat. Kebhinekaan sesuai Pancasila adalah kodrat bangsa. Seperti kuda kodratnya berkaki empat, burung terbang, sedangkan kodrat bangsa Indonesia adalah bhineka. "Demokrasi tanpa kemerdekaan adalah hegemoni dan otoriter. Demokrasi pengertian Indonesia adalah berwarna kebhinekaan, bukan dengan warna tunggal," ujar dia. Sedangkan Septinus mengatakan, pemerintah seharusnya menjamin kebebasan berbudaya dan berkeyakinan. Keberagaman budaya merupakan pilar perekat bangsa. "Kami seniman di Papua dan seniman-seniman di bagian lain adalah komponen anak bangsa. Juga warga negara Indonesia. Mereka punya hak menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan dari aspek kesenian dan budaya," ujar Septinus. [GAB/ROB/Y-4] Last modified: 19/8/06 --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/18/Nusantar/nus04.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kembangkan Budaya Daerah sebagai Pilar Pemersatu Bangsa [JAYAPURA] Seni budaya dari 250 suku di Tanah Papua adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tak terhingga nilainya. Untuk itu, harus dikembangkan sebagai salah satu pilar pemersatu bangsa dan merupakan puncak-puncak kebudayaan nasional. Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem dalam sambutannya pada peresmian Pesta Budaya Papua V Tahun 2006, di Kompleks Taman Budaya Expo Wanena, Jayapura, Selasa (15/8). Pesta Budaya Papua yang berlangsung hingga 20 Agustus mendatang diikuti oleh Kabupaten Merauke, Asmat, Tanah Merah, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Keerom, Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Supiori, Nabire, Puncak Jaya, Mimika,Yapen Waropen, Sarmi, Waropen, dan Jayapura. Menurut Wagub Hesegem, melalui pesta budaya, kita memperkenalkan seni kepada siapa saja karena Papua adalah tanah yang luas dengan aneka ragam budaya, adat-istiadat dan seni yang bernilai tinggi. Di antaranya suku Asmat, suku Kamoro, suku Sentani, suku Biak dengan seni ukirnya yang terkenal di dunia. Apalagi musik tradisional, lagu dan tari yang sangat beraneka ragam. "Karena itu, saya mengharapkan peserta untuk menampilkan pertunjukan seni yang memiliki ciri khusus sesuai adat-istiadat masing-masing. Jangan saudara meniru dari kabupaten lain atau daerah lainnya. Pertahankanlah kebudayaan saudara sebagai falsafah hidup yang merupakan puncak dari kebudayaan nasional Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, merupakan kekayaan kita semua, " ujar Hesegem. Pengembangan kesenian di Tanah Papua, menurut Hesegem, kini bertumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Ada yang dikelola pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok kesenian berupa sanggar seni. "Ke depan pemerintah daerah akan memberikan dukungan yang serius, supaya seni di Papua berkembang dan dikenal secara meluas. Kita harus perkenalkan kepada dunia luar, sebab pada akhirnya seni budaya ikut membangun ekonomi Papua," ujarnya. Ketua Penyelenggara Pesta Budaya Papua V, Dominggus Warme, mengatakan, penyelenggaraan pesta budaya merupakan upaya pembinaan, pengembangan serta pelestarian dan pemanfaatan seni tradisional masyarakat Papua. "Dalam pesta budaya ini ditampilkan seni tradisional yang hidup di masyarakat pedesaan meliputi seni musik, seni tari, cerita rakyat, teater rakyat, dan seni rupa," katanya. [ROB/W-8] Last modified: 18/8/06 --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/16/Nusantar/nus01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Menyambut HUT Ke-61 RI Pesta Budaya di Perbatasan RI-PNG [JAYAPURA] Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Aliansi Bhinneka Tunggal Ika, Institut Indonesia Muda, dan budayawan Papua menyelenggarakan pesta budaya dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-61 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG), Skouw, Jayapura, Rabu (16/8). Pesta rakyat dan malam renungan untuk memperingati HUT ke-61 itu akan menampilkan kesenian rakyat. Dalam acara itu dipergelarkan 17 gitar, 8 alat musik tifa, 45 vokalis, serta 2006 batang lilin kecil. Semuanya itu sebagai simbol hari kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 dan peringatannya di tahun 2006. Menurut Melikianus Laka Lena dari Institut Indonesia Muda, pada acara tersebut, tampil artis Ibukota Franky Sahilatua yang juga pimpinan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika, khusus membawakan lagu ciptaannya berjudul Pancasila Rumah Kita. Dikatakan, judul lagu itu juga menjadi tema acara pesta rakyat. Tema itu kita angkat karena Pancasila sudah semakin pudar dan sudah terjadi pergeseran makna. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Komarudin Watubun, tema itu sangat tepat diangkat dalam perayaan HUT ke-61 RI. Sebab, kesadaran berpencasila kelihatannya mulai pudar. Tema ini, katanya, sangat penting karena menyadarkan setiap pribadi sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan negara dan Pancasila sebagai lambang negara. Demikian pula menjaga UUD 1945 sebagai dasar negara tanpa dipaksa. "Kesadaran itu harus dibangun secara nasional," katanya. Benteng Indonesia Komarudin menambahkan, memaknai Pancasila menjadi penting ketika Pancasila itu terintegrasi dalam diri penduduk di batas negara. Sehingga menjadi benteng Indonesia di perbatasan. "Pancasila menjadi pilar di batas negara itu. Jadi, mengawal RI tidak harus dengan senjata," ujar Komarudin. Tetapi hal itu akan mudah dilakukan jika pemerintah pusat dan daerah mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. "Kalau itu terwujud, NKRI tetap berdiri walau tanpa senjata," tambahnya. Komarudin menambahkan, kegiatan ini diadakan di perbatasan guna menunjukkan bahwa cakupan Pancasila sampai ke perbatasan. Selain itu untuk mengingatkan peringatan HUT RI tidak cukup di kota yang selama ini dilakukan para pejabat. "Tetapi juga harus dilakukan di kampung-kampung hingga perbatasan," tutur Komarudin. Kepada Pembaruan, Rabu (16/8), di Skow, Jayapura, perbatasan RI-PNG, Komarudin menjelaskan, pesta rakyat itu merupakan kegiatan yang pertama kalinya diadakan di perbatasan. Acara tersebut sama sekali tidak melibatkan pejabat Pemda Papua atau Muspida se-Papua. Juga tidak ada kata sambutan pejabat, yang ada hanya penampilan sejumlah seniman lokal dan warga Papua di perbatasan, termasuk warga negara PNG yang tinggal dekat perbatasan. Mereka akan menghadirkan sejumlah kesenian rakyat. Keterlibatan warga PNG itu juga ingin menunjukkan adanya kekerabatan, persaudaraan, dan perdamaian, meskipun beberapa waktu lalu ada kasus penembakan dua warga Indonesia di perbatasan. Memaknai Pancasila menjadi penting ketika Pancasila itu terintegrasi dalam diri penduduk di batas negara, sehingga menjadi benteng Indonesia di perbatasan. "Dia menjadi pilar di batas negara itu. Jadi, mengawal RI tidak harus dengan senjata," ujar Komarudin. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah warga masih menyiapkan diri untuk pesta rakyat yang akan diresmikan Rabu (16/8), pukul 16.00 WIT hingga Kamis (17/8), pukul 08.00 WIT, dilanjutkan dengan upacara peringatan HUT ke-61 RI. [GAB/ROB/Y-4] Last modified: 16/8/06 --- http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/16/Nusantar/nus04.htm SUARA PEMBARUAN DAILY LSM se-Papua Dukung Program Audit Dana Otsus [JAYAPURA] Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Papua mendukung upaya Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Tanah Papua. Selain itu, mendukung inisiatif Gubernur Papua untuk melakukan audit terhadap program pembangunan dan pemanfaatan anggaran dana pembangunan dalam rangka realisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sekretaris Eksekutif Forum Kerja Sama LSM se-Papua, Septer Manufandu, mengemukakan hal itu kepada wartawan di Waena, Sentani, Jayapura, Senin (14/8). Dalam pertemuan itu, Septer didampingi Yusak Reba dari The Institute for Civil Society Strengthening (ICS) Papua dan Pimpinan Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRA) Papua, Irianto Jacobus. Forum kerja sama LSM se-Papua, kata Septer, meminta melalui gubernur agar Badan Pemeriksaan Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana otsus sejak tahun 2002 sampai 2006. "LSM se-Papua mendesak pemerintah untuk melakukan audit dana Otsus mulai tahun 2002-2006 termasuk 15% dana Otsus tahap I tahun 2006 yang setara dengan Rp 436.992.600.000, yang telah habis penggunaannya. Dana itu harus diaudit karena uang negara yang diberikan untuk pembangunan rakyat Indonesia di Tanah Papua," tandas Septer. Ditambahkan, pihaknya meminta hasil pemeriksaan diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik. Cara itu sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebab, kehadiran UU Otsus, kata Septer, melalui berbagai program untuk menyelesaikan masalah Papua asal pemanfaatan dananya untuk kesejahteraan rakyat asli Papua. Sebab, realisasi UU Otsus dinyatakan berhasil dalam jangka panjang apabila didukung oleh dana yang memadai dari segi jumlah maupun pemanfaatannya untuk membangun hak-hak dasar orang asli Papua. "Kita harapkan dana tersebut dikelola oleh pejabat birokrat yang terampil, jujur dan mantap integritasnya. Manfaat yang dihasilkan dari program yang didanai Otsus harus langsung dirasakan oleh orang-orang asli Papua sebanyak-banyaknya. Jika tidak, orang asli Papua tetap miskin di atas tanahnya yang kaya raya," tandasnya. Namun, kata Septer, dalam implementasinya selama kurang lebih 5 tahun, Otsus yang seharusnya menjawab masalah hak-hak dasar orang asli Papua tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. [ROB/W-8] Last modified: 16/8/06 --- *WEST PAPUA** NATIONAL COALITION for LIBERATION* *(WPNCL)* * MEDIA RELEASE* Tanggal 24 November 2006 menjadi momentum bersejarah bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), menyatakan komitmennya untuk bersatu dan bekerjasama dalam mewujudkan cita-cita revolusi Bangsa Papua Barat agar merdeka dan berdaulat penuh menjadi sebuah Negara yang terpisah dari Republik Indonesia. Melalui West Papua Guerillas Leaders Meeting (WPGLM) yang dilaksanakan sejak tanggal 22 ? 24 Juli 2006, TPN-PB berhasil menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dan Madang Declaration, yang disetujui oleh 5 kelompok TPN-PB yang tersebar di seluruh Tanah Papua Barat maupun di daerah perbatasan Papua New Guinea (PNG). Kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertemuan ini meliputi Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional ? Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Dewan Revolusi OPM, Komando Operasional West Papua Inteligent Service (KOPIS), Markas Komando Daerah Militer (MAKODAM) III ? Nemangkawi, dan MAKODAM Dev. II PEMKA IV Paniai. Pertemuan ini merupakan implementasi dari MOU The 2nd West Papua Leaders Meeting yang diselenggarakan di Lae, Morobe Province, PNG pada tanggal 1 Desember 2005. Download.PDF ) From admin at irja.org Sun Aug 20 18:42:41 2006 From: admin at irja.org (Admin) Date: Mon, 21 Aug 2006 09:42:41 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] News: August 16-20 2006 Message-ID: <1684.61.94.58.123.1156120961.squirrel@www.teuton.org> August 16-20 2006 KABAR IRIAN NEWS TOPICS * * PRESS RELEASE* From: "West Papua" * Church leader condemns 'genocidal' policies * LOW POPULATION IN PAPUA AN INDICATION OF GENOCIDE, ACCORDING TO A CHURCH LEADER * Howard says relations with Indonesia will remain strong * Ericsson Wins 3G Contract in Indonesia * Howard's law only to trick RI: Legislator * West Papua Supporters target Pacific Islands Forum --- From: "West Papua" * PRESS RELEASE* 24th July 2006 became an historical moment for the West Papuan National Liberation Army Force (WPNLAF), they all agreed to become one (united) and committed to working together in-order to achieve the aims of revolution for the West Papuan people to be Independent and fully stand as a Nation separated from the Republic of Indonesia. West Papua Guerillas Leaders Meeting (WPGLM) was held from the 22 nd ? 24th July 2006 and there, the Madang Declarations were made together with the signing of Memorandum of Understanding (MOU) which was successfully undertaken and signed by the five different groups of the WPNLAF that are scattered all over West Papua and also along the Border of Papua New Guinea. The five different groups involved are, Central Head Quarter of the West Papuan National Revolutionary Council, Intelligence operational Commander, 3rd Regional Commander of Nemangkawi and Regional Commander of the 2 nd Division of PEMKA Paniai. The meeting was also a follow-up of the 2nd West Papua Leaders Meeting which was held on the 1st December 2005 in Lae, Morobe Province, Papua New Guinea. Download.PDF ) --- Title -- 4988 PAPUA: Church leader condemns 'genocidal' policies Date -- 20 August 2006 Byline -- None Origin -- Pacific Media Watch Source -- Te Waha Nui Onlinel, 18/8/6 Copyright - AUT Journalism Status -- Unabridged -------------------------- * Pacific Media Watch Online - check the website for archive and links: www.pmw.c2o.org * Post a comment on this story at PMW's Right of Reply: www.voy.com/166636/ PAPUAN CLERGYMAN CONDEMNS INDONESIA'S 'GENOCIDAL' POLICIES http://www.tewahanui.info AUCKLAND (TWN Online/Pacific Media Watch): A visiting West Papuan church leader has accused Indonesia of genocidal policies in the Jakarta-ruled Pacific province and has called on New Zealand to press for an end to human rights violations in his homeland. Rev Socratez Sofyan Yoman, president of the Fellowship of Baptist Churches of West Papua, appealed to Jakarta to free West Papuan political prisoners. He named 12 prisoners - Filep Karma, Yusak Pakage, Ferdinandus Pakage, Luis Gedi, Selvianus Boby, Rev Ishak Onawame. Antonius Wamang, Agustinus Anggaibak, Yulianus Deikme, Esau Onowame, Hardi Sugumol, Yairus Kiwak - and called for the release of "others not named" on his list. But Foreign Affairs Minister Winston Peters has declined to meet Rev Yoman during his month-long New Zealand visit. Rev Yoman spoke at a public forum at AUT University on the theme "West Papua- a hidden Pacific conflict" and was keynote speaker at a weekend seminar on the troubled province. He called on Indonesia to: ? Stop sending more illegal migrants to West Papua ? Abandon the controversial transmigration policy which has led to Javanese settlers now outnumbering the indigenous Papuans in their homeland. ? Block the sale of alcohol ? Halt plans to divide West Papua into provinces. Rev Yoman said Papuans wanted the United Nations to initiate a review of the so-called Act of Free Choice on 1969, the document claimed by Indonesia as granting Jakarta legitimacy to annex the former Dutch-ruled colony. The clergyman claimed genocide was the result of militarisation of his homeland by Indonesian troops and police, transmigration, an enforced family planning policy to "depopulate", alcohol and a rampant epidemic of HIV/Aids widely regarded as the worst in the Pacific. "The Indonesian military and police presence in West Papua is to protect multinational companies like Freeport McMoran, Rio Tinto and British Petroleum," said Rev Yoman. "The military also protect transmigration and attack, arrest, torture, kill, rape and have imprisoned Papuan people continually between 1963 and now. "The Papuan people watch only to see the migrants get more benefits freely without fear," he said. Rev Yoman also condemned Indonesia's family planning programme as being designed to reduce the indigenous population. "The Indonesian government always promotes that two children are enough for a family," he said. "Evidence shows that this programme is implemented much more seriously or intensively inWest Papuathan outside West Papua. "Immigrant communities have several wives and Papuan men have only one wife." He said that Papua had been forced relentlessly to change from a Christian-Melanesian state to a Muslim-Asian one. The clergyman showed graphic and chilling images of life under a repressive Indonesian regime. Rev Yoman has frequently been harassed by military authorities in the past and his vehicle was smashed by a mobile brigade police in March in an attempt to intimidate him. "But I will not be silenced - I must speak out for my people," he said. +++niuswire PACIFIC MEDIA WATCH ONLINE http://www.pmw.c2o.org PACIFIC MEDIA WATCH is an independent, non-profit, non-government organisation comprising journalists, lawyers, editors and other media workers, dedicated to examining issues of ethics, accountability, censorship, media freedom and media ownership in the Pacific region. (c)1996-2006 Copyright - All rights reserved. Items are provided solely for review purposes as a non-profit educational service. Copyright remains the property of the original producers as indicated in the header. Recipients should seek permission from the copyright owner for any publishing. Copyright owners not wishing their materials to be posted by PMW please contact us. The views expressed in material listed by PMW are not necessarily the views of PMW or its members. Recipients should rely on their own inquiries before making decisions based on material listed in PMW. Please copy appeals to PMW and acknowledge source. For further information, inquiries about joining the Pacific Media Watch listserve, articles for publication, and giving feedback contact Pacific Media Watch at: Email: delaro at clear.net.nz Fax: (+679) 30 5779 Mail: PO Box 78028, Auckland 1002, Aotearoa/New Zealand Website: www.pmw.c2o.org --- LOW POPULATION IN PAPUA AN INDICATION OF GENOCIDE, ACCORDING TO A CHURCH LEADER http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=26186 WELLINGTON (RNZI Online/Pacific Media Watch): There are claims that the population of Papua province in Indonesia has declined dramatically compared with neighbouring PNG and that the Indonesian military is to blame. The Reverend Socratez Sofyan Yoman, president of the Communion of Baptist Churches in West Papua, and other Papuan activists will present at a seminar in Auckland over the next two days, on West Papua - The Hidden Pacific Conflict. Rev Yoman says in 1969 when Indonesia took formal control, the indigenous population was substantially larger than in PNG - but the neighbour now has nearly six times as many people. He puts the low population down to a range of factors, including poor health care, alcoholism and HIV/Aids, but says the principal factor is the activity of the military. "There are many murdered, many murdered and silent killings happening in West Papua. We need help. Assistance from the international community to stop this terrible situation in West Papua." Rev Yoman says they want New Zealand to encourage the UN to send human rights investigators to Papua. +++niuswire PACIFIC MEDIA WATCH ONLINE http://www.pmw.c2o.org PACIFIC MEDIA WATCH is an independent, non-profit, non-government organisation comprising journalists, lawyers, editors and other media workers, dedicated to examining issues of ethics, accountability, censorship, media freedom and media ownership in the Pacific region. (c)1996-2006 Copyright - All rights reserved. Items are provided solely for review purposes as a non-profit educational service. Copyright remains the property of the original producers as indicated in the header. Recipients should seek permission from the copyright owner for any publishing. Copyright owners not wishing their materials to be posted by PMW please contact us. The views expressed in material listed by PMW are not necessarily the views of PMW or its members. Recipients should rely on their own inquiries before making decisions based on material listed in PMW. Please copy appeals to PMW and acknowledge source. For further information, inquiries about joining the Pacific Media Watch listserve, articles for publication, and giving feedback contact Pacific Media Watch at: Email: delaro at clear.net.nz Fax: (+679) 30 5779 Mail: PO Box 78028, Auckland 1002, Aotearoa/New Zealand Website: www.pmw.c2o.org --- Howard says relations with Indonesia will remain strong (via joyo news) CANBERRA, Aug. 16 (AP): The prime minister predicted Tuesday that Australia's relationship with Indonesia would remain strong despite his government's failure to toughen laws on asylum seekers, which was widely viewed as an attempt to appease Jakarta. Indonesia "deeply regrets" the failure of Australian legislation that would have forced all asylum seekers who arrive by boat into island detention camps, Indonesian Foreign Minister Hassan Wirayuda told his Australian counterpart, AlexanderDowner, on Monday. Jakarta temporarily withdrew its ambassador in March after Australia granted asylum to 42 refugees -- and refusing one -- from the restive Indonesian province of Papua, which was interpreted by some as tacit support for the province's long-standing secessionist movement. Canberra denies the allegation. Many saw the bill -- drafted soon after -- as an attempt to soothe relations the Indonesian government. Howard's government scrapped the measure on Monday after failing to gain enough support for it in the Senate. On Tuesday, Howard predicted that the result would not have a negative impact on his government's ties with Indonesia. "I have no doubt that our relationship with Indonesia will continue to be strong," Howard told Sydney radio 2UE. "I have a good relationship with the president. We don't always agree. We won't always agree in the future." Howard declined to comment on speculation that Indonesia would retaliate by allowing people smugglers to traffic their human cargo to Australia. "Indonesia has helped us stem the flow of boat people," Howard said. "Without Indonesia's cooperation, our task would be harder." Downer told Australian Broadcasting Corp. television late Monday that recent comments from Indonesia's Foreign Ministry could mean a relaxation in policies preventing unauthorized boats traveling to Australia. --- http://www.sda-india.com/sda/news/psecom,id,10511,nodeid,4,_language,India.html Ericsson Wins 3G Contract in Indonesia , Ericsson , Ericsson has been selected by PT Telekomunikasi Selular Indonesia (Telkomsel) to provide its 3G/WCDMA network in Indonesia. In a three-year agreement, Ericsson will deliver 3G/WCDMA radio and core network, including HSPA, with deployment. The contract also includes three years of managed services, with Ericsson providing a comprehensive services offering including establishing, operating and managing the operations of Telkomsel?s 3G network. The deal expands Ericsson's geographical footprint in Indonesia, which will cover 11 provinces -- East Java, South Sumatra, North Sumatra, West Sumatra, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku and Irian Jaya. Bengt Thornberg, Country Manager of Ericsson Indonesia, says, "We have had a longstanding cooperation with Telkomsel for more than 10 years and we are honored to be selected to deliver its 3G network in Indonesia," he says. "Our solutions will allow Telkomsel to introduce new and advanced services in the country." --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060818.K02 Howard's law only to trick RI: Legislator World News - August 18, 2006 Abdul Khalik, The Jakarta Post, Jakarta An Indonesian legislator slammed Prime Minister John Howard on Thursday over the withdrawal of a proposed new immigration law in the country. Djoko Susilo, member of House of Representatives Commission I overseeing security and international affairs, said that the proposed law was only aimed at appeasing Indonesia after the Australian immigration office granted temporary protection visas to 42 Papuans, who have continued a vocal campaign for independence from Indonesia since their arrival in Australia. "The withdrawal reflects hostile intentions. Howard was not serious from the beginning. The initiative was taken only to trick the Indonesian government so that it would send back its ambassador to Canberra, and Howard could meet President Susilo Bambang Yudhoyono in Batam," he told The Jakarta Post. Djoko, a member of the National Mandate Party (PAN), argued that it was incomprehensible that Howard could withdraw the legislation although his party held a majority of seats in the Australian parliament and senate. "The government should question Australia's seriousness in improving relations with us. From now on, we should review our bilateral relations with Australia, and freeze current negotiations on any agreements with that country unless the Australian government shows serious intentions of stopping Papuan asylum seekers," he said. Canberra's decision to grant temporary visas to the 42 Papuans in January sparked anger in Indonesia. Jakarta recalled its ambassador to Canberra in response and Yudhoyono has flagged a fundamental review of relations with Australia, including joint efforts to stop people smuggling. Immediately after the incident, Howard proposed a tough immigration law called pacific solutions under which boat people who landed on the Australian mainland would be taken to detention centers on the island state of Nauru and on Manus Island in Papua New Guinea. Many saw the legislation as an effort to appease the Indonesian government and to discourage further separatists from Papua province from crossing the narrow stretch of water to Australia and seeking asylum. Under current laws only asylum-seekers who arrive on outlying islands or are intercepted at sea are processed on Nauru. Jakarta welcomed the proposed law, saying that the law would be an important part of Indonesia-Australia relations. Shortly, afterward Foreign Minister Hassan Wirayuda met with his counterpart Alexander Downer in Singapore to pave the way for Howard and Yudhoyono to meet on the island of Batam in July, with Jakarta sending back its envoy to Canberra afterward. Howard withdrew the legislation Monday fearing a humiliating defeat in the parliament's upper house due to a revolt within his own party. Foreign Ministry spokesman Desra Percaya said Indonesia "deeply regrets" the outcome. He said that the failure to pass the law could lead to an effort by illegal immigrants from the Middle East and Afghanistan who are currently staying in Indonesia to get to Australia's shores. Foreign Ministry Director General for Asia, the Pacific and Africa Primo Alui Joelianto said that he hoped the Australian government would find other ways to deter Papuans from crossing the border. "Of course, we are very disappointed because the law would have been a deterrence against asylum seekers. Although we have said that there are many aspects to our relations aside from the law, it is a key part of our relations," he told the Post. International relations expert at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Dewi Fortuna Anwar said that Indonesia should not interfere with Australia's political process, but warned Australia not to issue policies that were seen by Jakarta as supporting the separatist movement in Papua. "The withdrawal (of the legislation) has been conducted through a democratic process so Indonesia can't interfere with that. Although the Australian government has repeatedly announced that it supports Indonesia's territorial integrity, we know that many groups in the country openly support the independence of Papua. The Australian government should not give us more difficulties with its policies," she told the Post. --- http://www.scoop.co.nz/stories/PO0608/S00235.htm West Papua Supporters target Pacific Islands Forum Monday, 21 August 2006, 10:43 am Press Release: Indonesia Human Rights Committee Indonesia Human Rights Committee Box 68-419 Auckland 20 August 2006 West Papua Supporters to target Pacific Islands Forum who must address the situation of a people threatened with genocide. The participants at the successful weekend seminar "West Papua: the Hidden Pacific Conflict" unanimously resolved to take the West Papua issue to the leaders of the Pacific Island Forum nations who will be meeting in Tonga in October. The resolution calls for the Pacific Islands Forum to grant observer status to West Papuan representatives and for the Pacific Islands Forum to mount a fact-finding mission to visit West Papua. Seminar speakers West Papuan Baptist leader Socratez Sofyan Yoman and Australian academic John Wing both emphasise that the people now believe that the word 'genocide' is appropriate to their situation. West Papuans say that only this strong word reflects the direct and indirect threats to their survival as a people. The seminar participants agreed that the indigenous Melanesian people of West Papua have been gravely disadvantaged by being left out of the Forum deliberations. They have many problems which are to some extent shared by their neighbours: environmental devastation, illegal logging and an epidemic of HIV/Aids. But what is worse the West Papuan people carry the additional burdens of living with ongoing military and intelligence operations as well as displacement from their traditional lands to make way for a continuous stream of new transmigrants. The Forum has expressed concern about human rights abuses in West Papua in recent years, but was inexplicably silent on the issue in 2005. This year the plight of the Papuan people was highlighted by 43 asylum seekers who braved a dangerous sea journey to escape deadly persecution. The Forum leaders cannot continue to ignore this human tragedy on their doorstep. From editors at kabar-irian.com Sun Aug 20 23:06:04 2006 From: editors at kabar-irian.com (Admin-Editors Kabar-Irian) Date: Mon, 21 Aug 2006 14:06:04 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] test - please ignore Message-ID: <2271.61.94.58.114.1156136764.squirrel@www.teuton.org> From editors at kabar-irian.com Thu Aug 24 01:12:07 2006 From: editors at kabar-irian.com (Admin-Editors Kabar-Irian) Date: Thu, 24 Aug 2006 16:12:07 +0900 (EIT) Subject: [Kabar-Irian] News: August 20-24 2006 Message-ID: <1653.61.94.58.96.1156403527.squirrel@www.teuton.org> August 20-24 2006 KABAR IRIAN NEWS TOPICS * Australian magazine warns of possible conflict on PNG/Papua border * Rights violations getting worse in Papua: Observer * Indonesian military treats PNG as its territory * Papua, W Irja expected to talk about special autonomy implementation * Arrest warrant for Papua activist * Body of missing boat passenger found * Australian magazine warns of possible conflict on PNG/Papua border (version2) * Archdiocese in Papua holds workshop to foster peace, head off communal conflict * PNG: Calls for sackings over death of Indonesian fishermen * NAURU: Asylum seeker penalty for Australia * Hageta, a portrait of a woman's world in Baliem Valley * NZ ?not doing enough? over West Papua crisis * Papuan HIV/Aids Rate 10 Times Official Figure * Freeport Mine ?Terrible? Sight From Space * Missing men made own arrangements * Army boost ... PM announces plans for two more battalions. * Three missing after their boat sinks off Timika (see above articles) * Why I did not support the migration amendment bill * Feature - Indonesia seeks to repair battered tourism image * Green MP calls for investigation into claims --- http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=26313 Radio New Zealand International The Voice of New Zealand, Broadcasting to the Pacific Te Reo Irirangi O Aotearoa, O Te Moana-Nui-A-Kiwa Australian magazine warns of possible conflict on PNG/Papua border Posted at 06:54 on 23 August, 2006 UTC An Australian news magazine says Australia could been dragged into a conflict with Indonesia through Jakarta?s secret operations on the Papua New Guinea border. Journalist Paul Daley, writing in the Bulletin, says Indonesia?s attempts to suppress Papuan rebels could easily trigger a firefight with PNG forces, and Australia could be dragged into a conflict through a defence agreement signed in 1987. He says troops from Indonesia?s special forces, Kopassus, are operating secretly and with virtual impunity on both sides of the border, as they track down and kill Papua?s OPM guerillas. Mr Daley says some Kopassus personnel and agents from Indonesia?s state intelligence agency, the Badan Intelignen Negara, are so well established in PNG that they virtually run some towns. He says there are also claims that the Indonesian fishermen apprehended inside PNG waters two weeks ago were plainclothes Kopassus agents. One of the fisherman was shot dead by PNG soldiers. Mr Daley says the appointment of Major General Zamroni, the former commander of anti-terrorist forces in Kopassus, as the new head of military operations in Papua, shows that the country?s elected leaders are not in control of the military. --- http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20060823.G07&irec=5 Rights violations getting worse in Papua: Observer Nethy Dharma Somba, The Jakarta Post, Jayapura The level of human rights violations in Papua has increased in recent years, according to one observer, who asked the international community to do more for the province. "Systematic human rights violations continue taking place in Papua every year," Rev. Dora Balubun said Monday during a discussion at the Jayapura Diocese office with Chris Sidoti, director of the Geneva-based International Human Rights Service. Dora said the latest example occurred in Abepura in March, when security officers allegedly assaulted students. The incident he was referring to followed a clash between security officers and protesters demanding the closure of the PT Freeport Indonesia gold and copper mine. In that clash three policemen and a member of the Air Force were beaten to death. Dora, who serves parishioners in conflict areas, attributed some of the alleged rights violations in Papua to the unclear political status of the province, and the manner in which Papua became part of Indonesia. He said while the government insisted Papua was an integral part of the country, many Papuans felt their land had been hijacked by Indonesia through a legally flawed referendum. "That's why many Papuans feel as if they are not part of Indonesia. And as long as the problem of the political status of Papua is not comprehensively settled, human rights violations will continue to take place," he said. Each time Papuans demand their rights, Dora alleged, they are branded as separatists who must be eliminated. "A number of human rights violations have started with (Papuans) demanding their rights, like the Wasior case where Papuans demanded their customary right to manage their natural resources," Dora said. Instead of responding to the demand, paramilitary police officers silenced the people by accusing them of threatening the state's sovereignty, Dora said. He added that the incident in Abepura also began with a demand by Papuans for their rights. The authorities' effort to silence any demand by the people for their rights constitutes an effort to kill the country's blossoming democracy, Dora claimed. Meanwhile, Chris Sidoti said the issue of human rights violations in Papua earned little attention internationally because of the perception the violations were not on the same level as what was seen in Aceh for decades. To force the international community to respond to events in Papua, he said, rights campaigners should incessantly and aggressively raise the issue. However, Papua Police chief Insp. Gen. Tommy Yacobus denied Tuesday the human rights situation in the province was worsening. He said claims about an increase in the level of rights violations were the result of misunderstandings about what constituted a violation. "Due to different perceptions, what is classified as a human rights violation here is not classified as one in the international world," Tommy said. Citing an example, he said hitting someone was considered to be a human rights violation in Papua, but in reality it was a normal crime. "How come human rights campaigners here classify the Abepura incident, in which four of my subordinates were killed, as a human rights violation?" he asked. The officer brushed off the critics and rights campaigners, saying they first had to understand what constituted a rights violation and what did not. --- http://www.scoop.co.nz/stories/WO0608/S00306.htm Indonesian military treats PNG as its territory Wednesday, 23 August 2006, 9:37 am Press Release: Free West Papua Campaign FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (Melbourne) MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE Report shows Indonesian military treats PNG as its own territory An explosive report in today's issue of The Bulletin has vindicated a field investigation into the activities of the Indonesian military (TNI) in the Papua New Guinea ? West Papuan border region. This investigation was undertaken by fieldworkers from May 14 to 14 June 2006 on behalf of the Free West Papua campaign in Australia. The work was funded exclusively by grassroots donations from Australia. ?For too long the security and human rights issues present along the border of the Papua Niugini and West Papua have been ignored at the strategic peril of countries in the region,? said Nick Chesterfield, the compiler of the report, and International Officer with the Free West Papua Campaign. ?In abandoning those who fought so hard for our freedom in World War 2, we have missed out on a genuine opportunity to stop displacement of our neighbours, and to genuinely combat terrorism on our doorstep,?explained Chesterfield. Currently a massive troop buildup is occurring on the border by the Indonesian military, who have so far managed to resist genuine civilian control within Indonesia. After the defensive killings of five security personnel and agents provocateur in the demonstrations of March 15/16, the Indonesian military and Police have conducted widespread reprisals against students and the family members of all university students in West Papua. Chesterfield continued: ?The TNI's network of terror has now spread deep within Papua Niugini and has made its presence felt within isolated communities along the border, who are living in fear of an imminent invasion. We uncovered evidence that a massive ground offensive is in the final stages of planning, and there are questions that need to answered publicly by many people in the region to prevent this from happening.? ADVERTISEMENT In recent weeks, several incidents have occurred on the border which have exacerbated the tension felt by local communities. This includes the shootings by PNGDF of fisherman suspected to be undercover TNI, in circumstances that are still unclear, amid claims of a PNG Government ordered cover-up. There have also been widespread allegations of illegal crossings by Kostrad and Kopassus personnel. Also just this morning, the Indonesian Consul-General in Vanimo, Hardojo, refused to stop to go through passport control at the Wutung border crossing. According to a police officer who spoke with Mr Chesterfield, ?He said he was late for an important military meeting in Jayapura, and was too busy to wait for Immigration. He just ignored our orders, walked across the no man's land, hopped in a taxi and drove away. But what can we do?? ?Before PNG was independent, the Indonesian military government already had a long standing plan to annexe PNG. The TNI have gradually come to control the economy of PNG with the help of corrupt figures in the PNG government,? said Jacob Rumbiak, Foreign Affairs Co-ordinator with the West Papua National Authority According to Rumbiak, the TNI ?are using the pretext of the demonstrations on March 16 to hunt to their deaths students throughout the border region, terrorizing local people. This is being done to prevent West Papuan people speaking out about military abuses and the genuine aspirations for their self-determination.? ?Now these latest incidents on the border are showing that PNG people also are waking up to the TNI's plans to destroy the territorial integrity and dignity of PNG.? Central to this is the appointment of Major General Zamroni of Kopassus as the new military commander of West Papua. When contacted by the Free West Papua Campaign today, Dr Clinton Fernandes, author of Reluctant Indonesians: the future of West Papua and senior lecturer in strategic studies at UNSW, said "Major General Zamroni's appointment shows the Indonesian military's thorough disregard for the wishes of the civilian administration.? ?Zamroni was once deputy commander of Kopassus under the murderous Lieutenant-General Prabowo. Extra-judicial murder and other forms of state terror were and remain a specialty of this organisation. Australians should keep this in mind when they hear their government's preference for closer links with the Indonesian military," explained Fernandes. Photographic and witness evidence was also found that shows clearly that Timbul Silaen, the infamous and indicted former police commander of West Papua (and the police chief during the carnage of 1999 in East Timor), is present in West Papua and overseeing militia activity. ?Questions need to be asked about what these people are doing in West Papua at the time where there of a militia build-up, and a renewed presence across West Papua of the very ?rogue elements? that have such a brutal history,? said Chesterfield For a copy of the full report, visit: http://freewestpapua.com/files/SITREP%20West%20Papua%20Border%20Mission%20MayJune%202006.pdf For a copy of For a copy of a summary of briefing points, visit: http://freewestpapua.com/files/Briefing%20points%20for%20West%20papua%20border%20mission%20report.pdf --- http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=18741 Papua, W Irja expected to talk about special autonomy implementation Jakarta (ANTARA News) - The Regional Representative Council (DPD) has expected that the provincial administrations of Papua and West Irian Jaya (Irja) would soon talk about the issue related to the implementation of Law No.21/2001 on special autonomy, especially concerning budget allocation for the two provinces. "The central government is expected to take proactive measures to serve as a mediator in solving the issue," DPD Chairman Ginanjar Kartasasmita said in his address at the DPD plenary session which was attended by President Susilo Bambang Yudhopono here Wednesday. Ginanjar said the government has taken progressive measures for Papua by creating more conducive condition there, especially following the election of provincial governors in the two provinces. "We appreciate the government that has installed two governors/vice governors elected in the provinces," Ginanjar said. With the installation of the two governors, the two provinces have offered new phases and expectations that they would be able to manage special autonomy better, he said. Ginanjar said the geographical condition, isolated communities and complicated administrative systems in Papua required special approaches different from those of other provinces in Indonesia. "Still in this matter, we have to answer certain groups both at home and abroad that have yelled out minor voices against the existence of Papua in the Unitary State of Indonesia," he said. "If our brothers and sisters in Papua have enjoyed development and results of development, the people of Papua themselves would be the first ones who would defend the Unitary State of Indonesia and fight against those who commit proactive propaganda," Ginanjar added. For Aceh, Ginanjar said he thanked God as the province has become a peaceful region while horizontal and vertical conflicts were no longer there. Law on the Aceh administration as part of efforts to seek a peaceful solution following the Helsinki agreement last year has also been approved, he said, adding that DPD took an active role by giving insights in the process of making the law. On the occasion, Ginanjar also talked about political conflicts in Lampung province. "DPD hopes administrative issues in other regions like that in Lampung should be settled fairly with dignity soon," he said. (*) COPYRIGHT ? 2006 ANTARA August 24, 2006 --- http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20060824.H11&irec=11 Arrest warrant for Papua activist JAYAPURA: Police in Papua have issued an arrest warrant for Jefri Pagawak, a local activist wanted for allegedly masterminding violent demonstrations throughout the province. The order came after Jefri eluded police who tried to arrest him in Timika on Tuesday night. Papua police chief Insp. Gen. Tommy Jacobus said Jefri was wanted for organizing protests in the provincial capital Jayapura and Timika demanding the closure of mining giant PT Freeport Indonesia. The most violent protest happened in Abepura, on the outskirts of Jayapura, on March 16, 2006, when four police officers and a soldier were killed. Mimika police precinct chief Snr. Cmsr. Jimmy Tuilan said while Jefri managed to escape, the police arrested two of the suspect's accomplices. -- JP --- http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20060824.G09&irec=9 Body of missing boat passenger found JAYAPURA, Papua: A search and rescue team from Timika and Asmat regencies in Papua on Wednesday recovered the body of one of three people who went missing when their boat capsized last Saturday near Puriri island. Team head Suyanto Samidjan said the body of Laape, who was the crewman on the capsized boat, was found near Bidadari island, about three kilometers from Puriri island. "The body was recovered at 8:30 a.m. near Bidadari island, which is the local name for the island, though it is not found on maps," Suyanto said. He said the body had been transferred to Mitra Masyarakat Hospital in Timika. "Laape will be buried in Timika because the poor condition of the body makes it impossible to transfer to his hometown in Asmat," he said. Two people remain missing after the accident. They are Dominikus Indrawan, a student at Gajah Mada University in Yogyakarta, and Iswan Mariadi, a lecturer at Brawijaya University in Malang, East Java. They were in Papua to consult on a road construction project. Three other people were rescued after the boat capsized amid large waves while traveling from Agats to Timika. -- JP --- http://www.radionz.co.nz/news/bulletins/rnzi/200608231854/86d776 Australian magazine warns of possible conflict on PNG/Papua border Posted at 6:54pm on 23 Aug 2006 An Australian news magazine says Australia could been dragged into a conflict with Indonesia through Jakarta's secret operations on the Papua New Guinea border. Journalist Paul Daley, writing in the Bulletin, says Indonesia's attempts to suppress Papuan rebels could easily trigger a firefight with PNG forces, and Australia could be dragged into a conflict through a defence agreement signed in 1987. He says troops from Indonesia's special forces, Kopassus, are operating secretly and with virtual impunity on both sides of the border, as they track down and kill Papua's OPM guerillas. Mr Daley says some Kopassus personnel and agents from Indonesia's state intelligence agency, the Badan Intelignen Negara, are so well established in PNG that they virtually run some towns. He says there are also claims that the Indonesian fishermen apprehended inside PNG waters two weeks ago were plainclothes Kopassus agents. One of the fisherman was shot dead by PNG soldiers. Mr Daley says the appointment of Major General Zamroni, the former commander of anti-terrorist forces in Kopassus, as the new head of military operations in Papua, shows that the country's elected leaders are not in control of the military. Copyright ? 2006 Radio New Zealand International --- http://www.theindiancatholic.com/newsread.asp?nid=3036 August 22,2006 Archdiocese in Papua holds workshop to foster peace, head off communal conflict MERAUKE, Indonesia (UCAN) -- Merauke archdiocese recently held a workshop to promote peace and forestall potential conflicts among the different ethnic and religious communities of an area in Papua province. About 30 people of various ethnic groups and religions attended the July 28-29 workshop in Kurik subdistrict on the theme Building a Culture of Peace. The diocesan Secretariat for Justice and Peace (SKP-KAM, Indonesian acronym) organized the event. Merauke city, in the southernmost corner of Papua province, is about 3,700 kilometers east of Jakarta. Kurik, part of Merauke district, has a population of 22,630. Among its people 95 percent are Papuans, most of them Catholics, from the Biak, Marind, Paniai and Wamena tribes. The others, mainly Muslims, are from other Indonesian islands. They have been settling in the area since 1962, when the transfer of Papua from Dutch to Indonesian rule began. "For people of different ethnic groups and religions to live peacefully and harmoniously, we all need to work hard and make sacrifices," Father Dicky Ogi, head of SKP-KAM, told participants at the opening of the workshop July 28. "All people of different ethnicities and religions need to build up mutual understanding and true peace. We all should avoid interreligious, interethnic, and interracial conflict," he added. Father Ogi told UCA News the following day that no serious or open conflicts have erupted among the various ethnic groups living in Kurik. However, he said prejudices and misunderstandings exist between the native Papuans and the immigrants they accuse of usurping their traditional means of livelihood. According to Father Ogi, some incidents have occurred in which Christians who were "annoyed" by daily Muslim calls to prayer being announced from mosque loudspeakers "pelted the mosques" with stones. He cautioned that even if such incidents are regarded as minor and isolated, they have the potential to escalate into more serious interethnic and interreligious conflicts. The priest told UCA News that on the first day of the workshop, an SKP-KAM team guided participants in learning about the nature of conflict in general and in recognizing potential conflicts in the area. On the second day participants studied the importance of communication between different parties in arriving at mutual understanding, decisions and solutions. Participants considered the roles that religions, customs and the government can play in building a culture of peace. "They also identified the factors that support the existence of such a culture," Father Ogi said, referring to people's participation in interfaith, intercultural and interethnic dialogues. "People should establish a forum for holding such dialogues in the future," he suggested. Requirements he identified for building a culture of peace among various groups include tolerance and mutual respect, critical analysis of information and a refusal to be easily influenced by provocative rumors. Subdistrict head Arenz Kaize told UCA News during the workshop that he welcomed the event because "this district has the potential for conflicts." Kaize, a Protestant, has been subdistrict head for two years. He observed that mutual mistrust between the locals and migrants, mainly from Java, could lead to conflict. "We have to be humble and honest in developing the culture of peace in Kurik," he stressed. Salestinus Gebze, a local Catholic, agreed. People "tend to look down on other religions, ethnic groups and races," he told UCA News, adding that "conflicts may occur if there is no mutual respect in society." --- http://www.abc.net.au/ra/pacbeat/stories/s1720802.htm Last Updated 22/08/2006 PNG: Calls for sackings over death of Indonesian fishermen In Papua New Guinea, the diplomatic situation between PNG and Indonesia is still tense following the recent fatal shooting of an Indonesian fisherman in the country's Sandaun province. Last week several security personnel managing the PNG side of the border with Indonesia allegedly shot dead an Indonesian fisherman. Reports say ten Indonesian fisherman were seen illegally fishing within 12 kilometres of PNG waters, forcing the security officers to act. The incident has sparked a war of words between the PNG defence hierarchy and the soldiers with the PNG Defence force Chief Tom Urr accusing his soldiers of acting illegally. The soldiers have retaliated and demanded an apology from Colonel Tom Urr saying they were just doing their job. However the former commander of the PNG defence force Brigadier General Jerry Singirok begs to differ and has called for the Defence Force Commander Commodore Peter Ilau to be sacked over this issue. Presenter/Interviewer: Caroline Tiriman Speakers: Jerry Singirok, Brigadier General, Former Commander of the PNG Defence Force SINGIROK: I think there is a breakdown in command and control by the defence hierarchy. I think the commander has lost complete control of his unit. There's no leadership, there's no command and control by the Defence Force headquarters. And that is why soldiers out in the field are just taking initiatives on their own. The soldiers have no right, they have acted illegally, it's a criminal act. They should not have been on patrol; there was no authority for soldiers to be attached to the patrol with the Customs and Fisheries officers. That attachment is illegal and unlawful and it borders on criminal action if it is true, and it borders seriously on international breaches of conventions. Both the soldiers at Vanimo are at fault, and the headquarters, PNG Defence Force is also at fault because it is not in control of its subordinate units. TIRIMAN: The soldiers responsible for the Indonesian fisherman's death are all stationed at Vanimo. Now if it's not their job to warn of illegal border crossers, whose job is it then? SINGIROK: There is a memorandum of understanding in place. The national government is responsible, it's sponsoring, financing and logistically supporting joint operations with other government departments with the Defence Force. In this case if the Fisheries or Customs authority are going out to do routine surveillance they must seek approval from National Security Council, of which the Defence Commander and the Minister for Defence and Secretary for Defence are fully aware and authorise such joint operations. There's a lack of communication and dialogue between headquarters and the troops on the ground, including relevant government agencies up in Vanimo. TIRIMAN: So what should be done now I wonder? SINGIROK: Well what I have suggested is the government to suspend the Commander of PNGDF, and as the government has done is to conduct an inquiry and investigation to see who authorised the patrol and who authorised the Defence Force soldiers to be there, and take immediate remedial action so that we do not sever good relationship which we have had with the Indonesians for the past 30 years. It is a very, very serious offence committed by our troops, and having said that the fishermen were unarmed. The actions, the use of firearms was totally unnecessary. The soldiers should have exercised restraint, exercised self-discipline before they fired at the unarmed boat. Now although the act is illegal, which is crossing into PNG waters, it did not warrant the Defence Force soldiers to shoot at the fishermen. Keeping in mind that Papua New Guinean citizens along the border also go and fish on the other side of the Indonesian water. So there's a lot of border crossers on both sides. Now Indonesians have always been tolerant in relation to our illegal fishermen in their waters, so right now I cannot say that our fishermen are no longer safe under the current circumstances. And I say that the Commander of PNGDF should step down because I think he is losing control of the Defence Force. --- http://www.abc.net.au/ra/pacbeat/stories/s1721869.htm Last Updated 23/08/2006 NAURU: Asylum seeker penalty for Australia The Nauru government has passed a plan that will impose financial penalties on Australia for asylum seekers who are held on the Island for extended periods. Nauru provides camps for asylum seekers being processed by Australia, as part of a two year agreement, under which Australia is giving Nauru 40-million dollars in aid. But Nauru says new asylum seekers arriving on the island will be issued with 90-day visas for two-thousand Australian dollars, which would be renewed at an increasing cost of 500 dollars each renewal. There's now speculation this contradicts the memorandum of understanding between the two nations. Presenter/Interviewer: Megan Flamer Speakers: David Adeang, Nauru's Foreign Affairs Minister --- http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20060824.G07&irec=6 Hageta, a portrait of a woman's world in Baliem Valley Nethy Dharma Somba, The Jakarta Post, Jayapura She is barely 14, an age when other children are still attending school, but, Hageta has been married off by her parents to David Mabel, the son of a Papuan tribal chief in Baliem Valley, Wamena. Hageta now lives with her husband's extended family in Jali village, a settlement consisting of four families. The settlement consists of several honai traditional houses; one honai for the male members of the family, three honai for the women and a long structure for cooking and raising pigs. A honai is a round structure with a thatched roof and walls made of timber. It has no windows. It consists of two floors, the lower quarters for cooking and burning wood to warm the building at night and the upper quarters for sleeping. Every day the womenfolk who live in the settlement, leave for the fields to cultivate a tuber called batatas, bananas and vegetables and bring them home to cook. Once a week, the produce is sold in the market to buy household needs, such as sugar, salt and kerosene. Around 23 other people live in the settlement besides Hageta and her husband; the wives and children of other household heads. Each wife of a tribal chief has her own kitchen, which is used by their children and their families. Hageta cooks in one part of the kitchen located in the long house with her mother-in-law, the first wife of the Abu Logo tribal chief who has three wives. Although they are married, Hageta and her husband do not live together in the same house. According to tradition, a male honai is only inhabited by men. It is larger in size and located in the middle of the other honai. The wives of the tribal chief and their children live in the other honai. Men and women are not allowed to live together, thus there is the term male and female honai. Whenever Hageta and her husband wish to have sex, then the other women move to the other honai. "They would move to another honai so that my husband and I can sleep together," she said. Hageta and the other women from the Dani tribe in Baliem Valley are conditioned from a young age not to have any life goals other than marriage and bearing children. When Hageta turned 13 and started menstruating, her parents arranged her marriage. She did not protest or reject the plan, despite the fact that she had not finished school. "Don't you have any ambitions, Hageta?" asked The Jakarta Post. She smiled and said, "My parents said that I should marry, so I got married," she said. She has been married for a year but still hasn't conceived. "I don't have a child yet," she said. If Hageta does not bear a child, her husband has the right to remarry and she must accept the presence of another woman in the home without protest, and for as long as her husband does not divorce her, she cannot remarry. "I cannot remarry but my husband can. If my husband divorces me, only then I can remarry," she said. If David Mabel marries again, then Hageta will have to live together with her husband's wives in one complex. Hageta's experience is typical of women of the Dani tribe in Baliem Valley. They have no other choice but to marry and have children. Women are the breadwinners in the family, because the main task of the men is to go to war. It is a common sight in Wamena to see women carrying batatas and vegetables from the farms while walking in front with their children, and the men following from behind carrying bows and arrows. --- http://www.scoop.co.nz/stories/HL0608/S00228.htm Tuesday, 22 August 2006, 10:46 am Article: Te Waha Nui NZ ?not doing enough? over West Papua crisis By Dianna Vezich: Story and image courtesy of Te Waha Nui Online The New Zealand Government and media are not doing enough to expose ?potential genocide? in West Papua, says Indonesian Human Rights Committee spokesperson Maire Leadbeater. At a weekend West Papua human rights conference held at AUT University, she said New Zealand was able to play a key mediation role in resolving conflict in the troubled province. Photo: Del Abcede Human rights campaigners from Australia at AUT: Joe Collins (from left), Dr Anne Noonan and John Wing New Zealand has not contributed a lot to helping its Pacific neighbours, the West Papuans, deal with the problems under tight Indonesian rule. In 2002, then Foreign Affairs Minister Phil Goff mentioned the idea of New Zealand acting as a mediator in West Papua. ?Almost as soon as Goff uttered those words he backed down, saying it could only happen if both Indonesia and West Papua agreed. We would be waiting an awful long time if we waited for Jakarta to initiate it,? said Leadbeater. Current Foreign Affairs Minister Winston Peters has shown little interest in the needs of West Papuans. He turned down meeting with speakers at the conference such as visiting West Papuan Baptist leader Rev Socratez Sofyan Yoman. ?The New Zealand Government should call on Jakarta to open the way for the West Papuan request for dialogue,? said Leadbeater. Keynote speaker at the conference, Rev Yoman said his people were not happy and wanted peace and equality. Rev Yoman also wanted New Zealand to raise the oppressive situation in West Papua with the United Nations. ?They have to stop them killing us, killing the Papuans, killing our land,? he said. Problem for journalists It is difficult for journalists or foreign diplomats to obtain visas to visit West Papua. Leadbeater was surprised that New Zealand?s mainstream media did not use the opportunity to hear Rev Yoman. He is a West Papuan Baptist leader who has campaigned extensively for peace and justice in his country. The only media to report on the conference were Radio NZ International, Triangle TV and journalism students from AUT University reporting for Te Waha Nui Online and Radio Static. This is not the case in Australia with the issue of West Papua receiving coverage in mainstream newspapers. John Wing, a speaker at the conference and coordinator of the West Papua project at the University of Sydney?s Centre for Peace and Conflict Studies, said there was a segment on the SBS television current affairs programme Dateline focused on the genocide allegations. Wing is highly concerned about the problems in West Papua, such as threats from the Indonesian military, large-scale migration from Indonesia and the HIV/Aids explosion. His recent report, Genocide in West Papua, outlines examples of social conflict in Papuan towns and cities from 2003-2005. --- http://www.scoop.co.nz/stories/HL0608/S00241.htm Tuesday, 22 August 2006, 11:09 am Article: Te Waha Nui Papuan HIV/Aids rate ?10 times? the official figure By Melanie Allan - Story and image courtesy of Te Waha Nui Online HIV/Aids is a growing threat to the West Papuan people and researchers claim the Indonesian-ruled province has an infection rate 10 times higher than official figures. Rev Socratez Sofyan Yoman, president of the Fellowship of Baptist Churches in West Papua, is in New Zealand for a conference at AUT University and a country-wide tour to raise awareness about human rights abuses happening daily in his Indonesian- ruled province. He says the threat of an HIV/Aids epidemic is a major concern for West Papua. ?More than 2000 Papuans are infected with HIV/Aids, including women, children, youth and government employees,? he says. The problem is multiplied by the number of brothels staffed by women infected with the disease. Dr Noonan: End transmigration - only solution. Photo: Del Abcede An Australian medical doctor and activist for human rights in West Papua, Dr Anne Noonan, is particularly concerned about the high HIV infection rate. She says while the official Indonesian statistics state the number of infected people in West Papua is 2199, she estimates the actual number to be about 10 times that. ?The rate of infection in West Papua is twice that of their neighbours, Papua New Guinea,? she told the weekend conference. Pregnant women statistics Statistics from surveys of pregnant women showed two per cent of women tested positive to HIV in Papua New Guinea, compared to 3.8 per cent in West Papua. ?This is probably a good indication of the HIV rate of the whole population.? ?Once it gets as high as four per cent, it starts to escalate much more rapidly,? Dr Noonan says. ?It may not be long until the rate is in double figures, possibly up there with South Africa at 40 per cent infected.? Heterosexual intercourse is the main form of transmission in West Papua. ?Men get infected when they go to Indonesia, and when they come back they infect more West Papuan women.? Dr Noonan argues that ending transmigration is the only solution. ?Until the HIV problem can get sorted out, it?s absolutely essential that transmigration stops.? Few youth recognise condoms Added to the problem is the fact that a lot of men in West Papua do not take responsibility by using protection during intercourse. ?There was a survey of Papuan youth, and only four per cent recognised a condom!? One way to prevent the spread of HIV is female condoms, but this will also reduce fertility rates. ?Every West Papuan really wants freedom and they want to keep their population up, so they want to have more babies,? she says. This is in direct contrast to the message from the Indonesia government that promotes a two children policy. Dr Noonan says this low fertility policy involves encouraging sterilisation and use of the contraceptive pill and is particularly aimed at the West Papuan people. ?There is tremendous resistance to the fertility programme among West Papuans,? she says. ?They?re suspicious that they?re trying to reduce their population, wipe them out. ?The more educated Papuans say, ?if the army won?t get us, HIV will.? --- http://www.scoop.co.nz/stories/HL0608/S00235.htm Freeport Mine ?Terrible? Sight From Space Tuesday, 22 August 2006, 10:56 am Article: Te Waha Nui Freeport mine destruction ?terrible? sight from space By Ali Bell - Story and image courtesy of Te Waha Nui Online After decades of unrestricted mining by the Freeport McMoran company in West Papua, the environmental and physical devastation is ?terrible?. This was the message at a weekend seminar on West Papua held at AUT University. The destruction caused from the Grasberg copper and gold mining site is ?so terrible you can see it from space?, says human rights spokesperson and law student Cameron Walker. Image: Freeport mine at Mt Jaya, Papua, as seen from space. Rivers used for fishing have been destroyed, or are being destroyed, says Walker. Maire Leadbeater, spokesperson of the Indonesian Human Rights Committee (IHRC), has reported that New Zealand Embassy staff from Jakarta visited the Freeport McMoran mine and commented privately on the degree of environmental destruction. Norway has chosen not to invest its oil fund in the Freeport mine, because of ?its serious abuse of environmental standards? as reported in the latest edition of the IHRC newsletter cited by Leadbeater. The mine is destroying the 4884m Mt Jaya. Already one billion tonnes of waste has been generated from the mine. Norway says Freeport has used a natural river system for waste disposal, and also Lake Wanagon. The waste flows down river systems into the lowlands, leaving a trail of destruction and the river system is now ?dead?. Wetlands, forests destroyed Large areas of wetlands and rainforest have been destroyed, states the IHRC. In December 2005, the New York Times carried out a special investigative report detailing the physical devastation and human rights abuse, and the benefits to the Indonesian government of the mine ? about two per cent of the GDP in 2005. Freeport McMoran is a US-based and owned company. Walker says the company was given ?free rein? in 1967 to take West Papuan land from the people, to resettle villagers and compensate them only for the buildings on the land. The company was allowed to write its own contract with Indonesia, which had been given colonial rights to West Papua in a United Nations-US diplomatic arrangement in the 1960s. Freeport pays Indonesian military and police for ?security from angry locals?, says Walker. In 1977, some West Papuans cut the copper slurry pipe, and Operation Tumpas, or Operation Annihilation, followed. Walker says this operation used cluster bombs and other military tactics. Tactics used to wipe our resistance West Papuan Baptist leader Rev Socratez Sofyan Yoman, who also spoke at the seminar, says these tactics were used to try to wipe out the cause of the resistance ? the West Papuan people. In March, there was a big solidarity protest against Freeport and students are still in hiding, afraid to return to university in the face of large scale military brutality. Joe Collins, of the West Papuan Society in Australia, says one of the strategy statements to come out of the seminar is that there should be a focus on human rights for West Papua, and that ?the hidden conflict be more seen throughout the world?. ?Stop them killing Papuans. Stop them killing us, says Rev Yoman? --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060823.F07 Don't underestimate NGOs' power Opinion and Editorial - August 23, 2006 An interesting statement made by former foreign minister Ali Alatas appeared in the Aug. 10 edition of The Jakarta Post. He stated that the "Government of Indonesia must not underestimate the power of NGOs (non-governmental organizations)." I agree 100 percent with Pak Alatas. One of the reasons why Indonesia lost the referendum under UN sponsorship in East Timor in 1999 was the role played by international NGOs in allowing East Timor to secede from Indonesia. Geographically, Indonesia will always be at danger of separation. This is particularly so if the national leadership in Jakarta is not strong enough, in the sense that it listens to the aspirations of the people in the regions, particularly regarding the distribution of wealth, and development in resource-rich regions. To be frank, the problems of Papua and Aceh are just like Mt. Merapi. They can erupt at any time if they are not addressed properly. The only positive result of reformasi is the fact that it has brought a major change in the government, from dictatorship to democracy. The bureaucracy, however, has gone from bad to worse. Let's stick to Pancasila, which is the strongest and only pillar of Indonesia's unitary state concept. Long live the Republic of Indonesia. MANMOHAN SINGH Jakarta --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060823.G11 Missing men made own arrangements National News - August 23, 2006 YOGYAKARTA: Gajah Mada University rector Sofian Effendi said Tuesday that two consultants from the university, who went missing Saturday when their boat capsized in the waters off Timika, Papua, had made their own travel arrangements. Sofian said the two were working for CV Saga Persada, surveying Asmat. "Their cooperation was reached without the involvement of our organization. Such deals are common to get lower prices," Sofian said. The consultants have been identified as Dominikus Indrawan and Iswan. Boat crewman Lape is also missing. "We were shocked to hear two of our consultants were missing. Even though the two were there 'illegally', they are still our children and we will tried hard to search for them," Suharyadi, the head of the remote sensing department of the university's School of Geography, said. -- JP --- http://www.abc.net.au/news/newsitems/200608/s1723199.htm Last Update: Thursday, August 24, 2006. 3:00pm (AEST) Army boost ... PM announces plans for two more battalions. Army boost ... PM announces plans for two more battalions. PM announces Army numbers boost The Prime Minister has announced a big increase to the size of the Army. John Howard says there will be two extra battalions, or more than 2,500 extra soldiers. He says it will cost around $10 billion over 11 years to fund the two battalions. Mr Howard says he expects the Army to be called on regularly in the future both in regional troublespots and further afield. "The reason why we need a bigger Australian Army is self evident - this country faces ongoing, and in my opinion increasing, instances of destabilised and failing states in our own region." Mr Howard says Australia needs a bigger army to ensure the nation can meet its responsibilities. "Our likely responsibilities include, from time to time, being involved in operations like Afghanistan and Iraq but very particularly our responsibilities in our region where we will carry the major share of the burden." Mr Howard says the region surrounding Australia is "fairly unsettled". "You've had the Solomon Islands, you've had East Timor, Papua New Guinea is a country with a fair degree of instability," Mr Howard said. "You have other potential outbreaks of instability and the rest of the world quite understandably looks to Australia as the strongest and wealthiest country in the region." Neil James from the Australia Defence Association says the extra troops will help solve many of the problems within the Army. "The Prime Minister's announcement is very encouraging, but it only addresses the problems of the Army," he said. "We're still back to the situation where the Navy and the Air Force were gutted back in 1991-1992 and that still needs to be fixed in the longer term." Recruitment concerns But the Federal Opposition has questioned whether the Government will be able to recruit enough troops to achieve an increase in the size of the Army. Labor leader Kim Beazley says the Government has not been able to run the Army at its existing size. "They do need additional troops but this Government has not been successful so far in maintaining our numbers - the current authorised numbers - so I wouldn't hold my breath on them achieving any more," he said. Mr Beazley says it is the least Mr Howard could do, given that he has presided over a decrease in Army numbers. "The conditions, the pay, the work rates that soldiers have been subjected to have seen a decline in recuitment and a decline in membership of the defence forces," he said. "If he's going to do this he needs not only to make the billets available, he also needs to do the right thing by the working conditions of Australian soldiers." --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060822.G05 Three missing after their boat sinks off Timika National News - August 22, 2006 Nethy Dharma Somba, The Jakarta Post, Jayapura Three people, including two consultants from Gajah Mada University in Yogyakarta, went missing when their boat capsized in the waters off Timika, Papua, on Saturday. Three others were rescued after the boat was hit by large waves while traveling from Agats regency to Timika. The missing were identified as Dominikus Indrawan and Iswan, who were serving as consultants for a road construction project in Agats, and boat crewman Lape. Authorities identified the three people who were rescued as Agung, another consultant on the construction project; Jeremias, a civil servant with the Agats regency administration; and Amir, the boat's helmsman. A joint search and rescue team from Timika and Agats regencies has deployed more than 40 people to locate the three people who remain missing. "Search and rescue operations will continue until Aug. 27 if necessary. "Our team was only able to search today (Monday) from 6 a.m. to noon because of heavy rains and strong winds," team leader Suyanto Samidjan said. Suyanto said that according to one of the survivors, Agung, the boat left Agats on Saturday at 2 p.m. and was approaching Puriri island at 5 p.m. when it capsized amid high waves. All six people on the small boat attempted to swim to the island, but only three were able to reach the beach. The deputy regent of Agats, Frederik Batti Sorring, said the three consultants had been in Asmat for a week conducting surveys for the construction of a road network in Agats and surrounding areas. He said the consultants were unable to return to Timika by plane because of the limited availability of seats. They were scheduled to fly from Timika to Jakarta on Sunday. The sea route between Agats and Timika is known for its high waves which have claimed a number of boats. The latest incident occurred this July 6, when a boat carrying six people, including four crew members from television station TV7, capsized. Two people, including TV7 cameraman Bagus Dwi, were lost and presumed killed in the accident. --- http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060822.E02 Why I did not support the migration amendment bill Opinion and Editorial - August 22, 2006 Maria Vamvakinou MP, Canberra The decision last week by the Australian Prime Minister John Howard to scrap the government's proposed Migration Amendment Bill, is a significant victory for those of us in the Australian Parliament, and the Australian public, who refuse to support this government's demonstrated willingness to completely disregard Australia's basic obligations under the 1951 Refugee Convention, and to instead play crude political games with the lives and welfare of refugees seeking asylum in Australia. Under the proposed Bill, all unauthorized refugee who arrive by boat to Australia would automatically be processed offshore, where they would remain in detention until a third country for resettlement was arranged. Alarmingly, the amendments contained in the Bill would see Australia excluded as a possible third country of resettlement for those deemed to be legitime refugees. The excision of the Australian mainland from its own migration zone, and its removal as a potential third country of resettlement for those who are found to be legitimate refugees are measures that have no precedent. One reason why I did not support the Migration Amendment Bill is the damage it will further do to Australia's already troubled international reputation. This Bill has no moral or legal justification, and only demonstrates the Australian government's continuing disregard for the rights and welfare of those who come here seeking asylum. Whilst Australia has enjoyed an international reputation as a compassionate and welcoming country, one that has embraced multiculturalism as a policy that officially recognizes and celebrates Australia's diverse ethnic, religious and cultural make up, today we are in danger of losing that reputation. It is of no credit to this country that for the last decade Australia has led the way internationally in implementing some of the most extreme and punitive refugee policies ever seen, including the mandatory detention of children. The Australian government's attempt to sell these measures to the Australian public as essential to border protection and Australia's national security, are consistent with the way this government has often manipulated and misrepresented the plight of refugees for its own political gain. Already, some in the government are publicly mourning the defeat of the Migration Amendment Bill as a weakening of Australia's anti-terrorism measures. In insinuating that refugees pose a potential threat to Australia's national security, despite the fact that the overwhelming majority of asylum seekers arriving in Australia are found to be legitimate refugees, the government is simply trying to convince Australians that they should accept whatever policy measures it claims necessary to protect Australia's "national security" no matter the cost. Unfortunately, it is only base stereotypes associated with the religious and ethnic background of those who have predominantly come here seeking asylum, namely Afghani's and Iraqi's that makes such claims seem plausible. Rather than try to undermine these stereotypes, the government continually tries to use them to legitimize some of its more extreme policies. The motivations behind this Bill are another reason why I did not support the Migration Amendment Bill. It is clear that the government drafted this Bill as a response to Indonesia's reaction over Australia's decision to grant asylum to 43 West Papuans. As the Minister for Immigration and Multicultural Affairs Amanda Vanstone herself stated, excluding Australia as a possible country of resettlement for refugees arriving by boat means that in the future, refugees from neighboring countries would not be able to "use the Australian mainland as a means of voicing protests about other countries." Not only does this contradict the right of free speech in Australia, but by changing Australia's immigration policy in response to Indonesia's concerns, this government is effectively saying that it is prepared to abdicate its own responsibility for making decisions about Australia's immigration policy. As Tony Burke, the opposition Shadow Minister for Immigration, has rightly pointed out, this is not a policy of border protection, but a policy of "border surrender." There was no demand from the Australian public for this legislation, and the perception that Indonesia is able to dictate the terms of Australia's immigration policy only threatens to foster public resentment. Surely the Indonesian people would equally resent the idea that Australia was able to dictate key policy decisions taken by the Indonesian government. Just as the proposed Bill was never in Australia's interests, it was never in Indonesia's interests either. It is important that the concerns of the Indonesian government be taken into consideration. It is also important to emphasize that Australia needs to develop closer relations with the people and the government of Indonesia. Indonesia is our closest and most important neighbor, and closer relations will always benefit both countries. As someone who has visited Indonesia, and who represents an electorate with a large Muslim minority, I know and understand the importance and the value of the relationship between our two countries. However, Indonesia's concerns have to be addressed in a way that is consistent with Australia's legal and moral obligations to refugees as per the 1951 Refugee Convention to which Australia is a signatory. The writer is Federal Member for Calwell. --- Feature - Indonesia seeks to repair battered tourism image (via Joyo) By Sugita Katyal JAKARTA, August 20 (Reuters) - It has all the ingredients of a tourist paradise: stunning beaches, a countryside with lush paddy fields, grand heritage buildings and a deeply mystical culture. But tourism in Indonesia, a sprawling archipelago of some 17,000 islands, has been shaken to the core by a string of disasters from bomb attacks on the resort island of Bali to deadly tsunamis and bird flu outbreaks. "Indonesia has been hit by so many misfortunes, and there doesn't seem to be an end to it," said Meity Robot, vice-chair of the Indonesian Tourism Council. "It's not easy for us to convince people to come back," she told Reuters. Indonesia's tourism industry was only just recovering from the Asian financial crisis of the late 1990s when it suffered a devastating blow in 2002 with Islamic militants bombing nightclubs on Bali, killing 202 people, most of them foreigners. Since then, a string of disasters have kept tourists away. The industry took a big hit from the devastating Indian Ocean tsunami of Dec. 2004 as well as a tsunami this year that struck a popular beach resort in Java and a massive earthquake in May in Yogyakarta, a popular Java tourist destination. A bird flu outbreak, which has killed more than 40 people in Indonesia, has also kept visitors away. "We have to tell visitors these are natural disasters, not man-made," said Yanti Sukamdani, head of the Indonesian Hotel and Restaurants Association. "We're trying to get the government to educate people on tsunamis and get an early warning system in place. But if a warning system is not set up in Bali, business could be hit," she added. TOURISTS STAY AWAY FROM ISLAND PARADISE The drop in tourism since the 2004 tsunami continued this year with foreign tourist arrivals dropping 7.5 percent to 1.89 million in the first half of 2006, the statistics bureau said. Four million tourists visited Indonesia last year. Indonesian tourism officials are trying to turn the tide by promoting other parts of the country that have been spared by natural disasters. "Besides Bali and Java that have always been main tourist destinations, we have areas like Lombok, Sumatra, Kalimantan and eastern Indonesia for marine tourism," said Sambujo Parikesit, a senior tourism ministry official. Nature reserves in Kalimantan and stone-age villages in Papua are enticing to adventure travellers. High-end tourists can take their pick of secluded luxury resort